2. LATAR BELAKANG
Dalam rangka menciptakan aparatur yang memiliki integritas dan profesional salah
satu caranya yaitu dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
sebuah pembinaan/pelatihan. Dengan tujuan supaya ASN memiliki kompetensi berupa
pengetahuan, keterampilan, pola pikir, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya terutama dalam kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.
3. AIR
Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,
seperti air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, yang
selalu bergerak mengikuti pola pergerakan/siklus tertentu.
4. SIKLUS HIDROLOGI
Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti melalui proses kondensasi,
presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Mengingat sebagian besar air di bumi berada di
lautan maka, proses pergerakan atau siklus tersebut pada umumnya dimulai dari
permukaan laut, dimana terjadi penguapan air laut akibat energi panas matahari. Slain
itu, penguapan juga banyak terjadi pada air yang berada di daratan.
5.
6. AIR PERMUKAAN
Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, seperti air
sungai, air saluran (stream), mata air (spring), air danau, air waduk, air telaga, dan air
di kolam retensi. Air permukaan ini dapat berasal dari air hujan, lelehan salju, dan
aliran yang berasal dari air tanah.
7. AIR PERMUKAAN
Sifat dan Karakteristik Daerah Aliran Sungai yang berpengaruh terhadap air permukaan,
meliputi :
a. Luas dan Bentuk Daerah Aliran Sungai
b. Kondisi Topografi
c. Tataguna Lahan
8. AIR TANAH
Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.
9. CEKUNGAN AIR TANAH
Daerah aliran tanah atau cekungan air tanah (akuifer) merupakan suatu wilayah yang
dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat dimana semua kejadian hidrogeologis
berlangsung, seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah.
10. Cekungan air tanah dibedakan atas 2 kondisi :
a. Cekungan air tanah bebas (confines aquifer)
b. Cekungan air tanah tertekan (unconfined aquifer)
CEKUNGAN AIR TANAH
11. SUMBER DAYA AIR
Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya,
dimana sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat
pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
Sumber Daya Air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan
lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan guna kemakmuran rakyat.
12. PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pengelolaan daerah aliran sungai adalah pengelolaan sumber daya alam yang terbarui
pada suatu daerah aliran sungai seperti, vegetasi, tanah dan air sehingga dapat
memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan.
Sasaran daerah aliran sungai yaitu, daerah-daerah yang secara alami berpotensi
terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya erosi lahan di bagian hulu dan
tengah aliran sungai dan memiliki kemiringan lebih besar dari 8%.
13. POLA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Pola pengelolaan daerah aliran sungai didasarkan atas :
a. Landasan Institusional
b. Landasan konsepsional
c. Landasan Operasional
14. LINGKUP PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Lingkup pengelolaan daerah aliran sungai, mencakup :
a. Daerah Tangkapan Air
b. Pengelolaan Sumber Daya Air
c. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengairan
d. Pengendalian Banjir
e. Pengelolaan Lingkungan Sungai
f. Pemberdayaan Masyarakat
15. KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, meliputi :
a. Pengelolaan Vegetasi
b. Pengelolaan Lahan
c. Pengelolaan Air
d. Pembinaan Aktivitas Masyarakat
17. YANG PERLU DIKETAHUI DALAM PENGELOLAAN SDA DI DITJEN SD
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
WILAYAH SUNGAI
ONE RIVER ONE PLAN ONE INTEGRATED MANAGEMENT
POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
SIDLACOM
RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
18. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan,
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
19. POLA PENGELOLAAN SDA
KERANGKA DASAR
dalam:
Merencanakan,
Melaksanakan, Memantau,
dan Mengevaluasi
Penetapan WS dilakukan oleh Presiden dg memperhatikan
pertimbangan Dewan SDA Nasional. (pasal 13 ayat 2)
Prinsip penyusunan Pola Pengelolaan SDA: (pasal 11 ayat 2 dan 4)
1) Keterpaduan antara air permukaan dan air tanah
2) Keseimbangan antara upaya Konservasi dan Pendayagunaan
Proses penyusunannya melibatkan peran masyarakat. (pasal 11 ayat 3)
Kegiatan:
KONSERVASI SDA
PENDAYAGUNAAN SDA
Pengendalian daya rusak air
Pola
Pengelolaan
SDA
(berbasis WS)
Pasal 1 angka 8
19
20. BATASAN PENGERTIAN ISTILAH
1. KONSERVASI: upaya MEMELIHARA KEBERADAAN, serta
KEBERLANJUTAN KEADAAN, SIFAT, dan FUNGSI SDAir agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yg memadai untuk
memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun
yang akan datang. (pasal 1 angka 18)
2. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR: upaya
PENATAGUNAAN, PENYEDIAAN, PENGGUNAAN,
PENGEMBANGAN, dan PENGUSAHAAN SDAir secara optimal agar
berhasilguna dan berdayaguna. (pasal 1 angka 20)
3. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR: upaya untuk
MENCEGAH, MENANGGULANGI, serta melakukan PEMULIHAN
kerusakan kualitas lingkungan yg disebabkan oleh daya rusak air.
(pasal 1 angka 19)
4. DAYA RUSAK AIR: daya air yang dapat merugikan kehidupan.
(pasal 1 angka 21)
20
21. PILAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
c. Pengendalian Daya Rusak Air
d. Pemberdayaan Masyarakat
e. Sistem Informasi Sumber Daya Air
a. Konservasi Sumber Daya Air
b. Pendayagunaan Sumber Daya Air
22. Acuan Pengelolaan SDA (UU No.7/2004 tentang SDA, PP 42/2008 ttg PSDA)
Pola PSDA 20 thn
Rencana PSDA 20 Thn
Program PSDA 5 Thn
Kegiatan PSDA 1 thn
Berbasis Wil. Sungai
Kebijakan Pengelolaan SDA
memuat visi, tujuan, dan prinsip
pengelolaan sumber daya air.
•Kebijakan Nasional
Disusun & dirumuskan oleh Dewan SDA Nasional dan
ditetapkan oleh Presiden (Pasal 6 (1), PP 42/2008 )
•Kebijakan Provinsi
•Kebijakan Kab./Kota
Berbasis wilayah administrasi
22
23.
24.
25. KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Kewenangan pengelolaan sumber daya air dapat dikelompokkan atas :
a. Kewenangan Pemerintah Pusat
b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
26. KEWENANGAN PENGELOLAAN SDA
Pembagian WS di Indonesia dapat dipilah menjadi lima kategori berdasarkan posisinya
berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, diantaranya :
1. WS di dalam satu wilayah kabupaten/kota kewenangan kabupaten
2. WS di dalam suatu provinsi atau lintas wilayah kabupaten/kota Propinsi
3. WS lintas wilayah provinsi
4. WS lintas wilayah negara
5. WS strategis nasional
Kewenangan pusat
27. FUNGSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Fungsi dari pengelolaan sumber daya air, meliputi :
a. Fungsi Sosial
b. Fungsi Lingkungan Hidup
c. Fungsi Ekonomi
28. KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu dilakukan :
1. Antar sektor ( Pertanian, Domestik ,Industri, Perkotaan, Tambang, kesehatan, dll )
2. Antar wilayah ( hulu – hilir )
3. Antar pemerintah pusat dan daerah,
4. Antar air permukaan dan air tanah,
5. Antar in stream – offstream
6. Keseimbangan demand dan supply
7. Keserasian pendaya gunaan dan konservasi SDA
8. Kepentingan jangka pendek dan jangka panjang
29. KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air disajikan dalam bentuk
dokumen :
1. POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
2. RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
30. PENERAPAN PSDAT DI INDONESIA
Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu di Indonesia, selalu didasarkan
kepada pola dan rencana PSDAT. Pola dan rencana tersebut berfungsi sebagai
pengarah dalam pengelolaan sumber daya air terpadu.
Pola dan rencana PSDAT disusun berdasarkan Wilayah Sungai (WS). WS di Indonesia
dipilah menjadi lima kategori berdasarkan posisinya berdasarkan wilayah administratif
pemerintahan, diantaranya :
1. WS di dalam satu wilayah kabupaten/kota
2. WS di dalam suatu provinsi atau lintas wilayah kabupaten/kota
3. WS lintas wilayah provinsi
4. WS lintas wilayah negara
5. WS strategis nasional
31. KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan bentuk sinergi
kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui mekanisme
koordinasi.
Lembaga yang melaksanakan koordinasi pengelolaan SDA adalah :
• Tingkat Pusat : Dewan sumber Daya Air Nasional.
• Tingkat wilayah sungai : Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air ( TKPSDA)
Pada akhir tahun 2006, Kementerian PU membentuk Unit Pelaksana Teknis
pengelolaan SDA pada setiap WS. UPT tersebut diberi nama Balai Besar Pengelolaan
Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yaitu :
11 BBWS
22 BWS
32. KEBIJAKAN PSDAT DI INDONESIA
Kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu diatur dalam banyak Peraturan Menteri
PUPR yang mencakup 7 sektor SDA
33. PILAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
c. Pengendalian Daya Rusak Air
d. Pemberdayaan Masyarakat
e. Sistem Informasi Sumber Daya Air
a. Konservasi Sumber Daya Air
b. Pendayagunaan Sumber Daya Air
34. PENGELOLAAN & PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh,
antara lain berupa :
a. Pengembangan daerah irigasi
b. Pengembangan air tanah untuk irigasi
c. Pengembangan sistem drainase
d. Penyediaan air baku untuk rumah tangga dan industri
e. Transportasi air
f. Pembangkit listrik tenaga air
g. Perikanan dan perlindungan satwa
h. Rekreasi air
i. Pengendalian pencemaran air dan gulma air
j. Pengendalian erosi dan sedimen
k. Pengendalian banjir
l. Pengendalian kekeringan
35. Pengelolaan SDA dilaksanakan dengan
memperhatikan keserasian antara konservasi dan
pendayagunaan, hulu dan hilir, pemanfaatan air
permukaan dan air tanah, demand dan supply,
serta kepentingan jangka pendek dan jangka
panjang.
Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan.
Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive
use antara pemanfaatan air permukaan dan air
tanah.
Sumber : Renstra Kementerian PU 2010-2014
4. Kebijakan pembangunan SDA
1. Konservasi akan lebih diutamakan.
Penyusunan
pola dan
rencana
pengelolaan
SDA
Pengelolaan dan
konservasi waduk,
embung, situ dan
bangunan
penampung air
lainnya
35
36. Sumber : Renstra Kementerian PU 2010-2014
4. Kebijakan pembangunan SDA
Pendayagunaan SDA untuk pemenuhan
kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya
peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi,
dan operasi dan pemeliharaan.
Pendayagunaan SDA untuk pemenuhan
kebutuhan air baku diprioritaskan pada
pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga.
Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan
kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan
dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan
penyediaan air baku dari air permukaan.
Penyediaan dan
pengelolaan air
baku
Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal
penanggulangan banjir mengutamakan
pendekatan non-konstruksi.
Pengamanan pantai-pantai dari abrasi.
Pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa, dan jaringan
pengairan lainnya
Pengendalian
banjir, lahar gunung
berapi dan
pengamanan pantai
36
37. Sumber : Renstra Kementerian PU 2010-2014
4. Kebijakan pembangunan SDA
Peningkatan partisipasi masyarakat dan
kemitraan di antara pemangku kepentingan.
Pengembangan dan pengelolaan SDA juga
dilakukan dengan penataan kelembagaan.
Penataan dan penguatan sistem pengolahan
data dan informasi SDA dilakukan secara
terencana dan dikelola secara
berkesinambungan.
Penataan dan
perkuatan
kelembagaan
pengelolaan SDA
37
38. Acuan Pengelolaan SDA (UU No.7/2004 tentang SDA, PP 42/2008 ttg PSDA)
Pola PSDA 20 thn
Rencana PSDA 20 Thn
Program PSDA 5 Thn
Kegiatan PSDA 1 thn
Berbasis Wil. Sungai
Kebijakan Pengelolaan SDA
memuat visi, tujuan, dan prinsip
pengelolaan sumber daya air.
•Kebijakan Nasional
Disusun & dirumuskan oleh Dewan SDA Nasional dan
ditetapkan oleh Presiden (Pasal 6 (1), PP 42/2008 )
•Kebijakan Provinsi
•Kebijakan Kab./Kota
Berbasis wilayah administrasi
38
