SlideShare a Scribd company logo

perwal58_2019(ketik).pdf

•
•
R
RindangPurinda

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Government & Nonprofit
1 of 334
Download to read offline
WALIKOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Juni 2019 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224); 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 68). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 16. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkalan susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level. 19. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara. 20. Informasi Faktor Jabatan Struktural adalah informasi faktor jabatan yang diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan struktural. 21. Informasi Faktor Jabatan Fungsional adalah informasi faktor jabatan yang diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan fungsional. BAB II KELAS JABATAN Pasal 2 Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 November 2019 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 14 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 59
I SEKRETARIAT DAERAH 1 Sekretaris Daerah 15 3,555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1,225 2 Asisten Administrasi Pemerintahan 14 3,030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Bagian Tata Pemerintahan Setda 3 Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 4 Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 5 Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 6 Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Otonomi Daerah Setda 7 Kepala Bagian Otonomi Daerah 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 8 Kepala Subbagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 9 Kepala Subbagian Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 10 Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Hukum Setda 11 Kepala Bagian Hukum 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 12 Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Pengaturan dan Dokumentasi9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 13 Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Penetapan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 14 Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Organisasi Setda 15 Kepala Bagian Organisasi 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 16 Kepala Subbagian Kelembagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 17 Kepala Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 18 Kepala Subbagian Pendayagunaanan Aparatur dan Analisa Jabatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN DAFTAR KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 1
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 19 Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra 14 3,030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Bagian Perekonomian Setda 20 Kepala Bagian Perekonomian 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 21 Kepala Subbagian Bina Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 22 Kepala Subbagian Bina Produksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 23 Kepala Subbagian Potensi Ekonomi dan BUMD 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Administrasi Pembangunan Setda 24 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 25 Kepala Subbagian Program 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 26 Kepala Subbagian Pengendalian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 27 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 28 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 29 Kepala Subbagian Pelayanan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 30 Kepala Subbagian Kesehatan dan Keluarga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 31 Kepala Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa 32 Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 33 Kepala Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 34 Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 35 Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 36 Asisten Administrasi Umum 14 3,030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Bagian Humas dan Protokol 37 Kepala Bagian Humas dan Protokol 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 38 Kepala Subbagian Pemberitaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 39 Kepala Subbagian Peliputan dan Dokumentasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 40 Kepala Subbagian Protokol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Tata Usaha 41 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 42 Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Daerah dan Staf Ahli 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 43 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 44 Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Perlengkapan 45 Kepala Bagian Perlengkapan 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 2
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 46 Kepala Subbagian Analisa Kebutuhan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 47 Kepala Subbagian Pengadaan dan Distribusi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 48 Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Rumah Tangga 49 Kepala Bagian Rumah Tangga 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 50 Kepala Subbagian Transportasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 51 Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 52 Kepala Subbagian Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 II SEKRETARIAT DPRD 53 Sekretaris DPRD 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 Bagian Persidangan dan Perundang - undangan 54 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - undangan 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 55 Kepala Subbagian Kajian Hukum dan Perundang - Undangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 56 Kepala Subbagian Persidangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 57 Kepala Subbagian Risalah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Perencanaan dan Keuangan 58 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 59 Kepala Subbagian Program dan Anggaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 60 Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 61 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Umum 62 Kepala Bagian Umum 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 63 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 64 Kepala Subbagian Rumah Tangga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 65 Kepala Subbagian Perlengkapan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Humas 66 Kepala Bagian Humas 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 67 Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 68 Kepala Sub Bag Protokol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 69 Kepala Sub Bagian Pemberitaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 III DINAS PENDIDIKAN 70 Kepala Dinas Pendidikan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 71 Sekretaris Dinas Pendidikan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 72 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 3
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 73 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 74 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 75 Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 76 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 77 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 78 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 79 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 80 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 81 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 82 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 83 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 84 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 85 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 86 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 87 Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 88 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 89 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 90 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 91 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 92 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Mijen 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 93 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 94 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Gunungpati 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 95 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 96 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Tugu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 97 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 98 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 99 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 100 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 101 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Utara 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 102 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Utara 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 103 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 104 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 105 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 106 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 4
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 107 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gayamsari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 108 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Gayamsari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 109 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 110 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Pedurungan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 111 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 112 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Tembalang 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 113 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 114 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Candisari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 115 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 116 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Banyumanik 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 117 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 118 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 119 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 120 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Genuk 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 121 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 122 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Ngaliyan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 123 Kepala Satuan Pendidikan nonformal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 IV DINAS KESEHATAN 124 Kepala Dinas Kesehatan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 125 Sekretaris Dinas Kesehatan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 126 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 127 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 128 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 129 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 130 Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 131 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 132 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 133 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 134 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 135 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 136 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilens 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 137 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 138 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan tradisionsl 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 139 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 5
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 140 Kepala Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 141 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 142 Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 143 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 144 Kepala Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Instalasi Farmasi 145 Kepala UPTD Instalasi Farmasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 146 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Laboratorium Kesehatan 147 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 148 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Mijen 149 Kepala UPTD Puskesmas Mijen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 150 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Mijen 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karang Malang 151 Kepala UPTD Puskesmas Karang Malang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 152 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karang Malang 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Gunungpati 153 Kepala UPTD Puskesmas Gunungpati 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 154 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Gunungpati 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Sekaran 155 Kepala UPTD Puskesmas Sekaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 156 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sekaran 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Srondol 157 Kepala UPTD Puskesmas Srondol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 158 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Srondol 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Ngesrep 159 Kepala UPTD Puskesmas Ngesrep 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 160 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ngesrep 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Padangsari 161 Kepala UPTD Puskesmas Padangsari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 162 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Padangsari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Pudak Payung 163 Kepala UPTD Puskesmas Pudak Payung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 6
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 164 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pudak Payung 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Pegandan 165 Kepala UPTD Puskesmas Pegandan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 166 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pegandan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Pandanaran 167 Kepala UPTD Puskesmas Pandanaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 168 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pandanaran 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Lamper Tengah 169 Kepala UPTD Puskesmas Lamper Tengah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 170 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Lamper Tengah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Candi Lama 171 Kepala UPTD Puskesmas Candi Lama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 172 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Candi Lama 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Kagok 173 Kepala UPTD Puskesmas Kagok 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 174 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kagok 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Kedungmundu 175 Kepala UPTD Puskesmas Kedungmundu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 176 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kedungmundu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Rowosari 177 Kepala UPTD Puskesmas Rowosari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 178 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Rowosari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Telogosari Kulon 179 Kepala UPTD Puskesmas Telogosari Kulon 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 180 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Telogosari Kulon 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Telogosari Wetan 181 Kepala UPTD Puskesmas Telogosari Wetan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 182 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Telogosari Wetan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Genuk 183 Kepala UPTD Puskesmas Genuk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 184 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Genuk 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bangetayu 185 Kepala UPTD Puskesmas Bangetayu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 186 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bangetayu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 7
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 UPTD Puskesmas Gayamsari 187 Kepala UPTD Puskesmas Gayamsari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 188 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Gayamsari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Halmahera 189 Kepala UPTD Puskesmas Halmahera 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 190 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Halmahera 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karangdoro 191 Kepala UPTD Puskesmas Karangdoro 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 192 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karangdoro 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bandarharjo 193 Kepala UPTD Puskesmas Bandarharjo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 194 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kbandarharjo 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bulu Lor 195 Kepala UPTD Puskesmas Bulu Lor 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 196 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bulu Lor 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bugangan 197 Kepala UPTD Puskesmas Bugangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 198 Kepala Subbagian Tata Usaha Bugangan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas poncol 199 Kepala UPTD Puskesmas poncol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 200 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas poncol 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Miroto 201 Kepala UPTD Puskesmas Miroto 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 202 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Miroto 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karangayu 203 Kepala UPTD Puskesmas Karangayu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 204 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karangayu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Lebdosari 205 Kepala UPTD Puskesmas Lebdosari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 206 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Lebdosari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Manyaran 207 Kepala UPTD Puskesmas Manyaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 208 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Manyaran 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Krobokan 8
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 209 Kepala UPTD Puskesmas Krobokan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 210 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Krobokan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Ngemplak Simongan 211 Kepala UPTD Puskesmas Ngemplak Simongan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 212 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ngemplak Simongan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Mangkang 213 Kepala UPTD Puskesmas Mangkang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 214 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Mangkang 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karanganyar Anyar 215 Kepala UPTD Puskesmas Karanganyar Anyar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 216 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karanganyar Anyar 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Mangkang Ngaliyan 217 Kepala UPTD Puskesmas Ngaliyan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 218 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ngaliyan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Tambak Aji 219 Kepala UPTD Puskesmas Tambak Aji 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 220 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Tambak Aji 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Purwoyoso 221 Kepala UPTD Puskesmas Purwoyoso 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 222 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Purwoyoso 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 V DINAS PEKERJAAN UMUM 223 Kepala Dinas Pekerjaan Umum 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 224 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 225 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 226 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 227 Kepala Bidang Rekayasa Teknis 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 228 Kepala Seksi Perancangan Teknis 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 229 Kepala Seksi Survey dan Pengukuran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 230 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 231 Kepala Bidang Bina Marga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 232 Kepala Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 233 Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 234 Kepala Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 235 Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 9
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 236 Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Drainase 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 237 Kepala Seksi Pengelolaan Sungai Irigasi dan Pantai 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 238 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum 239 Kepala UPTD Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 240 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Peralatan dan Perbengkelan 241 Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 242 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 243 Kepala UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 244 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 245 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 246 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II 247 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 248 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 249 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 250 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV 251 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 252 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat 253 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 254 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I 255 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 256 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II 257 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 258 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur 10
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 259 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 260 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 VI DINAS PENATAAN RUANG 261 Kepala Dinas Penataan Ruang 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 262 Sekretaris Dinas Penataan Ruang 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 263 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 264 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 265 Kepala Bidang Tata Ruang 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 266 Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 267 Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 268 Kepala Seksi Pemetaan dan Pertanahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 269 Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 270 Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 271 Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 272 Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 273 Kepala Bidang Pengawasan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 274 Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 275 Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 276 Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 VII DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN 277 Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukinan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 278 Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 279 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 280 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 281 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 282 Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 283 Kepala Seksi Perencanaan , Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 284 Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemakaman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 285 Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 286 Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 287 Kepala Seksi Perencanaan dan Pegendalian Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 288 Kepala Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 289 Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 290 Kepala Bidang Permukiman 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 11
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 291 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 292 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Permukiman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 293 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 294 Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 295 Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 296 Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 297 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Rumah Susun Sewa 298 Kepala UPTD Rumah Susun Sewa 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 299 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun Sewa 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah I 300 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 301 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah II 302 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 303 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah III 304 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 305 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah IV 306 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 307 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah V 308 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah V 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 309 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah V 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah VI 310 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VI 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 311 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah VI 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah VII 312 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 313 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah VII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah VIII 314 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VIII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 315 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah VIII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 12
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 UPTD Pemakaman Wilayah I 316 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 317 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemakaman Wilayah II 318 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 319 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemakaman Wilayah III 320 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 321 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemakaman Wilayah IV 322 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 323 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebun Bibit Taman 324 Kepala UPTD Kebun Bibit Taman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 325 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebun Bibit Taman 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 VIII DINAS PEMADAM KEBAKARAN 326 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 327 Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 328 Kepala Subbagian Perencaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 329 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 330 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 331 Kepala Bidang Pencegahan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 332 Kepala Seksi Bina Teknis Pencegahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 333 Kepala Seksi Inspeksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 334 Kepala Seksi Penindakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 335 Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 336 Kepala Seksi Operasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 337 Kepala Seksi Penyelamatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 338 Kepala Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 339 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 340 Kepala Seksi Prasarana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 341 Kepala Seksi Sarana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 342 Kepala Seksi Analisa Kebutuhan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 13
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 343 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 344 Kepala Seksi Informasi dan Publikasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 345 Kepala Seksi Ketahanan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 346 Kepala Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 IX SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 347 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 348 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 349 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 350 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 351 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 352 Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 353 Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 354 Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 355 Kepala Seksi Pengaduan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 356 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 357 Kepala Seksi Ketertiban Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 358 Kepala Seksi Operasional 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 359 Kepala Seksi Pengendalian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 360 Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 361 Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 362 Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 363 Kepala Seksi Pembinaan PPNS 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 364 Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyrakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 365 Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 366 Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 367 Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 X DINAS SOSIAL 368 Kepala Dinas Sosial 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 369 Sekretaris Dinas Sosial 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 370 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 371 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 372 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 14
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 373 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 374 Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 375 Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 376 Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 377 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 378 Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 379 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 380 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 381 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 382 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 383 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 384 Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 385 Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 386 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 387 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 388 Kepala Seksi Pengolahan Data Kemiskinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo 389 Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 390 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XI DINAS TENAGA KERJA 391 Kepala Dinas Tenaga Kerja 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 392 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 393 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 394 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 395 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 396 Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 397 Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 398 Kepala Seksi Pengembangan Analisa Kebutuhan Pelatihan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 399 Kepala Seksi Sertifikasi Kompetensi Pelatihan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 400 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 401 Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 402 Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 15
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 403 Kepala Seksi Pemberdayaan Purna Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 404 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 405 Kepala Seksi Syarat - Syarat Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 406 Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 407 Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 408 Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 409 Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 410 Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 411 Kepala Seksi Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Balai Latihan Kerja 412 Kepala UPTD Balai Latihan Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 413 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XII DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 414 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 415 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 416 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 417 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 418 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 419 Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 420 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 421 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 422 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 423 Kepala Bidang Data dan Informasi Gender 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 424 Kepala Seksi Data dan Informasi Gender 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 425 Kepala Seksi Data dan Informasi Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 426 Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 427 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 428 Kepala Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 429 Kepala Seksi Partisipasi Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 430 Kepala Seksi Kesejahteraan Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 431 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 432 Kepala Seksi Pencegahan Penanganan Kekerasan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 16
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 433 Kepala Seksi Perlindungan Perempuan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 434 Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XIII DINAS KETAHANAN PANGAN 435 Kepala Dinas Ketahanan Pangan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 436 Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 437 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 438 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 439 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 440 Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 441 Kepala Seksi Ketersediaan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 442 Kepala Seksi Sumber Daya Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 443 Kepala Seksi Penanganan Kerawanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 444 Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 445 Kepala Seksi Distribusi Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 446 Kepala Seksi Harga Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 447 Kepala Seksi Cadangan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 448 Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 449 Kepala Seksi Konsumsi Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 450 Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 451 Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 452 Kepala Bidang Keamanan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 453 Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 454 Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 455 Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XIV DINAS LINGKUNGAN HIDUP 456 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 457 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 458 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 459 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 460 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 461 Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 462 Kepala Seksi Instrumen Penataan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 17
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 463 Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 464 Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 465 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 466 Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 467 Kepala Seksi Prasana dan Sarana Pengelolaan Sampah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 468 Kepala Seksi Operasional Pengelolaan Sampah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 469 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 470 Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 471 Kepala Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 472 Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 473 Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 474 Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 475 Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 476 Kepala Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah I 477 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 478 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah II 479 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 480 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah III 481 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 482 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah IV 483 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 484 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah V 485 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah V 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 486 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah V 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah VI 487 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah VI 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 488 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah VI 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 18
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 UPTD Kebersihan Wilayah VII 489 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah VII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 490 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah VII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah VIII 491 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah VIII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 492 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah VIII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Laboratorium Lingkungan 493 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 494 Kepala Subbagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 495 Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 496 Kepala Subbagian UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pengelolaan Air Limbah 497 Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 498 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XV DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 499 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 500 Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 501 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 502 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 503 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 504 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 505 Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 506 Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 507 Kepala Seksi Sistem Informasi Pengendalian Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 508 Kepala Bidang Keluarga Berencana 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 509 Kepala Seksi Alat dan Obat Kontasepsi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 510 Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 511 Kepala Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 512 Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 513 Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 514 Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 19
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 515 Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 516 Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 517 Kepala Seksi Komunikasi, informasi dan Edukasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 518 Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 519 Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XVI DINAS PERHUBUNGAN 520 Kepala Dinas Perhubungan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 521 Sekretaris Dinas Perhubungan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 522 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 523 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 524 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 525 Kepala Bidang Lalu Lintas 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 526 Kepala Seksi Pengelola Sarana Transportasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 527 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa lalu Lintas 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 528 Kepala Seksi Perlengkapan Jalan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 529 Kepala Bidang Angkutan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 530 Kepala Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 531 Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 532 Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 533 Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 534 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 535 Kepala Seksi Pengendalian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 536 Kepala Seksi Penertiban 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 537 Kepala Bidang Parkir 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 538 Kepala Seksi Pendataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 539 Kepala Seksi Pemungutan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 540 Kepala Seksi Penataan dan Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang 541 Kepala UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 542 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Terminal 543 Kepala UPTD Terminal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 20
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 544 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Trans Semarang 545 Kepala UPTD Trans Semarang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 546 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XVII DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 547 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 548 Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 549 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 550 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 551 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 552 Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 553 Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 554 Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Teknologi Informatika 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 555 Kepala Seksi Pengembangan SDM Komunitas TIK 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 556 Kepala Bidang Layanan E-Government 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 557 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 558 Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 559 Kepala Seksi Layanan Manajemen Data 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 560 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 561 Kepala Seksi Pelayanan Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 562 Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 563 Kepala Seksi Pengelolaan Media 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 564 Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 565 Kepala Seksi Pengelolaan TIK 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 566 Kepala Seksi Layanan Infrastruktur, Internet dan Intranet 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 567 Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 568 Kepala Bidang Statistik 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 569 Kepala Seksi Ststistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 570 Kepala Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 571 Kepala Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XVIII DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 572 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 21
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 573 Sekretaris Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 574 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 575 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 576 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 577 Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 578 Kepala Seksi Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 579 Kepala Seksi Kelembagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 580 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 581 Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 582 Kepala Seksi Pengawasan Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 583 Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagan dan Usaha Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 584 Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 585 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 586 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 587 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 588 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 589 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 590 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 591 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 592 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XIX DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 593 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 594 Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 595 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 596 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 597 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 598 Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 599 Kepala Seksi Potensi Penanaman Modal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 600 Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 601 Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 602 Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 603 Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 22
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 604 Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 605 Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 606 Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 607 Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 608 Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 609 Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 610 Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 611 Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 612 Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 613 Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 614 Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 615 Kepala Seksi Sistem Informatika 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 616 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 617 Kepala Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XX DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 618 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 619 Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 620 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 621 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 622 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 623 Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 624 Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 625 Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 626 Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 627 Kepala Bidang Pengembangan Pemuda 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 628 Kepala Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 629 Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 630 Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 631 Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 632 Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 633 Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 634 Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 23
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 635 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 636 Kepala Seksi Standarisasi Infrasrukstur Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 637 Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 638 Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Gelanggang Olahraga 639 Kepala UPTD Gelanggang Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 640 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 641 Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 642 Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 643 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 644 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 645 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 646 Kepala Bidang Kesenian 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 647 Kepala Seksi Potensi Seni 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 648 Kepala Seksi Pembinaan Kesenian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 649 Kepala Seksi Pagelaran Kesenian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 650 Kepala Bidang Pemasaran 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 651 Kepala Seksi Infomasi Budaya dan Pariwisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 652 Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 653 Kepala Seksi Kerjasama Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 654 Kepala Bidang Industri Pariwisata 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 655 Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 656 Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 657 Kepala Seksi Destinasi Wisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 658 Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 659 Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 660 Kepala Seksi Pengawasan Kepariwisataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 661 Kepala Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 662 Kepala Bidang Kebudayaan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 663 Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 664 Kepala Seksi Museum Konservasi Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 24
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 665 Kepala Seksi Atraksi Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Kreo dan Agrowisata 666 Kepala UPTD Kreo dan Agrowisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 667 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 668 Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 669 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Taman Budaya Raden Saleh 670 Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 671 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Tinjomoyo 672 Kepala UPTD Tinjomoyo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 673 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXII DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 674 Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 675 Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 676 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 677 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 678 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 679 Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 680 Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 681 Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 682 Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 683 Kepala Bidang Otomasi Pengembangan dan Kerjasama Kearsipan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 684 Kepala Seksi Otomasi Kearsipan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 685 Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 686 Kepala Seksi Kerjasama Autentikasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 687 Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 688 Kepala Seksi Akuisisi dan Deposit 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 689 Kepala Seksi Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 690 Kepala Seksi Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 691 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 25
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 692 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 693 Kepala Seksi Layanan Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 694 Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXIII DINAS PERIKANAN 695 Kepala Dinas Perikanan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 696 Sekretaris Dinas Perikanan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 697 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 698 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 699 Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 700 Kepala Seksi Pembenihan Perikanan Budidaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 701 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 702 Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 703 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 704 Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 705 Kepala Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 706 Kepala Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 707 Kepala Bidang Perikanan Tangkap 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 708 Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 709 Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tampat Pelangan Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 710 Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Balai Benih Ikan 711 Kepala UPTD Balai Benih Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 712 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Ikan Higienis Pasar Rejomulyo 713 Kepala UPTD Pasar Ikan Higienis Pasar Rejomulyo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 714 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Ikan Higienis Pasar Rejomulyo 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXIV DINAS PERTANIAN 715 Kepala Dinas Pertanian 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 716 Sekretaris Dinas Pertanian 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 717 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 718 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 719 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 720 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 26
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 721 Kepala Seksi Lahan dan Irigasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 722 Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 723 Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 724 Kepala BidangTanaman Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 725 Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 726 Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 727 Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 728 Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 729 Kepala Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 730 Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 731 Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 732 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 733 Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 734 Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 735 Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 736 Kepala Bidang Penyuluhan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 737 Kepala Seksi Kelembagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 738 Kepala Seksi Ketenagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 739 Kepala Seksi Metode dan Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Kebun Dinas Pertanian 740 Kepala UPTD Kebun Dinas Pertanian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 741 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebun Dinas Pertanian 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXV DINAS PERDAGANGAN 742 Kepala Dinas Perdagangan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 743 Sekretaris Dinas Perdagangan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 744 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 745 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 746 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 747 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 748 Kepala Seksi Ekspor dan Impor 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 749 Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 750 Kepala Seksi Pengendalian Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 751 Kepala Bidang Bina Usaha 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 752 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 27
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 753 Kepala Seksi Pendapatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 754 Kepala Seksi Pedagang Kreatif Lapangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 755 Kepala Bidang Penataan dan Penetapan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 756 Kepala Seksi Pemetaan dan Penetapan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 757 Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 758 Kepala Seksi Penetapan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 759 Kepala Bidang Pengembangan Prasara dan Sarana Perdagangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 760 Kepala Seksi Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 761 Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 762 Kepala Seksi Pelayanan Air dan Kelistrikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Metrologi Legal 763 Kepala UPTD Metrologi Legal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 764 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Johar 765 Kepala UPTD Pasar Wilayah Johar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 766 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Johar 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Karimata 767 Kepala UPTD Pasar Wilayah Karimata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 768 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Karimata 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Bulu 769 Kepala UPTD Pasar Wilayah Bulu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 770 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Bulu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Karangayu 771 Kepala UPTD Pasar Wilayah Karangayu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 772 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Karangayu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh 773 Kepala UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 774 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Pedurungan 775 Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 776 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Pedurungan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXVI DINAS PERINDUSTRIAN 777 Kepala Dinas Perindustrian 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 778 Sekretaris Dinas Perindustrian 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 28
F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 779 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 780 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 781 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 782 Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi dan Elektronika 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 783 Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 784 Kepala Seksi Industri Transportasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 785 Kepala Seksi Industri Telematika dan Elektronika 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 786 Kepala Bidang Industri Kimia dan Tekstil 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 787 Kepala Seksi Industri Kimia Hulu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 788 Kepala Seksi Industri Kimia Hilir 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 789 Kepala Seksi Industri Tekstil 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 790 Kepala Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 791 Kepala Seksi Industri Agro Makanan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 792 Kepala Seksi Industri Agro Minuman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 793 Kepala Seksi Industri Hasil Hutan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 794 Kepala Bidang Aneka Industri 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 795 Kepala Seksi Industri Plastik dan Kaca 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 796 Kepala Seksi Industri Kulit dan Imitasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 797 Kepala Seksi Industri Aneka Bahan Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXVII DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 798 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 799 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 800 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 801 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 802 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 803 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 804 Kepala Seksi Identitas Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 805 Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 806 Kepala Seksi Pendataan Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 807 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 808 Kepala Seksi Kelahiran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 809 Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 810 Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 811 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 29
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf
perwal58_2019(ketik).pdf

Recommended

Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017manafhsb
 
RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015Pemerintah Kota Singkawang
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Deyankanggrek Lufhimsomuch
 
Urtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docx
Urtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docxUrtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docx
Urtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docxArisRismanto
 
Pergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docPergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docABINUL HAKIM
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...iniPurwokerto
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...
Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...
Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...edisambas1
 

Recommended

Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017manafhsb
 
RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015RKPD Kota Singkawang 2015
RKPD Kota Singkawang 2015Pemerintah Kota Singkawang
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Deyankanggrek Lufhimsomuch
 
Urtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docx
Urtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docxUrtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docx
Urtu Dinas Perhubungan - Revisi - Dishub - Agustus.docxArisRismanto
 
Pergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docPergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docABINUL HAKIM
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMB...iniPurwokerto
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...
Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...
Perbup 42 Tahun 2020 (Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pej...edisambas1
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 
RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016Mellianae Merkusi
 
Iku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaIku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanPeraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanzudan nur rohman
 
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdfPERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdfBellyFerdiansyah
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Hapit Kadengkang
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013Ridho Fitrah Hyzkia
 
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013Mellianae Merkusi
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfdiskominfopb1
 
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 20207. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020KutsiyatinMSi
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020temanna #LABEDDU
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasibagorghst
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023PPEPBappelitbangdapa
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfdianaekowati1
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 

More Related Content

Similar to perwal58_2019(ketik).pdf

Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 
RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016Mellianae Merkusi
 
Iku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaIku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanPeraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanzudan nur rohman
 
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdfPERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdfBellyFerdiansyah
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Hapit Kadengkang
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013Ridho Fitrah Hyzkia
 
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 20207. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020KutsiyatinMSi
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020temanna #LABEDDU
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasibagorghst
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfdianaekowati1
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 

Similar to perwal58_2019(ketik).pdf (20)

Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
 
RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016RKPD Kota Palangka Raya 2016
RKPD Kota Palangka Raya 2016
 
Iku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaIku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanPeraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
 
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdfPERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
PERWAL NO. 4 TTG TPP 2020.pdf
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
 
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
Perbup siltap bolaang mongondow timur 2020 (autosaved)
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
 
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdf
 
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 20207. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
7. permenpan rb nomor 38 tahun 2020
 
Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020Permenpan no 38 tahun 2020
Permenpan no 38 tahun 2020
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
 

Recently uploaded

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 

Recently uploaded (6)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

perwal58_2019(ketik).pdf

  • 1. WALIKOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Juni 2019 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  • 2. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  • 3. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224); 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 68). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang.
  • 4. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. 9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. 13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 16. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 17. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkalan susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
  • 5. 18. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level. 19. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara. 20. Informasi Faktor Jabatan Struktural adalah informasi faktor jabatan yang diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan struktural. 21. Informasi Faktor Jabatan Fungsional adalah informasi faktor jabatan yang diperlukan dalam rangka evaluasi jabatan fungsional. BAB II KELAS JABATAN Pasal 2 Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Semarang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 November 2019 WALIKOTA SEMARANG, ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 14 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG, ttd ISWAR AMINUDDIN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 59
  • 6. I SEKRETARIAT DAERAH 1 Sekretaris Daerah 15 3,555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1,225 2 Asisten Administrasi Pemerintahan 14 3,030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Bagian Tata Pemerintahan Setda 3 Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 4 Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 5 Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 6 Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Otonomi Daerah Setda 7 Kepala Bagian Otonomi Daerah 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 8 Kepala Subbagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 9 Kepala Subbagian Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 10 Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Hukum Setda 11 Kepala Bagian Hukum 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 12 Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Pengaturan dan Dokumentasi9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 13 Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Penetapan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 14 Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Organisasi Setda 15 Kepala Bagian Organisasi 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 16 Kepala Subbagian Kelembagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 17 Kepala Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 18 Kepala Subbagian Pendayagunaanan Aparatur dan Analisa Jabatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN DAFTAR KELAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 1
  • 7. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 19 Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra 14 3,030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Bagian Perekonomian Setda 20 Kepala Bagian Perekonomian 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 21 Kepala Subbagian Bina Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 22 Kepala Subbagian Bina Produksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 23 Kepala Subbagian Potensi Ekonomi dan BUMD 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Administrasi Pembangunan Setda 24 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 25 Kepala Subbagian Program 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 26 Kepala Subbagian Pengendalian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 27 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 28 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 29 Kepala Subbagian Pelayanan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 30 Kepala Subbagian Kesehatan dan Keluarga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 31 Kepala Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa 32 Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 33 Kepala Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 34 Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 35 Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 36 Asisten Administrasi Umum 14 3,030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Bagian Humas dan Protokol 37 Kepala Bagian Humas dan Protokol 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 38 Kepala Subbagian Pemberitaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 39 Kepala Subbagian Peliputan dan Dokumentasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 40 Kepala Subbagian Protokol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Tata Usaha 41 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 42 Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Daerah dan Staf Ahli 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 43 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 44 Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Perlengkapan 45 Kepala Bagian Perlengkapan 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 2
  • 8. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 46 Kepala Subbagian Analisa Kebutuhan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 47 Kepala Subbagian Pengadaan dan Distribusi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 48 Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Rumah Tangga 49 Kepala Bagian Rumah Tangga 12 2,315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 50 Kepala Subbagian Transportasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 51 Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 52 Kepala Subbagian Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 II SEKRETARIAT DPRD 53 Sekretaris DPRD 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 Bagian Persidangan dan Perundang - undangan 54 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - undangan 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 55 Kepala Subbagian Kajian Hukum dan Perundang - Undangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 56 Kepala Subbagian Persidangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 57 Kepala Subbagian Risalah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Perencanaan dan Keuangan 58 Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 59 Kepala Subbagian Program dan Anggaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 60 Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 61 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Umum 62 Kepala Bagian Umum 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 63 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 64 Kepala Subbagian Rumah Tangga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 65 Kepala Subbagian Perlengkapan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Bagian Humas 66 Kepala Bagian Humas 11 2,090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 67 Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 68 Kepala Sub Bag Protokol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 69 Kepala Sub Bagian Pemberitaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 III DINAS PENDIDIKAN 70 Kepala Dinas Pendidikan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 71 Sekretaris Dinas Pendidikan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 72 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 3
  • 9. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 73 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 74 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 75 Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 76 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 77 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 78 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 79 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 80 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 81 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 82 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 83 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 84 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 85 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 86 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 87 Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 88 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 89 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 90 Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 91 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 92 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Mijen 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 93 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 94 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Gunungpati 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 95 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 96 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Tugu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 97 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 98 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 99 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 100 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 101 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Utara 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 102 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Utara 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 103 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 104 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 105 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 106 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Semarang Timur 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 4
  • 10. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 107 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gayamsari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 108 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Gayamsari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 109 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 110 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Pedurungan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 111 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 112 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Tembalang 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 113 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 114 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Candisari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 115 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 116 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Banyumanik 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 117 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 118 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 119 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 120 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Genuk 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 121 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 122 Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan Kecamatan Ngaliyan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 123 Kepala Satuan Pendidikan nonformal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 IV DINAS KESEHATAN 124 Kepala Dinas Kesehatan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 125 Sekretaris Dinas Kesehatan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 126 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 127 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 128 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 129 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 130 Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 131 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 132 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 133 Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 134 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 135 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 136 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilens 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 137 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 138 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan tradisionsl 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 139 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 5
  • 11. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 140 Kepala Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 141 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 142 Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 143 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 144 Kepala Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Instalasi Farmasi 145 Kepala UPTD Instalasi Farmasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 146 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Laboratorium Kesehatan 147 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 148 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Mijen 149 Kepala UPTD Puskesmas Mijen 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 150 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Mijen 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karang Malang 151 Kepala UPTD Puskesmas Karang Malang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 152 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karang Malang 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Gunungpati 153 Kepala UPTD Puskesmas Gunungpati 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 154 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Gunungpati 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Sekaran 155 Kepala UPTD Puskesmas Sekaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 156 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sekaran 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Srondol 157 Kepala UPTD Puskesmas Srondol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 158 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Srondol 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Ngesrep 159 Kepala UPTD Puskesmas Ngesrep 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 160 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ngesrep 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Padangsari 161 Kepala UPTD Puskesmas Padangsari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 162 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Padangsari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Pudak Payung 163 Kepala UPTD Puskesmas Pudak Payung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 6
  • 12. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 164 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pudak Payung 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Pegandan 165 Kepala UPTD Puskesmas Pegandan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 166 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pegandan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Pandanaran 167 Kepala UPTD Puskesmas Pandanaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 168 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Pandanaran 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Lamper Tengah 169 Kepala UPTD Puskesmas Lamper Tengah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 170 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Lamper Tengah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Candi Lama 171 Kepala UPTD Puskesmas Candi Lama 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 172 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Candi Lama 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Kagok 173 Kepala UPTD Puskesmas Kagok 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 174 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kagok 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Kedungmundu 175 Kepala UPTD Puskesmas Kedungmundu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 176 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kedungmundu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Rowosari 177 Kepala UPTD Puskesmas Rowosari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 178 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Rowosari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Telogosari Kulon 179 Kepala UPTD Puskesmas Telogosari Kulon 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 180 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Telogosari Kulon 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Telogosari Wetan 181 Kepala UPTD Puskesmas Telogosari Wetan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 182 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Telogosari Wetan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Genuk 183 Kepala UPTD Puskesmas Genuk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 184 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Genuk 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bangetayu 185 Kepala UPTD Puskesmas Bangetayu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 186 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bangetayu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 7
  • 13. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 UPTD Puskesmas Gayamsari 187 Kepala UPTD Puskesmas Gayamsari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 188 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Gayamsari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Halmahera 189 Kepala UPTD Puskesmas Halmahera 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 190 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Halmahera 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karangdoro 191 Kepala UPTD Puskesmas Karangdoro 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 192 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karangdoro 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bandarharjo 193 Kepala UPTD Puskesmas Bandarharjo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 194 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Kbandarharjo 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bulu Lor 195 Kepala UPTD Puskesmas Bulu Lor 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 196 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Bulu Lor 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Bugangan 197 Kepala UPTD Puskesmas Bugangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 198 Kepala Subbagian Tata Usaha Bugangan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas poncol 199 Kepala UPTD Puskesmas poncol 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 200 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas poncol 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Miroto 201 Kepala UPTD Puskesmas Miroto 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 202 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Miroto 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karangayu 203 Kepala UPTD Puskesmas Karangayu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 204 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karangayu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Lebdosari 205 Kepala UPTD Puskesmas Lebdosari 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 206 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Lebdosari 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Manyaran 207 Kepala UPTD Puskesmas Manyaran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 208 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Manyaran 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Krobokan 8
  • 14. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 209 Kepala UPTD Puskesmas Krobokan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 210 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Krobokan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Ngemplak Simongan 211 Kepala UPTD Puskesmas Ngemplak Simongan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 212 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ngemplak Simongan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Mangkang 213 Kepala UPTD Puskesmas Mangkang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 214 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Mangkang 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Karanganyar Anyar 215 Kepala UPTD Puskesmas Karanganyar Anyar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 216 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Karanganyar Anyar 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Mangkang Ngaliyan 217 Kepala UPTD Puskesmas Ngaliyan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 218 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Ngaliyan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Tambak Aji 219 Kepala UPTD Puskesmas Tambak Aji 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 220 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Tambak Aji 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Puskesmas Purwoyoso 221 Kepala UPTD Puskesmas Purwoyoso 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 222 Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Purwoyoso 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 V DINAS PEKERJAAN UMUM 223 Kepala Dinas Pekerjaan Umum 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 224 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 225 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 226 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 227 Kepala Bidang Rekayasa Teknis 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 228 Kepala Seksi Perancangan Teknis 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 229 Kepala Seksi Survey dan Pengukuran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 230 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 231 Kepala Bidang Bina Marga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 232 Kepala Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 233 Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 234 Kepala Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 235 Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 9
  • 15. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 236 Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Drainase 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 237 Kepala Seksi Pengelolaan Sungai Irigasi dan Pantai 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 238 Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum 239 Kepala UPTD Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 240 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Peralatan dan Perbengkelan 241 Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 242 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 243 Kepala UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 244 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 245 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 246 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II 247 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 248 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 249 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 250 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV 251 Kepala UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 252 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat 253 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 254 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I 255 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 256 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II 257 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 258 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur 10
  • 16. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 259 Kepala UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 260 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 VI DINAS PENATAAN RUANG 261 Kepala Dinas Penataan Ruang 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 262 Sekretaris Dinas Penataan Ruang 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 263 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 264 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 265 Kepala Bidang Tata Ruang 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 266 Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 267 Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 268 Kepala Seksi Pemetaan dan Pertanahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 269 Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 270 Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 271 Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 272 Kepala Seksi Pengendalian Bangunan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 273 Kepala Bidang Pengawasan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 274 Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 275 Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 276 Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tata Ruang, Tanah dan Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 VII DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN 277 Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukinan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 278 Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 279 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 280 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 281 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 282 Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 283 Kepala Seksi Perencanaan , Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 284 Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemakaman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 285 Kepala Seksi Penyelenggaraan Pertamanan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 286 Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 287 Kepala Seksi Perencanaan dan Pegendalian Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 288 Kepala Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 289 Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 290 Kepala Bidang Permukiman 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 11
  • 17. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 291 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 292 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Permukiman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 293 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 294 Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 295 Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 296 Kepala Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 297 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Rumah Susun Sewa 298 Kepala UPTD Rumah Susun Sewa 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 299 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun Sewa 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah I 300 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 301 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah II 302 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 303 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah III 304 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 305 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah IV 306 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 307 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah V 308 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah V 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 309 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah V 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah VI 310 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VI 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 311 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah VI 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah VII 312 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 313 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah VII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pertamanan Wilayah VIII 314 Kepala UPTD Pertamanan Wilayah VIII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 315 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertamanan Wilayah VIII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 12
  • 18. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 UPTD Pemakaman Wilayah I 316 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 317 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemakaman Wilayah II 318 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 319 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemakaman Wilayah III 320 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 321 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pemakaman Wilayah IV 322 Kepala UPTD Pemakaman Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 323 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemakaman Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebun Bibit Taman 324 Kepala UPTD Kebun Bibit Taman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 325 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebun Bibit Taman 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 VIII DINAS PEMADAM KEBAKARAN 326 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 327 Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 328 Kepala Subbagian Perencaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 329 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 330 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 331 Kepala Bidang Pencegahan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 332 Kepala Seksi Bina Teknis Pencegahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 333 Kepala Seksi Inspeksi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 334 Kepala Seksi Penindakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 335 Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 336 Kepala Seksi Operasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 337 Kepala Seksi Penyelamatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 338 Kepala Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 339 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 340 Kepala Seksi Prasarana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 341 Kepala Seksi Sarana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 342 Kepala Seksi Analisa Kebutuhan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 13
  • 19. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 343 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 344 Kepala Seksi Informasi dan Publikasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 345 Kepala Seksi Ketahanan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 346 Kepala Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 IX SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 347 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 348 Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 349 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 350 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 351 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 352 Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 353 Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 354 Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 355 Kepala Seksi Pengaduan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 356 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 357 Kepala Seksi Ketertiban Umum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 358 Kepala Seksi Operasional 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 359 Kepala Seksi Pengendalian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 360 Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 361 Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 362 Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 363 Kepala Seksi Pembinaan PPNS 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 364 Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyrakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 365 Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 366 Kepala Seksi Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 367 Kepala Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 X DINAS SOSIAL 368 Kepala Dinas Sosial 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 369 Sekretaris Dinas Sosial 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 370 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 371 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 372 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 14
  • 20. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 373 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 374 Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 375 Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 376 Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 377 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 378 Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 379 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 380 Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 381 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 382 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 383 Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 384 Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 385 Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 386 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 387 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 388 Kepala Seksi Pengolahan Data Kemiskinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo 389 Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 390 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XI DINAS TENAGA KERJA 391 Kepala Dinas Tenaga Kerja 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 392 Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 393 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 394 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 395 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 396 Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 397 Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 398 Kepala Seksi Pengembangan Analisa Kebutuhan Pelatihan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 399 Kepala Seksi Sertifikasi Kompetensi Pelatihan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 400 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 401 Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 402 Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 15
  • 21. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 403 Kepala Seksi Pemberdayaan Purna Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 404 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 405 Kepala Seksi Syarat - Syarat Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 406 Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 407 Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 408 Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktivitas Kerja 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 409 Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 410 Kepala Seksi Produktivitas Tenaga Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 411 Kepala Seksi Pemantauan dan Pengukuran Produktivitas Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Balai Latihan Kerja 412 Kepala UPTD Balai Latihan Kerja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 413 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XII DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 414 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 415 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 416 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 417 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 418 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 419 Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 420 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 421 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 422 Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 423 Kepala Bidang Data dan Informasi Gender 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 424 Kepala Seksi Data dan Informasi Gender 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 425 Kepala Seksi Data dan Informasi Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 426 Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 427 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 428 Kepala Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 429 Kepala Seksi Partisipasi Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 430 Kepala Seksi Kesejahteraan Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 431 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 432 Kepala Seksi Pencegahan Penanganan Kekerasan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 16
  • 22. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 433 Kepala Seksi Perlindungan Perempuan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 434 Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XIII DINAS KETAHANAN PANGAN 435 Kepala Dinas Ketahanan Pangan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 436 Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 437 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 438 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 439 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 440 Kepala Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 441 Kepala Seksi Ketersediaan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 442 Kepala Seksi Sumber Daya Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 443 Kepala Seksi Penanganan Kerawanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 444 Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 445 Kepala Seksi Distribusi Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 446 Kepala Seksi Harga Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 447 Kepala Seksi Cadangan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 448 Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 449 Kepala Seksi Konsumsi Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 450 Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 451 Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 452 Kepala Bidang Keamanan Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 453 Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 454 Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 455 Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XIV DINAS LINGKUNGAN HIDUP 456 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 457 Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 458 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 459 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 460 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 461 Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 462 Kepala Seksi Instrumen Penataan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 17
  • 23. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 463 Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 464 Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 465 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 466 Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 467 Kepala Seksi Prasana dan Sarana Pengelolaan Sampah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 468 Kepala Seksi Operasional Pengelolaan Sampah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 469 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 470 Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 471 Kepala Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 472 Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 473 Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 474 Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 475 Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 476 Kepala Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah I 477 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 478 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah I 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah II 479 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 480 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah II 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah III 481 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 482 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah III 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah IV 483 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah IV 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 484 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah IV 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah V 485 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah V 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 486 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah V 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah VI 487 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah VI 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 488 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah VI 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 18
  • 24. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 UPTD Kebersihan Wilayah VII 489 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah VII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 490 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah VII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kebersihan Wilayah VIII 491 Kepala UPTD Kebersihan Wilayah VIII 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 492 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebersihan Wilayah VIII 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Laboratorium Lingkungan 493 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 494 Kepala Subbagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 495 Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 496 Kepala Subbagian UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pengelolaan Air Limbah 497 Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 498 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XV DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 499 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 500 Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 501 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 502 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 503 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 504 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 505 Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 506 Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 507 Kepala Seksi Sistem Informasi Pengendalian Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 508 Kepala Bidang Keluarga Berencana 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 509 Kepala Seksi Alat dan Obat Kontasepsi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 510 Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 511 Kepala Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 512 Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 513 Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 514 Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 19
  • 25. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 515 Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 516 Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 517 Kepala Seksi Komunikasi, informasi dan Edukasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 518 Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 519 Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XVI DINAS PERHUBUNGAN 520 Kepala Dinas Perhubungan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 521 Sekretaris Dinas Perhubungan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 522 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 523 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 524 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 525 Kepala Bidang Lalu Lintas 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 526 Kepala Seksi Pengelola Sarana Transportasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 527 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa lalu Lintas 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 528 Kepala Seksi Perlengkapan Jalan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 529 Kepala Bidang Angkutan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 530 Kepala Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 531 Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 532 Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 533 Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 534 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 535 Kepala Seksi Pengendalian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 536 Kepala Seksi Penertiban 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 537 Kepala Bidang Parkir 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 538 Kepala Seksi Pendataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 539 Kepala Seksi Pemungutan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 540 Kepala Seksi Penataan dan Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang 541 Kepala UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 542 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Terminal 543 Kepala UPTD Terminal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 20
  • 26. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 544 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Trans Semarang 545 Kepala UPTD Trans Semarang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 546 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XVII DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 547 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 548 Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 549 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 550 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 551 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 552 Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 553 Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 554 Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Teknologi Informatika 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 555 Kepala Seksi Pengembangan SDM Komunitas TIK 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 556 Kepala Bidang Layanan E-Government 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 557 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 558 Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 559 Kepala Seksi Layanan Manajemen Data 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 560 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 561 Kepala Seksi Pelayanan Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 562 Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 563 Kepala Seksi Pengelolaan Media 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 564 Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 565 Kepala Seksi Pengelolaan TIK 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 566 Kepala Seksi Layanan Infrastruktur, Internet dan Intranet 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 567 Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 568 Kepala Bidang Statistik 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 569 Kepala Seksi Ststistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 570 Kepala Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 571 Kepala Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XVIII DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 572 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 21
  • 27. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 573 Sekretaris Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 574 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 575 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 576 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 577 Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 578 Kepala Seksi Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 579 Kepala Seksi Kelembagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 580 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 581 Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 582 Kepala Seksi Pengawasan Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 583 Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagan dan Usaha Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 584 Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 585 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 586 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 587 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 588 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 589 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 590 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 591 Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 592 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XIX DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 593 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 594 Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 595 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 596 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 597 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 598 Kepala Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 599 Kepala Seksi Potensi Penanaman Modal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 600 Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 601 Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 602 Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 603 Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 22
  • 28. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 604 Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 605 Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 606 Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 607 Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 608 Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 609 Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 610 Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 611 Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 612 Kepala Seksi Penetapan Layanan Perizinan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 613 Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 614 Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 615 Kepala Seksi Sistem Informatika 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 616 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 617 Kepala Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XX DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 618 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 619 Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 620 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 621 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 622 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 623 Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 624 Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 625 Kepala Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 626 Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 627 Kepala Bidang Pengembangan Pemuda 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 628 Kepala Seksi Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Taqwa 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 629 Kepala Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 630 Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 631 Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 632 Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 633 Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 634 Kepala Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 23
  • 29. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 635 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 636 Kepala Seksi Standarisasi Infrasrukstur Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 637 Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 638 Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Gelanggang Olahraga 639 Kepala UPTD Gelanggang Olahraga 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 640 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 641 Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 642 Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 643 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 644 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 645 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 646 Kepala Bidang Kesenian 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 647 Kepala Seksi Potensi Seni 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 648 Kepala Seksi Pembinaan Kesenian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 649 Kepala Seksi Pagelaran Kesenian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 650 Kepala Bidang Pemasaran 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 651 Kepala Seksi Infomasi Budaya dan Pariwisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 652 Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 653 Kepala Seksi Kerjasama Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 654 Kepala Bidang Industri Pariwisata 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 655 Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 656 Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 657 Kepala Seksi Destinasi Wisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 658 Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 659 Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 660 Kepala Seksi Pengawasan Kepariwisataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 661 Kepala Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 662 Kepala Bidang Kebudayaan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 663 Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 664 Kepala Seksi Museum Konservasi Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 24
  • 30. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 665 Kepala Seksi Atraksi Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Kreo dan Agrowisata 666 Kepala UPTD Kreo dan Agrowisata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 667 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 668 Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 669 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Taman Budaya Raden Saleh 670 Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 671 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Tinjomoyo 672 Kepala UPTD Tinjomoyo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 673 Kepala Subbagian Tata Usaha 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXII DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 674 Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 675 Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 676 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 677 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 678 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 679 Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 680 Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan I 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 681 Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan II 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 682 Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan III 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 683 Kepala Bidang Otomasi Pengembangan dan Kerjasama Kearsipan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 684 Kepala Seksi Otomasi Kearsipan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 685 Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 686 Kepala Seksi Kerjasama Autentikasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 687 Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 688 Kepala Seksi Akuisisi dan Deposit 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 689 Kepala Seksi Pemeliharaan, Preservasi dan Konservasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 690 Kepala Seksi Otomasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 691 Kepala Bidang Pemberdayaan dan Layanan Perpustakaan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 25
  • 31. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 692 Kepala Seksi Pemberdayaan dan Jejaring Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 693 Kepala Seksi Layanan Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 694 Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXIII DINAS PERIKANAN 695 Kepala Dinas Perikanan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 696 Sekretaris Dinas Perikanan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 697 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 698 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 699 Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 700 Kepala Seksi Pembenihan Perikanan Budidaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 701 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 702 Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 703 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 704 Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 705 Kepala Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 706 Kepala Seksi Pembinaan Pemasaran Hasil Budaya 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 707 Kepala Bidang Perikanan Tangkap 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 708 Kepala Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 709 Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tampat Pelangan Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 710 Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Balai Benih Ikan 711 Kepala UPTD Balai Benih Ikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 712 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Ikan Higienis Pasar Rejomulyo 713 Kepala UPTD Pasar Ikan Higienis Pasar Rejomulyo 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 714 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Ikan Higienis Pasar Rejomulyo 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXIV DINAS PERTANIAN 715 Kepala Dinas Pertanian 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 716 Sekretaris Dinas Pertanian 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 717 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 718 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 719 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 720 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 26
  • 32. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 721 Kepala Seksi Lahan dan Irigasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 722 Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 723 Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 724 Kepala BidangTanaman Pangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 725 Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 726 Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 727 Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 728 Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 729 Kepala Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 730 Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 731 Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 732 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 733 Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Peternakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 734 Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 735 Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Peternakan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 736 Kepala Bidang Penyuluhan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 737 Kepala Seksi Kelembagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 738 Kepala Seksi Ketenagaan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 739 Kepala Seksi Metode dan Informasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Kebun Dinas Pertanian 740 Kepala UPTD Kebun Dinas Pertanian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 741 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kebun Dinas Pertanian 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXV DINAS PERDAGANGAN 742 Kepala Dinas Perdagangan 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 743 Sekretaris Dinas Perdagangan 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 744 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 745 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 746 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 747 Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 748 Kepala Seksi Ekspor dan Impor 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 749 Kepala Seksi Stabilisasi Harga Barang 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 750 Kepala Seksi Pengendalian Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 751 Kepala Bidang Bina Usaha 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 752 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 27
  • 33. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 753 Kepala Seksi Pendapatan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 754 Kepala Seksi Pedagang Kreatif Lapangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 755 Kepala Bidang Penataan dan Penetapan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 756 Kepala Seksi Pemetaan dan Penetapan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 757 Kepala Seksi Pengawasan Sarana Perdagangan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 758 Kepala Seksi Penetapan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 759 Kepala Bidang Pengembangan Prasara dan Sarana Perdagangan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 760 Kepala Seksi Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 761 Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 762 Kepala Seksi Pelayanan Air dan Kelistrikan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UPTD Metrologi Legal 763 Kepala UPTD Metrologi Legal 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 764 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Johar 765 Kepala UPTD Pasar Wilayah Johar 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 766 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Johar 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Karimata 767 Kepala UPTD Pasar Wilayah Karimata 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 768 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Karimata 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Bulu 769 Kepala UPTD Pasar Wilayah Bulu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 770 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Bulu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Karangayu 771 Kepala UPTD Pasar Wilayah Karangayu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 772 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Karangayu 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh 773 Kepala UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 774 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 UPTD Pasar Wilayah Pedurungan 775 Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 776 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar Wilayah Pedurungan 8 1,295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 XXVI DINAS PERINDUSTRIAN 777 Kepala Dinas Perindustrian 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 778 Sekretaris Dinas Perindustrian 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 28
  • 34. F2 PENGATURAN ORGANISASI L3 F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L8 F6 KONDISI LAIN F6 SIFAT HUB. TUJUAN HUB. F4 HUBUNGAN PERSONAL F3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL L3 NO. NAMA JABATAN KELAS JABATA N NILAI JABATAN F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5 779 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 780 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 781 Kepala Subbagan Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 782 Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi dan Elektronika 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 783 Kepala Seksi Industri Logam dan Mesin 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 784 Kepala Seksi Industri Transportasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 785 Kepala Seksi Industri Telematika dan Elektronika 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 786 Kepala Bidang Industri Kimia dan Tekstil 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 787 Kepala Seksi Industri Kimia Hulu 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 788 Kepala Seksi Industri Kimia Hilir 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 789 Kepala Seksi Industri Tekstil 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 790 Kepala Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 791 Kepala Seksi Industri Agro Makanan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 792 Kepala Seksi Industri Agro Minuman 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 793 Kepala Seksi Industri Hasil Hutan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 794 Kepala Bidang Aneka Industri 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 795 Kepala Seksi Industri Plastik dan Kaca 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 796 Kepala Seksi Industri Kulit dan Imitasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 797 Kepala Seksi Industri Aneka Bahan Bangunan 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 XXVII DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 798 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14 2,865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975 799 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12 2,115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 800 Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 801 Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 802 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 803 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 804 Kepala Seksi Identitas Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 805 Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 806 Kepala Seksi Pendataan Penduduk 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 807 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 808 Kepala Seksi Kelahiran 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 809 Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 810 Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 9 1,430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 811 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk 11 2,045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575 29