Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanggapan atas RPM KPU/USO

857 views

Published on

Tanggapan ICT Watch atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Indonesia

Published in: Internet
  • Be the first to comment

Tanggapan atas RPM KPU/USO

  1. 1. 0 ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance Kepada Jakarta, 10 Mei 2015 Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara di Jakarta Mengacu pada ajakan untuk menyampaikan tanggapan1 atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)2 atau Universal Service Obligation (USO), maka bersama ini kami dari ICT Watch menyampaikan 5 (lima) butir tanggapan sebagai berikut: 1. Pada pasal 4 (1) RPM USO tertulis bahwa “ruang lingkup penyediaan KPU telekomunikasi dan informatika mencakup penyediaan infrastruktur TIK dan penyediaan ekosistem TIK”. Sedangkan yang dimaksud dengan “ekosistem TIK” menurut pasal 1 (3), “adalah kegiatan untuk mendukung pemberdayaan sarana dan prasarana telekomunikasi, Internet dan/atau penyiaran”. Dalam butir “f” pada pasal 4 (1) tersebut, dituliskan “penyediaan Domain Name Server Nasional”. Domain Name Server (DNS) Nasional tersebut juga berkorelasi erat dengan fungsi dan/atau keberadaan Trust+ Positif3 . Teknologi DNS, khususnya dengan topologi anycast4 yang terdistribusi (tidak tersentralisasi) sejatinya memang lebih tepat difungsikan untuk meningkatkan ketahanan (resilience) Internet (cepat, aman, stabil)5 . Ditegaskan pula oleh Internet Society (ISOC) bahwa, “…operational practices such as the deployment of ‘Anycast’ provide increased protection against many of the most common threats to the DNS…6 “. Namun jika tanpa tata kelola atau prosedur yang transparan dan akuntabel, sejumlah negara telah terbukti menggunakan DNS untuk melakukan pelanggaran hak warga negara dengan melakukan penyensoran informasi7 . Informasi yang disensor tersebut adalah yang dianggap berseberangan dengan kepentingan dan/atau politik pemerintah, sebagaimana pernah atau sedang dilakukan oleh China8 , Turki9 , Pakistan10 , Malaysia11 dan Korea Selatan12 diantaranya. Dengan demikian kami sangat menyarankan, jika memang pengadaan dan/atau operasionalisasi DNS Nasional ingin menjadi bagian dari program yang dibiayai oleh USO, maka perlu diprioritaskan penjelasan ataupun kelengkapan informasi lebih lanjut tentang DNS Nasional tersebut, dan juga rencana tata kelolanya (pembangunan, pengelolaan, pengawasan), sebelum RPM USO disahkan. 1 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4906/Siaran+Pers+No.28-PIH-KOMINFO-5- 2015+tentang+Uji+Publik+atas+Rancangan+Peraturan+Menteri+mengenai+Kewajiban+Pelayanan+Universal+%28KPU%29+Telekomunik asi+dan+Informatika/0/siaran_pers#.VU3M3_At-pR 2 http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Kominfo%20ttg%20KPU%20Telekomunikasi%20dan%20Informatika%2 0%28uji%20publik%2004-09%29.pdf 3 http://inet.detik.com/read/2015/05/08/101527/2909489/399/ini-aturan-main-dns-nasional-ala-kominfo 4 http://ddiguru.com/blog/118-introduction-to-anycast-dns 5 http://www.securityweek.com/content/anycast-three-reasons-why-your-dns-network-should-use-it 6 http://www.internetsociety.org/sites/default/files/bp-dnsresiliency-201201-en_0.pdf 7 https://www.usenix.org/system/files/conference/foci12/foci12-final1.pdf 8 https://www.usenix.org/system/files/conference/foci14/foci14-anonymous.pdf 9 http://research.dyn.com/2014/03/turkish-internet-censorship/ 10 https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/nabi_foci13_slides.pdf 11 http://systems.takizo.com/2008/08/27/malaysia-isp-tmnet-blocked-malaysia-todaynet-through-dns-null-route/ 12 https://books.google.co.id/books?id=l6ry0NeJ1N8C&pg=PA372&lpg=PA372&dq=north+korean+blocking+website+dns&source=bl&ots =i86TSjOiXg&sig=qaSX6Ea-1- o2sunhIBr4LPdXG9Y&hl=en&sa=X&ei=i7pOVbDECoSMuATToYFY&redir_esc=y#v=onepage&q=north%20korean%20blocking%20w ebsite%20dns&f=false
  2. 2. 0 ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance Hal ini relevan dengan pasal 3 pada RPM USO ini, yang mengharuskan pengelolaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan prinsip (antara lain): transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan profesional. Konsekuensinya, jika belum ada penjelasan dan/atau kelengkapan informasi lebih lanjut terkait DNS Nasional, maka butir “f” pada pasal 4 (3) tersebut sebaiknya dihilangkan atau ditunda. Kami juga menyarankan agar Kemkominfo membuka kanal konsultasi seluas-luasnya dengan mengundang multi-stakeholder yang berkompeten di dinamika teknikal semisal sektor bisnis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), komunitas teknis Indonesia Computer Emergency Response Team (ID- CERT) dan Open Internet eXchange Point (OpenIXP), organisasi masyarakat sipil Yayasan Air Putih dan ICT Laboratory for Social Changes (iLabs), serta akademisi terkait untuk medapatkan konsensus terbaik atas disain, pembangunan, pengelolaan dan tata kelola DNS Nasional yang transparan dan akuntabel demi ketahanan Internet Indonesia. 2. Pada pasal 5 (2), disebutkan bahwa USO “dapat ditujukan untuk kelompok masyarakat penyandang disabilitas yang membutuhkan”. Lantas kami mengacu pada prinsip pengelolaan USO yang “tidak diskriminatif” sebagaimana tertulis pada pasal 3 butir “e”. Juga Indonesia telah meratifikasi13 Konvensi PBB tentang Hak Disabilitas14 , yang menjamin “accessible information and communication technology”. Kemudian di dalam agenda sidang WSIS Forum 2015, terdapat pula sesi khusus, “Enabling ICT for Empowerment of Persons with Disabilities, Inclusive Development and Social Transformation15 ” yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas kerap diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan sehingga target pembangunan paska 2015 tidak akan terpenuhi. Hal ini dapat dihindari jika penyandang disabilitas diberdayakan dan dilibatkan dalam kerja pembangunan. Sehingga pada pasal 5 (2) kami mengusulkan agar kalimatnya dipertegas menjadi “Penyediaan dan/atau penggunaan dana USO harus semaksimal mungkin memerhatikan dan memenuhi hak serta kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang telekomunikasi dan informatika”, atau semacamnya yang senada. 3. Pada pasal 9 (2) butir “c” tertulis, “kebutuhan atas usulan program” dan butir “d” tertulis “manfaat yang didapatkan”. Karena rencana penyelenggaraan USO kedepannya adalah bersifat bottom-up16 , maka tentu saja perlu dijajagi benar apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat17 dan bagaimana masyarakat dapat mengambil manfaat dari layanan yang digelar18 . Untuk itulah maka pada pasal 9 (2) butir “c” dan “d” tersebut kami sangat menyarankan untuk ditambahkan menjadi, “c. kebutuhan masyarakat atas usulan program yang tepat guna dan tepat sasaran, didukung oleh hasil penelitian dan/atau pemetaan lapangan dengan metodologi yang jelas dan berkualitas” serta “d. target manfaat yang akan didapatkan masyarakat berdasarkan analisis yang komprehensif atas hasil penelitian dan/atau pemetaan di lapangan tersebut”. 13 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&lang=en 14 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 15 https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/228 16 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4204/Redesign+Program+USO+Didukung+Dinas+Kominfo+Seluruh+Indonesia/0/berita_sat ker#.VU3w2fAt-pQ 17 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4577/Menkominfo%3A+Pemerintah+Tengah+Evaluasi+Pelaksanaan+Pelayanan+Komunika si+USO/0/berita_satker#.VU32svAt-pQ 18 https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-files/2014/rarc-wp-15-001.pdf
  3. 3. 0 ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance Pada pasal 9 (2) tersebut juga sebaiknya dimasukkan butir tambahan yaitu, “h. pelibatan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan/atau komunitas setempat, baik dalam aspek teknis seperti perawatan infrastruktur maupun non-teknis seperti peningkatan kapasitas masyarakat” sebagai bagian penting penilaian kelayakan usulan program USO. 4. Pasal 11 (4) disebutkan bahwa untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh “satuan pengawasan intern”, “dewan pengawas” dan “direktur jenderal”. Adapun pada berbagai kesempatan, Kemkominfo telah menegaskan bahwa “untuk memudahkan monitoring dan evaluasi, rancang ulang (redesign), Program USO melibatkan pula partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan19 ”. Untuk itu maka kami mengusulkan pada pasal 11 (4) tersebut secara jelas menyebutkan pelibatan “pemangku kepentingan majemuk” atau “multi-stakeholder”, dalam hal ini dari sektor bisnis, masyarakat sipil dan akademisi, sebagai bagian dari pihak yang turut berpartisipasi aktif melakukan monitoring dan evaluasi. 5. Pada pasal 18 (b) tertulis, “melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat kemanfaatan program”. Mengacu pada nomor 4 (empat) di atas, maka kami mengusulkan pasal tersebut diperkuat menjadi, “melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat kemanfaatan program, bekerjasama dengan akademisi dan/atau peneliti dari perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian yang kredibel dan kompeten”, atau semacamnya yang senada. Kemudian pada pasal 18 (c), tertulis, “membuka layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika di lapangan”. Kami mengusulkan ada tambahan butir, 18 (d) “Direktur Jenderal memastikan adanya tindak lanjut yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel atas setiap pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika”, atau semacamnya yang senada. Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya, Hormat kami, Donny B.U. Direktur Eksekutif - ICT Watch Tembusan: Kepala Pusat Informasi & Humas Kemkominfo dan Arsip Online / Publik ICT Watch 19 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4532/Siaran+Pers+Tentang+Suspensi+%28Penghentian+Sement ara%29+Layanan+Kewajiban+Pelayanan+Universal-+Universal+Service+Obligation+%28KPU- USO%29/0/siaran_pers#.VU33MvAt-pQ
  4. 4. 0 ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership) Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance Jakarta, 13 Mei 2015 REVISI Revisi Surat Tanggapan ICT Watch atas RPM USO, khusus halaman ke-2, paragraph ke-1, kalimat ke- 3, ada 2 (dua) tambahan usulan stakeholder (yang diberi warna kuning) menjadi sebagai berikut: “Kami juga menyarankan agar Kemkominfo membuka kanal konsultasi seluas-luasnya dengan mengundang multi-stakeholder yang berkompeten di dinamika teknikal semisal sektor bisnis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), komunitas teknis Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT), Yayasan Nawala Nusantara dan Open Internet eXchange Point (OpenIXP), organisasi masyarakat sipil Yayasan Air Putih dan ICT Laboratory for Social Changes (iLabs), serta akademisi terkait untuk medapatkan konsensus terbaik atas disain, pembangunan, pengelolaan dan tata kelola DNS Nasional yang transparan dan akuntabel demi ketahanan Internet Indonesia.” Demikian, revisi ini menjadi bagian tidak terpisahkan surat tanggapan sebagaimana tersebut di atas. Hormat kami, Donny B.U. Direktur Eksekutif - ICT Watch

×