SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
0 10 20 30 40 50 60 70 
Singapore 
Hongkong 
Korea 
Japan 
Malaysia 
China 
Thailand 
India 
Brunei Darussalam 
Vietnam 
Indonesia 
Philippines 
Bangladesh 
Yamen 
2
Gambar 1 
Proses Pemilahan Sampah Berdasarkan Jenis
SK Bupati No. 590/554 Tahun 2006, pedoman 
BPN Kabupaten Karanganyar tentang layanan 
LARASITA 
sharing anggaran antara pemerintah 
kabupaten Karanganyar dengan BPN 
kabupaten Karanganyar 
Peningkatan Kompetensi 
Aplikasi LOC (Land Office 
Computerization) 
jaringan kerja dan koordinasi antar 
pihak yang terkait dengan 
pembagian peran dan langkah-langkah 
Kerja yang jelas 
partisipasi masyarakat dalam 
mendaftarkan sertifikat 
tanahnya 
penggabungan loket layanan di kantor 
pertanahan menjadi satu loket di 
LARASITA 
teknologi informasi dengan sistem 
aplikasi pelayanan LOC (Land Office 
Computerization) yang memanfaatkan 
teknologi Wi-Fi
Optimized Title for Land Services Document
Optimized Title for Land Services Document
Optimized Title for Land Services Document

More Related Content

Viewers also liked (10)

SITAN
SITANSITAN
SITAN
 
Teknik penyajian pelaporan
Teknik penyajian pelaporanTeknik penyajian pelaporan
Teknik penyajian pelaporan
 
Draf bab iii
Draf bab iiiDraf bab iii
Draf bab iii
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Mengenal e lakip
Mengenal e lakipMengenal e lakip
Mengenal e lakip
 
Modul sop
Modul sopModul sop
Modul sop
 
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakipMateri perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
Materi perencanaan penetapan pengukuran_evaluasi sakip
 
SKM BPMPT KAB. MUARAENIM
SKM BPMPT KAB. MUARAENIMSKM BPMPT KAB. MUARAENIM
SKM BPMPT KAB. MUARAENIM
 
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
Pedoman pengelolaan lab inovasi (final)
 
Workshop LKj kota banjarmasin
Workshop LKj kota banjarmasinWorkshop LKj kota banjarmasin
Workshop LKj kota banjarmasin
 

More from National Research and Innovation Agency

More from National Research and Innovation Agency (20)

INODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTAINODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTA
 
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdfASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
 
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptxEVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
 
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdfINKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
 
STRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAHSTRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAH
 
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANGINOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
 
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdfKEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
 
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3TKajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
 
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGIMODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
 
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten BekasiSKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
 
DISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASIDISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASI
 
Laporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisiLaporan progress pkmasn rivisi
Laporan progress pkmasn rivisi
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
Sistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi DaerahSistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi Daerah
 
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARULABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
 
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
Reformasi  pelayanan_publik pandeglangReformasi  pelayanan_publik pandeglang
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
 
Roadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjarRoadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjar
 
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
 
Merit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggulMerit sistem mewujudkan asn unggul
Merit sistem mewujudkan asn unggul
 
KOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDAKOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDA
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (13)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

Optimized Title for Land Services Document

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. 0 10 20 30 40 50 60 70 Singapore Hongkong Korea Japan Malaysia China Thailand India Brunei Darussalam Vietnam Indonesia Philippines Bangladesh Yamen 2
  • 9.
  • 10. Gambar 1 Proses Pemilahan Sampah Berdasarkan Jenis
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. SK Bupati No. 590/554 Tahun 2006, pedoman BPN Kabupaten Karanganyar tentang layanan LARASITA sharing anggaran antara pemerintah kabupaten Karanganyar dengan BPN kabupaten Karanganyar Peningkatan Kompetensi Aplikasi LOC (Land Office Computerization) jaringan kerja dan koordinasi antar pihak yang terkait dengan pembagian peran dan langkah-langkah Kerja yang jelas partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan sertifikat tanahnya penggabungan loket layanan di kantor pertanahan menjadi satu loket di LARASITA teknologi informasi dengan sistem aplikasi pelayanan LOC (Land Office Computerization) yang memanfaatkan teknologi Wi-Fi

Editor's Notes

  1. Handbook ini antara lain: inovasi penataan kota ramah lingkungan di Kota Bandung (Bab III), inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang (Bab IV), inovasi pengelolaan SDM di Kota Jakarta (Bab V), kebijakan community development untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul (Bab VI), inovasi penyederhanaan pelayanan perizinan di Kota Pontianak (Bab VII), inovasi kelembagaan di Kabupaten Sragen (Bab VIII), inovasi penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya (Bab IX), pemanfaatan sistem informasi pengelolaan bantuan logistik bencana alam di Kementerian Sosial (Bab X), dan pelayanan publik jemput bola Larasita di Kabupaten Karanganyar (Bab XI).
  2. Volume sampah dari tahun 2010 hingga 2012 meningkat sebesar 1,3 % dari 841.110, 89 m3 menjadi 852.207,51 m3. Ketua Tim PKK, Ibu Hj. Dra. Heri Puji Utami, M.AP. dan Kepala DKP Kota Malang, Drs. Wasto, SH, MH selaku Penasehat Kader Lingkungan Kota Malang, mulai dilakukanlah sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pengelolaan sampah pada tahun 2011. Masyarakat diberi pengetahuan untuk mengelola sampah mulai dari hulu, yaitu sampah rumah tangga, dengan pemilahan sampah organik (basah) dan sampah an-organik (kering). Sementara itu disadari bahwa sampah an-organik perlu ditampung dengan orientasi tidak semata-mata mencari keuntungan atau bisnis, namun juga untuk mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat dari aspek lingkungan (bersih dan sejuk), aspek sosial (munculnya kegotong-royongan/kepedulian), dan aspek ekonomi (penambahan pendapatan) dengan adanya transaksi sampah an-organik tersebut.
  3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
  4. “penjaga gawang” yang menunggu masyarakat datang untuk meminta pelayanan : terkesan lambat, berbelit-belit, memakan waktu yang lama serta mahalnya biaya