SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Kelompok 7 Hukum Pidana
“DELIK”
Oleh :
1. Destha Agista (1613032013)
2. Edo Hartoma Agani (1613032004)
3. Elsa Tiara Fadilla (1613032057)
4. Ema Triyani (1613032002)
5. Fajar Kurniawan (1613032005)
6. Sandi Wijaya (1613032036)
7. Sistia Herdalia (1613032027)
Pengertian Delik
Bahasa Latin,
yaitu Dellictum
Bahasa
Jerman&Belanda,
yaitu Delict
Bahasa Perancis,
yaitu Delit
Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum
dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.
Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu di ingat bahwa larangan
ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang
yang menimbulkan perbuatan pidana itu.
Delik Mempunyai 2 Unsur Pokok, yaitu :
1. Unsur pokok
Subyektif
Asas pokok hukum
pidana “Tak ada
hukuman kalau tak
ada kesalahan”.
2. Unsur pokok
Obyektif
 Perbuatan manusia
Akibat perbuatan
manusia
Keadaan – keadaan
Sifat melawan
hukum
Rumusan Delik
Penggunaan Istilah Delik Menurut para
Pakar Hukum
VOS Simons
Van Hamel Moeljatno
R. Soesito
Rumusan Delik
2. Bertentangan
dengan hukum
1. Diancam dengan
pidana oleh hukum
4. Orang itu dipandang
bertanggung jawab atas
perbuatannya
3. Dilakukan oleh
orang yang bersalah
Cara Merumuskan Delik
3 Dasar Pembedaan
dalam Merumuskan
KUHP :
Mencantumkan
semua unsur pokok,
kualifikasi dan ancaman
Mencantumkan
semua unsur pokok
tanpa kualifikasi dan
mencantumkan
ancaman pidana
Mencantumkan
kualifikasi dan ancaman
pidana
Dari Sudut Titik Berat
Larangan :
Cara Formil
Cara Materiil
Dari Sudut Pembedaan
Delik :
Perumusan dalam
bentuk pokok
Perumusan dalam
bentuk yang di peringan
dan pemberat
Jenis – Jenis Delik
Menurut Cara
Merumuskannya:
Delik Formil
Delik Materiil
Jenis Delik
Menurut KUHP :
Kejahatan
Pelanggaran
Menurut Cara
Melakukannya:
Delik
Commission
Delik Ommisi
Menurut
Subjeknya :
Delik
Communia
Delik Propria
Menurut
Tujuannya :
Politieke
Delicten
Commune
Delicten
Contoh Delik Korupsi :
a. Korupsi yang terjadi di
Indonesia
b. Penegakan Hukum Pidana
dalam Pemberantasan di
Indonesia
Delik

More Related Content

More from Ratri nia

Mengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang TerorismeMengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang Terorisme
Ratri nia
 

More from Ratri nia (20)

Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila
Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan PancasilaHakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila
Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila
 
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga NegaraHak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
 
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RINilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
 
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
Hakikat Pendidikan KewarganegaraanHakikat Pendidikan Kewarganegaraan
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
 
Globalisasi dan Kerjasama antar Bangsa
Globalisasi dan Kerjasama antar BangsaGlobalisasi dan Kerjasama antar Bangsa
Globalisasi dan Kerjasama antar Bangsa
 
Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
Kebanggaan sebagai Bangsa IndonesiaKebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
 
Keragaman Sosial Budaya
Keragaman Sosial BudayaKeragaman Sosial Budaya
Keragaman Sosial Budaya
 
Sejarah Bangsa Indonesia
Sejarah Bangsa IndonesiaSejarah Bangsa Indonesia
Sejarah Bangsa Indonesia
 
Demokrasi dan HAM
Demokrasi dan HAMDemokrasi dan HAM
Demokrasi dan HAM
 
Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945
 
Negara dan Hukum
Negara dan HukumNegara dan Hukum
Negara dan Hukum
 
Keterkaitan Antar Lingkungan Pendidikan
Keterkaitan Antar Lingkungan PendidikanKeterkaitan Antar Lingkungan Pendidikan
Keterkaitan Antar Lingkungan Pendidikan
 
Kedudukan dan Peranan Ekonomi dalam IPS
Kedudukan dan Peranan Ekonomi dalam IPSKedudukan dan Peranan Ekonomi dalam IPS
Kedudukan dan Peranan Ekonomi dalam IPS
 
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialKebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
 
Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Sistem Hukum Pidana di IndonesiaSistem Hukum Pidana di Indonesia
Sistem Hukum Pidana di Indonesia
 
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu LintasPelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
 
Mengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang TerorismeMengkaji Undang-undang Terorisme
Mengkaji Undang-undang Terorisme
 
Apa Itu TIPIKOR
Apa Itu TIPIKORApa Itu TIPIKOR
Apa Itu TIPIKOR
 

Recently uploaded

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
dpp11tya
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Recently uploaded (20)

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 

Delik

  • 1. Kelompok 7 Hukum Pidana “DELIK” Oleh : 1. Destha Agista (1613032013) 2. Edo Hartoma Agani (1613032004) 3. Elsa Tiara Fadilla (1613032057) 4. Ema Triyani (1613032002) 5. Fajar Kurniawan (1613032005) 6. Sandi Wijaya (1613032036) 7. Sistia Herdalia (1613032027)
  • 2. Pengertian Delik Bahasa Latin, yaitu Dellictum Bahasa Jerman&Belanda, yaitu Delict Bahasa Perancis, yaitu Delit Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu di ingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.
  • 3. Delik Mempunyai 2 Unsur Pokok, yaitu : 1. Unsur pokok Subyektif Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. 2. Unsur pokok Obyektif  Perbuatan manusia Akibat perbuatan manusia Keadaan – keadaan Sifat melawan hukum
  • 4. Rumusan Delik Penggunaan Istilah Delik Menurut para Pakar Hukum VOS Simons Van Hamel Moeljatno R. Soesito
  • 5. Rumusan Delik 2. Bertentangan dengan hukum 1. Diancam dengan pidana oleh hukum 4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya 3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
  • 6. Cara Merumuskan Delik 3 Dasar Pembedaan dalam Merumuskan KUHP : Mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana Mencantumkan kualifikasi dan ancaman pidana Dari Sudut Titik Berat Larangan : Cara Formil Cara Materiil Dari Sudut Pembedaan Delik : Perumusan dalam bentuk pokok Perumusan dalam bentuk yang di peringan dan pemberat
  • 7. Jenis – Jenis Delik Menurut Cara Merumuskannya: Delik Formil Delik Materiil Jenis Delik Menurut KUHP : Kejahatan Pelanggaran Menurut Cara Melakukannya: Delik Commission Delik Ommisi Menurut Subjeknya : Delik Communia Delik Propria Menurut Tujuannya : Politieke Delicten Commune Delicten
  • 8. Contoh Delik Korupsi : a. Korupsi yang terjadi di Indonesia b. Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan di Indonesia