2. Hernawan Hadi.doc.
POLITIK HUKUM INVESTASI
Pasal 33 UUD 1945
1. Azas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yg penting dikuasai
negara.
3. Penguasaan tsb utk kemakmuran
rakyat.
4. Dihindari Free Fight Liberalisme.
5. pelaku usaha : Koperasi,Swasta,BUMN.
3. Hernawan Hadi.doc.
POLITIK PINTU TERBUKA
Membuka perdagangan bebas dg
negara maju
Mengundang modal asing.
Meminta bantuan tehnis dibidang
teknologi dan birokrasi.
Hutang luar negeri.
Membuka komunikasi kultural dg
dunia luar.
4. Hernawan Hadi.doc.
POLITIK PINTU TERBUKA
Perubahan komitmen dlm
penyelenggaraan pemerintahan.
Pergewseran paradigma dari
sentralistik menjadi desentralistik.
Pergeseran model hukum : dari
Teknokratis Struktural ke Humanis
Partisipatoris.
5. Hernawan Hadi.doc.
TUJUAN OTONOMI DAERAH
Peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Peningkatan pelayanan publik.
Peningkatan daya saing daerah.
6. Hernawan Hadi.doc.
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABOLUT
(Mutlak Urusan
Pusat)
CONCURENT
(Urusan Bersama Pusat,Provinsi
dan Kab./Kota)
HANKAM
MONETER
YUSTISI
POLITIK LUAR
NEGERI
AGAMA
PILIHAN
OPTIMAL
WAJIB
OBLIGATORY(Pelay
an Dasar
Contoh :
Pertanian,ind
ustri,perdaga
ngan,pariwisa
ta,kelautan
dll
Contoh :
Kesehatan,pendidikan,li
ngan hidup,pekerjaan
umum,perhubungan
7. Hernawan Hadi.doc.
ESENSI OTONOMI
Pembagian kewenangan.
Mendekatkan negara dg stake
holders.
Efektivikasi demokrasi lokal
( responsivitas dan partisipasi)
Masyarakat Cerdas.
Masyarakat Sehat.
Masyarakat makmur
8. Hernawan Hadi.doc.
URUSAN WAJIB PEMDA
1. Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan dan
pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
ketentraman.
4. Penyediaan sarana dan prasarana
umum.
5. Penanganan Bidang Kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi
SDM potensial.
9. Hernawan Hadi.doc.
Lanjutan
URUSAN WAJIB PEMDA
7. Penganggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan.
9. Fasilitasi pengembangan UKM.
10.Pengendalian lingkungan hidup.
11.Pelayanan pertanahan.
12.Pelayanan Kependudukan dan Catatan
Sipil
13.Pelayanan administrasi.
14.Pelayanan administrasi penanaman
modal.
10. Hernawan Hadi.doc.
URUSAN PEMDA YG BERSIFAT PILIHAN
Urusan Pemerintahan yg secara nyata ada
dan berpotensi utk meningkatan
kesejahteraan masyarakat sesuai dg
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan
daerah.
Contohnya: bidang
pertambangan,perikanan,
pariwisata,pertanian,perkebunan,
kehutanan.
11. Hernawan Hadi.doc.
PENGEMBANGAN PERANGKAT HUKUM
EKONOMI DALAM INVESTASI
Terdapat banyak pilihan :
1. Model Liberal Kapitalis.
2. Model Sosialis.
3. Model Humanis Patisipatoris.
Pola Penegelolaan Ekonomi Indosia.
1. Sektor Ekonomi Rakyat.(SER).
2. Sektor Ekonomi Konglomerat.(SEK).
13. Hernawan Hadi.doc.
INVESTASI DI INDONESIA
Investasi di Indonesia dapat
dilaksanakan dalam bentuk.
Penaman Modal Dalam
Negeri(PMDN).
Penanaman Modal Asing (PMA).
JOINT VENTURE PMDN dan PMA.
14. Hernawan Hadi.doc.
PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI
Modal 100% dari WNI.
Dilakukan di Indonesia.
Bersifat terus menerus dan tetap.
Tunduk dg hukum Indonesia.
16. Hernawan Hadi.doc.
PENANAMAN MODAL ASING
1. Modal berasal dari luar negeri.
2. Penanaman modal langsung.
3. Didirikan di Indonesia dan tunduk pd
hukum Indonesia.
4. Risiko ditanggung secara langsung oleh
pemilik modal.
5. Modal asing adl : alat pembayaran luar
negeri,alaty alat perusahaan, hasil
perusahaan yg tdk ditransfer ke luar
negeri tetapi dipergunakan utk
pembiayaan perusahaan di Indonesia
17. Hernawan Hadi.doc.
PENANAMAN MODAL ASING
Pada awal orde baru dirasakan
adanya keterbatasan teknologi,
ketrampilan, kemampuan
manajemen dan dana.
Pemerintah membuka investasi asing
melalui UU No.1 Th.1967 ttg PMA.
PMA hanya sgb pelengkap.
18. Hernawan Hadi.doc.
BIDANG PMA
PMA secara penguasaan penuh.
PMA kerja sama dg modal nasional.
Bidang bidang yg tertutup utk penguasaan penuh PMA:
1. Pelabuhan.
2. Transmisi dan listrik.
3. Telekomunikasi.
4. Pelayaran.
5. Penerbangan.
6. Air minum.
7. Kereta api.
8. Pembangkit tenaga atom.
9. Media massa.
19. Hernawan Hadi.doc.
KEBIJAKAN DALAM PMA
Bentuk Badan Usaha : PT.
Jangka waktu maksimal 30 tahun.
Hak atas tanah : HGB, HGU dan Hak
Pakai.
Tenaga Kerja : PMA bebas menentukan
Direksi.
Dibolehkan memakai tenaga kerja
asing,tetapi hrs melibatkan tenaga kerja
Indonesia.
Nasionalisasi : Jika kepentingan nasioanal
menghendaki.
20. Hernawan Hadi.doc.
TEORI PMA
Dalam menelaah Penanaman Modal Asing
dpt digunakan teori :
Hubungan kerja sama : Dalam investasi
PMA dpt dilaksanakan krn adanya
kerjasama yg saling menguntungakan dlm
posisi yg sederajat.
Hubungan kurang seimbang
(ketergatungan) : Teori Dependencia :
PMA terjadi karena salah satu pihak lebih
dominan shg pihak lain menjadi
tergantung pd PMA.
21. Hernawan Hadi.doc.
EFEK NEGATIF OTONOMI
DAERAH THD INVESTASI
EKONOMI BIAYA TINGGI : banyak
pungutan dan pajak daerah yang
membebani investor.
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN : tidak
jelas kewenangan perijinan investasi oleh
Pusat, Provinsi atau Kab/Kotamadya.
PEREKRUTAN TENAGA KERJA : banyak
daerah mensyaratkan perekrutan tenaga
lokal yg tdk memenuhi kualifikasi.
KERJA SAMA ANTAR DAERAH : tdk ada
kerjasama dan standarisasi peraturan
daerah.
22. Hernawan Hadi.doc.
STRATEGI MENARIK INVESTOR
Kesempatan,kemitraan dan keamanan.
Kompetisi sehat dan transparan.
Memangkas ekonomi biaya tinggi.
Aturan yg pro pasar.
Menghapus monopoli.
Prosedur izin cepat dan satu pintu.
Menghormati kontrak.
Kebijakan investasi yang jelas.
Koordinasi antar sektor dan daerah.
Penentuan tarif berdasarkan kondisi ekonomi.
Penegakan hukum.
