Dokumen tersebut memberikan panduan untuk membaca dan memahami peraturan perpajakan di Indonesia. Urutan hirarki peraturan perpajakan dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Surat Edaran. Dokumen tersebut juga menjelaskan cara membaca dan mengutip peraturan secara tepat serta contoh peraturan yang dapat digunakan sebagai referensi.

1. Membaca dan Memahami
Peraturan Perpajakan

2. Urutan/Hirarki Peraturan Perpajakan
• Undang-Undang (UU)
• Peraturan Pemerintah (PP)
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER)
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE)
• Surat Direktur Jenderal Pajak (S)

3. Susunan Peraturan
• Dasar Hukum  Mengingat
(Menunjuk Pada…)
• Konsiderans  Menimbang
(Pilosofis, Sosiologis, Yuridis)

4. Membaca Aturan Perpajakan
• Lihat dulu Dasar Hukum  Memastikan Latar Belakang nya
• Maksud dan Tujuan
• Definisi-Definisi  Biasanya Pasal 1
• Subjek dan Objek Pajak
• Tarif Berlaku
• Dikecualikan dari Subjek/Objek Pajak
• Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
• Tanggal Berlaku dan Aturan Pengalihan
• Formulir-Formulir yang digunakan

5. Cara Menulis/Refer
• Pasal 1 ayat (1)
• Pasal 2 ayat (5) huruf a Tidak boleh Pasal 1 ayat (5a)

6. Cara Baca
• Dan
• Atau
• Dan/atau

7. Contoh/Ilustrasi
• UU
• KUP – Alur Bisnis , Tata Cara, Administrasi Tax Compliance,
• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 4 (2)