Dokumen tersebut membahas peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam penanganan pemukiman kumuh perkotaan melalui pencegahan, peningkatan kualitas, dan penataan lokasi pemukiman kumuh sesuai peraturan perundang-undangan."

1. PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DALAM PERSPEKTIF PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

2. OUTLINE
1
2
3
2
Pengantar
Peran Pemkab Sinjai Dalam Penanganan
Pemukiman kumuh Perkotaan
Implementasi Program, Kegiatan, Pembiayaan,
dan kelembagaan

3. PENGANTAR

4. PERTUMBUHAN PENDUDUK
Banyak kota di Indonesia
mengalami ‘diseconomies
of scale’, atau ‘skala
disekonomi’, seperti
kemacetan lalu lintas yang
parah, polusi, dan risiko
bencana yang
mengakibatkan terjadinya
peningkatan biaya
20
25
60 %
Penduduk
perkotaan
20
35
67 %
Penduduk
perkotaan
Kesenjangan Pertumbuhan
Wilayah akibat tidak
efektifnya perencanaan dan
implementasi dari regulasi
yang telah disusun
Pertumbuhan Kawasan
Perkotaan tidak diimbangi
dengan penyediaan layanan
dasar dan Infrastruktur layak
4

5. Keterkaitan fungsi dengan kawasan
perdesaan (perkotaan dalam fungsinya
sebagai market/pusat distribusi dan
pemasaran).
Tantangan
Kawasan Perkotaan:
5
2
3
4
5
6
7
1
8
Efisiensi sumber daya perkotaan;
Belum terpenuhinya Standar
Pelayanan Minimal (SPM);
Konservasi lingkungan hidup;
Keterlibatan multi-stakeholder
(inklusivitas);
Penyediaan perumahan (backlog);
Identitas/ karakter perkotaan;
Daya dukung dan daya tampung
(cariying capacity);

6. Keterkaitan Regulasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Regulasi sektor lain
ASPEK PENGATURAN
UU No.1
Tahun 2011
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
UU 28/2002 Bangunan
Gedung
UU 38/2004 Jalan
UU 11/1974 Pengairan
UU 18/2008 Pengelolaan
Sampah
UU 20/2011 Rumah Susun
UU 26/2007
Penataan Ruang
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
UU 32/2009
Lingkungan Hidup
Kewilayahan
Lingkungan Hidup
Sektor
Tata
Kepemerintahan

7. UUD 1945*
UU-HAM
(UU 39/1999)
UU-PKP
(UU 1/2011)
PP No. 14 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
UU-PR
(UU 26/2007)
PP-PPR
(PP 15/2010)
PP-RTRWN
(PP 28/2006)
PERPRES RTR
KSN
Perda RTRW
Provinsi
Perda RTRW
Kab/Kota
Perda RDTR Kws
Perkot.
SK Bupati/Walikota tentang
Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Perda tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Perbup/wal tentang Rencana
Penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
*Pasal 28 H, Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
Peraturan Perundang-Undangan terkait
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
3
FAMILYTREE

8. 8
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KUMUH
Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah
Kab/Kota
Kawasan Permukiman • Penetapan sistem
kawasan
permukiman.
• Penataan
peningkatan
kualitas kawasan
permukiman
kumuh dengan
luas 15 ha atau
lebih.
Penataan peningkatan
kualitas kawasan
permukiman kumuh
dengan luas 10-15 ha.
Penataan
peningkatan kualitas
kawasan
permukiman kumuh
dengan luas dibawah
10 ha.
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Kumuh
- - Pencegahan
perumahan dan
kawasan
permukiman
kumuh pada Daerah
kabupaten/kota.

9. PEMAHAMANTERKAIT PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(KP) Kawasan permukiman
adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang
berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan
dan penghidupan.
(LH) Lingkungan hunian
adalah bagian dari kawasan
permukiman yang terdiri
atas lebih dari satu satuan
permukiman.
(P) Permukiman adalah
bagian dari lingkungan
hunian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan
perumahan yang
mempunyai prasarana,
sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan.
(SP) Perumahan/Satuan
Perumahan adalah
kumpulan rumah sebagai
bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun
perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sebagai
hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni
(R) Rumah adalah
bangunan gedung yang
berfungsi sebagai tempat
tinggal yang layak huni,
sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat
dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya
Sumber: PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 9

10. 10
DIIKAT OLEH
KETERPADUAN
INFRASTRUKTUR
DIDUKUNG DENGAN
TEMPAT KEGIATAN
PENDUKUNG
(PEMERINTAHAN,
SOSIAL BUDAYA DAN
EKONOMI)
PERUMAHAN
PERMUKIMAN
LINGKUNGAN
HUNIAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
RUMAH
ILUSTRASI
KONSTRUKSI
RUANG
PEMAHAMANTERKAIT PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

11. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
Sumber: Bappenas, 2019

12. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 2020-2024
Sumber: Bappenas, 2019

13. PERAN PEMDA SINJAI DALAM PENANGANAN
PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

14. AMANAT RPJPN 2005-2025
o Mendorong
pertumbuhan
ekonomi melalui
penciptaan
iklim yang lebih
kondusif
termasuk memperbaiki
infrastruktur
o Percepatan
pembangunan
infrastruktur didorong
melalui peningkatan
peran swasta dengan
meletakkan dasar
kebijakan dan regulasi
serta reformasi dan
restrukturisasi
kelembagaan
o Percepatan
pembangunan
infrastruktur dengan lebih
meningkatkan kerjasama
antara pemerintah dan
dunia usaha
o Pengembangan jaringan
infrastruktur transportasi
serta pos dan telematika
o Peningkatan pemanfaatan
energi terbarukan
khususnya bio energi,
panas bumi, tenaga air,
angin, dan tenaga surya
untuk kelistrikan
o Pengembangan sumber
daya air dan
pengembangan
perumahan dan
permukiman
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
VISI INDONESIA DALAM RPJPN 2005-2025
“INDONESIA YANG MANDIRI, ADIL, MAJU, DAN MAKMUR”
o Ketersediaan infrastruktur
sesuai dengan tata ruang
o Berkembangnya jaringan
transportasi
o Terpenuhinya pasokan tenaga
listrik yang handal dan efisien
o Mulai dimanfaatkannya
tenaga nuklir untuk
pembangkit listrik
o Terwujudnya konservasi
sumber daya air dan
terpenuhinya penyediaan air
minum untuk kebutuhan
dasar
o Pengembangan infrastruktur
perdesaan mendukung
pertanian
o Pemenuhan kebutuhan
hunian didukung sistem
pembiayaan jangka panjang
o Mendorong terwujudnya
kota tanpa permukiman
kumuh
o Kondisi maju dan sejahtera
makin terwujud dengan
terselenggaranya jaringan
transportasi pos dan
telematika yang andal bagi
seluruh masyarajat yang
menjangkau seluruh wilayah
NKRI
o Tercapainya elektrifikasi
perdesaan dan elektrifikasi
rumah tangga
o Terpenuhinya kebutuhan
hunian yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana
pendukung bagi
seluruh masyarakat yang
didukung oleh sistem
pembiayaan perumahan
jangka panjang dan
berkelanjutan, efisien, dan
akuntable sehingga terwujud
kota tanpa permukiman
kumuh

15. 15
KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
dalam mengidentifikasi Permukiman Kumuh Perkotaan diperlukan
ASPEK DAN KRITERIA KEKUMUHAN
PENCEGAHAN &
PENINGKATAN
KUALITAS
PERUMAHAN
KUMUH &
PERMUKIMAN
KUMUH
PENCEGAHAN
PENINGKATAN
KUALITAS
PENETAPAN LOKASI
POLA-POLA PENANGANAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGELOLAAN
PP 14/2016 Pasal 102-121
1
2
1
2
1
2
3
1. Perijinan
2. Standar Teknis
3. Kelaikan Fungsi
1. Penyuluhan
2. Bantuan Teknis
3. Pembimbingan
1. Penetapan
2. Perencanaan
Penanganan
1. Pemugaran
2. Peremajaan
3. Pemukiman Kembali
1. Pembentukan KSM
2. Pemeliharaan dan
Perbaikan

16. Identifikasi lokasi dan
penilaian lokasi
dilakukan terhadap
kondisi kekumuhan
yang meliputi kriteria:
16
PP 14/2016 Pasal 108
BANGUNAN GEDUNG JALAN LINGKUNGAN DRAINASE LINGKUNGAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1 2
4
3
PENGELOLAAN
AIR LIMBAH
SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
PROTEKSI KEBAKARAN
5 6 7
• Ketidakteraturan bangunan
• tingkat kepadatan tinggi
• kualitas bangunan yang
tidak memenuhi syarat
• Jaringan jalan ling. tidak
melayani seluruh ling.
Perumahan dan Perkim.
• Kualitas permukaan jalan
ling. buruk
• Tidak tersedia
• Tidak mampu
mengalirkan limpasan
air hujan
• Kualitas buruk
• Prasarana dan sistem
pengelolaan persampahan
tidak sesuai persyaratan
teknis
• Prasarana dan sistem
pengelolaan air limbah
tidak sesuai persyaratan
teknis
• Akses air minum tidak
tersedia
• Kebutuhan individu tidak
terpenuhi
• Prasarana dan sarana
proteksi kebakaran tidak
tersedia
KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

17. 17
URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN
PENDANAAN
&LAHAN
Pembangunan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan yang dilakukan
oleh pemerintah,
pemerintah Daerah,
dan/atau setiap orang
wajib dilakukan sesuai
dengan rencana, rancangan
dan perizinan
Perencanaan harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Pembangunan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum
Perumahan didukung
dengan pengadaan
lahan dan diserahkan
pengelolaannya
kepada pemerintah
daerah
PELAKU
PEMBANGUNAN
PRODUK
PERENCANAAN

18. 18
KONSEP KETERPADUAN PSU
Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan;
1
a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air,
rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb
b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb
Keterpaduan intra dan antar infrastuktur;
2
a) Intra: dalam lingkup ke PU-an
b) Antar: dalam lingkup OPD dalam lingkup pemda (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam
bagian system air minum, jaringan jalan dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala
Kawasan, Sistem pengelolaan sampah perumahan dan layanan TPA/TPST)
Sinkronisasi Program dan anggaran
3
a) Penyiapan program akurat.
b) Penyiapan anggaran prioritas.

19. 19
ILUSTRASI KETERPADUAN PSU

20. 20
KEDUDUKAN PERENCANAAN
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 57)
UU – PKP
(UU 1/2011)
UU RPJPN 2005 – 2025
(UU 17/2007)
PP-RTRWN
(PP 26/2008)
PENYELENGGARAAN PR
(PP 15/2010)
PP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
(PP NO. 14/TAHUN 2016)
RAPERMEN PUPR TENTANGPEDOMAN
PENYUSUNAN RKP
(PERMEN NO…/TAHUN…)
PERMEN PUPR TENTANGPENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
(PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018)
PERPRES RPJMN
2015-2019
(PERPRES NO.2/2015)
PERDA RTRW
PROVINSI
PERDA RTRW
KAB/KOTA
PERDA RDTR
KAWASAN
PERKOTAAN
PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII,
Pasal 94, 96 dan 98)
SK BUPATI/WALIKOTA TENTANGPENETAPANDAFTAR
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
PERENCANAAN LINGKUNGAN
HUNIAN PERKOTAAN
PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN
PERDESAAN
PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG DI
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
RENCANA PENANGANAN
PERMUKIMAN RAWAN
BENCANA
RENCANA PENANGANAN
PERMUKIMAN
PERBATASAN NEGARA
RENCANA PENANGANAN
PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL
RENCANA
PENANGANAN
PERMUKIMAN TEMATIK
LAINNYA
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, dan RAPERMEN PPKPPK, BAB III, Pasal 25 )
PERBUP/PERWAL TENTANG
RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN
(Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI,
Pasal 64)
UU-PR
(UU 26/2007)

25. IMPLEMENTASI PROGRAM, KEGIATAN, PEMBIAYAAN, DAN
KELEMBAGAAN

26. AKTOR PENYELENGGARAAN

27. 27
STRATEGI PENANGANAN KE DEPAN
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan
Kawasan Permukiman dengan prinsip
kolaborasi yang dilaksanakan
pada setiap tahap:
(1) persiapan;
(2) perencanaan;
(3) pelaksanaan;
(4) pemantauan; dan
(5) evaluasi.
Dibutuhkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Ditjen. Cipta Karya dengan Pemda untuk membangun
komitmen bersama dalam pembangunan kawasan permukiman
Ciri-Ciri Kolaborasi:
1.Bersifat jangka panjang;
2.Lebih difokuskan pada “Pemecahan persoalan bersama”;
3.Didasarkan atas nilai-nilai luhur: kesetaraan, kejujuran, saling
percaya, saling peduli;
4.Saling bergantung, peran dan fungsi masing-masing “saling
membutuhkan dan dibutuhkan”.
JEJARING
(Networking)
KOORDINASI
(Cooordination)
KOOPERASI
(Cooperation)
KOLABORASI
(Colaboration)
KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

28. PEMERINTAH DAERAH
• Pengadaan Infrastruktur dan
prasarana sarana dasar lingkungan
maupun prasarana utama kawasan
• Penyediaan Lahan
• Penataan ulang dan pembenahan
lahan kawasan
• Melalui instansi terlibat melakukan
proses pemastian status tanah
• Penataan kembali kawasan untuk
non permukiman yang telah
digunakan sebagai permukiman,
seperti bantaran sungai dan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
• Program pengamanan dan
pendukung penataan kembali
kawasan non permukiman seperti
bantaran sungai dan RTH dengan
jalan inspeksi dan normalisasi
sungai
• Pengadaan uji coba (pilot project)
untuk pengadaan rumah dan
prasarana pendukung
• Pengadaan dan penyiapan lahan
untuk lokasi tujuan relokasi
• Pengadaan dan penyiapan lahan
untuk lokasi Rumah Susun
• Kegiatan supervisi fisik
pelaksanaan (implementasi)
program
MASYARAKAT
• Pengadaan dan
perbaikan
rumah
• Pemeliharaan
fisik kawasan
(prasarana dan
rumah)
PEMERINTAH PUSAT
• Fasilitasi pembangunan prasarana kerangka
kawasan
• Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam
pemenuhan kebutuhan infrastruktur utama
kawasan
• Fasilitasi pembangunan rusunawa dan
infrastruktur di dalamnya.
• Bantuan teknis (technical assistance) dalam
pendampingan proses penanganan kawasan
permukiman
• Pembinaan terhadap penyelenggaraan kawasan
permukiman
SWASTA
• Dukungan investasi dalam
pemenuhan standar pelayanan
infrastruktur permukiman.
• Pengembangan perumahan
untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
• Mekanisme land sharing
dengan aplikasi kredit dengan
bunga terjangkau/cicilan.
Penyelenggar
aan PKP
KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

29. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH LAPPA

41. TERIMA KASIH