ABSTRAK Kumpulan Makalah Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Kemen PPN/Bappenas

1
Buku Abstrak/
Abstract Book
Kumpulan Makalah Anggota PPPI-Bappenas
Collection of Papers of PPPI Members, Bappenas Chapter

2
Pengantar/ Sambutan
Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI)
Komisariat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kami gembira dapat menerbitkan buku berisi kumpulan makalah
anggota PPPI Komisariat Bappenas ini sebagai bagian dari kegiatan PPPI-
Bappenas. Penerbitan perdana ini (Volume 1) terdiri dari 3 (tiga) buku, (1)
satu buku berisi makalah dalam Bahasa Indonesia, 1 (satu) buku dalam Bahasa
Inggris, dan 1 (satu) buku berisi abstrak dari kedua buku sebelumnya, yaitu
buku ini.
Buku ini memuat abstrak dari 29 makalah dalam bahasa Indonesia dan
20 makalah dalam bahasa Inggris. Tidak hanya berisi abstrak, namun buku ini
juga memberikan tautan/link ke nakah asli/makalah penuh yang dapat diunduh
dengan melakukan “klik.”
Seluruh makalah yang diterbitkan dalam kedua buku ini telah pernah
diterbitkan sebelumnya sebagai artikel ilmiah dalam Jurnal Perencanaan
Pembangunan (The Indonesian Journal of Development Planning/JPP),
Bappenas Working Papers (BWP), serta The Journal of Indonesia
Sustainable Development Planning (JISDeP) edisi tahun 2020 dan 2021.
Terima kasih kepada pengelola JPP, BWP, dan JISDeP yang telah
mempublikasikan dan memberikan kesempatan penerbitan kembali makalah-
makalah anggota PPPI-Bappenas. Kami memahami bahwa JPP, BWP,
maupun JISDeP telah menerapkan standar publikasi bertaraf internasional,
dan berharap JPP, BWP, dan JISDeP dapat terus menjalankan misinya,
termasuk menjadi outlet bagi karya-karya ilmiah perencana pembangunan
Indonesia.
Pekerjaaan Perencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun
2020, akan sangat banyak berhubungan dengan pekerjaan menulis, baik dalam
pembuatan laporan pekerjaan, penulisan memo, ringkasan kebijakan (policy
brief), makalah kebijakan (policy paper), dan sebagainya. Kebiasaan menulis,
termasuk menulis karya ilmiah yang diterbitkan, kami percaya akan sangat
membantu memperlancar pekerjaan yang dilakukan perencana sehari-harinya.
Pemuatan ulang makalah-makalah anggota PPPI-Bappenas dalam
buku-buku ini bertujuan memberikan contoh dan rujukan sekaligus
memotivasi perencana-perencana pembangunan Indonesia, di pusat maupun
daerah, yang menangani berbagai sektor pembangunan. Buku-buku ini dapat
digunakan dalam pelatihan perencana, namun dapat juga digunakan untuk

3
kepentingan yang luas, misalnya sebagai masukan dalam pembuatan
kebijakan pemerintah.
Tulisan para perencana anggota PPPI-Bappenas yang terbit di JPP,
BWP, dan JISDEP ini telah beredar dalam jaringan referensi ilmiah global
seperti Research Gate, Academia, dsb. Sebagian artikel mendapatkan sitasi
yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa penulisan karya ilmiah tidak hanya
sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga dapat
menstimulasi pemikiran pembangunan berskala global, dan bahan perumusan
kebijakan yang bersifat “berdasarkan bukti” (evidence based).
Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota PPPI-
Bappenas yang telah menyumbangkan makalah dalam buku ini. Untuk
makalah dalam Bahasa Indonesia, mereka adalah:
Adif Rachmat Nugraha, Agus Manshur,Andi Setyo Pambudi, Andri Setya
Nugraha, Dadang Jainal Mutaqin, Darmawijaya, Eko Wiji Purwanto, Hanan
Nugroho, Haryanto, I Dewa Gde Sugihamretha, Irfan, Januarita Dyah
Pitaloka, Luthfi Muhamad Iqbal, Muhajah Babny Muslim, Muhyiddin, Nur
Hygiawati Rahayu, Nur Laila Widyastuti, Oswar Mungkasa, Pungky
Widiaryanto, Rolly Purnomo, Sri Hidayati, Suprayoga Hadi, Syifaa
Tresnaningrum, Tanti Dian Ruhama, dan Wignyo Adiyoso.
Terima kasih kami sampaikan pula kepada Tim Editor (rekan
Dharendra Wardana, Wignyo Adiyoso, dan Muhyiddin) yang telah bekerja
keras menyusun buku ini. Juga kepada rekan-rekan di Seretariat JPP dan BWP
yang banyak membantu dalam penyusunan buku ini.
Terima kasih untuk pimpinan Bappenas yang telah menciptakan iklim
kondusif mendukung kegiatan profesi perencanaan pembangunan.
Semoga buku buku asbtrak ini, beserta nasakah-naskah lengkapnya,
memberikan manfaat.
Selamat membaca.
Jakarta, September 2021
Hanan Nugroho
Ketua Umum

4
Preface
Indonesian Development Planner Association (PPPI)
National Development Planning Agency Chapter
I am pleased that PPPI-Bappenas can publish this book containing a
collection of papers, written by the members of PPPI (Indonesian
Development Planner Association) – Bappenas Chapter. This first
publication (Volume 1) consists of three books: one book containing papers
written in Indonesian, one book in English, and this book containing abstracts
and internet link from both previous books.
This simple book contains abstracts from 29 papers written in
Indonesian and 20 papers in English. Not only does this book contain
abstracts, but this book also provides links to original manuscripts/full papers
that can be downloaded by “clicking.”
All papers published in the two books have been published previously
as academic papers in the Journal of Development Planning (JPP), Bappenas
Working Papers (BWP), and The Journal of Indonesia Sustainable
Development Planning (JISDeP) in the year 2020 and 22021.
Thank you to the management of JPP, BWP, and JISDeP who have
provided the opportunity to write and republish the papers of PPPI-Bappenas
members. We acknowledge that JPP, BWP, and JISDeP have implemented
international publication standards, and hope that JPP, BWP, and JISDeP can
continue their missions, including for serving as outlets for the scientific
papers of Indonesia’s development planners.
Planning works, as stipulated in the Regulation of the Minister of
Utilization of State Apparatus and Bureaucratic Reform No. 4 of 2020, will be
very much related to the work of writing, both in the creation of job reports,
memos, policy briefs, policy papers, and so on. The habit of writing,
including publishing scientific papers, will go a long way in smoothing out the
works that planners do in their daily jobs.
The republish of PPPI-Bappenas members’ papers in these books aims
to provide examples and references while motivating Indonesia’s development
planners, in the central and regional governments who deal various
development sectors for doing a better job. These books can be used in planner

5
training session, but also for broader purposes, for example as input in
government policy making.
The papers published in JPP, BWP, and JISDEP have been circulated
in global scientific reference networks such as Research Gate, Academia,
etc. Some articles included in these books got very high citations, showing that
the writing of scientific work not only meets administrative requirements, but
can also stimulate global development thinking, and policies that are
"evidence based."
Thank you to our fellow PPPI-Bappenas’ members who have
contributed papers in this book. For papers written in English, the gentlemen/
ladies are:
Agus Manshur, Andi Setyo Pambudi, Arif Haryana, Dadang Jainal Mutaqin,
Dharendra Wardhana, Dinar Dana Kharisma, Endang Sulastri, Erna Gustina
Norrista, Feita Puspita Murti, Hanan Nugroho, Kalihputro Fachriansyah, Mas
Wedar Haryagung Adji, Mohammad Roudo, Muhyiddin, Pungky
Widiaryanto, Rufita Sri Hasanah, Santi Yulianti, Syifaa Tresnaningrum, Tini
Partini Nuryawani, and Tri Wisnuasih Pratiwi.
Thank you to the Editor Team (fellows Dharendra Wardana,
Wignyo Adiyoso, and Muhyiddin) who have worked hard to compile this
book. Thank you also goes to colleagues at JPP and BWP office who have
helped a lot in the preparation of this book.
Lastly, thanks to Bappenas leadership who has been able to create a
conducive climate supporting the activities of the development planning
profession.
Hopefully this book will be useful.
Happy reading.
Jakarta, September 2021.
Hanan Nugroho
Chairman

6
Daftar Isi
Contents
Pengantar/Sambutan ……………………………………………………. 2
Preface ………………………………………………………………….... 4
Makalah dalam Bahasa Indonesia ............................................................ 10
Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota
Negara...................................................................................................... 11
Analisis Perilaku Sosial Pengguna Moda Transportasi Perkotaan:
Studi Kasus Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta......................... 13
Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa
dan Bali (Pendekatan LQ dan Shift Share).......................................... 14
Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan
Baru Era Pandemi Covid-19.................................................................. 15
Bekerja Jarak Jauh (Telecommuting): Konsep, Penerapan dan
Pembelajaran........................................................................................... 16
Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia
................................................................................................................... 17
Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi:
Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia............................................ 18
Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).............................................. 19
Evaluasi Ex Ante Kebijakan Dana Khusus Kepulauan (DKK)
terhadap Ketimpangan Alokasi Transfer ke Daerah.......................... 20
Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik
Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 ............ 22
Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19............................. 24
Memperkokoh Keterkaitan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
(Food-Energy-Water Nexus) dalam Perencanaan Pembangunan
Indonesia.................................................................................................. 25

7
Menurun dan Meningkat, Maju Namun Belum Cukup: Kinerja
Pembangunan Sektor Energi di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun
2020........................................................................................................... 26
Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK
Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19 .............................. 27
Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI
(Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia............................................. 29
Peluang Pengenaan Biaya Penilaian Merger dan Akuisisi sebagai
Sumber Pendanaan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi....... 30
Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19 ..................... 31
Pembangunan Pusat Data Hijau Sebagai Wahana Percepatan
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan................................................ 32
Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia ke
Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Konsumsi
Energi....................................................................................................... 34
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Bidang
Kehutanan Menuju Kehutanan 4.0....................................................... 35
Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu
Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana............................... 37
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan
Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana
dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana
Anak, dan Bantuan Hukum).................................................................. 38
Peran Taman Nasional bagi Pembangunan Nasional Era New Normal
................................................................................................................... 39
Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan untuk Merespon Covid-19 ....... 40
Respon Kebijakan Covid-19: Menggairahkan Kembali Ekonomi
Indonesia dengan Membuka Travel Bubble dan Koridor Intra
Indonesia.................................................................................................. 41
Respon Kebijakan Covid-19: Merger BUMN Transportasi dan
Pariwisata untuk Mengatasi Kontraksi Ekonomi di Masa Pandemi. 42
Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor
Pariwisata ................................................................................................ 43
Satu Data, Big Data dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan,
Pembiasaan dan Pembudayaan............................................................. 44

8
Urgensi Pendekatan Multi dan Inter-disiplin Ilmu dalam
Penanggulangan Bencana ...................................................................... 45
Paper in English.......................................................................................... 46
Analysis of Recent Erosion Hazard Levels and Conservation Policy
Recommendations for Lesti Subwatershed, Upper Brantas Watershed
................................................................................................................... 47
A Review of Suramadu Regional Development Acceleration towards
Sustainable Development Concept........................................................ 49
Developing Legal-Entity Higher Education Institution (Perguruan
Tinggi Negeri – Badan Hukum) as Centre of Excellence.................... 50
Economic and Welfare Impacts of Indonesia's Tourism Sector ........ 51
Firms' Technological Capabilities toward the Introduction of
Industry 4.0: The Case of Supplier Firms in the Indonesian
Automotive Industries ............................................................................ 52
Formula-Based Approach in the Allocation of Specific Allocation
Grants for Infrastructure (DAK Fisik): Case of Education Provision
................................................................................................................... 53
Healthcare Access Inequity within a Social Health Insurance Setting:
Ri F c d y Ind n i ’ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program ................................................................................................... 54
Indonesia Development Update: A Year of Covid-19 - A Long Road to
Recovery and Acceleration of Indonesia's Development .................... 56
Indonesian Health System Performance Assessment: The Association
between Health Insurance Expansion with Health Status and Health
Care Access.............................................................................................. 58
Inequality in Indonesia: Kuznets Waves or Kuznets Curve?............. 60
Managing Training for Civil Servants with Planning Roles in
Indonesia: Lessons from Singapore ...................................................... 61
Mapping Indon i ’ C p i iv n nd Sp ci iz i n wi h I
Major Trading Partners......................................................................... 62
Reviewing Specific Grant in 2015-2019 Period: Consistency and
Quality Matters ....................................................................................... 63
Rice Farmer Risk Management by Cropping Pattern Diversification
in Rural West Java: Motivation, Behavior, and Perception............... 64

9
System Dynamics Modelling of Deforestation Rate and Forest
Rehabilitation in the Upstream of Ciliwung Watershed, Bogor
Regency .................................................................................................... 65
The Impact Evaluation of the Authority Delegation from the District
Mayor to the Department of Investment and One-Stop Service (OSS)
on Economic Performance in Indonesia ............................................... 66
The Political Economy Perspective of Forest Governance Responding
REDD+ in Indonesia............................................................................... 67
The Role of Capital Inflow through Saving-Investment Framework:
The Case of Indonesia............................................................................. 68
Transmigration as a Strategy for Strengthening National Food
Security .................................................................................................... 69
What Position Should Indonesia Have In Placing Its Renewable
Energy Development And Energy Transition Plan?........................... 70
Indeks Penulis/ Author Index .................................................................... 71

10
Bagian/
Part 1:
Makalah dalam Bahasa
Indonesia

11
Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu
Kota Negara
Dadang Jainal Mutaqin
Perencana Ahli Madya di Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber
Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
Korespondensi: dadangjm@gmail.com
Muhajah Babny Muslim
Tenaga Ahli di Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air,
Kementerian PPN/Bappenas
Nur Hygiawati Rahayu
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian
PPN/Bappenas
Abstrak
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan
Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana
memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan,
keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Konsep Forest City
muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan
dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian ini diidentifikasi
konsep Forest City untuk pembangunan IKN beserta prinsip, kriteria, dan
indikator dengan menganalisis kondisi eksisting IKN, arah pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur dimana didalamnya terdapat calon wilayah IKN,
isu dan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan, serta dengan
memperhatikan perkembangan konsep pembangunan kota di dunia
(benchmarking). Berdasarkan kajian ini, konsep Forest City yang sesuai
dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh
bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa
ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi
untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep
Forest City tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu:1) konservasi
sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3)
pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5)
pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat
dalam mewujudkan Forest City. Setiap prinsip tersebut dijabarkan kembali
berdasarkan kriteria dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat
terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN.

12
Kata kunci: Ibu Kota Negara (IKN), konsep Forest City, perencanaan kota,
Kalimantan Timur
Tautan untuk makalah lengkap:
http://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/87
https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87

13
Analisis Perilaku Sosial Pengguna Moda Transportasi Perkotaan:
Studi Kasus Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta
Andi Setyo Pambudi
Kasubdit Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Wilayah IV, Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia
Korespondensi: andi.pambudi@bappenas.go.id
Sri Hidayati
Staf Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Daerah, Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia
Abstrak
Setelah melalui proses panjang, pada bulan Maret 2019, warga Jakarta
memiliki Mass Rapid Transit (MRT) sebagai moda transportasi massal yang
modern. Kehadiran MRT yang direncanakan sejak Tahun 1986 diharapkan
menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan parah Jakarta yang seolah sulit
ditangani. Permasalahan yang kemudian muncul adalah perilaku penumpang
MRT yang tidak siap dengan segala peraturan yang harus dipenuhi dalam
penggunaan MRT, sehingga ditemukan berbagai pelanggaran peraturan.
Tulisan ini berusaha menyajikan analisis tentang user attitudes dan
acceptability-nya sebelum dan sesudah kehadiran MRT berbasis studi
literatur, big data dan analisis deskriptif kualitatif. Studi ini juga diharapkan
mampu memberikan rekomendasi yang dapat diberikan dengan penekanan
pada aspek sosial. Studi dilakukan menggunakan big data dan data sekunder
lainnya terkait perilaku penumpang di dalam MRT dan fasilitasnya yang
didapatkan dari berbagai sumber dan hasil observasi. Hasil studi
menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat uji coba
MRT disebabkan oleh budaya dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan
teknologi baru, serta pemberitaan MRT sejak 1 (satu) tahun beroperasi mampu
mengubah perilaku masyarakat yang ditunjukkan melalui hasil analisis big
data.
Kata kunci: MRT Jakarta, Perilaku Sosial, Big Data, Analisis Sentimen

14
Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah
Jawa dan Bali (Pendekatan LQ dan Shift Share)
Haryanto
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik
Indonesia
Email: haryanto@bappenas.go.id
Abstrak
Ekonomi Jawa dan Bali berperan sangat besar dalam perekonomian
nasional. Pada tahun 2020 Jawa dan Bali menyumbang 60,1% dari total PDB
Nasional yang sebesar Rp. 10.722,4 triliun. Hal ini menjadi sebuah
keniscayaan bahwa perekonomian Jawa dan Bali menjadi barometer terhadap
perekonomian nasional. Dengan diketahuinya kinerja atau produktivitas kerja
perekonomin Wilayah Jawa dan Bali terkait kemampuan daya saing dan
progresifitas pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi, maka dapat diketahui
sejauhmana kesiapan Jawa dan Bali dalam melaksanakan kebijakan
transformasi ekonomi di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan data:
PDRB (PDRB ADHK 2010) dari 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali pada
tahun 2010 dan 2019. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi
sektor-sektor ekonomi di Wilayah Jawa dan Bali yang memanfaatkan sektor
basis atau leading sector selama periode pengamatan akan digunakan metode
Location Quotient (LQ); sedangkan, untuk melihat sektor-sektor ekonomi
yang tumbuh secara progresif dan mempunyai daya saing yang tinggi di
Wilayah Jawa dan Bali akan digunakan analisis shift share. Hasil analisis LQ
7 provinsi di Jawa-Bali menunjukkan secara umum perekonoman Jawa Bali
pada tahun 2010 dan 2019 tidak banyak mengalami pergeseran struktur
ekonomi. Hasil analisis shift share memperlihatkan bahwa sektor industri
pengolahan (3) di sebagian besar provinsi, posisinya berada di kuadran III
yang berarti tumbuh lamban dan komoditasnya kurang mempunyai daya
saing.
Kata kunci: transformasi, LQ, shift share, struktur ekonomi
Makalah lengkap akan dipublikasikan di Bappenas Working Papers Volume
4 Nomor 2 (2021)

15
Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju
Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19
Oswar Mungkasa
Indonesia
E-mail: oswar.mungkasa63@gmail.com
Abstrak
Skema Work From Home (WFH) merupakan bagian dari konsep
telecommuting (bekerja jarak jauh), yang merupakan hal biasa dalam dunia
kerja dan perencanaan kota. Walaupun demikian, konsep ini biasanya
diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan karena adanya pandemi seperti
sekarang ini. Makalah ini berupaya memberikan gambaran tentang konsep
telecommuting (bekerja jarak jauh) atau working from home/WFH (bekerja
dari rumah) berikut pembelajarannya, disertai langkah yang perlu dilakukan
oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun
masyarakat umum. Agar kemudian penerapannya dalam jangka panjang dapat
lebih optimal ketika kita semua dapat memahami, mengantisipasi dan
beradaptasi dengan lebih baik terhadap konsep ini. Konsep ini diharapkan
dapat menjadi bagian dari tatanan baru (new normal) dari kehidupan
keseharian kita sehingga penerapan telecommuting menjadi suatu
keniscayaan.
Kata kunci: bekerja dari rumah, bekerja jarak jauh, new normal, covid-19
https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/119
https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119

16
Bekerja Jarak Jauh (Telecommuting): Konsep, Penerapan dan
Pembelajaran
Oswar Mungkasa
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas - Indonesia
E-mail: oswar.mungkasa63@gmail.com
Abstrak
Bekerja jarak jauh atau bekerja tidak harus di kantor menjadi solusi
ketika suatu pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilakukan di tempat kerja.
Bekerja jarak jauh juga dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dimana saja dan kapan saja,
dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi modern. Bagi
instansi/perusahaan produktifitas dan efisiensi operasional menjadi pendorong
untuk menerapkan keleluasaan kerja (flexible work). Kerja leluasa mempunyai
peluang menguntungkan bagi pegawai dan juga organisasi melalui dukungan
perilaku kerja positif seperti komitmen, motivasi dan kepuasan kerja, dan
berkinerja baik. Namun demikian, kerja jarak jauh atau kerja leluasa belum
sepenuhnya dapat diterima. Kebutuhan pegawai untuk bersosialisasi, bertukar
data menjadi kendala sehingga dapat mengurangi produktifitasnya. Work
From Home (WFH) sebagai pelaksanaan bekerja jarak jauh dan tidak harus di
kantor sebaiknya hanya pada waktu tertentu saja, tidak dilakukan dalam
jangka waktu lama atau bahkan menjadi regular, yaitu ketika membutuhkan
perubahan suasana, kondisi darurat atau adanya kebutuhan tertentu yang
mengharuskan berada di rumah. Selain itu, dibutuhkan persyaratan minimum
yang sebaiknya terpenuhi sebagai pendukung agar work from home menjadi
berkualitas.
Kata kunci: Bekerja jarak jauh, kerja leluasa, flexible work, bekerja dari
rumah, work from home (wfh)

17
Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di
Indonesia
Muhyiddin
Indonesia
E-mail: udyn@bappenas.go.id
Abstrak
Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di
dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi
kebijakan karantina wilayah (lockdown) menjadi pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi,
kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan
Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis
memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020.
Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar
dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang
berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan
pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan
major projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali
terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua
program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah
mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap
dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan
rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui
dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang
mengiringinya.
Kata kunci: perencanaan pembangunan, kebijakan new normal, rpjmn 2020-
2024, covid-19.

18
Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi:
Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia
Nur Laila Widyastuti
Perencana Muda, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas.
Email: nur.laila@bappenas.go.id
Hanan Nugroho
Perencana Utama, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas.
Email: nugrohohn@bappenas.go.id
Abstrak
Industri minyak dan gas bumi berperan penting dalam ekonomi
Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi
(khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh
Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung mengakibatkan
penurunan permintaan terhadap BBM. Selain penurunan konsumsi, Covid-19
juga berdampak pada penurunan harga dan produksi minyak dan gas bumi,
termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan
(refinery). Rekomendasi yang dikemukakan antara lain pembentukan
strategic petroleum reserves, pengkajian ulang proyek-proyek kilang minyak
dan green fuel, serta tidak menurunkan harga jual BBM.
Kata kunci: Covid-19; industri minyak dan gas bumi; harga BBM; strategic
petroleum reserves.

19
Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Haryanto
Indonesia
Email: haryanto@bappenas.go.id
Abstrak
Studi ini meneliti dampak Covid-19 terhadap nilai tukar (Indonesia
Rupiah terhadap Dollar AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harian kasus Covid-19, nilai tukar
dan periode CSPI dari 2 Maret hingga 30 April 2020. Hasil analisis
menunjukkan: (1) peningkatan 1% pada kasus Covid-19 menyebabkan
depresiasi sebesar Rupiah terhadap Dollar AS sebesar 0,02%, (2) peningkatan
1% dalam kasus Covid-19, menyebabkan koreksi ke CSPI sebesar 0,03%, (3)
peningkatan 1% dari CSPI mengarah ke apresiasi Rupiah terhadap Dollar AS
sebesar 0,311% . Dengan demikian, Covid19 berdampak pada depresiasi
Rupiah terhadap Dollar AS, dan berdampak menurun pada CSPI, sehingga
diperlukan intervensi kebijakan untuk mengendalikan penyebaran wabah
Covid-19, mengendalikan kepanikan agar tidak berdampak pada Rupiah dan
pasar saham melalui berbagai kebijakan stimulus.
Kata kunci: dampak covid-19; IHSG; nilai tukar rupiah.

20
Evaluasi Ex Ante Kebijakan Dana Khusus Kepulauan (DKK)
terhadap Ketimpangan Alokasi Transfer ke Daerah
Luthfi Muhamad Iqbal
Calon Perencana Pertama di Direktorat Perkotaan Perumahan dan
Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Republik Indonesia
Korespondensi: luthfi.iqbal23@gmail.com
Abstrak
Upaya afirmasi pembangunan bagi daerah kepulauan telah didorong
oleh berbagai pihak, reorientasi paradigma pembangunan dalam mewujudkan
poros maritim dunia ditempuh salah satunya melalui inisiatif RUU Daerah
Kepulauan yang diusung oleh DPD. Salah satu butir utama dalam regulasi
tersebut ialah terkait Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai penerimaan
baru bagi daerah kepulauan untuk mempercepat pembangunan daerah
kepulauan. Pada tulisan ini akan dibahas dampak kebijakan DKK terhadap
ketimpangan alokasi dana transfer antardaerah. Untuk menjawab tujuan,
ditelusuri definisi daerah kepulauan, persoalan saat ini, konsep DKK yang
diajukan serta pengaruh DKK pada ketimpangan alokasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa (TKDD). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi ex-ante
dengan pendekatan with-versus-without comparison dan menggunakan
metode penelitian campuran antara kualitatif yakni analisis konten regulasi
dan literatur, serta kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder
yang tersedia. Hasil temuan evaluasi ini ialah masih terdapat persoalan dalam
mendefinisikan daerah kepulauan terutama kriteria gugusan pulau dan
kesatuan sosial budaya ekonomi dan geografis, serta adanya batasan
kewenangan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang hanya diberikan
kepada pemerintahan provinsi. Selain itu kinerja daerah kepulauan berbeda-
beda pula tergantung karakteristik geografis, fisik dan administratif daerah,
sehingga tantangan, persoalah, yang ditangani tidak seragam antardaerah
kepulauan. Sebaliknya, berdasarkan hasil analisis justru yang terlihat jelas
ialah ketimpangan jawa-non jawa, barat Indonesia dan timur Indonesia serta
perkotaan dan perdesaan. Kesimpulannya adalah dengan skenario DKK yang
diperoleh dari 5% DTU nasional akan meningkatkan kesenjangan alokasi
sebesar 25.12% apabila DKK dialokasikan pada daerah kepulauan BKSDK (8
wilayah). Jika DKK ditransfer ke seluruh daerah kepulauan yang memenuhi
kriteria maka ketimpangan alokasi meningkat hingga 40.66%. Konvergensi
DAK Tematik Kepulauan dan eksplorasi pembiayaan kreatif yang berbasis

21
kelautan (marine based financing) dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan
percepatan pembangunan daerah kepulauan.
Kata kunci: daerah kepulauan; dana khusus kepulauan; evaluasi ex ante.

22
Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK
Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019
Andi Setyo Pambudi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas – Indonesia
Korespondensi: andi.pambudi@bappenas.go.id
Abstract
Development of the Environment and Forestry (LHK) is essentially
carried out in order to increase the carrying capacity of land and the
environment. In practice, national development in this field involves the
central and regional governments in accordance with their authority and
funding capacity. One of the efforts to reduce fiscal inequality and in the
context of accelerating national development in the LHK sector, the central
government is allocating the Special Allocation Fund (DAK) Physical
Assignment. This transfer fund is needed because until 2019, efforts to
improve the quality of the environment and the carrying capacity of
watersheds and lakes are still not in line with national expectations. This paper
attempts to analyze the planning and implementation of the DAK Physical
Assignment 2019 from the evaluation of regional development perspective.
This study uses a mixed method by using both secondary numerical data
(planning documents, achievements and other relevant documents) and
primers. Data collection was obtained through FGDs and questionnaires at
sample locations. The gap analysis method is used to find gaps in central-
regional planning and assess the appropriateness of the allocation of funding
received by the province with the development targets outlined in the 2019
RKP. The results of the study found that the suitability of the RKP and RKPD
34 provinces in 2019 with the DAK Physical Assignment 2019 for the
Environment and Forestry (LHK) is 22.3%. Allocation of Special Allocation
Fund (DAK) Physical Assignment in the Field of Environment and Forestry
2019 does not yet reflect the watershed and lake priority areas as stipulated in
Presidential Regulation No. 141/2018. There are still many Provinces that are
in the watershed and priority lake but the budget allocation for Special
Allocation Fund (DAK) Physical Assignment in the Field of Environment and
Forestry is small. Based on the results of filling out the questionnaire, 71% of
DAK has been effective in achieving goals / targets, while the remaining 29%
is still not optimal. In its implementation, several obstacles were encountered
that required further recommendations.
Keywords: Special Allocation Fund, Environment, Forestry, Evaluation

23

24
Kajian Kebijakan dan Arah Riset Pasca-Covid-19
Dharendra Wardhana
Perencana Ahli Madya di Direktorat Perencanaan Kependudukan dan
Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
Korespondensi: dharendra.wardhana@bappenas.go.id
Abstrak
Riset tentang Covid-19 beserta dampak dan penanganannya sudah berjalan
sejak pertama kali wabah ini merebak. Tinjauan kebijakan dalam berbagai
disiplin memerlukan pendalaman dan yang terpenting kajian lintas-disiplin
sehingga dikotomi kebijakan dapat diminimalisasi. Tulisan sederhana ini
berupaya mengidentifikasi ruang dan potensi kajian yang relevan dengan
penanganan dan kebiajakn pasca-Covid-19 dalam berbagai disiplin dan
perspektif. Analisis yang dipergunakan adalah tinjauan literatur terstruktur
dengan diawali tinjauan sekilas terhadap tren yang berkembang secara daring.
Fitur Google Trends dimanfaatkan untuk mengidentifikasi tren sedangkan
situs pencarian ilmiah Google Scholars dipergunakan untuk mengetahui
frekuensi karya ilmiah yang diunggah di dunia maya. Piranti lunak VosViewer
digunakan untuk mengidentifikasi kluster riset beserta densitasnya. Celah riset
masih terbuka lebar dan mengundang para pelaku riset untuk segera
berkontribusi menyampaikan gagasan ilmiah beserta solusi konstruktif.
Kata kunci: covid-19, pandemi, arah kebijakan, kajian kebijakan, arah riset

25
Memperkokoh Keterkaitan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
(Food-Energy-Water Nexus) dalam Perencanaan Pembangunan
Indonesia
Hanan Nugroho
Perencana Ahli Utama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Korespondensi: nugrohohn@bappenas.go.id
Abstrak
Pangan, energi, dan air memiliki keterkaitan (nexus) yang kuat,
termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim dan pembangunan
berkelanjutan. Perhatian terhadap keterkaitan ini semakin berkembang di
dunia internasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 masih menerapkan perencanaan pembangunan
ketahanan pangan, energi, dan air secara sendiri-sendiri, belum menekankan
keterkaitan antar mereka. Makalah ini mengusulkan agar dilakukan kajian
mengenai keterkaitan antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan
ketahanan air serta mengembangkan kebijakan pembangunan mengenai
keterkaitan tersebut untuk kasus Indonesia. Selanjutnya perencanaan
pembangunan yang didasarkan pada keterkaitan antara ketiga sumber utama
kehidupan tersebut (pangan, energi, air) dapat disusun dan secara eksplisit
diperlihatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun-tahun berikutnya
dalam kurun RPJMN 2020-2024 dan ke depan.
Kata kunci: keterkaitan pangan, energi, air (FEW Nexus), RPJMN, perubahan
iklim dan pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan.
http://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/80/53

26
Menurun dan Meningkat, Maju Namun Belum Cukup: Kinerja
Pembangunan Sektor Energi di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun
2020
Hanan Nugroho
Perencana Ahli Utama di Kedeputian bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Alam, Kementerian PPN/Bappenas
Korespondensi: nugrohohn@bappenas.go.id
Muhyiddin
Perencana Ahli Madya di Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja,
Abstrak
Di tengah pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, kinerja pembangunan
sektor energi bervariasi. Konsumsi energi, baik BBM, maupun listrik menurun
terutama karena pembatasan kegiatan transportasi dan produksi industri
(termasuk UMKM). Produksi energi primer seperti minyak bumi, gas bumi,
dan batubara juga menurun atau di bawah target karena terganggunya sistem
logistik dan rantai pasok. Investasi di sektor energi menurun, subsidi energi
meningkat. Walaupun produksi dan konsumsi energi menurun, namun
sumbangan energi kepada pendapatan negara tahun 2020 lebih besar daripada
yang ditargetkan. Tahun 2020 menunjukkan perkembangan menggembirakan
dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sebaran program “BBM Satu Harga”,
dan peningkatan jumlah rumah tangga yang tersambung aliran gas bumi.
Pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkitan listrik dan bio-diesel
meningkat, namun pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional
masih rendah untuk dapat mencapai target 23 persen pada tahun 2025.
Kata kunci: pembangunan sektor energi, pandemi covid-19

27
Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going
DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19
Andi Setyo Pambudi
1)
Fungsional Perencana Ahli Madya, Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07, Kuningan, Setia
Budi,
Kota Jakarta Selatan
*Correspondent email: andi.pambudi@bappenas.go.id
Abstrak
Sejak awal digulirkan pemerintah, dana transfer khusus telah menjadi
instrumen pendanaan yang berperan signifikan dalam pembangunan daerah,
termasuk pada sektor kesehatan. Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan
sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi
kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang berdampak pada
tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi on going yang
menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan
kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga
mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung
ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti
pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang
didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi on going.
Penggunaan big data menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk
memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka
memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Penelitian ini
berupaya mengoptimalkan big data dalam analisis evaluasi on going
pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan adalah Intelligence Media
Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan
kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan
dalam konteks evaluasi on going. Analisis ini juga didukung dengan literature
review berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan
sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun
2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun
berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.

28
Kata kunci: Big Data, DAK, Evaluasi, Kesehatan
4 Nomor 2 (2021)

29
Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI
(Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia
Hanan Nugroho
Indonesia
Abstrak
Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-
bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan
pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI
(pertambangan tanpa izin). Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan
terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Perlu
mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan pertambangan
rakyat skala kecil untuk diakui secara hukum formal, dan bantuan dalam
bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar, untuk
memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik, serta
mengurangi kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut.
Kata kunci: pertambangan rakyat skala kecil; Pertambangan Tanpa Izin
(PETI); Covid-19; kebijakan pertambangan Indonesia.

30
Peluang Pengenaan Biaya Penilaian Merger dan Akuisisi sebagai
Sumber Pendanaan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi
Rolly Purnomo
Perencana Ahli Pratama di Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama
Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas
Korespondensi: rolly@bappenas.go.id
Abstrak
Pengendalian merger dan akusisi merupakan salah satu kegiatan di
dalam Program Pengawasan Persaingan Usaha yang merupakan program
pendukung terciptanya daya saing dan struktur ekonomi yang lebih baik dalam
rangka mewujudkan transformasi ekonomi. Aktivitas utama pengendalian
merger meliputi penilaian atas penyampaian notifikasi dan permohonan
konsultasi merger dan akuisisi yang pada dua tahun terakhir menunjukkan
peningkatan yang sangat signifikan. Pada situasi pandemi ini kemampuan
pendanaan negara untuk membiayai penilaian merger dan akusisi menjadi
sangat terbatas padahal di lain sisi terdapat peluang untuk mengurangi beban
pembiayaan tersebut melalui partisipasi pelaku usaha melalui kerangka PNBP.
Pengenaan biaya atas penilaian merger dan akuisisi ini sudah banyak
diterapkan di berbagai negara dengan berbagai variasinya. Berdasarkan
tinjauan regulasi khususnya UU No. 9/2018, pengenaan biaya tersebut juga
sangat mungkin diterapkan di Indonesia karena penilaian merger dan akuisisi
merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU No. 5/1999 yang wajib
dilaksanakan oleh KPPU. Agar peluang pengenaan biaya atas penilaian
merger dan akuisisi dapat diimplementasikan maka KPPU perlu merumuskan
jenis PNBP atas penilaian merger dan akuisisi serta tarif atas jenis PNBP
tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pengusulan perubahan terhadap
PP No. 68/2015.
Kata kunci: merger, akuisisi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
persaingan usaha, KPPU, PNBP

31
Pembangunan Akses Air Bersih Pasca Krisis Covid-19
Eko Wiji Purwanto
Indonesia
Email: widji@bappenas.go.id
Abstrak
Penyediaan akses air bersih/air minum adalah urusan pemerintahan
yang konkuren dan bersifat wajib. Pemenuhan air bersih dilakukan dengan
pendekatan yang berbasis masyarakat atau mandiri, dan berbasis lembaga
melalui badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang air minum. Adanya
wabah Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat.
Namun, secara spesifik dampak Covid-19 di sektor air bersih nasional belum
nyata terlihat. Sehingga belum nyata pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan
akses universal air minum aman tahun 2030, sebagai tujuan pembangunan
berkelanjutan (TPB) akses air minum. Adanya krisis ini justru menjadi
peluang untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu
menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah
penyebaran Covid-19. Krisis Covid-19 diharapkan dapat mendorong
peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali kelembagaan
sektor air bersih. Banyaknya pemangku kepentingan di sektor air bersih
membutuhkan adanya leadership yang mumpuni, juga perlu adanya otoritas
yang menjadi leading institution di sektor air bersih.
Kata kunci: akses air bersih; covid-19; Indonesia; krisis.

32
Pembangunan Pusat Data Hijau Sebagai Wahana Percepatan
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Darmawijaya
Perencana Ahli Madya di Kementerian PPN/Bappenas
Korespondensi: darma@bappenas.go.id
Abstrak
Makalah ini dilatarbelakangi kebutuhan pembangunan pusat data (data
center) sebagai faktor pemungkin kebijakan (enabling factor) perencanaan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan menopang pemulihan dampak
pandemi Covid-19. Sayangnya fasilitas pembangunan pusat data belum
memenuhi standar pusat data hijau (green data center) sesuai standar
internasional maupun nasional. Padahal penerapan standar pusat data hijau
mampu menjadi wahana pemungkin percepatan pembangunan ekonomi
berkelanjutan (sustainable economy). Pusat data hijau merupakan inovasi
teknologi yang perlu diterapkan di Indonesia, khususnya di Kementerian
PPN/Bappenas. Upaya ini sejalan dengan pendekatan pembangunan ekonomi
berkelanjutan, transformasi digital, serta pengembangan pusat data nasional
(PDN). Kerangka arsitektur dan desain pusat data hijau dikembangkan
berdasar konsep peningkatan efisiensi pengembangan sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah. Konsep pengembangan PDN perlu menerapkan
konsep pusat data hijau sehingga PDN dapat menjadi penggerak
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada akhirnya PDN dengan konsep
green data center dapat meningkatkan utilisasi pusat data
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Guna menerapkan konsep green
data center, maka penulis mengajukan gagasan “PDN Hijau” dalam kerangka
kerja berupa rencana aksi yang meliputi serangkaian kegiatan (1) penguatan
kebijakan TKDN untuk perangkat pendukung PDN; (2) penyusunan standar
pusat data hijau nasional; (3) pengadaan PDN Hijau sebagai bagian dari
inisiatif SPBE; (4) kebijakan insentif bagi operasional PDN Hijau. Penerapan
PDN Hijau dengan demikian dapat lebih memungkinkan percepatan
pembangunan, membuahkan jejak karbon rendah, dan menggerakkan
keunggulan kompetitif.
Kata kunci: pembangunan ekonomi berkelanjutan, ekonomi hijau,
transformasi digital, Pusat Data Nasional, Pusat Data Hijau, Pusat Data
Nasional Hijau, SPBE.

33
https://doi.org/10.47266/bwp.vxix.92

34
Pemindahan Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia
ke Kalimantan Timur: Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan
Konsumsi Energi
Hanan Nugroho
Perencana Utama, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional – Indonesia
Abstrak
Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru
berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan
kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN
momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara
luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber
lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk
Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih
dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur
energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien.
Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas
bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke
IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan se-Kalimantan,
(iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai
besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi
bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah
lingkungan.
Kata kunci: ibukota baru, pemenuhan kebutuhan energi, konsumsi energi, gas
bumi, energi terbarukan.

35
Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Bidang
Kehutanan Menuju Kehutanan 4.0
Perencana Ahli Madya, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya
Air, Bappenas
Korespondensi: dj.mutaqin@bappenas.goid
Muhamad Nafi Andriansyah
Tenaga Ahli, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air,
Bappenas
Nur Hygiawati Rahayu
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas
Abstrak
Data yang diperoleh melalui teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan hal ini didasari
oleh proses pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)
sangat bergantung pada ketersediaan data. Selain itu, perkembagan teknologi
4.0 yang saat ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi sektor kehutanan
untuk mengembangkan Kehutanan 4.0 yang dapat dirintis melalui penerapan
TIK. Kajian ini mengidentifikasi kondisi penerapan TIK di bidang kehutanan
saat ini dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju Kehutanan 4.0
di masa mendatang. Hasil kajian menunjukan bahwa kondisi faktor
pendukung penerapan TIK seperti infrastruktur, sumber daya manusia,
standar/pedoman, alokasi anggaran, dan unit/tim khusus masih perlu
ditingkatkan terutama pada institusi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Kerja
sama dengan pihak nonpengelola hutan yang berintegritas juga perlu dijalin
untuk membantu meningkatkan penerapan TIK pada tingkat tapak. Sistem
yang dibangun saat ini sudah menghubungkan walidata spasial dan unit kliring
di lingkup KLHK. Namun demikian, sistem ini belum terhubung sampai
tingkat tapak, terutama KPH karena belum ada regulasi yang mengatur
integrasi data dari pusat, daerah, sampai tingkat tapak. Terkait dengan
kebutuhan menuju Kehutanan 4.0, saat ini perlu diprioritaskan penyusunan
kerangka regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
langkah awal menuju Kehutanan 4.0.

36
Kata kunci: pengelolaan hutan, teknologi informasi dan komunikasi, KPH,
kehutanan 4.0
4 Nomor 2 (2021)

37
Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu
Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana
Suprayoga Hadi
Indonesia
E-mail: suprayoga@bappenas.go.id
Abstrak
Di awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada bencana wabah pandemik
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana hampir seluruh negara di
dunia telah melaporkan kasus positif dengan jumlah kasus global lebih dari
3,5 juta, dan korban meninggal hampir 50 ribu jiwa. Di Indonesia angka kasus
cukup tinggi, yaitu 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban
meninggal 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan
peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid-
19, 4 Mei 2020). Dampak bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan
tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada
bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang
kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial
budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)
dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan
menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif,
yang dapat dipersandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun
1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis
ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Melalui pendekatan ketahanan nasional
dalam menghadapi bencana, direkomendasikan agar dapat diupayakan
perbaikan dalam kerangka kebijakan yang terkait dengan regulasi,
kelembagaan, dan pembiayaan. Hal-hal tersebut perlu diarahkan untuk dapat
meningkatkan hasilguna dan dayaguna pencegahan dan pengurangan risiko
bencana wabah pandemik Covid-19 secara partisipatif, dengan
mengoptimalkan peran serta masyakarat lokal sebagai subyek yang dapat
membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana wabah pandemik
Covid-19 secara berkelanjutan.
Kata kunci: Ketahanan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Peran Serta
Masyarakat.

38
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda
Pembangunan Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem
Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem
Peradilan Pidana Anak, dan Bantuan Hukum)
Tanti Dian Ruhama
Perencana Ahli Madya di Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian
PPN/Bappenas
Korespondensi: tanti.ruhama@bappenas.go.id
Andri Setya Nugraha
Staf di Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas
Abstrak
Pembangunan hukum pada dasarnya tidak hanya menjadi peran dan
kewenangan pemerintah pusat dan lembaga yudikatif saja, tetapi juga perlu
dukungan dari pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
Pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk melaksanakan
agenda pembangunan hukum sesuai dengan kebutuhan daerah. Tulisan ini
berupaya untuk membahas lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan
kewenangan pemerintah daerah tersebut khususnya pada proyek prioritas
nasional pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Sistem Peradilan
Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ) dan peningkatan akses
keadilan melalui kegiatan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam
RPJMN 2020-2024. Studi ini berbasis pada kajian literatur dan analisis
peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk turut serta dalam mendukung agenda pembangunan
hukum. Hasil studi memberikan rekomendasi penguatan peran pemerintah
daerah pada beberapa proyek prioritas nasional pembangunan hukum dalam
RPJMN 2020-202.
Kata kunci: Agenda Pembangunan Hukum, Pemerintah Daerah, Otonomi
Daerah.

39
Peran Taman Nasional bagi Pembangunan Nasional Era New
Normal
Pungky Widiaryanto
Staf Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Indonesia
Korespondensi: pungky.widiaryanto@bappenas.go.id
Abstrak
Turisme alam di masa new normal, akibat pandemi Covid-19, akan
menjadi sebuah tren. Sebagian besar lokasi wisata alam ini berada di taman
nasional. Permasalahannya, penetapan taman nasional bukan seolah-olah
hanya untuk destinasi wisata. Selain pariwisata, taman nasional juga berfungsi
perlindungan keanekaragaman hayati, tempat tinggal masyarakat lokal,
bahkan mempunyai nilai politis. Berkaca dari hal tersebut, tulisan ini mencoba
membedah arti dan makna taman nasional bagi bangsa Indonesia dilihat dari
beberapa sudut pandang. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan
ekologi politik dengan mengulas beberapa pustaka tentang sejarah penetapan
dan perkembangan taman nasional. Pandangan ekologi politik memungkinkan
untuk mengkaji taman nasional dilihat dari aspek ekologi, sosial, ekonomi,
dan politik. Berdasarkan hasil analisis, beberapa makna taman nasional:
sebagai destinasi wisata, identitas nasional, kawasan konservasi, dan tempat
tinggal suku adat. Perbedaan pandangan taman nasional tersebut justru dapat
menjadi peluang taman nasional sebagai wujud nyata penerapan
pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui instrumen pariwisata
berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut juga memungkinkan taman
nasional sebagai agen pembangunan berkelanjutan di lapangan. Di akhir,
tulisan ini memaparkan rekomendasi beberapa program untuk mewujudkan
konsep pariwisata berkelanjutan pada taman nasional dengan memperhatikan
protokol tatanan baru atau new normal akibat pandemi Covid-19.
Kata kunci: taman nasional, wisata alam, sejarah, new normal.

40
Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan untuk Merespon Covid-19
Irfan
Perencana Madya, Direktorat Aparatur Negara Kementrian PPN/Bappenas
Republik Indonesia. E-mail: irfan@bappenas.go.id
Januarita Dyah Pitaloka
Staf, Direktorat Aparatur Negara Kementrian PPN/Bappenas Republik
Indonesia.
Adif Rachmat Nugraha
Staf, Direktorat Aparatur Negara Kementrian PPN/Bappenas Republik
Indonesia
Abstrak
Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan ASN -
Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya adalah dengan menetapkan
kebijakan pembatasan penerimaan (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS). Hal tersebut didasarkan pada hasil audit akan kebutuhan Sumber
Daya Manusia (SDM) Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis
pembangunan. Sebaran ASN-PNS selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan
kualifikasi dan kompetensi jabatan, dimana lebih banyak ASN-PNS pada
jabatan administrasi umum, bukan tenaga teknis profesional. Mengacu pada
pembagian tiga jabatan PNS yakni Struktural, Fungsional Umum, dan
Fungsional Teknis, proporsi PNS di Instansi Daerah dominan pada Jabatan
Fungsional Teknis. Namun, tidak meratanya persebaran JF Teknis, utamanya
Tenaga Kesehatan menjadi satu masalah yang mengganjal saat ini. Salah satu
contohnya adalah rasio dokter terhadap jumlah penduduk Indonesia sebesar
0,4, yang berarti Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000
penduduk.
Kata kunci: rekrutmen ASN; tenaga kesehatan; covid-19.

41
Respon Kebijakan Covid-19: Menggairahkan Kembali Ekonomi
Indonesia dengan Membuka Travel Bubble dan Koridor Intra
Indonesia
I Dewa Gde Sugihamretha
Perencana Ahli Utama di Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia
Korespondensi: gde@bappenas.go.id
Abstrak
Istilah travel bubble semakin populer dalam membangkitkan kembali
ekonomi dunia melalui kerjasama sektor pariwisata yang terpuruk sejak
pandemi Covid-19 melanda. Beberapa negara sedang menjajaki travel bubble
dengan perkiraan pelaksanaannya yang perlu mempertimbangkan faktor
sosial, ekonomi dan politik. Pro dan kontra terjadi antara pemerintah dengan
para ahli sehingga mengulur waktu pelaksanaannya. Indonesia berencana
menerapkan travel bubble dengan China, Korea Selatan, Jepang dan Australia,
namun menghadapi tantangan karena dalam beberapa minggu terakhir jumlah
kasus Covid-19 di Indonesia meningkat tajam. Makalah ini
merekomendasikan sejumlah kebijakan. Pertama, agar fokus pada perjalanan
wisatawan domestik, karena potensinya yang besar (303,4 juta wisatawan
dengan pengeluaran Rp. 291,02 triliun pada tahun 2018). Kedua, membuka
kerjasama travel bubble dengan beberapa negara terdekat, menyilakan mereka
memilih di antara 13 propinsi di Indonesia yang telah mampu mengendalikan
pandemi Covid-19. Saran kebijakan tersebut perlu dilaksanakan dengan
pendekatan yang hati-hati dilengkapi persyaratan yang ketat (Indonesia’s
Prudent Approach), yang kebijakan turunannya juga disampaikan dalam
makalah ini.
Kata kunci: travel bubble, Covid-19, pariwisata Indonesia, wisatawan
domestik, koridor intra-Indonesia.

42
Respon Kebijakan Covid-19: Merger BUMN Transportasi dan
Pariwisata untuk Mengatasi Kontraksi Ekonomi di Masa Pandemi
Perencana Ahli Utama di Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia
Korespondensi: gde@bappenas.go.id
Abstrak
Di era normal, industri pariwisata merupakan sektor jasa dengan
tingkat pertumbuhan cukup pesat di dunia dan telah menjadi penggerak utama
(key driver) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan
devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta
pembangunan infrastruktur. Dimasa pandemi Covid-19, seluruh negara di
dunia menghadapi goncangan ekonomi. Indonesia mencoba mencari solusi
menghadapi krisis ekonomi, salah satu jalan keluarnya adalah
menggabungkan BUMN penerbangan dan pariwisata. Transportasi sangat erat
kaitannya dengan pariwisata. Hal ini nampak dari besarnya uang yang
dibelanjakan wisatawan manca negara (wisman) dan wisatawan nusantara
(wisnus) di Indonesia pada produk barang dan jasa yang dikonsumsi yaitu
sebesar Rp. 452,43 triliun, di dalamnya termasuk pengeluaran untuk biaya
transportasi sebesar Rp. 107 triliun. Pengeluaran terbesar dalam transportasi
adalah untuk angkutan udara sebesar Rp. 53,3 triliun (50%), disusul
pengeluaran angkutan lainnya seperti angkutan jalan raya, sewa kendaraan,
angkutan air, dan angkutan kereta api. Dalam bisnis penerbangan di Indonesia,
maskapai penerbangan Garuda Indonesia hanya menguasai 46% pangsa pasar,
sisanya dikendalikan oleh swasta.
Tulisan ini menyajikan analisa fenomena rencana penggabungan
BUMN penerbangan dan pariwisata dan memetakan kekuatan BUMN
penerbangan dan peran moda transportasi lainnya dalam mendorong
pergerakan wisatawan keseluruh tujuan wisata di tanah air. Selanjutnya
mencoba memberikan rekomendasi strategi kebijakan penataan menyeluruh
dan terintegrasi secara nasional BUMN transportasi dan pariwisata. Tulisan
ini disusun dari berbagai sumber literatur dan desk study.
4 Nomor 2 (2021)

43
Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada
Sektor Pariwisata
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
E-mail: gde@bappenas.go.id
Abstrak
Wabah Covid-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor
pariwisata, setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa
dan berbagai cobaan lain namun dapat bangkit kembali. Wabah Covid-19
berdampak lebih berat. Makalah ini mempelajari respon kebijakan wabah
Covid-19 terhadap sektor pariwisata dengan mempelajari data dan tindakan-
tindakan yang telah dilakukan di sejumlah negara, untuk sebagian diusulkan
agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pariwisata
menyangkut tenaga kerja yang banyak, dan peranannya secara ekonomi
sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang
diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik, dan
wisatawan segera kembali lagi di Indonesia.
Kata kunci: Covid-19; Pariwisata Indonesia; Respon Kebijakan

44
Satu Data, Big Data dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan,
Pembiasaan dan Pembudayaan
Agus Manshur
Perencana Ahli Madya di Direktorat Proyek Strategis Nasional,
agus.manshur@bappenas.go.id
Abstrak
Ada beberapa istilah yang terkait dengan data seperti satu data, big data
dan analitika data. Dalam memahami ketiga istilah tersebut ada potensi terjadi
kesalahan tentang esensi dan fungsi yang sebenarnya dari data, khususnya
data untuk mendukung formulasi kebijakan dan penyusunan perencanaan
pembangunan. Satu data dimaksudkan sebagai tersedianya data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar instansi, baik pusat maupun daerah. Big data digunakan
untuk menerangkan sebuah himpunan data (dataset) yang besar, berbeda-
beda, kompleks dan/atau bersifat longitudinal yang dihasilkan dari berbagai
macam instrumen, sensor dan/atau transaksi berbasis komputer. Analitika
data mengacu kepada proses pengumpulan, pengaturan dan analisis terhadap
himpunan data yang besar untuk menemukan pola-pola yang berbeda dan
informasi yang penting. Dengan demikian, pelembagaan satu data,
pembiasaan dan pembudayaan big data dan analitika data akan dapat
mempertajam formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam
jangka panjang.
Kata kunci: satu data, big data, analitika data, formulasi kebijakan,
perencanaan pembangunan.

45
Urgensi Pendekatan Multi dan Inter-disiplin Ilmu dalam
Penanggulangan Bencana
Wignyo Adiyoso
Perencana Ahli Madya di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
Perencana, Kementerian PPN/Bappenas
E-mail: wignyoa@yahoo.com
Abstrak
The intensity and serious impact of disasters threaten human life,
including in Indonesia. A series of natural disasters such as floods, landslides,
earthquakes, and tsunamis in the past decade have claimed thousands of lives
and damaged property and destroyed social and cultural structures. Current
pandemic as non-natural disaster also shows that Covid-19 become among
deadliest of disasters. With the unpredictable characteristics of disaster events
(especially natural and pandemic), it is urgent to find a collaboration model
for effective disaster management. As a concept, an approach and a method
disaster management is not a monodisciplinary, but cross-disciplinary,
whether it is multidisciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary. Using a
description and information analysis approach using secondary data through
the literature review, this study discusses the link and contribution issues of
disaster management. The results of the discussion show that apart from being
multidisciplinary, disaster management is also interdisciplinary and
transdisciplinary. In the disaster management cycle, there are important roles
that differ between multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary.
This preliminary finding may be useful for researchers, policy makers,
disaster managers and others to start cooperating in reducing disaster risk. A
more comprehensive and in-depth study is needed to see the relationship
between disaster management and related sciences for strengthening disaster
management in the future.
Keywords: science, disaster, countermeasure, disciplinary, multi-
disciplinary.
4 Nomor 2 (2021)

46
Part/
Bagian 2:
Paper in English

47
Analysis of Recent Erosion Hazard Levels and Conservation
Policy Recommendations for Lesti Subwatershed, Upper Brantas
Watershed
Andi Setyo Pambudi, Setyo Sarwanto Moersidik, and Mahawan
Karuniasa
Corresponding author: andi.pambudi@bappenas.go.id
Abstract
The reduced age function of Sengguruh Dam/Reservoir due to erosion
in the upper of Brantas Watershed (Lesti Subwatershed area) interferes with
its role in flood control, irrigation water supply, and the supply of most of the
hydroelectricity in East Java Province, Indonesia. This study aims to estimate
erosion, analyze the interrelationship of the causative factors, and provides
environmental conservation direction. The research uses mixed methods. The
quantitative method of erosion rates is done by calculating the Modify
Universal Soil Loss Equation which is supported by GIS tools. The qualitative
method is carried out with questionnaires and interviews in the Lesti
Subwatershed area. The results showed that the current erosion rate in each ha
of land (average) in the Lesti Subwatershed was 153,868 tons /ha/year
(exceeding the tolerable erosion rate of 30 tons/ha/year). The rate of erosion
in the Lesti Subwatershed has always increased in the last 14 years. Of the 12
Subdistricts in the Lesti watershed, as many as 6 Subdistricts are identified as
having high levels of Erosion Hazards so that they were a priority to be
handled, namely in the Wajak, Dampit, Tirtoyudo, Gedangan, Sumbermanjing
Wetan, and Bantur Subdistricts. Dampit Subdistrict, Turen Subdistrict, and
Gondanglegi Subdistrict also face behavioral problems and high population
pressure compared to other Subdistricts. Research also shows that there is a
relationship between erosion and knowledge, attitudes, and behavior of the
community in the form of population pressure and land use patterns. It is
recommended that environmental conservation directives focus on these 6
Sub-districts through the application of soil and water conservation. The
results of spatial analysis at priority locations suggest conservation measures
in the form of law enforcement or counseling, and community empowerment
to increase the ability and independence of the community through providing
access to resources education, and training.
Keywords: Conservation, Erosion, Population Pressure, Community
Behavior, Watershed

48
Link for full paper:

49
A Review of Suramadu Regional Development Acceleration
towards Sustainable Development Concept
Agus Manshur
Ministry of National Development Planning, Jakarta, Indonesia
manshursky@gmail.com
Firre An Suprapto
Bogor Agricultural Institute, Bogor, Indonesia
supraptofirre@apps.ipb.ac.id
Abstract
Based on the Surabaya Madura Regional Development Agency Master
Plan 2010-2024, Madura Island has a strategic position as part of the
Gerbangkertosusila Urban National Strategy. There is still, however, a
development disparity between Madura Island and East Java. This can be seen
from the economic performance of Madura Island which is quite low
compared to other districts or cities in East Java Province. Madura Human
Development Index (HDI) is below the East Java on average, and the
percentage of poor people in Madura is the highest in East Java. Therefore,
the development of Surabaya-Madura (Suramadu) must be integrated through
regional development, such as development of connectivity systems. The
research used descriptive analysis to assess the characteristics of a program
and to adjust the characteristics with sustainable development theory that
consists of three components, namely: environmental, economic, and social
developments. These can ultimately be used to sharpen the development target
to be achieved in the next 5 (five) years. Data were collected using secondary
survey instruments through existing literature studies and policy reviews, such
as National Medium-Term Development Plan 2020-2024 and Regional
Medium-Term Development Plan of East Java Province.
Keywords: Suramadu Region, Sustainable Development, Descriptive
Analysis
http://jurnal.pusbindiklatren.bappenas.go.id/lib/jisdep/article/view/72
https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.72

50
Developing Legal-Entity Higher Education Institution (Perguruan
Tinggi Negeri – Badan Hukum) as Centre of Excellence
Kalihputro Fachriansyah
Planner at Directorate for Higher Education, Science-Technology, and
Culture, Ministry of National Development Planning, Indonesia
kalih.fachriansyah@bappenas.go.id
Endang Sulastri
Acting Deputy Director for Higher Education, Directorate for Higher
Education, Science-Technology, and Culture, Ministry of National
Development Planning.
Correspondence: endang.sulastri@bappenas.go.id
Abstract
In the era of the knowledge and digital economy today, technology is
no longer meant as a tool to increase productivity. Instead, it becomes a critical
factor in creating added value. Higher education as an institution responsible
for advancing science while producing innovative products of high economic
value needs to be encouraged as a Centre of Excellence (CoE). Legal-Entity
Higher Education Institution/Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) is
considered more likely to become CoE in Indonesia. PTN-BH has the
autonomy of academic and non-academic management. CoE criteria such as
financial/funding, cooperation, governance, academic, and research-
innovation are used in a gap analysis to determine the best policies to develop
PTN-BH towards CoE. This study suggests that the center of science and
technology excellence/Pusat Unggulan Iptek (PUI) can be a promising
starting point towards CoE.
Keywords: higher education institution, center of excellence, world-class
university.

51
Economic and Welfare Impacts of Indonesia's Tourism Sector
Arif Haryana
Ministry of National Development Planning (Bappenas)
Email: haryana@bappenas.go.id
Abstract
This paper aimed to see the impact of the development of the tourism
sector during Indonesia's Mid-Term Development Planning Period (RPJMN)
2015-2019. The analysis also aimed to contribute to the Terminal Evaluation
of RPJMN 2015-2019. The implementation of this impact evaluation analyzes
the achievement of tourism's primary target sector to the national economy
and the welfare of individual workers and business units engaged in the field
of tourism. The impact on the national economy is evaluated based on relevant
secondary data. While the impact analysis on the welfare of individual workers
and the tourism business unit carried out using primary data obtained through
surveys. The field survey was conducted on June-July 2019, covering all
provinces, 2.125 individual workers, and 1.082 business units participate as
respondents. The proportional sampling method was used to determine the
number of respondents in each province. The study found that during 2014-
2019, the competitiveness of the Indonesian tourism sector has increased and
has encouraged the increasing number of foreign tourists to visit. The sector
has experienced growth and contributes positively to the national economy.
At the micro-level, the sector generated a positive impact on the tourism
business unit as most of them were claiming to gain profit sustainably during
that period. However, the impact was still limited in improving business units'
ability to innovate in product development and the ability to generate new
employment. There was also a minimal positive impact on the welfare of the
sector's workers. In terms of the average earning per month, the welfare of
workers in this sector is still relatively low compared to workers in all other
sectors.
Keywords: Tourism; Economics of Tourism; Impact Evaluation

52
Firms' Technological Capabilities toward the Introduction of
Industry 4.0: The Case of Supplier Firms in the Indonesian
Automotive Industries
Tri Wisnuasih Pratiwi
Ministry of National Development Planning/Bappenas – Indonesia
Email: triw.pratiwi@gmail.com
Abstract
This article examines changes in the technological capabilities of the
supplier firms in the automotive sector after the introduction of Industry 4.0.
The Industry 4.0 policy has recently been introduced to revive the
manufacturing industry and promote competitiveness in the global market.
Questionnaire data were collected from 32 supplier firms of the automotive
component industry in Indonesia. The questionnaire was designed to measure
variables, including production, investment, innovation, and linkage
capabilities. The result shows that the Indonesian supplier firms, mainly large
firms, are engaged in Industry 4.0, which affects their capabilities. Production
capabilities have been improved among most firms, including large, small, and
medium enterprises. There is an improvement in the volume of production and
the quality of products. However, Indonesian small and medium firms
acknowledged the limitation of investment and innovation capabilities.
Compared with large firms, small and medium firms have limited resources
that hinder them from investing in technology or human capital. During the
introduction of advanced technologies, supplier firms' linkage relationship and
their customers remain relatively stagnant. Moreover, in terms of linkages, in
which the arrangement between assemblers and suppliers has been set, the
automotive firms are highly independent.
Keywords: technological capabilities, industry 4.0, Indonesia automotive
industry.

53
Formula-Based Approach in the Allocation of Specific Allocation
Grants for Infrastructure (DAK Fisik): Case of Education
Provision
Tengku Munawar Chalil
School of Architecture, Planning and Policy Development Institut Teknologi
Bandung
Email: tengkumunawarchalil@gmail.com
Mohammad Roudo
Abstract The paper presents the top-down (formula-based) approach in the
allocation of specific purpose grants for infrastructure (DAK Fisik) in
education by considering the specific needs related to the infrastructure in
education. First, we estimate the needs of education infrastructure by
calculating the gap between the current condition of infrastructures and the
minimum required infrastructures in education. Then, we translate the needs
into necessary costs for education per region. After that, we simulate financial
scenarios for the necessary costs using specific allocation grants in
hierarchical, temporal, and regional dimensions. We also consider the local
fiscal capacity and indicators for the achievement of local governments in
education for the distribution of DAK Fisik for FY2021 and onward. Finally,
we provide the potential implications of using the formula-based approach as
a topdown planning and budgeting tool for DAK Fisik.
Keywords: Infrastructure Costing, Specific Allocation Grants, Education

54
Healthcare Access Inequity within a Social Health Insurance
S ing: Ri F c d y Ind n i ’ Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Program
Dinar Dana Kharisma
Ministry of National Development Planning/Bappenas - Indonesia
Email: dinar.kharisma@bappenas.go.id
Abstract
This paper is a literature review laying out empirical evidence of
healthcare access inequity within an implementation of social health insurance
(SHI) programs. The research question of this paper is: in what way, and how,
inequity in healthcare access potentially happens, even if a type of SHI covers
the whole, or most, of a society. This paper is mainly motivated by the
implementation of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), an SHI program in
Indonesia. Even though the program aims to create better equity in healthcare
access, the existing health system and the program’s design may prevent the
achievement of this goal. By laying out evidence on how healthcare access
inequity in other countries remains within an SHI mechanism, this paper
illuminates that JKN may face the same risk. In reviewing the papers, this
study applied Goddard and Smith’s (2001) concept of healthcare access
inequity in the area of availability, quality, cost, and information. The findings
suggest that healthcare access inequity could happen despite the
implementation of an SHI program. Four types of circumstances that might
have led to healthcare access inequity include geographical disparities of
health facilities; adequacy of insurance program’s reimbursement and
healthcare providers’ financial motive; healthcare providers’ prejudices
toward patients; and unequal personal advantages of health treatment seekers.
When applied to the context of JKN implementation in Indonesia, the risks of
healthcare access inequity are imminent, mostly due to the uneven
concentration of health facilities, the program’s segmented tariff rates, and the
socioeconomic diversity among JKN members. The findings imply that JKN
members might be at risk of healthcare access inequity. While the risks are
plausible, this study is limited to predicting the potential inequity within JKN,
mirroring from the empirical evidence. This study signifies the need for further
empirical research on this area, which will potentially inform policymakers to
improve the program.
Keywords: healthcare access; inequity; social health insurance; Indonesia;
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

55
http://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/56/47

56
Indonesia Development Update: A Year of Covid-19 - A Long
Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development
Muhyiddin
Senior Planner (Perencana Ahli Madya), Ministry of National Development
Planning/Bappenas
Corresponding author. Email: udyn@bappenas.go.id
Hanan Nugroho
Principal Planner (Perencana Ahli Utama), Ministry of National
Development Planning/Bappenas
Abstract
2020 is the year of Covid-19, Indonesia feels the enormity of this pandemic in
various aspects of development. The Indonesian economy during the year
slowed down to minus 5.3 percent in the second quarter of 2020 and in
aggregate growth was minus 2.1 percent in 2020. The target of development
planning in the National Medium Term Development Plan (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN) 2020-2024 was revised through
the updating of the Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP)
in 2020, with the main priority of overcoming Covid-19. Then development
began to be intensified in 2021 to pursue national priority targets that were
abandoned due to Covid-19. The 2020 State Budget allocates around IDR
937.42 trillion for the prevention of Covid-19, including the accumulated
APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) IDR 86.32 trillion, which
makes the deficit financing for that year reach IDR 1,226.8 trillion. The Covid-
19 pandemic control policy through Large-Scale Social Restrictions Policy
(Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB) has had ups and downs, especially
when coupled with the new normal policy. The Policy for Enforcement of
Restrictions on Community Activities (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat/PPKM) as a substitute for PSBB was implemented in early
February and the parallel national vaccination program is expected to support
accelerated development as outlined in the RKP 2021. In 2021, the Covid-19
pandemic is still high in the world, and the acceleration of development
proclaimed by the government gets a stretch of road that extends to be
traversed.
Keywords: Covid-19, RKP 2021, RPJMN 2020-2024, development planning.

57

58
Indonesian Health System Performance Assessment: The
Association between Health Insurance Expansion with Health
Status and Health Care Access
Dinar Dana Kharisma
Corresponding author: dinar.kharisma@bappenas.go.id
Abstract
This paper analyzes health outcomes and inequality in Indonesia, and
the links to intermediate factors and inputs. Between 1997-2015, the country's
health performance indicators had improved and became more equal. This
achievement could potentially be correlated with improvement in health care
access, which might be a result of the Indonesian government's policy to
expand health insurance coverage, mainly to the most impoverished
population. By 2020, the Indonesian government operates national social
health insurance, the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), which covers about
83% of the country's population, including the poor and vulnerable. This paper
uses the Control Knob Framework and focuses on the health insurance
expansion as the financing knob adjustment that was conducted by the
government. The analysis starts with the improvement of health status
indicators and tracks back its association with health care access and health
insurance coverage expansion. This paper finds that health status improvement
in Indonesia between 1997-2015 was correlated with health care access
increase. The decline in the infant mortality rate (IMR) and the under-five
mortality rate (U5MR) between 1997-2015 were associated with an increase
in health care utilization, including the use of trained birth attendants and
diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization. This paper then observes a
strong correlation between the expansion of health care access and health
insurance coverage. In terms of equality, the article sees a weaker, but evident,
correlation between health insurance equalization across different population
groups with more equitable health care access and health outcomes. The
findings of this paper justify the effectiveness of the financing knob
(expanding and equalizing health insurance coverage) in increasing access to
care (outpatient and inpatient care, trained birth attendants, immunization) and
improving health status (IMR and U5MR). This study is among the firsts to
utilize Control Knob Framework as an analytical tool for health insurance
assessment. The study recommends the government to combine health
insurance expansion with other progressive policy, such as financial support
to poor patients to cover the non-medical expenses of attending health care, to
optimize the effectiveness of the interventions.

59
Keywords: Control Knob Framework; inequity; social health insurance;
Indonesia; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

60
Inequality in Indonesia: Kuznets Waves or Kuznets Curve?
Dharendra Wardhana
Directorate of Population Planning and Social Protection, Ministry of
National Development Planning/Bappenas
Correspondence: dharendra.wardhana@bappenas.go.id
Abstract
This paper sets out an argument that Kuznets's hypothesis - either
Kuznets curve or Kuznets waves - is testable and might only hold depending
upon the context. In order to better understand the proposition of Kuznets and
its relevance to Indonesia, it is necessary to consider what happens across long
periods (la longue durée) and to comprehend how watershed events affect the
economy and the distribution of wealth. Analysis in this paper relies on
various data sources ranging from conventional economic indicators,
historical archives, to literary works. Fluctuation and trends on Gini index in
Indonesia might not be fully explained with Kuznets hypothesis although
several aspects might influence inequality trends.
Keywords: inequality; Kusnetz curve; Kusnetz waves.

61
Managing Training for Civil Servants with Planning Roles in
Indonesia: Lessons from Singapore
Feita Puspita Murti
Email: feitapuspitamurti@gmail.com
Abstract
Indonesia is a developing country that is vigorously seeking to boost
its economic growth. One of the nine programs to encourage national
development is to improve the quality of civil servants, to strengthen the
capacity for policy design and implementation in ministries and institutions,
and hence to improve public service delivery. Some researchers argue that
many developing countries have attempted to strengthen civil service training,
but only a few have succeeded in making significant contributions to
improving their institutions. A group of researchers has identified ten factors
that they regard as critical for training management effectiveness, which has
applied in the Singapore civil service training institutions. The researchers
suggest that the same elements may be necessary for developing countries.
This study attempts to evaluate the potential application of the ten critical
factors affecting training management effectiveness for Indonesian civil
service training institutions. This thesis presents a comparative analysis of
training management in Indonesia and Singapore. In this 'lens' of comparison,
the Singapore model is used as a framework to understand the training
management model in Indonesia. Based on the findings, nine out of ten factors
could be implemented in the Indonesian model. However, factors related to
the political context are likely to be challenging, as the political environment
in the developed and developing countries are somewhat different.
Keywords: training, training institution, management, civil servant, planning
roles, developing country.

62
M pping Ind n i ’ C p i iv n nd Sp ci iz i n wi h I
Major Trading Partners
Rufita Sri Hasanah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas - Indonesia
E-mail: rufita.hasanah@bappenas.go.id
Abstrak
Seiring dengan perkembangan ekonomi global yang memberikan
dampak pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemetaan terhadap
daya saing dan spesialisasi perdagangan dengan mitra dagang utama Indonesia
sangat penting untuk menentukan pola perdagangan antar negara. Studi ini
berfokus untuk menggali keunggulan komparatif komoditas Indonesia dengan
mitra dagang utama sehingga dapat diketahui sektor-sektor unggulan yang
menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. Studi ini menggunakan analisis
model perdagangan yang terdiri dari model gravitasi, Richardian model,
Heckscher-Ohlin model, Standard Trade model, dan New Trade model untuk
menganalisis pola perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama.
Kata kunci: daya saing, spesialisasi, perdagangan, keunggulan komparatif

63
Reviewing Specific Grant in 2015-2019 Period: Consistency and
Quality Matters
Agus Manshur
Corresponding author. Email: agus.manshur@bappenas.go.id
Abstract
The paper evaluates the planning process and uses of the “Specific
Allocation Grant” (DAK), particularly for the year 2015-2019 of the
“Government Working Plan” (RKP) documents. The study found that most
the DAK, which originally meant to be allocated to certain regions to help
funding specific activities following national priorities and local government
affairs, have been allocated inconsistently with its goals. The DAK seems to
be treated as a kind of alternative "allocation basket" that could finance any
activities as long as they are included in RKP policies. The paper proposes to
improve the DAK allocation process by carrying out as comprehensive
evaluation of the substance of the DAK as well as to improve the DAK policy
direction, and guides to the formulation of the policy.
Keywords: Dana Alokasi Khusus; Specific Allocation Grant (DAK),
inconsistency between policy and implementation, Government Working
Plan (RKP), Local Government.

64
Rice Farmer Risk Management by Cropping Pattern
Diversification in Rural West Java: Motivation, Behavior, and
Perception
National Development Planning Agency (Bappenas), Jakarta 10310,
Indonesia
dadangjm@gmail.com
Koichi Usami
Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University,
Japan
usami@gsid.nagoya-u.ac.jp
Abstract
The Indonesian government have implemented agricultural production
cost insurance since 2015 called Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). It is an
issue that the rate of farmer participation in the insurance is still low. As a
challenge to increase participation, it becomes important to be aware of
motivation, behavior, and perception that influence the practical risk
management of farmers. This study investigated the relationship between
cropping pattern diversification (as risk management) and factors such as
motivation, behavior, and perception. Based on a field survey of 240
smallholder farmers in Garut District, West Java Province, these were the
characteristics of farmers who practiced cropping pattern diversification: (1)
high-risk perception (impact and probability); (2) risk-averse; and (3)
economic motivation. The study revealed that approximately one-third of
farmers had riskneutral and low-risk perceptions of whom approximately 70.7
percent practiced single cropping patterns. They may not adopt any risk-
coping strategies unless they are aware of the risks that they face. Improving
awareness about the negative impacts of risks on income from farming might
encourage them to adopt risk-coping strategies for both on-farm risk coping
(such as cropping pattern diversification) and off-farm risk-coping (such as
agricultural insurance).
Keywords: Farmer risk management, motivation, risk behavior, risk
perception, rural West Java.
http://jurnal.pusbindiklatren.bappenas.go.id/lib/jisdep/article/view/20
https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.20

65
System Dynamics Modelling of Deforestation Rate and Forest
Rehabilitation in the Upstream of Ciliwung Watershed, Bogor Regency
Andi Setyo Pambudi
Email: andi.pambudi@bappenas.go.id
Abstract
One of the strategic watersheds in Indonesia is the Ciliwung
watershed. The rapid growth of development in this watershed has resulted in
reduced forested lands and water catchment areas. The critical point is when
the upstream area as a buffer zone also experiences uncontrolled land
conversion for various purposes. Indonesia Law Number 41 of 1999
concerning Forestry, Article 18 contains a mandate for the Government to
determine and to maintain the adequacy of forest cover in each watershed.
This research seeks to understand the condition of rehabilitation and
deforestation of forested land in Bogor Regency as the upstream of the
Ciliwung watershed which affects its downstream water system in DKI Jakarta
Province. By applying system dynamics modelling, it is expected that an ideal
scenario of rehabilitation which the government must undertake will be
identified to cope with deforestation rates in forested upstream watersheds.
The methodological approach applied in this paper is a mixed method with
system dynamics-based analysis methods. The results of model simulations
carried out in Business-as-Usual conditions and Simulation of Scenarios
Model going forward to 2060. From the alternative scenarios available, it
reveals that the rehabilitation capability scenario of 3.6% / year is the most
optimal to overtake deforestation rates in the upstream Ciliwung watershed. If
the simulation setting is extended to 2100, the maximum area of forested land
in 2090 will be 8,134.05 ha (still below the carrying capacity of the available
forest area).
Keywords: Watershed, Deforestation, Rehabilitation, System Dynamics

66
The Impact Evaluation of the Authority Delegation from the
District Mayor to the Department of Investment and One-Stop
Service (OSS) on Economic Performance in Indonesia
Tini Partini Nuryawani
Email: tini.partini@bappenas.go.id
Abstract
This paper examines the impact of authority delegations, both license
and non-license, from the district mayor to the Department of Investment and
One-Stop Service (OSS) in the local government on Indonesia's economic
performance. This authority delegation may simplify the regulation in doing
business in Indonesia and create a more favorable business environment
required to promote economic performance. However, this paper finds that the
authority delegation has no significant impact on economic performance. A
plausible underlying argument is that there are some constraints in the
implementation, such as a lack of skilled personnel and weak internal
governance, which impede the efforts to simplify the business regulation
setting. Also, in terms of the cultural aspect, there are risk aversion behavior
and a flawed perspective on entrepreneurial activities in Indonesian society,
which may flourish the informal sectors with low productivity and technology,
hampering the effectiveness of such reform in boosting economic
performance.
Keywords: OSS, INSW, Impact Evaluation, DID.
https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/179/107

ABSTRAK Kumpulan Makalah Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Kemen PPN/Bappenas

ABSTRAK Kumpulan Makalah Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Kemen PPN/Bappenas

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to ABSTRAK Kumpulan Makalah Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Kemen PPN/Bappenas

Similar to ABSTRAK Kumpulan Makalah Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Kemen PPN/Bappenas (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

ABSTRAK Kumpulan Makalah Anggota Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Kemen PPN/Bappenas