PELAKSANAAN PNPM Mandiri 2009 DAN RENCANA PNPM Mandiri 2010  RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI KANTOR KEMENTERIAN KOORDINAT...
KEMAJUAN PELAKSANAAN DIPA  LUNCURAN  PNPM Mandiri 2008
DIPA LUNCURAN 2008 <ul><li>Untuk menampung luncuran BLM 2008 sehingga pelaksanaan kegiatan di masyarakat yang terpotong di...
RINGKASAN PENCAIRAN FINAL BLM DIPA-LUNCURAN 2008 Sisa NO. PROGRAM ALOKASI BLM-L (Rp. Milyar) BLM-L  SDH CAIR (Rp. MIlyar) ...
KEMAJUAN PELAKSANAAN  DIPA 2009
PNPM 2009: RENCANA <ul><li>Jumlah lokasi: 6.408 kecamatan, terdiri dari: </li></ul><ul><ul><li>PNPM Perdesaan:  4.371 keca...
PNPM 2009: PERMASALAHAN <ul><li>132 kecamatan (1.014 desa tertinggal) tidak mendapat bantuan PNPM 2009 karena ditinggal ol...
<ul><li>Sampai akhir T.A 2009 diperkirakan  hanya sebagian BLM  yang akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini dika...
RENCANA PNPM 2010
PNPM 2010 <ul><li>Tahun 2010, PNPM Inti tetap terdiri dari 5 program yaitu PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruk...
<ul><li>Prioritas BLM 2010 akan diberikan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Kecamatan miskin, terutama  miskin perkotaan, pesi...
PNPM 2010: KEBUTUHAN ANGGARAN <ul><li>Pagu sementara  PNPM 2010 untuk 5 program PNPM Inti adalah Rp. 11,14 T, bertambah se...
RINGKASAN RENCANA PNPM 2010   (Menurut  Pagu Sementara , 105 new Kec) Kenaikan BLM per kec  Program Jumlah Kec. Pagu Semen...
TINDAK LANJUT <ul><li>Perlu arahan/keputusan Tim Pengendali untuk: </li></ul><ul><ul><li>Integrasi dan harmonisasi program...
Terima kasih
Jangan ditayangkan
RINGKASAN RENCANA PNPM Mandiri 2009 <ul><li>Catatan:  </li></ul><ul><li>Ada 10 kecamatan yang overlap sehingga total kecam...
PERUBAHAN LOKASI DAN ALOKASI BLM PNPM 2009 NO. PROGRAM JUMLAH KEC.  (SK TP PNPM) JUMLAH KEC.  (DIPA 2009) SELISIH JUMLAH K...
PENCAIRAN BLM PNPM 2009  (26 Mei 2009) NO. PROGRAM JUMLAH KEC.  (DIPA 2009) PAGU BLM APBN (DIPA 2009) (Rp. Juta) BLM SDH C...
PERMASALAHAN PELAKSANAAN  PNPM Mandiri 2009 <ul><li>Daerah yang sudah pasti  tidak menyediakan DDUPB  (dana daerah untuk p...
<ul><li>Fasilitator sudah direkrut, dilatih dan dimobilisai, namun jumlah fasilitator/konsultan masih kurang sebanyak 2099...
<ul><li>Departemen PU merubah lokasi kecamatan/desa PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada bulan Maret 2009. Akibatnya t...
PERMASALAHAN PELAKSANAAN  PNPM Mandiri 2009 <ul><li>Pencairan 10% BLM PNPM Perdesaan 2008 yang dipulihkan kembali di 2009 ...
RENCANA PNPM 2010
KETENTUAN LOKASI  PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Jumlah kecamatan PNPM 2010 adalah  6.252 kecamatan , terdiri dari: </li></ul><...
<ul><li>PNPM Inti  tahun 2010 tetap dilaksanakan oleh 5 program, yaitu: </li></ul><ul><ul><li>PNPM Perdesaan (PPK) </li></...
PNPM 2010: ALOKASI BLM <ul><li>Prioritas BLM diberikan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Kecamatan miskin, terutama kecamatan ...
PNPM 2010   (Skenario 1: Menurut  Pagu Sementara , 105 new Kec) Kenaikan BLM per kec  Program Jumlah Kec. Pagu Sementara (...
PNPM 2010   (Skenario 2 :  TAMBAHAN Rp. 5T  dan 105 new Kec) 2010 dng tambahan Rp. 5 T Program Jumlah Kec. BLM per KEC (Rp...
PNPM 2010   (Skenario 3 :  BLM Rp. 3M/Kec  dan 105 new Kec) 2010 perlu tambahan Rp. 10,8 T Program Jumlah Kec. BLM per Kec...
RINGKASAN KEBUTUHAN ANGGARAN 3 SKENARIO Skenario 2: Tambah Rp. 5 T Skenario 3:  BLM Rp. 3M/Kec Tambahan yang tersedia di R...
PENJELASAN PAGU INDIKATIF 2010 <ul><li>PNPM 2010 mencakup (6.408 – 261 + 105 =  6.252 kec ) </li></ul><ul><li>Pagu indikat...
USULAN 2010: SKENARIO 1  <ul><li>PNPM 2010 mencakup (6.408 – 261 + 105 =  6.252 kec ) </li></ul><ul><li>Perlu tambahan ang...
KETENTUAN LOKASI  PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Antara sesama program PNPM Inti  tidak boleh overlap lokasi  kecamatan/desa/ke...
KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Prioritas BLM diberikan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Kecamatan miskin, te...
<ul><li>Untuk kecamatan yang sudah mendapat  lebih dari 3 siklus  tetapi  angka kemiskinannya masih tinggi , maka kecamata...
<ul><li>Untuk kecamatan yang statusnya  masih bermasalah  akan tetap dibantu, namun BLM nya tidak akan dicairkan sampai pe...
<ul><li>Untuk DKI, perlu kejelasan dan ketegasan Pemprov apakah PPMK akan jadi diintegrasikan ke dalam PNPM.  </li></ul><u...
KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Untuk  Kabupaten Kepulauan Sula , sejak tahun 2007 tidak bersedia menyedia...
KEPERLUAN DATA DASAR UNTUK PERENCANAAN PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Daftar kecamatan dan desa/kelurahan  perlu dimutakhirkan ...
TINDAK LANJUT  Perpres No. 13/2009: Payung Hukum DDUPB
PENERBITAN PAYUNG HUKUM DDUPB <ul><li>Pemerintah Daerah tetap perlu menyediakan  dana daerah untuk program bersama (DDUPB)...
<ul><li>Dengan adanya Perpres No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan maka perlu diterbitkan Peraturan Me...
TINDAK LANJUT  Perpres No. 13/2009: Konsolidasi, Integrasi dan Harmonisasi
KONSOLIDASI, INTEGRASI, HARMONISASI CLUSTER 2 <ul><li>Seluruh program berbasis pemberdayaan masyarakat perlu dikonsolidasi...
<ul><li>Oleh sebab itu pedoman pelaksanaan masing-masing program perlu disesuaikan mengikuti Pedoman Umum PNPM Mandiri aga...
<ul><li>H armonisasi   berbagai kegiatan  pemberdayaan masyarakat  dilakukan terutama pada:  </li></ul><ul><ul><li>P rinsi...
<ul><li>Oleh sebab itu dalam menentukan lokasi PNPM Penguatan, K/L perlu berkoordinasi dengan PNPM Inti untuk mengetahui s...
JANGAN DITAYANGKAN
RENCANA EXIT STRATEGY
<ul><li>Di tahun 2010 agar mulai melaksanakan persiapan  pilot project exit strategy  di beberapa kota/kabupaten. </li></u...
<ul><li>Perlu ada strategi PNPM untuk  l inking   musrenbang masyarakat dengan musrenbang formal: </li></ul><ul><ul><li>Ke...
TRANSISI/EVOLUSI CLUSTER 2 KE 3 <ul><li>Perlu strategi dan disain yang jelas bagaimana proses  transisi/ evolusi  dari Clu...
<ul><li>Perlu ada strategi dan kebijakan untuk pelestarian UPK, BKM. </li></ul><ul><li>Khusus untuk UPK, BKM yang masih me...
<ul><li>Tim Pengendali perlu mengumpulkan daftar UPK, BKM yang sudah tidak lagi mendapatkan BLM dan fasilitator, dan memer...
<ul><li>Pasal 6 </li></ul><ul><li>Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/ata...
<ul><li>Pada dasarnya daerah mendukung PNPM Mandiri, tetapi ada beberapa daerah yang menolak menyediakan DDUPB dengan alas...
DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN  (Rp. Milyar) KETERANGAN 1 Peningkatan Kapasitas AParat Pem...
DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN  (Rp. Milyar) KETERANGAN 6 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pe...
DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN  (Rp. Milyar) KETERANGAN 11 Peningkatan Kapasitas Kelembaga...
DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN  (Rp. Milyar) KETERANGAN 14 Penyediaan dana melalui Koperas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Deputi Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota tKPK

2,835 views

Published on

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deputi Menko Kesra - Rakor Menteri Anggota tKPK

  1. 1. PELAKSANAAN PNPM Mandiri 2009 DAN RENCANA PNPM Mandiri 2010 RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 2 Juni 2009
  2. 2. KEMAJUAN PELAKSANAAN DIPA LUNCURAN PNPM Mandiri 2008
  3. 3. DIPA LUNCURAN 2008 <ul><li>Untuk menampung luncuran BLM 2008 sehingga pelaksanaan kegiatan di masyarakat yang terpotong di akhir tahun 2008 dapat dilanjutkan di 2009. </li></ul><ul><li>Berlaku sampai akhir April 2009. </li></ul><ul><li>Total BLM luncuran adalah Rp. 284,319 milyar. </li></ul><ul><li>BLM luncuran yang berhasil dicairkan sampai berakhirnya DIPA-L (30 April 2009) adalah Rp. 251,902 M (88,6%). </li></ul><ul><li>BLM DIPA-L yang sisa 11,4% (Rp. 32,42 M) akan di-realokasi ke dalam DIPA 2009. </li></ul><ul><li>Rencana perpanjangan DIPA-L sampai akhir Mei 2009 tidak jadi dilaksanakan karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk perpanjangan belum ada. </li></ul>
  4. 4. RINGKASAN PENCAIRAN FINAL BLM DIPA-LUNCURAN 2008 Sisa NO. PROGRAM ALOKASI BLM-L (Rp. Milyar) BLM-L SDH CAIR (Rp. MIlyar) BLM-L SISA (Rp. MIlyar) KET 1 PNPM Perdesaan 78,038 71,35 (91,4%) 6,69 (8,6%) <ul><li>61 Kab </li></ul><ul><li>Data 5 Mei </li></ul>2 PNPM Perkotaan 26,721 21,275 (79,6%) 5,446 (20,4%) <ul><li>29 kota/kab </li></ul><ul><li>Data 4 Mei </li></ul>3 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 179,56 159,277 (88,7%) 20,28 (11,3%) <ul><li>33 kab </li></ul><ul><li>Data 30 Apr </li></ul>4 PNPM Infrastruktur Perdesaan - - - <ul><li>Tdk ada luncuran </li></ul>TOTAL 284,319 251,9 (88,6%) 32,42 (11,4%
  5. 5. KEMAJUAN PELAKSANAAN DIPA 2009
  6. 6. PNPM 2009: RENCANA <ul><li>Jumlah lokasi: 6.408 kecamatan, terdiri dari: </li></ul><ul><ul><li>PNPM Perdesaan: 4.371 kecamatan </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Perkotaan: 1.145 kecamatan </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM IP/RIS PNPM: 479 kecamatan </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM DTK: 186 kecamatan </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM PISEW: 237 kecamatan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah pagu DIPA 2009: Rp. 10,35 trilyun (5 program) </li></ul><ul><li>BLM yang yang sudah cair: Rp. 120 milyar (PNPM Perkotaan dan PNPM PISEW). Data dari program lain belum ada. </li></ul>
  7. 7. PNPM 2009: PERMASALAHAN <ul><li>132 kecamatan (1.014 desa tertinggal) tidak mendapat bantuan PNPM 2009 karena ditinggal oleh PNPM IP. </li></ul><ul><li>163 kecamatan sudah pasti tidak mendapat PNPM 2009 karena tidak ada DDUPB (dana daerah untuk program bersama) PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian jumlah kecamatan PNPM 2009 menjadi 6.143 kecamatan (berkurang 295 kecamatan). </li></ul><ul><li>Akibatnya, rencana PNPM untuk membantu seluruh kecamatan di tahun 2009 menjadi terganggu/tidak tercapai. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Sampai akhir T.A 2009 diperkirakan hanya sebagian BLM yang akan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan: </li></ul><ul><ul><li>Penyediaan BLM terlambat dari sumber PHLN (pinjaman luar negeri), dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokasi baru (2.409 kecamatan) sehingga harus melaksanakan tahapan pembentukan kelembagaan dan perencanaan sebelum BLM dapat dicairkan. </li></ul></ul><ul><li>Oleh sebab itu sisa BLM 2009 perlu diluncurkan ke tahun anggaran 2010. </li></ul><ul><li>Dasar hukum DIPA-Luncuran 2009 (khusus untuk 4 program PNPM Inti) sudah ada dalam UU 41/2008 tentang APBN 2009 (pasal 10). </li></ul>LUNCURAN BLM 2009 KE 2010
  9. 9. RENCANA PNPM 2010
  10. 10. PNPM 2010 <ul><li>Tahun 2010, PNPM Inti tetap terdiri dari 5 program yaitu PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesan, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus, dan PNPM Infrastruktur Sosekwil </li></ul><ul><li>Jumlah kecamatan PNPM 2010 adalah 6.252 kecamatan , yaitu: </li></ul><ul><ul><li>Seluruh kecamatan tahun 2009 ----> 6.408 kec, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ditambah 105 kecamatan yang merupakan hasil pemekaran sebelum tahun 2009 tetapi belum mendapat PNPM 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dikurangi 261 kecamatan PNPM Perkotaan yang akan phased-out di 2010 karena sudah mendapat 3 siklus. </li></ul></ul><ul><li>Lokasi PNPM Inti maupun PNPM Penguatan ditentukan oleh Tim Pengendali dengan usulan lokasi dari masing-masing K/L. </li></ul>
  11. 11. <ul><li>Prioritas BLM 2010 akan diberikan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Kecamatan miskin, terutama miskin perkotaan, pesisir dan daerah tertinggal </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecamatan yang menerima banyak korban PHK akibat krisis keuangan global. </li></ul></ul><ul><li>PNPM Penguatan tahun 2010 akan mencakup seluruh program berbasis pemberdayaan masyarakat di 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga. </li></ul><ul><li>Program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di 17 K/L harus selesai diintegrasikan dan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri menjadi PNPM Penguatan akhir Juni 2009. </li></ul>PNPM 2010
  12. 12. PNPM 2010: KEBUTUHAN ANGGARAN <ul><li>Pagu sementara PNPM 2010 untuk 5 program PNPM Inti adalah Rp. 11,14 T, bertambah sebesar Rp. 790 M (7,6%). </li></ul><ul><li>Rata-rata BLM per kecamatan tahun 2009 adalah Rp. 1, 7 M. Rata-rata BLM tahun 2010 akan bertambah menjadi Rp. 1, 8 M </li></ul>
  13. 13. RINGKASAN RENCANA PNPM 2010 (Menurut Pagu Sementara , 105 new Kec) Kenaikan BLM per kec Program Jumlah Kec. Pagu Sementara (2010) (Rp. Milyar) BLM APBN 80% (2010) (Rp. Milyar) BLM APBN per Kec. (2010) (Rp. Milyar) BLM APBN per Kec. (2009) (Rp. Milyar) BLM per Kec. Tambah/Kurang (2010) (Rp. Milyar) PNPM Perdesaan 4.476 8.229,0 6.583,2 1,47 1,172 + 0,3 PNPM Perkotaan 884 1.509,6 1.207,7 1,37 1,091 + 0,28 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 925,0 740,0 1,54 1,67 - 0,13 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 57,0 45,6 0,25 0,644 - 0,40 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 419,5 335,6 1,42 1,5 - 0,08 TOTAL 6.252 11.140,1 8.912,1 1,43 1,19 + 0,24
  14. 14. TINDAK LANJUT <ul><li>Perlu arahan/keputusan Tim Pengendali untuk: </li></ul><ul><ul><li>Integrasi dan harmonisasi program berbasis pemberdayaan masyarakat ke dalam PNPM Mandiri harus selesai akhir Juni 2009. Jika belum selesai, anggaran akan diblokir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penetapan lokasi program adalah oleh Tim Pengendali masing-masing Cluster dengan usulan dari masing-masing K/L. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tambahan anggaran untuk PNPM Inti 2010 untuk menambah alokasi BLM per kecamatan agar manfaat PNPM Mandiri dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>PPIP/RIS-PNPM mengisi kembali 132 kecamatan yang ditinggalkan tahun 2009. </li></ul></ul>
  15. 15. Terima kasih
  16. 16. Jangan ditayangkan
  17. 17. RINGKASAN RENCANA PNPM Mandiri 2009 <ul><li>Catatan: </li></ul><ul><li>Ada 10 kecamatan yang overlap sehingga total kecamatan bukan 6.418, melainkan 6.408 </li></ul><ul><li>Propinsi NAD menyediakan BLM APBD untuk seluruh desa/kelurahan di NAD, masing-masing desa/kel Rp. 150 juta </li></ul><ul><li>Propinsi Papua dan Papua Barat akan menyediakan BLM Rp. 100 juta/kecamatan untuk seluruh kecamatan. </li></ul>Belum mencapai Rp. 3M/Kec. Program Jumlah Kec. BLM APBN (Rp. Juta) BLM APBD (Rp. Juta) BLM APBN + APBD (Rp. Juta) Rata2 BLM Per Kec (Rp. Juta) Rata2 BLM APBN Per Kec. (Rp.Juta) PNPM Perdesaan 4.371 (68,21%) 5.122.440 2.763.460 7.885.900 (71,62%) 1.804 1.172 PNPM Perkotaan 1.145 (17,87%) 1.248.904 600.712 1.849.615 (16,80%) 1.615 1.091 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 (7,48%) 800.000 --- 800.000 (7,27%) 1.670 1.670 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 (2,90%) 119.750 --- 119.750 (1,09%) 644 644 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 (3,70%) 355.500 --- 355.500 (3,23%) 1.500 1.500 TOTAL 6.408 7.646.594 (69,45%) 3.364.171 (30,55%) 11.010.765 1,19 RATA-RATA BLM PER KECAMATAN (Rp.) 1.193 525 1.718
  18. 18. PERUBAHAN LOKASI DAN ALOKASI BLM PNPM 2009 NO. PROGRAM JUMLAH KEC. (SK TP PNPM) JUMLAH KEC. (DIPA 2009) SELISIH JUMLAH KEC. BLM APBN SK TP PNPM (Rp. Juta) PAGU BLM APBN DIPA 2009 (Rp. Juta) SELISIH ALOKASI BLM (Rp. Juta) 1 PNPM Perdesaan 4.371 5.122.440 2 PNPM Perkotaan 1.145 1.248.904 1.040.016 208.888 3 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 800.000 3 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 119.750 4 PNPM Infrastruktur Sosekwil 237 355.500 TOTAL 6.408
  19. 19. PENCAIRAN BLM PNPM 2009 (26 Mei 2009) NO. PROGRAM JUMLAH KEC. (DIPA 2009) PAGU BLM APBN (DIPA 2009) (Rp. Juta) BLM SDH CAIR (Rp. Juta) BLM SDH CAIR (%) SISA BLM (Rp. Juta) SISA BLM (%) 1 PNPM Perdesaan 4.371 4.718.030 0 0% 4.718.030 100% 2 PNPM Perkotaan 1.145 1.040.016 43.000 4,1% 997 95,9% 3 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 800.000 0 0% 800.000 100% 3 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 119.750 0 0% 119.750 100% 4 PNPM Infrastruktur Sosekwil 237 355.500 77.000 21,7% 278.500 78,3% TOTAL 6.408 7.033.296 120.000 1,7% 6.913.296 98,3%
  20. 20. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PNPM Mandiri 2009 <ul><li>Daerah yang sudah pasti tidak menyediakan DDUPB (dana daerah untuk program bersama) adalah: </li></ul><ul><ul><li>PNPM Perdesaan: Kab Simalungun, Kab Semarang, Kab Majalengka, Kab Gowa, Kab Kepulauan Sula </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Perkotaan : Kab Simalungun, Kota Palopo, Kota Batam, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kab Semarang, Kota Depok, Kab Majalengka </li></ul></ul><ul><li>Total nilai DDUPB yang tidak tersedia adalah Rp. 74,397 milyar , mencakup 163 kecamatan yaitu: </li></ul><ul><ul><li>77 kecamatan, Rp. 26,28 milyar di PNPM Perdesaan, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>86 kecamatan, Rp. 48,11 milyar di PNPM Perkotaan. </li></ul></ul><ul><li>Bupati Kepulauan Sula (16 Kecamatan) sudah sejak tahun 2007 menolak menyediakan DDUPB PNPM Perdesaan. </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Fasilitator sudah direkrut, dilatih dan dimobilisai, namun jumlah fasilitator/konsultan masih kurang sebanyak 2099 di PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. Fasilitator teknik PNPM Perdesaan sulit mendapatkannya meskipun sudah beberapa kali rekrutmen. </li></ul><ul><li>Masih ada 19 Kota/Kab yang Satker yang belum ditetapkan (SK belum terbit/belum direvisi). </li></ul><ul><li>Pinjaman dari WB untuk PNPM Perdesaan sebesar US$ 300 juta dan PNPM Perkotaan sebesar US$ 115 juta sudah ditanda tangani oleh WB. Saat ini menunggu diterbitkannya Legal Opinion dari DepkumHAM sebelum pinjaman bisa dicairkan . Pencairan BLM 2009 akan terlambat, diperkirakan sekitar Juli/Agustus 2009. </li></ul><ul><li>Pinjaman dari IDB untuk PNPM Perkotaan 2009 US$ 80 juta sedang dalam proses untuk efektif (diperkirakan awal Juni sudah bisa efektif). </li></ul>PERMASALAHAN PELAKSANAAN PNPM Mandiri 2009
  22. 22. <ul><li>Departemen PU merubah lokasi kecamatan/desa PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada bulan Maret 2009. Akibatnya terdapat 1014 desa yang tersebar di 132 kecamatan telah ditinggal oleh PPIP sehingga kosong dan tidak mendapat bantuan PNPM 2009 dengan nilai BLM Rp. 253,5 milyar. Banyak daerah/masyarakat yang protes perubahan lokasi ini. </li></ul><ul><li>Jumlah kecamatan yang tidak mendapat PNPM 2009 adalah 295 kecamatan , karena: </li></ul><ul><ul><li>132 kecamatan (ditinggalkan PPIP), dan </li></ul></ul><ul><ul><li>163 kecamatan (tidak ada DDUPB sehingga BLM APBN akan diblokir) </li></ul></ul><ul><li>Maka jumlah kecamatan yang tidak akan mendapat BLM PNPM saat ini berkurang dari 6408 menjadi 6143 kecamatan. </li></ul>PERMASALAHAN PELAKSANAAN PNPM Mandiri 2009
  23. 23. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PNPM Mandiri 2009 <ul><li>Pencairan 10% BLM PNPM Perdesaan 2008 yang dipulihkan kembali di 2009 masih mengalami kendala di KPPN di beberapa kabupaten karena KPPN masih menunggu arahan dari Depkeu. (Surat arahan dari Dirjen Perbendaharaan sudah terbit tanggal……………..) </li></ul>
  24. 24. RENCANA PNPM 2010
  25. 25. KETENTUAN LOKASI PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Jumlah kecamatan PNPM 2010 adalah 6.252 kecamatan , terdiri dari: </li></ul><ul><ul><li>Seluruh kecamatan tahun 2009 ----> 6.408 kec, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ditambah 105 kecamatan yang merupakan hasil pemekaran sebelum tahun 2009 tetapi belum mendapat PNPM 2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dikurangi 261 kecamatan PNPM Perkotaan yang akan phased-out di 2010 karena sudah mendapat 3 siklus. </li></ul></ul><ul><li>Jumlah kecamatan menurut program (PNPM Inti): </li></ul><ul><ul><li>PNPM Perdesaan : 4.476 kec. (bertambah 105 kec.) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Perkotaan : 884 kec. (berkurang 261 kec.) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM): 479 kec. (jumlah kec. sama, tapi prioritas 132 kec. yang ditinggal tahun 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus : 186 kec. (tetap) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Infrastruktur Sosekwil : 237 kec. (tetap) </li></ul></ul>
  26. 26. <ul><li>PNPM Inti tahun 2010 tetap dilaksanakan oleh 5 program, yaitu: </li></ul><ul><ul><li>PNPM Perdesaan (PPK) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Perkotaan (P2KP) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Infrastruktur Perdesaan ( 100% oleh RIS-PNPM ) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) </li></ul></ul><ul><ul><li>PNPM Infrastruktur Sosekwil (PISEW). </li></ul></ul><ul><li>PNPM Penguatan tahun 2010 akan mencakup seluruh program berbasis pemberdayaan masyarakat di 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga yang harus selesai diintegrasikan dan diharmonisasikan ke dalam PNPM paling lambat akhir tahun 2009 . </li></ul>PNPM Inti dan PNPM Penguatan
  27. 27. PNPM 2010: ALOKASI BLM <ul><li>Prioritas BLM diberikan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Kecamatan miskin, terutama kecamatan miskin perkotaan, daerah tertinggal dan pesisir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecamatan yang menerima banyak korban PHK akibat krisis keuangan global. </li></ul></ul><ul><li>Besar alokasi BLM harus proporsional terhadap jumlah penduduk miskin (bukan terhadap jumlah penduduk total). </li></ul><ul><li>Alokasi BLM untuk kecamatan termiskin adalah Rp. 3 Milyar per kecamatan . </li></ul><ul><li>Untuk kecamatan dengan kategori sedang/kaya , alokasi BLM bisa kurang dari Rp. 3 Milyar per kecamatan tetapi harus tetap proporsional terhadap jumlah penduduk miskin. </li></ul>
  28. 28. PNPM 2010 (Skenario 1: Menurut Pagu Sementara , 105 new Kec) Kenaikan BLM per kec Program Jumlah Kec. Pagu Sementara (2010) (Rp. Milyar) BLM APBN 80% (2010) (Rp. Milyar) BLM APBN per Kec. (2010) (Rp. Milyar) BLM APBN per Kec. (2009) (Rp. Milyar) BLM per Kec. Tambah/Kurang (2010) (Rp. Milyar) PNPM Perdesaan 4.476 8.229,0 6.583,2 1,47 1,172 + 0,3 PNPM Perkotaan 884 1.509,6 1.207,7 1,37 1,091 + 0,28 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 925,0 740,0 1,54 1,67 - 0,13 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 57,0 45,6 0,25 0,644 - 0,40 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 419,5 335,6 1,42 1,5 - 0,08 TOTAL 6.252 11.140,1 8.912,1 1,43 1,19 + 0,24
  29. 29. PNPM 2010 (Skenario 2 : TAMBAHAN Rp. 5T dan 105 new Kec) 2010 dng tambahan Rp. 5 T Program Jumlah Kec. BLM per KEC (Rp. Milyar) TOTAL BLM (Rp. MIlyar) TA (20%) (Rp. Milyar) TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar) PNPM Perdesaan 4.476 2.058 9.212 2.303 11.515 PNPM Perkotaan 884 2,5 2.210 553 2.763 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 0,8 383 96 479 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 0,644 120 30 150 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 1,5 356 89 444 TOTAL 6.252 1,964 12.281 3.070 15.351
  30. 30. PNPM 2010 (Skenario 3 : BLM Rp. 3M/Kec dan 105 new Kec) 2010 perlu tambahan Rp. 10,8 T Program Jumlah Kec. BLM per Kec. (Rp. Milyar) TOTAL BLM (Rp. MIlyar) TA (20%) (Rp. Milyar) TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Milyar) PNPM Perdesaan 4.476 3,0 13.428 3.357 16.785 PNPM Perkotaan 884 3,0 2.652 663 3.315 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 0,8 383 96 479 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 0,644 120 30 150 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 1,5 356 89 444 TOTAL 6.252 2,71 16.939 4.235 21.173
  31. 31. RINGKASAN KEBUTUHAN ANGGARAN 3 SKENARIO Skenario 2: Tambah Rp. 5 T Skenario 3: BLM Rp. 3M/Kec Tambahan yang tersedia di RKP 2010 Program Jumlah Kec. Kebutuhan Aggaran (Rp. Milyar) Kebutuhan Anggaran (Rp. Milyar) Pagu Sementara 2010 (Rp. Milyar) DIPA 2009 (Rp. Milyar) Tambah/ Kurang Anggaran (Rp. Milyar) PNPM Perdesaan 4.476 11.515 16.785 8.229,0 6.987,1 + 1.241,9 (+ 17,8%) PNPM Perkotaan 884 2.763 3.315 1.509,6 1.737,0 <ul><li>227,4 </li></ul><ul><li>(- 13,1%) </li></ul>PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 479 479 925,0 950,0 <ul><li>25,0 </li></ul><ul><li>(-2,6%) </li></ul>PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 150 150 57,0 195,9 <ul><li>138,9 </li></ul><ul><li>(- 70,9%) </li></ul>PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 444 444 419,5 480,5 <ul><li>61,0 </li></ul><ul><li>(- 12,7%) </li></ul>TOTAL 6.252 15.351 21.173 11.140,1 10.350,5 + 789,56 (7,6%)
  32. 32. PENJELASAN PAGU INDIKATIF 2010 <ul><li>PNPM 2010 mencakup (6.408 – 261 + 105 = 6.252 kec ) </li></ul><ul><li>Pagu indikatif PNPM Inti: Rp. 11,14 trilyun . Secara umum terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 789,5 milyar (7,63%) dari anggaran 2009. </li></ul><ul><li>Tetapi pagu anggaran untuk 3 program PNPM inti mengalami penurunan masing-masing: PPIP (2,6%), P2DTK (70,9%), dan PISEW (12,7%), padahal jumlah kecamatan ketiga program tersebut tetap dan lokasi tidak berubah. </li></ul><ul><li>Pagu P2KP juga berkurang karena jumlah lokasinya berkurang akibat sejumlah 261 kecamatan akan di phased-out karena sudah pernah mendapat 3 siklus. </li></ul><ul><li>Hanya pagu PPK yang naik 17,8% (Rp. 1,24 trilyun) dan lokasinya bertambah 105 kecamatan. </li></ul><ul><li>Kenaikan alokasi BLM hanya pada 2 program yaitu PPK (Rp. 300jt per kec.) dan P2KP (Rp. 280jt per kec). </li></ul>
  33. 33. USULAN 2010: SKENARIO 1 <ul><li>PNPM 2010 mencakup (6.408 – 261 + 105 = 6.252 kec ) </li></ul><ul><li>Perlu tambahan anggaran 2010 sebesar Rp. 5 trilyun . </li></ul><ul><li>Tambahan Rp. 5 trilyun tersebut diperuntukkan untuk menambah alokasi BLM untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan saja. </li></ul><ul><li>Dengan adanya tambahan Rp. 5 trilyun, maka BLM per kecamatan PNPM Perdesaan menjadi Rp. 2,058 milyar (dari semula Rp. 1,172 milyar), dan PNPM Perkotaan menjadi Rp. 2,5 milyar (dari semula Rp. 1,091milyar). </li></ul><ul><li>Dengan demikian anggaran yang dibutuhkan oleh PNPM 2010 adalah sebesar Rp. 15,350 trilyun , yaitu naik Rp. 5 trilyun. </li></ul><ul><li>Prioritas kecamatan diberikan kepada kecamatan miskin terutama miskin perkotaan, pesisir dan daerah tertinggal serta yang banyak menerima korban PHK . </li></ul>
  34. 34. KETENTUAN LOKASI PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Antara sesama program PNPM Inti tidak boleh overlap lokasi kecamatan/desa/kelurahan. </li></ul><ul><li>Lokasi PNPM Inti 2010 akan ditetapkan oleh Tim Pengendali. Ketetapan lokasi tersebut harus ditaati oleh masing-masing program untuk mengamankan kebijakan Presiden dan target pencapaian PNPM. </li></ul><ul><li>Sebanyak 1014 desa tertinggal di 132 kecamatan yang ditinggalkan PNPM Infrastruktur Perdesaan pada tahun 2009 harus mendapatkan prioritas PNPM IP (RIS PNPM) pada tahun 2010. </li></ul>
  35. 35. KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Prioritas BLM diberikan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Kecamatan miskin, terutama kecamatan miskin perkotaan, daerah tertinggal dan pesisir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecamatan yang menerima banyak korban PHK akibat krisis keuangan global. </li></ul></ul><ul><li>Besar alokasi BLM harus proporsional terhadap jumlah penduduk miskin (bukan terhadap jumlah penduduk total). </li></ul><ul><li>Alokasi BLM untuk kecamatan termiskin adalah Rp. 3 Milyar per kecamatan . </li></ul><ul><li>Untuk kecamatan dengan kategori sedang/kaya , alokasi BLM bisa kurang dari Rp. 3 Milyar per kecamatan tetapi harus tetap proporsional terhadap jumlah penduduk miskin. </li></ul>
  36. 36. <ul><li>Untuk kecamatan yang sudah mendapat lebih dari 3 siklus tetapi angka kemiskinannya masih tinggi , maka kecamatan tersebut tetap diperlakukan sebagai kecamatan inti dengan alokasi BLM sesuai kategori tingkat kemiskinannya. </li></ul><ul><li>Untuk kecamatan yang sudah mendapat lebih dari 3 siklus dan angka kemiskinannya sudah banyak berkurang maka kecamatan tersebut akan diperlakukan sebagai kecamatan penguatan . </li></ul><ul><li>Jika pemerintah daerah berkeinginan menambah alokasi BLM untuk kecamatan penguatan sehingga menjadi kecamatan inti, maka PNPM Mandiri akan menyediakan fasilitator yang dibutuhkan sesuai kebutuhan kecamatan inti. </li></ul>KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010
  37. 37. <ul><li>Untuk kecamatan yang statusnya masih bermasalah akan tetap dibantu, namun BLM nya tidak akan dicairkan sampai permasalahan sudah diselesaikan dengan baik. </li></ul><ul><li>Untuk NAD/BKPG, akan disediakan TA dari APBN dan BLM dari APBD (perlu konfirmasi ke Pemprov NAD). </li></ul><ul><li>Untuk RESPEK, juga akan disediakan TA dari APBN dan BLM dari APBD (perlu konfirmasi ke Pemprov Papua dan Papua Barat) </li></ul><ul><li>Alokasi BLM PNPM Generasi merupakan on-top . </li></ul><ul><li>Pemerintah daerah tetap perlu menyediakan DDUPB untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan sesuai kapasitas fiskal daerah. </li></ul>KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010
  38. 38. <ul><li>Untuk DKI, perlu kejelasan dan ketegasan Pemprov apakah PPMK akan jadi diintegrasikan ke dalam PNPM. </li></ul><ul><li>Jika DKI tidak bersedia mengintegrasikan PPMK ke dalam PNPM, maka tidak perlu ada alokasi BLM untuk DKI, kecuali BLM untuk Kabupaten Kepulauan Seribu tetap harus dialokasikan karena termasuk kategori miskin. Pembinaan terhadap BKM tetap dapat dilanjutkan oleh PNPM Perkotaan. </li></ul><ul><li>Aturan PNPM – alokasi anggaran: </li></ul><ul><ul><li>Alokasi komponen non-BLM maksimum 20% dari total anggaran program. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alokasi komponen BLM minimum 80% dari total anggaran program. </li></ul></ul><ul><li>Untuk PNPM Perdesaan, minimal 25% dari BLM harus dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan . </li></ul>KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010
  39. 39. KETENTUAN ALOKASI BLM PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Untuk Kabupaten Kepulauan Sula , sejak tahun 2007 tidak bersedia menyediakan DDUPB sehingga PNPM Perdesaan tidak dapat dilaksanakan sama sekali di kabupaten tersebut. </li></ul><ul><li>Oleh sebab itu perlu kesepakatan Tim Pengendali apakah Kepulauan Sula tetap akan mendapat alokasi BLM pada 2010 atau sama sekali tidak mendapat BLM (dana BLM lebih baik diberikan kepada daerah yang nyata-nyata mendukung PNPM). </li></ul>
  40. 40. KEPERLUAN DATA DASAR UNTUK PERENCANAAN PNPM Mandiri 2010 <ul><li>Daftar kecamatan dan desa/kelurahan perlu dimutakhirkan untuk menampung kecamatan yang sudah mekar yang belum masuk lokasi 2009. Data tersebut bisa didapat dari Depdagri atau dari daerah. </li></ul><ul><li>Perlu informasi daftar kecamatan yang menerima korban PHK/ returning migrants (koordinasi dengan Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan/Bappenas untuk mendapatkan data tersebut). </li></ul><ul><li>Perlu data penduduk dan data kemiskian terbaru per kecamatan dari BPS, yaitu data tahun 2008. Data kemiskinan tahun 2004 kurang tepat digunakan untuk perencanaan 2010 karena kurang menggambarkan kondisi sekarang. </li></ul>
  41. 41. TINDAK LANJUT Perpres No. 13/2009: Payung Hukum DDUPB
  42. 42. PENERBITAN PAYUNG HUKUM DDUPB <ul><li>Pemerintah Daerah tetap perlu menyediakan dana daerah untuk program bersama (DDUPB) untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan. </li></ul><ul><li>Pada dasarnya daerah mendukung PNPM Mandiri, tetapi ada beberapa daerah yang menolak menyediakan DDUPB dengan alasan antara lain: </li></ul><ul><ul><li>Payung hukum penyediaan DDUPB tidak ada, atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyediaan DDUPB dilarang oleh PMK 156/2008 ayat (2). </li></ul></ul><ul><li>Ada juga daerah yang tidak menyediakan DDUPB karena daerah menginginkan dukungan dari mereka adalah dalam bentuk sharing-program , ataupun sama sekali menolak PNPM . </li></ul>
  43. 43. <ul><li>Dengan adanya Perpres No. 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan maka perlu diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan baru (PMK) atau peraturan lainnya oleh BAKD/Depdagri terkait penyediaan DDUPB untuk program bersama PNPM Mandiri. </li></ul><ul><li>( PMK yang ada saat ini yaitu PMK No. 156/2008 tentang pelaksanaan Dekon dan TP kurang pas untuk PNPM sehingga menimbulkan penolakan penyediaan DDUPB oleh daerah). </li></ul><ul><li>Penyediaan DDUPB adalah penting sebagai strategi keberlanjutan PNPM Mandiri pasca 2011, yaitu setelah dana PNPM Mandiri dari sumber APBN berakhir. Pasca 2011 diharapkan Pemda akan dapat melanjutkan sendiri PNPM Mandiri dengan dana dari ABPD. </li></ul>PENERBITAN PAYUNG HUKUM DDUPB
  44. 44. TINDAK LANJUT Perpres No. 13/2009: Konsolidasi, Integrasi dan Harmonisasi
  45. 45. KONSOLIDASI, INTEGRASI, HARMONISASI CLUSTER 2 <ul><li>Seluruh program berbasis pemberdayaan masyarakat perlu dikonsolidasi ke dalam Cluster 2 sebagai PNPM Penguatan . </li></ul><ul><li>Program-program tersebut perlu diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan PNPM Mandiri. </li></ul><ul><li>Integrasi dan harmonisasi harus tuntas paling lambat akhir tahun 2009 agar dapat dilaksanakan pada tahun 2010. </li></ul><ul><li>Jika sampai akhir tahun 2009 masih ada program-program yang belum diharmonsiasikan dan diintegrasikan ke dalam PNPM Mandiri, maka anggaran program tersebut akan diblokir (dibintang) oleh Depkeu atas kebijakan Tim Pengendali. </li></ul><ul><li>(Sesuai arahan Bapak Presiden, PNPM Mandiri harus dijadikan sebagai payung program-program berbasis pemberdayaan masyarakat). </li></ul>
  46. 46. <ul><li>Oleh sebab itu pedoman pelaksanaan masing-masing program perlu disesuaikan mengikuti Pedoman Umum PNPM Mandiri agar mempunyai ciri-ciri/karakteristik, terutama: </li></ul><ul><ul><li>Menggunakan pendekatan partisipatif. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. </li></ul></ul><ul><li>Integrasi dan harmonisasi berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam Cluster 2/PNPM Mandiri perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. </li></ul>KONSOLIDASI, INTEGRASI, HARMONISASI CLUSTER 2
  47. 47. <ul><li>H armonisasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan terutama pada: </li></ul><ul><ul><li>P rinsip , strategi, in dikator dan berbagai mekanisme dan prosedur . </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemilihan sasaran, lokus kegiatan, dan kelompok masyarakat penerima manfaat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelembagaan masyarakat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan. </li></ul></ul><ul><li>Lokasi PNPM Penguatan diarahkan untuk mengisi desa/ kelurahan PNPM Inti yang sudah mendapat 3 siklus atau lebih guna mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan tersebut. </li></ul>KONSOLIDASI, INTEGRASI, HARMONISASI CLUSTER 2
  48. 48. <ul><li>Oleh sebab itu dalam menentukan lokasi PNPM Penguatan, K/L perlu berkoordinasi dengan PNPM Inti untuk mengetahui secara tepat di lokasi kecamatan/desa/ kelurahan mana saja yang memerlukan PNPM Penguatan sektoral tertentu (gunakan community action plans hasil musrenbang PNPM) </li></ul><ul><li>PNPM Penguatan juga harus menggunakan kelembagaan PNPM yang sudah ada untuk menyalurkan BLM dan tidak membentuk kelembagaan baru atau menggunakan kelembagaan yang berbeda dari PNPM (kebijakan satu kelembagaan satu desa). </li></ul><ul><li>PNPM Penguatan harus menyediakan BLM selama 3 tahun berturut-turut untuk setiap lokasi (3 siklus). </li></ul>KONSOLIDASI, INTEGRASI, HARMONISASI CLUSTER 2
  49. 49. JANGAN DITAYANGKAN
  50. 50. RENCANA EXIT STRATEGY
  51. 51. <ul><li>Di tahun 2010 agar mulai melaksanakan persiapan pilot project exit strategy di beberapa kota/kabupaten. </li></ul><ul><li>Pilot project tersebut akan dilaksanakan di tahun 2011. </li></ul><ul><li>Pilot project bisa berupa alternatif berikut ini untuk dikaji: </li></ul><ul><ul><li>Apakah berupa penyediakan dana PNPM melalui mekanisme DAK?, ataukah </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyediaan TA dari APBN dan BLM seluruhnya dari APBD (seperti RESPEK dan BKPG/NAD)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dan lain lain </li></ul></ul><ul><li>Kriteria seleksi calon daerah yang akan dijadikan pilot project exit strategy PNPM serta safeguarding nya agar disiapkan pada tahun 2010. </li></ul>PILOT PROJECT
  52. 52. <ul><li>Perlu ada strategi PNPM untuk l inking musrenbang masyarakat dengan musrenbang formal: </li></ul><ul><ul><li>Kembangkan pilot project untuk capacity building bagi Pemda dalam pro-poor planning termasuk menampung usulan hasil musrenbang masyarakat yang difasilitasi PNPM. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan fasilitator pendamping untuk mengawal usulan masyarakat pada musrenbang formal, termasuk membina kader desa/kelurahan untuk kepentingan tersebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bagaimana strateginya agar musrenbang masyarakat bisa sinkron dengan jadwal musrenbang formal? (Belajar dari Pemda yang sudah melaksanakannya seperti Tanah Datar). </li></ul></ul>LINKING DENGAN MUSRENBANG FORMAL
  53. 53. TRANSISI/EVOLUSI CLUSTER 2 KE 3 <ul><li>Perlu strategi dan disain yang jelas bagaimana proses transisi/ evolusi dari Cluster 2 ke Cluster 3 bagi UPK, BKM dan masyarakat pelaku usaha yang dibina PNPM Mandiri yang dinilai sudah bisa naik kelas ke Cluster 3. </li></ul><ul><ul><li>Apakah pelaku ekonomi yang sudah sukses dibina PNPM perlu difasilitasi dan direkomendasikan oleh PNPM untuk bisa mendapat bantuan KUR ( naik ke Cluster 3).?? Dalam hal ini PNPM menyediakan calon nasabah buat KUR. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apakah BKM/UPK yang berprestasi, berkembang dan dikelola dengan baik dapat didorong untuk menjadi lembaga mitra bank penyalur KUR, terutama untuk melayani pelaku ekonomi binaan PNPM yang usahanya sukses dan berkembang yang membutuhkan suntikan tambahan modal usaha.?? </li></ul></ul><ul><li>Oleh sebab itu perlu ada evaluasi kinerja BKM/UPK dan bagaimana potensinya untuk berkembang. </li></ul>
  54. 54. <ul><li>Perlu ada strategi dan kebijakan untuk pelestarian UPK, BKM. </li></ul><ul><li>Khusus untuk UPK, BKM yang masih memiliki aset dana bergulir tetapi saat ini tidak lagi mendapat BLM dan fasilitator (PNPM sudah keluar), perlu ada: </li></ul><ul><ul><li>Serah terima aset UPK/BKM dari PNPM kepada masyarakat (perlu ditetapkan siapa yang mewakili masyarakat?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Peraturan daerah (Perda) untuk pelestarian dan perlindungan aset UPK/BKM agar tidak dikuasai elit, dan agar tetap dapat menjalankan fungsinya dalam menyediakan akses modal bagi masyarakat setempat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemantauan dan pembinaan dari PNPM tingkat Kabupaten/Kota. </li></ul></ul>PELESTARIAN UPK, BKM
  55. 55. <ul><li>Tim Pengendali perlu mengumpulkan daftar UPK, BKM yang sudah tidak lagi mendapatkan BLM dan fasilitator, dan memeriksa apakah asetnya sudah diserahterimakan kepada masyarakat. Jika belum serah terima, perlu ada serah terima aset, tahun ini harus tuntas . </li></ul><ul><li>TKPK perlu mendorong TKPKD untuk mengupayakan agar Pemda memberikan perlindungan dan pelestarian aset UPK, BKM yang sudah ditinggalkan oleh PNPM. </li></ul><ul><li>Setelah ditinggal oleh program jangan sampai: </li></ul><ul><ul><li>Aset UPK/BKM dibagi-bagikan oleh pengurus kepada masyarakat sehingga dananya habis, </li></ul></ul><ul><ul><li>Aset UPK/BKM dibawa kabur atau diselewengkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>UPK/BKM tidak lagi menerapkan pola PNPM dan beralih menjadi semacam rentenir, </li></ul></ul><ul><ul><li>UPK/BKM tidak terurus dan dana bergulir tidak dikelola sehingga banyak yang macet dan lama-kelamaan dana habis/mati. </li></ul></ul>PELESTARIAN UPK, BKM
  56. 56. <ul><li>Pasal 6 </li></ul><ul><li>Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan harus tertuang dalam RKA/KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian/lembaga. </li></ul><ul><li>Dalam rangka pendanaan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD. </li></ul><ul><li>Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. </li></ul>PMK 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKON DAN DANA TP
  57. 57. <ul><li>Pada dasarnya daerah mendukung PNPM Mandiri, tetapi ada beberapa daerah yang menolak menyediakan DDUPB dengan alasan antara lain: </li></ul><ul><ul><li>Payung hukum penyediaan DDUPB tidak ada, atau </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyediaan DDUPB dilarang oleh PMK 156/2008 ayat (2). </li></ul></ul><ul><li>Ada juga daerah yang tidak mendukung PNPM karena daerah menginginkan dukungan dari mereka adalah dalam bentuk sharing-program. </li></ul>PENOLAKAN DDUPB OLEH DAERAH
  58. 58. DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN (Rp. Milyar) KETERANGAN 1 Peningkatan Kapasitas AParat Pemda dan Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Ditjen PMD/Depdagri 32,648 2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan Ditjen Cipta Karya/DPU 55,154 NUSSP 3 Penanganan Rehab/Rekon Rumah Pasca Gempa Bumi DIY-Jateng Ditjen Cipta Karya/DPU 25 4 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Deptan 918,234 5 Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian Deptan 1.100 PUAP
  59. 59. DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN (Rp. Milyar) KETERANGAN 6 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3 Deptan 298 7 Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat Dephut 1.754 8 Rehab Lahan Kritis DAS Prioritas Dephut 100 9 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan KPDT 240 10 Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal KPDT 65 P2SEDT
  60. 60. DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN (Rp. Milyar) KETERANGAN 11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PUA) MA,Kejagung, DepHumHam, Diknas, Depag, Depsos, KUKM, Kemeneg PP, Komnas Ham 34,140 12 Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan/Anak Kemeng PP 4 P2TP2A 13 Pelayanan Kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Pusleamas dan Jaringannya Depkes 176
  61. 61. DAFTAR PNPM PENGUATAN (RKP 2009) NO. PROGRAM INSTANSI ANGGARAN (Rp. Milyar) KETERANGAN 14 Penyediaan dana melalui Koperasi untuk Pengadaan Sarana Produksi Bersama Anggota Kemeneg KUKM 62,500 15 Penyediaan Dana Bergulir Untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro dengan Pola bagi Hasil Kemeng KUKM 32 16 Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat DKP 175 TOTAL 10 5.071,676

×