Dukcail

1. WEBINAR

2. DASAR HUKUM
UU 23 TAHUN 2006 & UU 24 TAHUN 2013 TENTANG SIAK
Pasal 1 ayat 21:
“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai
satu kesatuan”

9. Persyaratan
MengurusAkta
KelahiranBaru
 Mengisi Formulir Akta Kelahiran
 Fc Surat Kelahiran/SPTJM Kelahiran
 Fc Buku Nikah ortu/SPTJM Perkawinan
 FC KK

10. Persyaratan
MengurusAkta
Kelahiran(Karena
NamaIbudiKK
Kosong)
Pengisian nama ibu bisa dilakukan dengan
melampirkan dokumen pendukung yaitu:
 Surat Kelahiran atau Akta Kelahiran dan
 Mengisi Formulir F-1.06 Surat Pernyataan
Perubahan Elemen Data Kependudukan
(bermaterai).
Apabila penduduk tdk memiliki persyaratan diatas,
maka cukup mengisi formulir dibawah ini, yaitu :
• Formulir F-2.01 Kelahiran
• Formulir F-2.03 SPTJM Kelahiran
• Formulir F-2.04 SPTJM Perkawinan
Formulir dan persyaratan bisa didownload pada link
https://bit.ly/formDukcapilKabMoker

11. SURAT
PERNYATAAN
PERUBAHAN
ELEMEN DATA
KEPENDUDUKAN

12. KATEGORI ANAK DALAM AKTA
KELAHIRAN
1
ANAK BAPAK IBU:
Anak yang lahir dari Ikatan Perkawinan
yang sah sesuai Hukum Negara
(anak dari Ayah dan Ibu)

13. KATEGORI ANAK DALAM AKTA
KELAHIRAN
2
Anak yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang
sah sesuai Hukum Negara
(anak dari Ibu)
ANAK SEORANG IBU:

14. 3
Anak yang lahir dari Ikatan Perkawinan yang
sah sesuai Hukum Agama dan didalam KK
Status Perkawinan Orang tua Perkawinan
Belum Tercatat
ANAK DENGAN BERFRASA
KATEGORI ANAK DALAM AKTA
KELAHIRAN
(Anak dari Ayah dan Ibu
dengan tambahan frasa “yang perkawinannya
belum tercatat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”)

15. 4
ANAK TANPA ASAL USUL/ TEMUAN
Anak yang tak jelas asal usulnya dan
diperlukan rekomendasi dari Dinas
Sosial dalam penerbitan Dokumen
Kependudukannya.
KATEGORI ANAK DALAM AKTA
KELAHIRAN

16. DUKCAPIL
BELAJAR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG PENCATATAN NAMA
PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
“Nama” adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai
identitas diri
“Pencatatan Nama” adalah penulisan nama Penduduk
untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan.

17. Pencatatan nama pada Dokumen
Kependudukan dilakukan sesuai prinsip
norma agama, norma kesopanan, norma
kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PASAL 2

18. (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
a mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak
multitafsir;
b
jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf
termasuk spasi; dan
c jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
Pasal 4

19. (1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen
Kependudukan meliputi:
(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
satu kesatuan dengan nama.
a menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia;
b
nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat
dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
c
gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga
dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.
Pasal 5

20. (3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen
Kependudukan dilarang:
a disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b menggunakan angka dan tanda baca; dan
c mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan
pada akta pencatatan sipil.
Pasal 5

21. PASAL 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Pencatatan Nama Pada Dokumen
Kependudukan yang telah dilaksanakan,
sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku

22. PASAL 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
**21 April 2022