Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan, budaya miskin, dan eksklusi sosial masyarakat pedesaan di Indonesia; (2) Ada beberapa pendekatan untuk memahami kemiskinan yaitu pendekatan konservatif, liberal, dan radikal yang memiliki pandangan berbeda terhadap penanganan kemiskinan oleh pemerintah; (3) Eksklusi sosial terjadi karena f

1. BUDAYA MISKIN, KEMISKINAN,
DAN
EKSKLUSI SOSIAL
MASYARAKAT PEDESAAN
-SEGER SUGIYANTO-

2. KEMISKINAN
Karakteristik mengenai kemiskinan pada masyarakat
pedesaan Indonesia :
 14,17% masyarakat pedesaan Indonesia lekat dengan
budaya miskin (BPS, Maret 2014).
 Muhammad Yunus (2006) :
Rakyat miskin bukan karena bodoh atau malas.
Tetapi karena lembaga keuangan di negara ini tidak
membantu memperluas basis ekonomi (Kompas,
Oktober 2014).

3. “MISKIN” DALAM NARASI MANUSIA PEDESAAN
 Agusta (2010) :
Kemiskinan selalu muncul sebagai hasil bentukan atau kerangka
pemikiran masyarakat tertentu sehingga bersifat diskursif.
 Menurutnya ada 6 diskursus kemiskinan tang telah berkembang di
Indonesia, yaitu :
o Berbagi kelebihan.
o Kemiskinan yang diharapkan.
o Kemiskinan rasial etnis.
o Kemiskinan sosialis.
o Kemiskinan produksi.
o Potensi orang miskin.

4.  Tiga cara pandang terhadap kemiskinan :
(Swasono, 1987 dalam Papilaya, 2013)
Konservatisme Liberalisme Radikalisme
Budaya miskin
meliputi aspek :
•Psikologis.
•Sosial.
•Ekonomi.
Faktor lingkungan
menjadi
determinan utama
kemiskinan.
Menganggap
peran struktur
ekonomi, sosial
serta politik,
sebagai penyebab
kemiskinan.

5. PANDANGAN TIGA IDEOLOGI TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH :
Konservatif
Program-program
tersebut sia-sia dan
justru membuat
kaum miskin
bertambah karena
nyaman dengan
bantuan yang ada.
Liberalisme
Menekankan
“pemerataan
program dan
peningkatan
partisipasi pada
semua lapisan
masyarakat”.
Radikalisme
Kemiskinan
disebabkan oleh
struktur
kelembagaan
ekonomi dan
politik

6. PEMISKINAN DAN EKSKLUSI SOSIAL MASYARAKAT
PEDESAAN
 “miskin dan kemiskinan” adalah fakta sosial
yang dapat dilihat dan diukur dengan
mempelajari gejala, data, dan informasi.
 Sedangkan “pemiskinan” adalah proses sosial
dan politik yang menciptakan keadaan yang
menyebabkan mereka miskin.

7. Pemiskinan tidak hanya menghitung pendapatan
atau pengeluaran yang rendah pada masyarakat
pedesaan tetapi juga akses dan hubungan sosial.
Jika tidak terpenuhi
Eksklusi sosial
Eksklusi sosial terjadi sebagai konsekuensi dari kemiskinan
dan penghasilan yang rendah tetapi juga dari faktor lain
seperti diskriminasi, rendahnya pendidikan, dan merosotnya
kualitas lingkungan.

8. LIMA KEKUATAN PENDORONG TERJADINYA PROSES
EKSKLUSI SOSIAL :
E
K
S
K
L
U
S
I
Kemiskinan dan penghasilan
rendah.
Tidak ada akses ke pasar kerja.
Lemah / tidak adanya
dukungan dan jaringan sosial.
Efek dari kawasan dan
lingkungan sekitar.
Terputus dari layanan.

9. KEMISKINAN
ABSOLUT
Individu / keluarga
tidak bisa memenuhi
kebutuhan minimum
untuk makanan dan
tempat tinggal.
RELATIF
Keadaan terbatasnya
sumber daya (materi,
budaya, sosial)
sehingga mereka tidak
bisa memenuhi tingkat
minimum sehingga bisa
bersosialisasi.

10. PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
DAN EKSKLUSI SOSIAL
 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM):
 Menjerat masyarakat pedesaan terutama perempuan.
 Alokasi dana simpan pinjam di dalamnya yang dikenal “Simpan
Pinjam Perempuan” (SPP) sangat mengandalkan kolektifitas
dari setiap anggota kelompok.
 Kegagalan membayar SPP membuat tertahannya tertahannya
dana pembangunan prasarana.
 Mayoritas masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai
petani sangat rentan dengan gagal panen sehingga gagal
membayar SPP.

11.  Program BIMAS/INMAS
Melalui revolusi hijau perlahan mengeksklusi petani
kecil yang memiliki lahan kecil.
Terjadi akumulasi penguasaan lahan oleh petani
kaya yang memiliki lahan luas , sedangkan petani
kecil pergi ke kota dan keluar dari sektor pertanian.

12.  Proram penanggulangan kemiskinan dari tahun
2010-2012 :
 Klaster I:
 Beasiswa miskin, Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT.
 Klaster II:
 PNPM.
 Klaster III.
 KUR.
 Klaster IV:
 Rumah murah dan air bersih.

13. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN
 Menuju ke arah partisipatif.
 Mempertimbangkan aspek keberagaman dan keberlanjutan.
 Pedesaan diharapkan memiliki kualitas layanan kesehatan
dan pendidikan yang baik.
 UU. No. 6 Tahun 2014.
 Pasal 72 ayat 1 pada huruf d “ADD merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
 Pasal 72 ayat 4 “ADD seperti dimaksud pada ayat (1) huruf d
paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.
 Pengawasan oleh masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD.

14.  TERIMAKASIH. . .
 Contact:
 segersugiyanto25@gmail.com