Submit Search
Upload
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
•
1 like
•
429 views
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Follow
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Read less
Read more
Law
Report
Share
Report
Share
1 of 38
Download now
Download to read offline
Recommended
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan (PPLB) di Kecamatan Timpah dan Rampi
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Panduan membuat peta komunitas dan tanah adat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi. Ini adalah pernyataan atau seruan untuk tidak ragu-ragu lagi melepaskan sebagian dari tanah-tanah yang selama ini menjadi bagian dari kawasan hutan untuk dijadikan sentra-sentra pertanian rakyat. Agar pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pada kawasan tersebut tidak mengulang lagi kesalahan masa lalu. Yang hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan kerusakan ekologi.
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL Oleh Bito Wikantosa Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kertas Posisi Bersama terkait Majelis Permusyawaratan Masyarakat kasepuhan
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Recommended
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan (PPLB) di Kecamatan Timpah dan Rampi
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Panduan membuat peta komunitas dan tanah adat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi. Ini adalah pernyataan atau seruan untuk tidak ragu-ragu lagi melepaskan sebagian dari tanah-tanah yang selama ini menjadi bagian dari kawasan hutan untuk dijadikan sentra-sentra pertanian rakyat. Agar pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pada kawasan tersebut tidak mengulang lagi kesalahan masa lalu. Yang hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan kerusakan ekologi.
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL Oleh Bito Wikantosa Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kertas Posisi Bersama terkait Majelis Permusyawaratan Masyarakat kasepuhan
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Analisa Spasial dan Sosial Ekologi mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi Covid 19
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kebijakan Satu Peta Paska Launching Geoportal One Map Policy
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Achmaliadi & shohibuddin (eds) 2010-memahami dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kebijakan Satu Peta oleh Nurwadjedi, Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis Mitigasi Bencana_JKPP
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
program prioritas presiden
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Perber SKB 4 Menteri
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Mencari posisi Peta Partisipatif dalam JIGN di Daerah
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp ke 18
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp edisi 15
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp edisi 13
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
S. Gautama: PH adalah para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Mereka hanya bisa/bebas untuk memilih tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangannya.
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
ekahariansyah96
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
yunitahatmayantihafi
More Related Content
More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Analisa Spasial dan Sosial Ekologi mengenai Kerawanan Pangan di Masa Pandemi Covid 19
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kebijakan Satu Peta Paska Launching Geoportal One Map Policy
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Achmaliadi & shohibuddin (eds) 2010-memahami dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kebijakan Satu Peta oleh Nurwadjedi, Badan Informasi Geospasial (BIG)
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis Mitigasi Bencana_JKPP
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
program prioritas presiden
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Perber SKB 4 Menteri
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Mencari posisi Peta Partisipatif dalam JIGN di Daerah
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp ke 18
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp edisi 15
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kabar jkpp edisi 13
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
(20)
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp 20
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 19
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 18
Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp edisi 17
Kabar jkpp 16
Kabar jkpp 16
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 15
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 14
Kabar jkpp 13
Kabar jkpp 13
Recently uploaded
S. Gautama: PH adalah para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Mereka hanya bisa/bebas untuk memilih tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri perundang-undangannya.
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
ekahariansyah96
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
yunitahatmayantihafi
Metode penafsiran Literal/Lettelijk menurut Arief Sidharta merupakan penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Hakim berusaha untuk mengetahui makna suatu kata dalam peraturan perundang-undangan
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
ekahariansyah96
Ekonomi Publik
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Sumardi Arahbani
FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III Sultan Raja Djaenudin) dari Trah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Asli.
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
Indra Wardhana
AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A)
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
mohamadhafiz651
manajemen logistik
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
muhammadrezza14
Undang Undang
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
Hak Kekayaan Intelektual
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
dillaayuna
Recently uploaded
(9)
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
Download now
