1. Analisis
Presidential Threshold
Dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun
2017 Tentang Pemilu
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
(Teori Konstitusi)
Oleh : Ika Siti Atikah
2174.101.023
2. • Sejak tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung melalui pemilihan umum, dan dilaksanakan
setiap lima tahun sekali, yang mana sebelumnya presiden dan wakil presiden
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disahkan pada
tanggal 16 Agustus 2017, yang terdiri dari 573 pasal
3. • ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi:
“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
DPR atau perolehan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu
anggota DPR sebelumnnya”
bertentangan dengan UUD 1945.
• Pasal 6A ayat (2):
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
• Pasal 22E ayat (2)
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), 28D ayat (1), dan ayat (3), yang kesemuanya menghendaki adanya
jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon
presiden dan wakil presiden
4. • di negara-negara yang menganut sistem presidensil, seperti Amerika, Brazil,
Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal.
Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan
dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong
stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat
5. • Secara nilai filosofis pemberlakuan presidential threshold dapat megkebiri
hak politik (hak dipilih dan memilih) rakyat untuk mendapatkan presiden dan
wakil presiden terbaik karena terkendala oleh ambang batas tersebut. Kita
ketahui bahwa filosofi pemilihan umum adalah menyangkut hak dipilih dan
memilih sebagaimana kita Negara demokrasi.
6. • Menurut peneliti, ambang batas persyaratan calon presiden tidak diperlukan.
Sebab dengan diberlakukannya ambang batas seperti saat ini, maka akan
meminimalisir pilihan rakyat untuk menemukan pemimpinnya. Rakyat harus
diberikan pilihan sebanyak-banyaknya agar didapat pemimpin yang bagus.
