Integritas daerah

623 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Integritas daerah

  1. 1. Sistem Integritas Daerah Sistem Harkat dan Martabat Daerah Sebuah Strategi Pemberantasan Korupsi Transparency International - Indonesia Diadaptasi dari Buku Panduan Transparency International, Jeremy Pope (ed.)
  2. 2. Berbagai Definisi Korupsi <ul><li>Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi </li></ul><ul><li>Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau oleh orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan ke mereka </li></ul>
  3. 3. Akibat Korupsi <ul><li>Merusak mental masyarakat </li></ul><ul><li>Merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah </li></ul><ul><li>Mendorong persaingan penyuapan </li></ul><ul><li>Ekonomi biaya tinggi </li></ul><ul><li>Semakin terpuruknya masyarakat miskin </li></ul>
  4. 4. Bagaimana Melawan Korupsi? <ul><li>Menghancurkan Mitos: korupsi adalah budaya (Hkg, S’pore) </li></ul><ul><li>Reformasi menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan terhadap sistem dan organisasi </li></ul><ul><li>Penegakan hukum </li></ul><ul><li>Sanksi yang membuat jera </li></ul><ul><li>Menciptakan mekanisme pertanggunggugatan </li></ul><ul><li>Penyatuan tekad memberantas korupsi </li></ul>
  5. 5. Mengapa Korupsi Diberantas? <ul><li>Merusak sikap mental masyarakat </li></ul><ul><li>Menyelamatkan asset dan uang daerah </li></ul><ul><li>Merusak profesionalisme </li></ul><ul><li>Menghambat proses peningkatan kesejahteraan rakyat </li></ul><ul><li>Menyengsarakan rakyat miskin </li></ul>
  6. 6. Sistem Integritas Daerah <ul><li>Merupakan Tekad bersama seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan “ Harkat dan Martabat Daerah ” </li></ul><ul><li>Merupakan jalan bagi upaya memberantas korupsi secara menyeluruh (holistik) </li></ul><ul><li>Mencegah kemungkinan terjadinya korupsi daripada menghukum setelah korupsi terjadi </li></ul><ul><li>Dapat menuntut pertanggunggugatan horizontal </li></ul><ul><li>Memasukkan upaya pendidikan dan penguatan masyarakat sebagai bagian yang sentral dalam upaya pemberantasan korupsi. </li></ul>
  7. 7. Manfaat Sistem Integritas Daerah <ul><li>Tercipta pelayanan publik yang: </li></ul><ul><li>- efektif dan effisien </li></ul><ul><li>- transparan </li></ul><ul><li>- ber-tanggung-gugat, dan </li></ul><ul><li>- partisipatif </li></ul><ul><li>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat </li></ul><ul><li>Berfungsinya sistem demokrasi untuk masyarakat luas bukan hanya untuk elit politik </li></ul><ul><li>Terlindunginya hak azasi rakyat </li></ul>
  8. 8. Tujuan Akhir Sistem Integritas Daerah Membuat korupsi dari “ beresiko kecil dengan keuntungan besar ” menjadi “ beresiko tinggi dengan keuntungan kecil ” sehingga Penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan lebih efektif, adil dan efisien
  9. 9. Sistem Integritas yang Saling Terkait
  10. 10. Bangunan Sistem Integritas Daerah Pembangunan Berkelanjutan Nilai-nilai Masyarakat
  11. 11. LANDASAN SISTEM INTEGRITAS DAERAH <ul><li>NILAI-NILAI YANG ADA DALAM MASYARAKAT YANG MENIMBULKAN KESADARAN UNTUK MELAWAN KORUPSI. </li></ul><ul><li>KALAU NILAI-NILAI INI TIDAK KUAT, MAKA LANDASAN INTEGRITAS NASIONAL RAPUH DAN BANGUNANNYA TIDAK KOKOH </li></ul>
  12. 12. Pilar-Pilar Integritas <ul><li>Pemerintah </li></ul><ul><li>DPR </li></ul><ul><li>Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum (peradilan, kepolisian, kejaksaan) </li></ul><ul><li>Pelayanan Publik (pam, listrik, pos, pekerjaan umum dsb) </li></ul><ul><li>“ Lembaga Pengawas” :Komite Akuntan Publik, Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD), Ombudsman,Komisi Pengawas dan Pemantau Kekayaan Pejabat Daerah (KPKPD), Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD),Komisi Pemberantas Tindak Pidanan Korupsi Daerah (KPTPKD) </li></ul><ul><li>Masyarakat Sipil </li></ul><ul><li>Sektor swasta </li></ul><ul><li>Lembaga Internasional </li></ul>
  13. 13. <ul><li>SISTEM INTEGRITAS DAERAH MERUPAKAN ATAP DARI LANDASAN DAN PILAR TERSEBUT </li></ul><ul><li>BOLA BUNDAR DI ATAS ATAP: MENJAGA AGAR ATAP TETAP DATAR, AGAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, ATURAN MAIN HUKUM DAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA TIDKA MELUNCUR KE BAWAH </li></ul><ul><li>ATAP HANYA BISA DATAR APABILA PILAR-PILAR TETAP TEGAK </li></ul>
  14. 14. PRINSIP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK <ul><li>Tidak memikirkan diri sendiri : pemangku jabatan publik selalu mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya </li></ul><ul><li>Integritas (harkat dan martabat) </li></ul><ul><li>bebas dari pengaruh uang atau konflik kepentingan dalam mengambil keputusan </li></ul><ul><li>Obyektivitas </li></ul><ul><li>Mengambil keputusan sesuai dengan tolok ukur kemampuan, terutama dalam mengangkat pegawai atau menentukan kontrak. </li></ul>
  15. 15. Lanjutan prinsip-prinsip <ul><li>Tanggung gugat </li></ul><ul><li>pemegang jabatan publik bertanggungjawab kepada publik dan dapat digugat atas semua keputusan-keputusannya serta bersedia menempatkan diri di bawah pengawasan publik </li></ul><ul><li>Transparansi </li></ul><ul><li>Semua keputusan dan proses pengambilan keputusan di institusi publik dan oleh pejabat publik harus terbuka dna dapat diakses oleh publik </li></ul>
  16. 16. Prinsip-prinsip lanjutan <ul><li>Kejujuran </li></ul><ul><li>Pemegang jabatan publik wajib melaporkan kekayaannya dan keluarganya secara jujur dan berkala kepada publik dan mengungkapkan apabila ada konflik kepentingan di dalam jabatan yang dipangkunya </li></ul>
  17. 17. Prinsip-prinsip (lanjutan) <ul><li>Kepemimpinan </li></ul><ul><li>Pemegang jabatan publik harus memberikan contoh dan keteladanan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip ini. </li></ul>
  18. 18. TANGGUNG GUGAT HORISONTAL <ul><li>Tidak ada lembaga yang mempunyai kekuasaan mutlak mengawasi atau mendominasi lembaga lain (penyebaran kekuasaan) </li></ul><ul><li>Setiap pejabat publik mempunyai resiko tindakan korupsinya akan terungkap </li></ul><ul><li>Akan tercipta lingkaran kebajikan yang menjaga integritasnya masing-masing karena adanya ketakutan akan kontrol publik </li></ul><ul><li>Saling mengkontrol antar lembaga/insitusi dengan pengawas independen </li></ul>
  19. 19. “ Peraturan” dan “Praktek”Perangkat pada Pilar Integritas Pilar Integritas Tanggapan utama dari “Peraturan” dan “Praktek” Pemerintah Peraturan konflik kepentingan, kode perilaku DPR Peraturan konflik kepentingan, komisi kode etik/perilaku Komisi Akuntan Publik (dari DPR) Hak Memeriksa Pejabat Tinggi, kode perilaku, komisi kode perilaku/ etik BPK Laporan kepada Publik, kode perilaku Pelayanan Publik Etika Pelayanan Publik Peradilan Independen, kode perilaku, komisi etik (mahkamah konstitusi?)
  20. 20. “ Peraturan” dan “Praktek” pada Pilar Integritas Pers (Media) Akses mendapat Informasi dan jaminan kebebasan pers Masyarakat Sipil Kebebasan Berbicara, akses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Ombudsman Pengelolaan berkas Catatan dan prosedur kerja Lembaga Pengawas/Anti Korupsi UU yang dapat ditegakkan dan harus ditegakkan Sektor Swasta Kebijakan Persaingan, termasuk aturan pengadaan barang dan jasa publik Masyarakat Internasional Bantuan hukum/peradilan yang saling menguntungkan
  21. 21. Langkah-langkah SIDaerah <ul><li>Memperkenalkan SID </li></ul><ul><li>Membuat Strategi Daerah Pemberantasan Korupsi </li></ul><ul><li>Membangun koalisi anti korupsi: individu-individu yang ingin melawan korupsi dari unsur: pemerintah, legislatif, yudikatif,kalangan agamawan, masyarakat sipil, media massa dan swasta </li></ul><ul><li>Membangun SID </li></ul><ul><li>Menguji dan memperbarui SID </li></ul>
  22. 22. Lokakarya Integritas Daerah <ul><li>Mekanisme yang terbaik untuk menguji dan memperbarui “Sistem Integritas Daerah” secara sistematis melalui lokakarya. </li></ul><ul><li>Lokakarya bermanfaat karena mengajak semua pihak duduk secara bersama-sama, baik pejabat maupun kelompok kepentingan untuk menumbuhkan “rasa memiliki” proses tersebut, yang menjadi salah satu syarat berhasilnya sistem tersebut. </li></ul>
  23. 23. KORUPSI TIDAK DAPAT DILAWAN SENDIRIAN <ul><li>Membangun koalisi adalah langkah pertama yang harus dilakukan. </li></ul><ul><li>Syaratnya: KEPERCAYAAN </li></ul><ul><li>Membangun kepercayaan antara masyarakat sipil, swasta, pemerintah, legislatif, dan politisi jujur </li></ul><ul><li>Kesepakatan seluruh elemen Daerah untuk melawan korupsi </li></ul>
  24. 24. Jangan ragu untuk ikut serta dalam memerangi korupsi Terima kasih

×