Bimbingan teknis membahas pembentukan petugas pemutahiran data pemilih untuk pemilu 2024, mencakup dasar hukum, tahapan, jadwal, dan persyaratan pembentukan petugas tersebut.

1. BIMBINGAN TEKNIS
PEMBENTUKANPETUGASPEMUTAHIRANDATA PEMILIH
UNTUKPEMILUTAHUN2024
KOMISIPEMILIHANUMUM
PROVINSI JAWATIMUR
ROCHANI
DIVISI SDM LITBANG KPU PROVINSI JAWA TIMUR
SURABAYA, 24 JANUARI 2023
Disampaikan pada Kegiatan
BIMBINGAN TEKNIS
PEMBENTUKANPETUGASPEMUTAHIRANDATAPEMILIHUNTUKPEMILUTAHUN2024
KPU PROVINSI JAWA TIMUR BERSAMA KPU KABUPATEN/KOTA SE-JAWATIMUR

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PANTARLIH
 Undang Undang Nomor 7Tahun 2017tentang Pemilihan Umum.
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 Tentan Perubahan atas
Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan Wakil Walikota;

3. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pasal 35 ayat (2) PKPU 5 Tahun 2022
(Perubahan Keempat PKPU 8 Tahun 2019)

4. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMBENTUKAN PANTARLIH

5. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMBENTUKAN PANTARLIH

6. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH
TAHAPAN KEGIATAN seleksi terbuka PEMBENTUKAN PANTARLIH:
1. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
2. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
3. penelitian administrasi calon Pantarlih;
4. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
5. penetapan nama hasil seleksiPantarlih.
Jika dalam seleksiterbuka tidak ada peserta yang mendaftar, PPS
dapat melakukan penunjukan calon Pantarlih untuk ditetapkan

7. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

8. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHAPAN KEGIATAN SELEKSI
TERBUKA PEMBENTUKAN
PANTARLIH
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN
PENERIMAAN
PENDAFTARAN
PENELITIAN
ADMINISTRASI
PENGUMUMAN
HAS
IL S
ELEKS
I
PENETAPAN
1 2 3 4 5
Penyerahan Dokumen Fisik
Tanda Terima
Unggah Data di SIAKBA

9. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
ngumuman pendaftaran
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, PPS:
1) mengumumkan pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari; dan
2) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah
diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 26 Januari s.d. 28 Januari 2023
 Tata Naskah Dinas PPS
 Dukungan Publikasi (Flyer) oleh KPU Kab/Kota

10. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
ne
rimaan Pe
ndaftaran
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, PPS:
1) menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman
pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa
pendaftaran;
2) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon
Pantarlih secara fisik; dan
3) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan
calon Pantarlih.
 26 Januari s.d. 31Januari 2023 (6 hari)

11. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
ne
litian Administrasi
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih, PPS:
1) melakukan penelitian administrasi calon Pantarlih dengan
meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih
sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling
lambat 1(satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
2) melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan
calon Pantarlih; dan
 27Januari s.d. 2 Februari 2023 (6 hari)

12. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
ne
litian Administrasi
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih, PPS:
3) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1(satu)
Hari setelah penelitian administrasi berakhir yang dituangkan
dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara
 Mekanisme Pengambilan Keputusan
 Dukungan Administrasi sesuai Tata Naskah Dinas
 Dukungan Sekretariat PPS

13. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
ngumuman Hasil S e
le
ksi
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, PPS:
1) menentukan calon Pantarlih sebagai Pantarlih yang
dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan
format berita acara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;
2) menyampaikan hasil seleksi Pantarlih kepada KPU
Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa
pembentukan Pantarlih berakhir untuk diumumkan oleh
KPU Kabupaten/Kota;

14. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
ngumuman Hasil S e
le
ksi
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, PPS:
3) mengumumkan hasil seleksiberdasarkan berita acara
penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah
tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih; dan
4) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah
diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media
informasi.
 3 Februari s.d. 5 Februari 2023 (3 hari)
 Oleh PPS & KPU Kab/Kota

15. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Penetapan
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Dalam penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS:
1) menetapkan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil
seleksi calon Pantarlih paling lambat 1(satu) Hari
setelah tahapan pengumuman hasil seleksiberakhir
dengan menggunakan keputusan PPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten/Kota;

16. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Penetapan
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Dalam penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS:
2) mengangkat dan melantik calon Pantarlih yang dinyatakan
lulus pada seluruh tahapan seleksiyang ditetapkan sesuai
dengan masa kerja Pantarlih, yang dilakukan secara luring,
apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan
pelantikan dapat dilakukan secara daring;
 6 Februari 2023
 Sumpah/Janji Pantarlih
 Pakta Integritas Pantarlih

17. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pelantikan &Pengucapan Sumpah/Janji
PEMBENTUKAN PANTARLIH
Sebelum menjalankan tugas, Pantarlih
mengucapkan sumpah/janji.
Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita
acara pelaksanaan sumpah/janji yang
ditandatangani oleh ketua PPS, Pantarlih, dan saksi.
Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan
secara langsung, pengucapan sumpah/janji dapat
dilaksanakan secara tidak langsung atau dalam
jaringan

18. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR Pe
lantikan Pantarlih :S e
nin,6 Feb 2023
DALAM TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH
 Pengucapan sumpah/janji
dituangkan dalam berita acara
pelaksanaan sumpah/janji yang
ditandatangani oleh ketua PPS,
Pantarlih, dan saksi.
 Dalam hal tidak memungkinkan
untuk dilakukan secara langsung,
pengucapan sumpah/janji dapat
dilaksanakan secara tidak langsung
atau dalam jaringan

19. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR PAKTA INTEGRITASPANTARLIH
Keputusan KPU No.
534 Tahun 2022

20. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
JUMLAH KEBUTUHAN PANTARLIH
 Penetapan Estimasi Jumlah TPS
 Kebijakan Pantarlih di TPSLokasiKhusus

21. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pe
rsyaratan Calon PANTARLIH

22. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR PERSYARATAN & KELENGKAPAN DOKUMEN
Dalam pemenuhan
persyaratan mampu
secara jasmani yang
dibuktikan dengan surat
keterangan dari rumah
sakit, puskesmas
, atau
klinik termasuk informasi
hasil pemeriksaan :
 kadar gula darah,
 tekanan darah, dan
 kolesterol

23. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR PERSYARATAN & KELENGKAPAN DOKUMEN
Dalam hal pemenuhan
persyaratan pendidikan
paling rendah sekolah
menengah atas atau
sederajat tidak dapat
dipenuhi, Pantarlih
dapat diisi oleh orang
yang mempunyai
kemampuan dan
kecakapan dalam
membaca, menulisdan
berhitung yang
dibuktikan dengan surat
pernyataan

24. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
PERSYARATAN & KELENGKAPAN DOKUMEN
 Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan
sisteminformasi partai politik ditemukan calon
Pantarlih yang terdaftar sebagai anggota
partai politik tanpa sepengetahuan atau
persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan
persyaratan DILENGKAPI dengan surat
pernyataan yang memuat informasi bahwa
nama dan identitas yang bersangkutan
digunakan oleh partai politik terkait tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan

25. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
PERTIMBANGAN PERSYARATAN PANTARLIH
 mempertimbangkan keterampilan dalam penggunaan
teknologi dan informatika;
 penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarlih sepanjang
memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas
sebagai Pantarlih;
 Keterwakilan Perempuan

26. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pemberhentian dan Penggantian PANTARLIH
 Pantarlih diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota.
 Pantarlih berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap; atau
c. mengundurkan diri.
 PPS mencari pengganti Pantarlih yang berhenti
 PPS melaporkan pemberhentian dan penggantian
Pantarlih ke KPU Kabupaten/Kota.
Penggantian Pantarlih yang berhenti dilakukan dengan
penunjukan masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh PPSatas nama Ketua KPU
Kabupaten/Kota dengan keputusan yang dilaporkan kepada
KPU Kabupaten/Kota melalui PPS

27. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Pemberhentian dan Penggantian PANTARLIH
 Penggantian Pantarlih tidak dilakukan dalam hal sisamasa kerja
Pantarlih kurang dari 15(lima belas) Hari.
Pasal 78 ayat (4) PKPU 8 Tahun 2022 :
 Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Pantarlih
tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan
oleh PPS.
Masa Kerja Pantarlih :
 6 Februari 2023 s.d. 1
5 Maret 2023
 38hari

28. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
TUGAS & KEWAJIBAN PANTARLIH
TUGAS PANTARLIH meliputi:
a. membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan
pemutakhiran data Pemilih;
b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan
PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
KEWAJIBAN PANTARLIH meliputi:
a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun
daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan
dan penelitian kepada PPS.

29. KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
TERIMA KASIH