Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (16)
Viewers also liked
Viewers also liked (7)
Similar to profile_next
Similar to profile_next (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
profile_next
- 1. 1 Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan berdasarkan urusan-urusan. Kesehatan menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 termasuk dalam 6 (enam) bidang sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang keberadaan harus selalu ada dan tidak dapat digabung dengan SKPD lain dan Pemerintahan Daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. SPM dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai, dan ketersediaan sarana dan prasarana Hal baru dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pembagian urusan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, termasuk Bidang Kesehatan yang tertuang dalam Butir B Lampiran UU No. 23 tahun 2014 yang sebelumnya di atur dalam PP No. 38 Tahun 2007. ADINKES melaksanakan kegiatan sesuai rekomendasi Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan melalui surat No. HK 04.04/IV/780/2013 tanggal 9 April 2013 yaitu membantu mempersiapkan 8 (delapan) prioritas kegiatan Kementerian Kesehatan, namun belum semua rekomendasi kementerian kesehatan tersebut dapat dilaksanakan oleh ADINKES oleh karena berbagai sebab. Namun ADINKES telah berhasil menyelesaikan rancangan Lampiran UU Pemerintah daerah tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 211 ayat (2) yang memperkuat peran Kementerian /LNK yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Walaupun pada rekomendasi Sekretaris Jenderal tersebut draft Lampiran revisi UU No. 32 Tahun 2004 tidak termasuk dalam rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, namun Butir B Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah kontribusi utuh ADINKES melalui kegiatan AIPHSS-AusAID/DFAT. Usulan ADINKES setelah beberapa kali di presentasikan oleh ADINKES dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM) yang di pimpin langsung oleh Ibu Menteri Kesehatan yang selanjutnya menjadi Butir B Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut : NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 1. Upaya Kesehatan a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Nasional/Lintas Provinsi a. Pengelolaan UKP Rujukan tingkat Provinsi/Lintas Kabupaten/Kota a. Pengelolaan UKP Primer dan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Nasional dan Rujukan Nasional/Lintas Provinsi b. Pengelolaan UKM Provinsi dan Rujukan tingkat Provinsi/Lintas Kabupaten/Kota b. Pengelolaan UKM Kabupaten/Kota da Rujukan tingkar Kabupaten/Kota c. Penyelenggaraan c. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ c. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
- 2. 2 NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 registrasi, akreditasi, standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Publik dan Privat d. Penetapan Kelas RS Kelas A dan B serta Penetapan Strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Nasional d. Penetapan Kelas RS Kelas C dan D serta Penetapan Strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Provinsi. d. Penetapan Strata Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/ Kota e. Penerbitan izin Rumas Sakit Kelas A, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penanaman Modal Asing (PMA) serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Nasional e. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas B Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Provinsi e. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/ Kota 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan a. Penetapan standardisasi dan registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia, Tenaga Kesehatan-‐ Warga Negara Asing (TK-‐WNA), serta Penerbitan Rekomendasi pengesahan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) a. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja Tenaga Kesehatan b. Penetapan penempatan Dokter Spesialis dan dokter gigi spesialis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan b. Penetapan penempatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker serta tenaga kesehatan lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi b. Penetapan penempatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker serta tenaga kesehatan lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota c. Penetapan standar kompetensi teknis dan c. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ c. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
- 3. 3 NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan d. Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM Kesehatan d. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ d. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ e. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional e. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi e. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Kabupaten/Kota 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan-‐ Minuman a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan dan suplemen kesehatan program Nasional a. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ a. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ b. Pengawasan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan b. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ b. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ c. Pembinaan dan pengawasan Industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), bahan baku obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan c.1. Penerbitan izin Cabang Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) c.1. Penerbitan izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal c.2. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) c.2. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) d. Pengawasan pre-‐market obat, obat tradisional, kosmentika, alat kesehatan, dan makanan-‐minuman d. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ d.1. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu perusahaan rumah tangga d.2. Penerbitan izin makanan dan minuman pada industri rumah tangga e. Pengawasan pre-‐market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah e. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ e. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
- 4. 4 NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5 Tangga (PKRT) dan makanan-‐minuman f. Pengawasan pre-‐market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan makanan-‐minuman f. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ f. Pengawasan post-‐ market produk makanan-‐minuman industri rumah tangga 4. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh nasional dan internasional, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat serta dunia usaha tingkat nasional dan internasional Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabuaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/ Kota Paralel dengan revisi dengan revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan seluruh Peraturan Pemerintah turunannya serta secara teknis wajib ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Untuk hal tersebut, dengan dukungan dana dari DFAT dalam kerangka kegiatan AIPHSS, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sesuai rekomendasi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No. HK 04.04/IV/780/2013 tanggal 9 April 2013 membantu mempersiapkan berbagai rancangan Peraturan Pemerintah terkait dengan Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan sesuai amanat UU tentang Pemda dan PP turunannya. Selanjutnya, melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan serta dukungan pembiayaan dari AIPHSS – AusAID/DFAT, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) telah berhasil menyusun berbagai regulasi sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan, sebagai berikut : a) Draft Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota pada Lampiran revisi Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 (tidak tertuang dalam Rekomendasi Kementerian Kesehatan) b) Draft Revisi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota bidang kesehatan c) Draft Revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu Penambahan Pasal tentang Kewenangan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terhadap Pengaturan Teknis Organisasi Perangkat Daerah [Pasal 211 ayat (2)] d) Draft Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 Tahun 2007 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan e) Draft Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 922 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota bidang kesehatan
- 5. 5 f) Draft Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Kabupaten Kota bidang kesehatan g) Draft Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 317 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Kabupaten Kota bidang kesehatan h) Mengembangkan Draft Kurikulum Kompetensi Teknis Pelaksanan Urusan Bidang Kesehatan di Daerah dan jajaran dibawahnya i) Draft Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No.267 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Dinas Daerah j) Draft Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Kegiatan ini telah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. k) Mengembangkan Draft Pola Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Penetapan Puskesmas sebagai PPK BLUD Puskesmas dan Standar Pelayanan di Puskesmas Selanjutnya kegiatan tersebut diatas di uraikan sebagai berikut : A. Draft Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin. Pelayanan kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan, kualitas, dan bermanfaat. Sumber daya upaya kesehatan terdiri dari sumber daya manusia kesehatan, fasilitas kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana, termasuk, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan yang memadai guna terselenggaranya upaya kesehatan. Fasilitas kesehatan menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan secara tidak langsung untuk mendukung penyelenggaran upaya kesehatan langsung. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, termasuk swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan oleh Pemerintah (termasuk TNI/Polri), Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat yang sifatnya sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer, pelayanan kesehatan tingkat kedua/sekunder dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga/tersier. Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. 6 Pembagian antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1.1. SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.1.1. Pemerintah Pusat : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Rujukan Nasional/Lintas Provinsi Provinsi : Penyelengaraan UKP Rujukan tingkat Provinsi/Lintas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : Penyelenggaraan UKP Primer dan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota 1.2. SUB-SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.2.1. Pemerintah Pusat : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Rujukan Nasional/Lintas Provinsi Provinsi : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan Nasional/Lintas Provinsi Kabupaten/Kota : Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakar Primer dan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota 1.3. SUB-SUB BIDANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.3.1. Pemerintah Pusat : Penyelenggaraan Registrasi, Akreditasi, Standardisasi Rumah Sakit Publik dan Privat Provinsi : - Kabupaten/Kota : - 1.3.2. Pemerintah Pusat : Penetapan dan penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas A publik dan privat serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Modal Asing (PMA) Provinsi : Penetapan dan penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Publik dan Privat Kabupaten/Kota : Penetapan dan penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Publik dan Privat 2. SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN Pemerintah Pusat : 1. Pengelolaan dan penyelenggaraan penelitian yang meliputi agenda riset kesehatan nasional/lintas Provinsi, serta pengelolaan produk penelitian dan pengembangan kesehatan 2. Pengelolaan produk penelitian dan pengembangan Kesehatan 3. Pengelolaan jejaring penelitian kesehatan Nasional dan informasi hasil Litbangkes Nasional 4. Pengelolaan persetujuan etik penelitian kesehatan
- 7. 7 dan registry penelitian epidemiologi klinik 5. Pengelolaan persetujuan perjanjian alih materian (Material Transfer Agreement) 6. Pemberian izin penelitian bidang kesehatan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan Negara 7. Sertifikasi penelitian kesehatan 8. Akreditasi lembaga penelitian kesehatan Provinsi : 1. Pengelolaan dan penyelenggaraan penelitianKesehatan yang meliputi agenda riset kesehatan Provinsi/lintas Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Jejaring penelitian kesehatan di tingkat Provinsi/ lintas Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : 1. Pengelolaan dan penyelenggaraan penelitian kesehatan yang meliputi agenda riset kesehatan di Kabupaten/Kota 2. 2. Koordinasi dan pelaksanaan jejaring penelitian di Kabupaten/Kota 3. SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN 3.1. SUB-SUB BIDANG PEMBIAYAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) Pemerintah Pusat : Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan pendataan. Provinsi : Pembiayaan iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tercakup dalam pendataan JKN di kabupaten/kota tidak mampu Kabupaten/Kota : Pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tercakup dalam pendataan JKN 3.2. SUB SUB BIDANG PEMBIAYAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) Pemerintah Pusat : 1. Pembiayaan kegiatan UKM Lintas Provinsi 2. Pembiayaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat pada tingkat Nasional Provinsi : 1. Pembiayaan kegiatan UKM Lintas Provinsi 2. Pembiayaan UKM dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota : 1. Pembiayaan kegiatan UKM di Kabupaten/Kota 2. Pembiayaan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok, organisasi masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota perorangan dan masyarakat luas.
- 8. 8 4. SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA 4.1. SUB-SUB BIDANG STANDARDISASI, REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DAN REKOMENDASI PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KESEHATAN ASING, SERTA IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KESEHATAN ASING Pemerintah Pusat : Penetapan standardisasi Tenaga Kesehatan Indonesia, standardisasi, Registrasi Tenaga Kesehatan-Warga Negara Asing (TK-WNA), serta Penerbitan Rekomendasi pengesahan Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Provinsi : Penyelenggaraan registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia Kabupaten/Kota : Penerbitan izin praktik dan Izin kerja Tenaga Kesehatan 4.2. SUB SUB BIDANG FASILITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL DAN TIDAK DIMINATI Pemerintah Pusat : Fasilitasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Tidak Diminati melalui Penempatan Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Dan Tenaga Keteknisian Medis. Provinsi : - Kabupaten/Kota : - 4.3. SUB-SUB BIDANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN SERTIFIKASI PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Pemerintah Pusat : Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi : - Kabupaten/Kota : - 5. SUB BIDANG SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 5.1. Pemerintah Pusat : Penyediaan obat, vaksin, alat tes diagnostik cepat dan reagen Program nasional. Provinsi : - Kabupaten/Kota : -
- 9. 9 5.2. Pemerintah Pusat : Pengendalian industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, bahan baku obat, dan obat tradisional. Provinsi : Penerbitan izin Cabang PBF dan cabang penyalur Alat Kesehatan. Kabupaten/Kota : Penerbitan izin pendirian Apotik dan Toko Obat 5.3 Pemerintah Pusat : - Provinsi : Penerbitan izin produksi, edar dan distribusi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Kabupaten/Kota : Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5.4 Pemerintah Pusat : 1. Pengawasan pre market dan pengawasan produk obat, obat tradisional,kosmetika, alat kesehatan, dan makanan minuman 2. Pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, dan makanan minuman Provinsi : - Kabupaten/Kota : Penerbitan izin makanan dan minuman industri kecil dan/atau rumah tangga. 6. SUB BIDANG MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI KESEHATAN 6.1 SUB SUB BIDANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN 6.1.1 Pemerintah Pusat : Pengaturan dan pengurusan standarisasi,pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tingkat Nasional Provinsi : Pengaturan dan pengurusan pengelolaan, dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tingkat Provinsi Kabupaten/Kota : Pengaturan dan pengurusan Pengelolaan, dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tingkat kabupaten/kota 7. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemerintah Pusat : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat tingkat Nasional Provinsi : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok, organisasi masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota, perorangan dan masyarakat luas 8. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 10. 10 Pemerintah Pusat : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat tingkat Nasional Provinsi : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota : Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui kelompok, organisasi masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota, perorangan dan masyarakat luas B. Draft Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Organisasi atau kelembagaan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk hal tersebut ADINKES berperan penting dalam lahirnya Pasal 211 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Nomenklatur Perangkat daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/LPNK yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Disamping itu, ADINKES juga telah selesai rancangan Permenkes tentang Pedoman Teknis organisasi perangkat daerah bidang kesehatan. Pedoman Teknis organisasi perangkat daerah bidang kesehatan menjadi panduan dalam penataan kelembagaan kesehatan di daerah ke depan. Dalam Pedoman Teknis organisasi perangkat daerah bidang kesehatan akan diatur secara lebih kongkrit hal-hal mengenai ; pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata hubungan kerja Dinas kesehatan di Provinsi, Kabupaten dan Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta penataan kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pedoman Teknis tersebut, juga akan mempertegas upaya deeselonisasi pada kelembagaan Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas dengan memperkuat jabatan fungsional, serta memberikan acuan lembaga tersebut menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan pada daerah provinsi, kabupaten/kota dalam peraturan ini diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dinas Kesehatan Provinsi Pembentukan: Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan daerah Provinsi, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah. Kedudukan: Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas; Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah, melalui sekretaris daerah. Tugas: Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; pembinaan dan
- 11. 11 pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi: Susunan organisasi Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai Pasal 217 UU No. 23 tahun 2014 dibagi kedalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C, sesuai beban kerjanya. Kriteria/kalisifikasi: Tipologi Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi didasarkan atas penilaian beberapa variabel ,meliputi : Jumlah Penduduk; Cakupan Wilayah Kerja, terdiri atas : jumlah kabupaten/kota; jumlah tenaga kesehatan; sarana dan prasarana kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi; dan jumlah usaha kecil obat tradisional, cabang pedagang besar farmasi dan penyalur alat kesehatan; Besaran APBD untuk urusan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pembentukan: Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah. Kedudukan: Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas; Kepala dinas berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Tugas: Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; penyelenggaraan urusan pemerintahan danpelayanan umum di bidang kesehatan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas danfungsinya. Susunan Organisasi: Susunan organisasi Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai Pasal 217 UU No. 23 tahun 2014dibagi kedalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, sesuai beban tugasnya. Kriteria/kalisifikasi: Tipologi Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas penilaian beberapa variabel,meliputi: Jumlah Penduduk, Cakupan wilayah kerja,terdiri atas : jumlah Kecamatan; jumlah tenaga kesehatan; jumlah Puskesmas; sarana dan prasarana kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota; Besaran APBD untuk urusan kesehatan. Rumah Sakit Daerah Provinsi Pembentukan: Rumah Sakit Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi, berdasarkan peraturan peundangan-undangan. Kedudukan: Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan kesehatan perorangan di daerah; Rumah sakit daerah provinsi dipimpin oleh seorang Direktur dalam jabatan non struktural;
- 12. 12 Tugas: Rumah Sakit Daerah Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanankesehatan perorangan secara paripurna di Provinsi. Fungsi: penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan rumah sakit; pemeliharaan dan peningkatan kesehatanperorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan denganmemperhatikan etika ilmu pengetahuan bidangkesehatan. Susunan Organisasi: Susunan organisasi rumah Sakit Daerah provinsi tipe B, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi membawahkan paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Selain yang membidangi administrasi membawahkan Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional; Instalasi membawahkan Unit Pelaksana Fungsional; Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari tenaga fungsional senior di bidangnya. Bagi Provinsi yang sejak berlakunya peraturan ini sudah memiliki RS Tipe A, dinyatakan tetap berlaku. Rumah Sakit Daerah Provinsi diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam Peraturan Gubernur. Bagi Rumah Sakit Daerah Provinsi yang ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, susunan organisasinya dapat mengikuti pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota Pembentukan: Rumah Sakit Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan peundangan-undangan. Kedudukan: Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan kesehatan perorangan di daerah; Rumah sakit daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Direktur dalam jabatan non struktural; Tugas: Rumah Sakit Daerah Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanankesehatan perorangan di kabupaten/kota. Fungsi: penyelenggaraan pelayanan pengobatan danpemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan rumah sakit; pemeliharaan dan peningkatan kesehatanperorangan melalui pelayanan kesehatan yangparipurna tingkat kedua dan ketiga sesuaikebutuhan medis; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatankemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sertapenapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangkapeningkatan pelayanan kesehatan denganmemperhatikan etika ilmu pengetahuan bidangkesehatan. Susunan Organisasi: Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dibagi ke dalam 2 (dua) tipe yaitu tipe C dan tipe D; Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota tipe C, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi membawahkan paling banyak 2 (dua) Subbagian. Selain yang membidangi
- 13. 13 administrasi membawahkan Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional; Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota tipe D, paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi. Selain yang membidangi administrasi membawahkan Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional; Instalasi membawahkan Unit Pelaksana Fungsional; Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari tenaga fungsional senior di bidangnya. Bagi kabupaten/Kota yang sejak berlakunya peraturan ini sudah memiliki Rumah Sakit Tipe B, dinyatakan tetap berlaku. Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Bagi Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, susunan organisasinya dapat mengikuti pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Pejabat struktural, tetap memperoleh hak- hak keuangannya sampai ditetapkannya menjadi Pejabat fungsional. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembentukan: Puskesmas dibentuk dengan Peraturan Daerah; Pada prinsipnya, setiap Kecamatan dibentuk 1 (satu) Puskesmas, apabila beban kerjanya dinilai cukup besar maka dalam 1 ( satu ) Kecamatan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kedudukan: Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tugas: Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dinas kab/kota di bidang upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). Fungsi: Untuk melaksanakan tugas pokok , Puskesmas menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer; pemberdayakan masyarakat di bidang kesehatan; pelaksanaan kesehatan perorangan primer; pelaksanaan kordinasi fasilitas kesehatan perorangan primer; pengelolaan data kesehatan masyarakat primer, data pemberdayaan masyarakat, dan data kesehatan perorangan primer; peningkatan kapasitas tenaga kesehatan strata pertama. Susunan Organisasi: Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas: Kepala (Non Struktural); Subbagian Tata Usaha (eselon IV.b); dan Para Penanggung jawab fungsional; Kelompok Jabatan Fungsional. Puskesmas dapat diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Bagi Kepala Puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai pejabat struktural,tetap menerima hak-hak keuangannya sampai dialihkan menjadi pejabat fungsioal. Tata Kerja Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun dengan instansi lain sesuai bidang tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengawasi bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
- 14. 14 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Disamping itu, setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi prosedur kerja dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya serta wajib menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap sebagai acuan kerja bawahan, sehingga setiap bawahan mengetahui dengan pasti pekerjaan yang akan dikerjakan dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan. Dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi, dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman teknis organisasi perangkat daerah bidang kesehatan telah disiapkan oleh ADINKES dan dipresentasikan dalam beberapa kali di Rakorpim yang dipimpin oleh Ibu Menteri Kesehatan Tata Hubungan Kerja Disamping tatakerja ADINKES juga menyiapkan bagaimana tata hubungan kerja yang selama ini belum pernah di rumuskan, baik oleh Kementerian Kesehatan maupun Oleh Kementerian Dalam Negeri. Tata Hubungan Kerja ini penting karena mengatur tata hubungan kerja antar unit organisasi pelaksanaan urusan kesehatan pada pemerintah daerah yaitu Dinas, Rumah Sakit, Puskesmas dan instansi terkait lainnya. C. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. SPM dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena beberapa alasan. Pertama, didasarkan kemampuan daerahnya masing-masing, maka sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat. Kedua, dengan munculnya SPM memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatannya secara “lebih terukur”. Ketiga, dengan SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Bagi warga, keberadaan SPM juga amat penting karena SPM menjelaskan hak- hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh daerah. Pemahaman terhadap hak-hak warga terhadap pelayanan PRB amat penting bagi mereka untuk dapat memastikan apakah pemerintah telah memenuhi tanggungjawab konstitusional kepada warganya, khususnya dalam bidang kesehatan. SPM karenanya dapat menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara prinsip, warga memerlukan instrumen untuk mengecek apakah agennya (pemerintah) telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau sebaliknya.
- 15. 15 SPM karenanya dapat menjadi instrumen bagi warga dan penduduk untuk mengaktualisasikan perannya sebagai warga negara yang berdaulat dan menjadi alat ukur bagi mereka untuk menilai kinerja dari pemerintahnya. Indikator SPM 2014-2019 Indikator SPM Kabupaten/Kota meliputi: Promosi Kesehatan terdiri dari: 1. Promosi Kesehatan Untuk Siswa Pendidikan Dasar; 2. Promosi Kesehatan Untuk Masyarakat Di Puskesmas dan Jaringannya; 3. Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Oleh Puskesmas dan Jaringannya Skrining dan Pelayanan Kesehatan berdasar Daur Kehidupan terdiri dari: 1. Paket Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas dan Jaringannya; 2. Paket Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya; 3. Paket Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Jaringannya; 4. Paket Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas dan Jaringannya; 5. Skrining Kesehatan Siswa Pendidikan Dasar; 6. Skrining Kesehatan Penduduk Remaja (Usia 15 - 18 th) Keatas di Puskesmas; 7. Skrining Kesehatan Penduduk Dewasa (19- 59 th) di Puskesmas; 8. Skrining Kesehatan Lansia (Usia 60 th Keatas) di Puskesmas dan RSUD. Pemeriksaan Penyakit Menular terdiri dari: 1. Pemeriksaan Terduga Tuberkulosis (TB) di Puskesmas dan RSUD; 2. Pemeriksaan Terduga HIV dan AIDS di Puskesmas dan RSUD Pelayanan Sanitasi Lingkungan terdiri dari: 1. Pelayanan kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Dasar Formal; 2. Pelayanan kesehatan lingkungan di Pasar Tradisional 3. Respons SKDR yang Dilakukan Dalam Waktu Kurang Dari 24 Jam Indikator SPM Propinsi meliputi: Promosi Kesehatan terdiri dari: 1. Promosi Kesehatan Untuk Siswa Pendidikan Menengah; 2. Promosi Kesehatan Dengan Media Massa Inspeksi sanitasi lingkungan terdiri dari: Pelayanan kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Menengah; Petunjuk Teknis SPM
- 16. 16 Setiap indikator dalam SPM Kabupaten/Kota dan SPM Provinsi diuraikan secara rinci dalam pengertian, definisi operasional, rumus perhitungan kinerja, contoh perhitungan, target, sumber data, rujukan, sumber daya manusia atau pelaksana. Pembiayaan SPM Pembiayaan SPM wajib diprioritaskan dalam penganggaran APBD sebelum menganggarkan kegiatan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber pendanaan dalam APBD yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemenuhan SPM dapat berasal dari dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil atau pendapatan asli daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM sepanjang sudah disediakan untuk itu. Bagi daerah yang sumber penerimaannya dari dana DAU, bagi hasil dan PAD terbatas, maka sumber pendanaan seharusnya dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat pemenuhan SPM adalah pemenuhan kebutuhan dasar warga negara untuk mempertahankan hidup secara layak, maka penganggaran pendanaan SPM wajib dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat melalui mekanisme pendanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya dapat melalui dana alokasi khusus pencapaian SPM. Agar SPM bisa dicapai, rencana pencapaian SPM harus dicantum dalam seluruh dokumen perencanaan daerah yang menjadi landasan bagi daerah dalam penganggaran. Perencanaan pencapaian SPM wajib dimasukkan kedalam dokumen rencana pembangunan daerah lima tahunan yaitu RPJMD. RPJMD berisi arak kebijakan dan program pembangunan setiap daerah dalam lima tahun. Untuk menjamin pencapaian SPM maka program-program yang terkait dengan pencapaian SPM wajib dimasukkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah tersebut selama lima tahun termasuk target dan pagu indikatif pendanaannya. Selain dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah lima tahunan, rencana pencapaian SPM harus juga dimasukkan ke dalam dokumen rencana strategis setiap perangkat daerah sesuai dengan bidangnya. Rencana pencapaian SPM bidang kesehatan wajib dimasukkan ke dalam rencana strategis Dinas Kesehatan kabupaten, kota atau provinsi yang bersangkutan. Draft Indikator SPM, Petunjuk Teknis SPM dan Perhitungan Pembiayaan SPM telah disiapkan oleh ADINKES dan dipresentasikan dalam beberapa kali di Rakorpim yang dipimpin oleh Ibu Menteri Kesehatan. Disamping itu, ADINKES juga terus menerus mendampingi Pejabat Eselon I dan II kementerian Kesehatan dalam Sidang DPOD, baik di tingkat eselon II lintas sektor terkait maupun Tingkat Tim Teknis DPOD yang di pimpin oleh Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. D. Kompetensi Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Daerah adalah Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan jabatan-jabatan struktural dibawah Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota.
- 17. 17 Sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, kepala SKPD dan jabatan-jabatan struktural dibawah kepala dinas, dituntut memiliki kapasitas atau kemampuan yang secara teknis dapat digunakan untuk membantu kepala daerah dalam membuat dan merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan, membuat perencanan strategik dan program pembangunan kesehatan daerah, menyelenggarakan pelayanan umum bidang kesehatan di daerah dan melakukan pembinaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Kompetensi Teknis sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan diharapkan dapat: • Merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan • Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan • Menyelenggarakan pelayanan publik bidang kesehatan • Melakukan pembinaan teknis terhadap pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan kesehatan Pengangkatan pegawai atau aparatur sipil negara ke dalam suatu jabatan struktural pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekruitmen dan seleksi. Sesuai Pasal 233 UU No. 23 Tahun 2014, kompetensi tersebut adalah kompetensi teknis; kompetensi manajerial; kompetensi sosio-kultural; dan kompetensi pemerintahan. Kompetensi Teknis Umum bidang kesehatan wajib dimiliki oleh pejabat struktural yang meliputi kemampuan manajerial, kepemimpinan dan profesionalisme serta komunikasi, jejaring dan advokasi. Kompetensi Teknis Khusus dibidang kesehatan wajib dimiliki oleh pejabat struktural agar dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan bidang kesehatan secara professional, efektif dan efisien sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. Prosedur Pelatihan kompetensi teknis pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh lembaga yang di akreditasi sedangkan penerbitan dan pengesahan sertifikat kelulusan kompetensi teknis pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri Kesehatan.. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang kompetensi teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang dilengkapi dengan kurikulum dan modul pelatihan kompetensi teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan telah disiapkan oleh ADINKES dan dipresentasikan dalam beberapa kali di Rakorpim yang dipimpin oleh Ibu Menteri Kesehatan. E. Pusat Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyakarat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- 18. 18 Puskesmas sebagai pengelola kesehatan wilayah kecamatan sebenarnya merupakan konsep lama, namun belum diterjemahkan ke dalam bentuk lembaga yang secara operasional sesuai dengan dinamika dan tuntutan dan kebutuhan jaman, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar secara paripurna. Dalam lingkup Primary Health Care (PHC) sebagai satu sistem kesehatan, maka puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten/kota dengan jejaring pelayanannya, menjadi komponen penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama yang perlu untuk dilakukan penguatan. Penguatan Puskesmas yang dimaksud adalah suatu bentuk upaya penguatan (revitalisasi) fungsi-fungsi Puskesmas, baik yang melemah, yang tidak berfungsi lagi, bahkan yang menyimpang dari konsep dasarnya, dengan melalui peninjauan ulang atas rincian upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dalam upaya mengimplementasikan fungsi-fungsi puskesmas. Disamping untuk memperkuat fungsi-fungsi Puskesmas, perlu dilakukan penguatan strategi pencapaian program, mengingat sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sangat terbatas sehingga perlu dilakukan strategi pelaksanaan program secara terintegrasi di Puskesmas. Dengan fungsi sebagai penanggung jawab terhadap kesehatan wilayah kecamatan, maka Puskesmas juga mempunyai peran koordinatif bagi semua fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan. Fasilitas dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, fasilitas kesehatan perorangan tingkat pertama, fasilitas produksi dan distribusi sediaan farmasi, alkes, makanan dan minuman, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Selain itu, di era BPJS, Puskesmas selain berperan dalam memberikan pelayanan primer sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan, juga perlu melakukan koordinasi dalam penyelesaian keluhan/pengaduan dari peserta BPJS Kesehatan, peserta asuransi kesehatan komersial yang merupakan penduduk di wilayah tersebut. Keseluruhan fungsi kewilayahan puskesmas ini, memerlukan perencanaan, anggaran dan dilaksanakan oleh Puskesmas. Agar Puskesmas sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya perlu ditingkatkan kemampuan serta diintegrasikan dan diterpadukan programnya. Atas dasar latar belakang tersebut diatas, sesuai dengan perannya yang diatur pada Butir B Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang diserahkan kepada daerah, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan perlu menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian urusan melalui peraturan Menteri Kesehatan dan dalam hal ini tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan
- 19. 19 Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal perlu adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas. Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dapat dilakukan melalui : • Penguatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesmas keliling. • Peningkatan akses dan keterjangkauan pelayanan untuk masyarakat, peningkatan cakupan program dan pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat di Puskesmas. • Penguatan dalam pengorganisasian kegiatan di fasilitas pelayanan Puskesmas berdasarkan bukti (evidance based) melalui pelaksanaan manajemen Puskesmas • Penguatan dalam penjaminan kualitas (quality assurance) pelayanan kesehatan di Puskesmas. • Penguatan dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. • Penguatan pembinaan pelayanan kesehatan di puskesmas secara teknis dan administratif oleh dinas kesehatan dan rumahsakit • Penguatan jejaring rujukan pelayanan kesehatan Integrasi Atau Keterpaduan Integrasi atau keterpaduan merupakan bentuk penyelenggaraan setiap upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas harus secara terintegrasi, dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya, jika mungkin sejak tahap perencanaan: sumber daya, jika mungkin sejak tahap perencanaan: • Integrasi atau Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yg menjadi tanggung jawab Puskesmas, meliputi : program HIV/AIDS dalam layanan komprehensif berkesinambungan (LKB); Tb; Malaria antara lain dalam pelayanan ibu hamil sebelum persalinan (ante natal care) terpadu dan manajemen terpadu balita sakit didaerah endemis malaria; Kesehatan Ibu termasuk Gizi; dan imunisasi dan kesehatan anak termasuk Imunisasi, pneumoni & diare. Wadah integrasi di wilayah Puskesmas meliputi Pelayanan Pengobatan melalui pelayanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS), pemeriksaan Laboratorium, pemberian obat, Pusling, Pelayanan ibu hamil sebelum persalinan (Ante Natal Care=ANC) terpadu, kegiatan outreach baik di fasilitas pemerintah dan swasta, Manajemen di Puskesmas meliputi Perencanaan tingkat Puskesmas. Lokakarya mini dan penilaian kinerja puskesmas dengan memperhatikan good leadership, manajemen kegiatan pelayan, manajemen informasi dan manajemen mutu, Penguatan dan distribusi SDM, sistem informasi, logistik, pembiayaan, Pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan dalam klinik puskesmas berizin, Sarana UKBM untuk melaksanakan kegiatan UKM Integrasi manajemen Puskesmas dilakukan melalui: Penguatan dalam perencanaan, pemantauan melalui lokakarya mini bulanan dan penilaian di Puskesmas melalui penilaian kinerja setiap tahun, Penguatan dalam kerjasama lintas sector dengan melaksanakan lokakarya mini triwulanan dan Penguatan dalam pembinaan masyarakat. Integrasi pembiayaan Puskesmas dilakukan melalui Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah meliputi dana pusat dan daerah, Pembiayaan
- 20. 20 yang bersumbermasyarakat: swadaya dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, Pembiayaan yang bersumber swasta: Corporate Social Responsibilitty (Tanggung jawab Sosial Perusahaan). Integrasi Penguatan dalam pengelolaan logistik di Puskesmas dilakukan melalui Penguatan system informasi logistik, Penyimpanan dan distribusi logistik, Penggunaan logistik yang tepat, Menjamin ketersediaan logistik di fasilitas pelayanan dan Menjamin kualitas logistik yang tersedia. • Keterpaduan Lintas sektor merupakan upaya memadukan penyelenggaraan upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait pd tingkat kecamatan. Pemberdayaan Masyarakat Setiap Puskesmas wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas. Puskesmas berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk berperi-laku hidup bersih dan sehat secara mandiri serta menumbuhkan dan menggerakkan peran-sertanya dalam upaya-upaya kesehatan di lingkungan komunitasnya. Sistem Rujukan Rujukan upaya kesehatan perorangan meliputi : Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (operasi), Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yg lebih lengkap; Rujukan Puskesmas dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dapat melakukan rujukan. Rujukan meliputi; Rujukan upaya kesehatan perorangan; dan Rujukan upaya kesehatan masyarakat. ilmu pengetahuan, mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas dan atau menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas; Rujukan upaya kesehatan masyarakat meliputi: Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman alat fogging, peminjaman alat lab kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan vaksin, obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan makanan; Rujukan tenaga, dukungan tenaga akhli untuk penyelidikan KLB, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam, Rujukan operasional, menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesmas dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan setiap Puskesmas wajib membuat Standar Pelayanan Puskesmas dengan mengacu pada standard pelayanan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pelayanan Puskesmas meliputi:
- 21. 21 • Standar pelayanan pemberdayaan masyarakat; • Standar pelayanan kesehatan masyarakat primer; • Standar pelayanan kesehatan perorangan primer • Standar pelayanan penyediaan data kesehatan; • Standar pelayanan koordinasi fasilitas kesehatan perorangan primer Standar pelayanan disusun oleh Puskesmas, dibahas dan disetujui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Standar dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Selanjutnya, seluruh hasil kegiatan inisial AIPHSS – ADINKES tersebut diatas telah diterima oleh Kementerian Kesehatan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No. HK.05.01/IV/1169/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Respon Hasil Kegiatan Inisial AIPHSS-ADINKES. Rencana Kegiatan ADINKES 2015- 2017 adalah sebagai berikut I. Mempersiapkan regulasi bidang kesehatan pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, antara lain : 1. NSPK Pengaturan pembagian urusan pemerintahan 2. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kurikulum dan Modul Kompetensi Teknis Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dalam Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan II. Tindaklanjut pelaksanaan regulasi bidang kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Mentoring dan Monitoring – Evaluasi) III. Penguatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota IV. Penguatan dan Revitalisasi Puskesmas dalam Pelayanan Komprehensif dan Terintegrasi Kesehatan Ibu dan Anak V. Penguatan Kapasitas ADINKES, baik Pusat maupun Wilayah dalam mendukung Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Sesuai rencana kegiatan ADINKES 2015 - 2017 tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Pembuatan Norma, Standar, Presedur dan Kriteria (NSPK) Pembagian Urusan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan sangat penting untuk diterbitkan mengingat sesuai Pasal 17 UU No. 23 tahun 2014 di amanatkan bahwa Daerah dalam menentukan kebijakan wajib berpedoman pada NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila Kebijakan Pemerintahan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, maka Pemerintah Pusat melalui Menteri dalam Negeri membatalkan Kebiajakan daerah tersebut dan Kegiatan yang diajukan kepada AIPHSS – DFAT berupa: Penulisan draft Permenkes tentang NSPK Bidang Kesehatan Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabuapaten/Kota Bidang Kesehatan untuk:
- 22. 22 I. Perencanaan Tenaga Kesehatan II. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan III. Pelayanan Kesehatan Ibu IV. Pelayanan Kesehatan Anak V. Pelayanan Kesehatan HIV-AIDS VI. Perizinan VII. Pelayanan Kesehatan Rujukan VIII. Pelayanan untuk Hipertensi IX. Pelayanan Standar Pelayanan Minimal X. Pemberdayaan Masyarakat a. Legal Drafting b.Desiminasi c. Pembuatan Laporan 2. Workshop, Mentoring, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan di daerah Kegiatan AIPHSS-DFAT Kegiatan yang diajukan berupa : a. Penyusunan materi uji coba - Penyiapan Daerah untuk melaksanakan SPM Penyusunan Pedoman Kajian Kesiapan Daerah Dalam melaksanakan SPM, antara lain : SDM; Peralatan Kesehatan dan Non Kesehatan, Alat Peraga Promosi Kesehatan dan lain-lainnya; - Perhitungan sasaran pelayanan - Pelaksanaan kajian kesiapan Daerah dalam pelaksanaan SPM dan Pelatihan perhitungan kebutuhan biaya SPM : b. Pembuatan pedoman mentoring dan monitoring dan evaluasi implementasi SPM c. Pembentukan tim uji coba implementasi SPM d. Pelaksanaan uji coba e. Pelaksanaan mentoring pasca sosialisasi secara regular dan berkala di daerah uji coba f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM secara reguler dan berkala di daerah uji coba g. Pembuatan laporan 3. Pelatihan Kompetensi Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kegiatan yang diajukan berupa: a. pertemuan serial penyusunan modul pelatihan b. pertemuan serial penyusunan Permenkes tentang penyelenggaraan pelatihan Kompetensi Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan c. pertemuan serial penyusunan Permenkes tentang pengangkatan pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan d. Pembuatan pedoman monitoring dan evaluasi paska pelatihan e. Pembuatan database peserta pelatihan yang selalu updated f. Pelatihan pelatih nasional (Master of Training)
- 23. 23 g. Uji coba pelatihan peningkatan Kompetensi Teknis Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Daerah di NTT dan Surabaya h. Evaluasi kegiatan i. Pembuatan laporan IV. Penguatan dan Revitalisasi Puskesmas termasuk dalam Pelayanan Komprehensif dan Terintegrasi Kesehatan Ibu dan Anak 1. Akreditasi Puskesmas 2. Meningkatkan pelayanan KIA yang komperhensif dan terintegrasi dengan pendekatan SPM • ASBK KIA • Alokasi pembiayaan KIA • Meningkatkan pelayanan KIA 3. Meningkatkan health governance pada tingkat Kabupaten/Kota melalui mekanisme akuntabilitas dan peningkatan kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota • Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) termasuk akuntabilitasnya • Meningkatkan kapasitas Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan standar kompetensi 4. Pelaksanaan penguatan sistem kesehatan Kabupaten/Kota dan perluasannya • Meningkatkan sistem informasi di Kabupaten/Kota • Mendokumentasikan pembelajaran yang ditemukan untuk direplikasikan V. Penguatan Kapasitas ADINKES, baik Pusat maupun Wilayah dalam mendukung Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota • Peningkatan kemampuan perencanaan dan manajemen ADINKES di daerah • Mentoring dan Monitoring-Evaluasi • Pengembangan ADINKES sebagai lembaga independen untuk akreditasi Puskesmas Jakarta, 26 November 2014 Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, dr. Krishnajaya, MS K e t u a