Instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah Instruksi sebelumnya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali selama darurat COVID-19. Perubahan tersebut menambahkan sanksi bagi pelaku usaha dan orang yang melanggar protokol kesehatan, serta menjelaskan sanksi khusus untuk pemimpin daerah yang tidak menerapkan aturan pembatasan. Instruksi ini berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

1. MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI
MENTERI DALAM NEGERI,
Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
khususnya pada darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan
Bali perlu dilakukan perubahan Diktum KESEPULUH Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021,
berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:
Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
Untuk :
KESATU : Mengubah Diktum KESEPULUH sehingga menjadi:
a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di
Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai
dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat
perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2021, dikenakan sanksi administratif sampai
dengan penutupan usaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
SALINAN

2. -2-
c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang
melakukan pelanggaran dalam rangka
pengendalian wabah penyakit menular
berdasarkan:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal
212 sampai dengan Pasal 218;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular;
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan; dan
4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;
serta
5) Ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait;
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c ditujukan khusus kepada
Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.
KEDUA : Intruksi Menteri ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona
Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3
Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Tembusan Yth :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Perindustrian;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Sosial;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. -3-
20. Jaksa Agung Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.