Peraturan Daerah ini membahas perubahan kedua atas peraturan daerah sebelumnya tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Klaten. Beberapa poin yang diubah antara lain ketentuan tentang panitia pemilihan, syarat pemilih dan calon kepala desa, serta tata tertib kampanye pemilihan.

1. BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanan pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Klaten, perlu melakukan penyesuaian dengan
menekankan prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat,pemerataan dan keadilan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

3. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9 TAHUN
2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN
PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

4. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (5)
Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10
(1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh
masyarakat diluar unsur BPD.
(2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang
disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Ketua Panitia pemilihan, dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan
dalam musyawarah anggota Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam
Berita Acara.
(4) Anggota Panitia Pemilihan tidak dapat mencalonkan diri sebagai Bakal
Calon Kepala Desa.
(5) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan;
b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara
atau telah/pernah menikah;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;dan
d. terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

5. 3. Ketentuan pada judul Bagian Ketiga dan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga
Daftar Pemilih Tambahan
Pasal 17
(1) Panitia Pemilihan membuat Daftar Pemilih Tambahan sebelum Daftar
Pemilih Tetap ditetapkan.
(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dari hasil pendataan dan pencatatan pemilih yang belum terdaftar dan
belum tercatat di dalam daftar pemilih sementara.
4. Ketentuan pada judul Bagian Keempat Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Bagian Keempat
Daftar Pemilih Tetap
Pasal 18
(1) Panitia Pemilihan mengadakan koreksi dan pembetulan Daftar Pemilih
Sementara sebagai akibat terjadinya perubahan/mutasi pemilihan yang
telah di daftar dan dicatat dalam Daftar Pemilih Sementara.
(2) Daftar Pemilih Sementara yang telah dikoreksi dan dibetulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang
dituangkan dalam berita acara.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19
(1) Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga
Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Bakal Calon Kepala Desa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala
Desa;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan/atau sederajat dibuktikan dengan fotocopi ijasah atau surat tanda
tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

6. d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mulai
dibukanya pendaftaran dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau
surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu
jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari
dokter pemerintah;
f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian ;
g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan
dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Bakal Calon Kepala Desa;
i. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan
kepemilikan KK dan/atau KTP, yang telah dimiliki paling sedikit 1
(satu) tahun pada saat mulai dibukanya pendaftaran;
j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat
keterangan dari Pengadilan Negeri; dan
k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon Kepala Desa.
(2) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala
Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang
dibuktikan dengan surat keterangan Camat.
(3) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari pimpinan atau
Instansi yang berwenang.
(4) Bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
(5) Bagi Pimpinan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), juga harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat.

7. (6) Bagi Calon Kepala Desa terpilih terhitung mulai tanggal pelantikannya
sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan
sampai dengan akhir masa jabatan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25
(1) Kepada Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melakukan
kampanye sejak pengumuman Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan
sampai dengan saat mulai berlakunya jam malam.
(2) Tata tertib kampanye, pemasangan tanda gambar dan penetapan jam
malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.
(3) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang
mempermasalahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
menjelek-jelekkan Calon Kepala Desa yang lain.
(4) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk arak-arakan/pawai dan bentuk
lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa memaparkan kepada
masyarakat tentang program kerja yang akan dilaksanakan selama 6
(enam) tahun seandainya terpilih sebagai Kepala Desa.
(2) Pemaparan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di TPS setelah undian tanda gambar selesai dilaksanakan.
(3) Calon Kepala Desa menyerahkan naskah tertulis program kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.
(4) Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan/atau menjanjikan akan
memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama
atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam
pemilihan Kepala Desa.
(5) Calon Kepala Desa yang dapat dibuktikan melanggar larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses sesuai dengan hukum yang
berlaku.

8. 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27
(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan,
Panitia Pemilihan memberitahukan tentang akan diadakannya Pemilihan
Kepala Desa kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan
mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan strategis di wilayah
Desa yang bersangkutan .
(2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia harus sudah
menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak
memilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap.
(3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap dan
tempat serta waktu pemilihan diselenggarakan.
(4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai
undangan untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara.
(5) Apabila undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hilang/belum
diterima, maka penduduk desa yang berhak memilih dan terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan
menunjukkan KTP yang masih berlaku.
9. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 33A
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 33A
(1) Kartu suara dinyatakan sah apabila :
a. Ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan
dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
b. Kartu suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia;
c. Lubang coblosan masih di dalam batas garis tanda gambar pada satu
tanda gambar Calon;
d. Dalam kartu suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi
masih berada dalam satu tanda gambar Calon.
(2) Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. Tidak menggunakan kartu suara yang telah ditentukan;
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua atau Wakil Ketua Panitia Pemilihan
dan cap Panitia Pemilihan;

9. c. Terdapat tanda atau coretan dalam bentuk apapun;
d. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar Calon;
e. Mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang berhak dipilih;
f. Mencoblos diluar tanda gambar yang disediakan;
g. Dalam kartu suara terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak di
luar tanda gambar termasuk mencoblos dan tembus diluar tanda
gambar calon atau didalam tanda gambar lainnya;
h. Kartu suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan oleh
Panitia Pemilihan;
i. Kartu suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak
disengaja;
j. Kartu suara yang tidak dicoblos sama sekali.
(3) Kartu suara disampaikan kepada pemilih dalam kondisi terbuka/tidak
dalam lipatan.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
dilaksanakan hanya diikuti oleh calon-calon yang mendapatkan suara
terbanyak dengan jumlah suara yang sama.
(2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya
tetap sama, maka pemilihan dinyatakan batal dan harus dilaksanakan
proses pemilihan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
11. Ketentuan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 44
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 44
(1) Rencana biaya pemilihan dibuat oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada
Pemerintah Desa.
(2) Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala
Desa dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dan
kemampuan keuangan desa.
(3) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBDes, yang bersumber
dari Pemerintah Desa, bantuan Pemerintah Kabupaten serta sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

10. (4) Dalam hal desa tidak mampu untuk membiayai pelaksanaan pemilihan
kepala desa, desa dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga
termasuk bakal calon kepala desa dengan besaran sumbangan
berdasarkan musyawarah yang dihadiri panitia pemilihan, BPD, Unsur
Pemerintah Desa, bakal calon kepala desa dan pihak ketiga selain bakal
calon kepala desa.
12. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1(satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 45
(1) Selama menjalankan tugasnya, Kepala Desa wajib membuat
pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
c. Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat; dan
d. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.
(3) Camat wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal II
Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,
SUNARNA
Diundangkan di Klaten
pada tanggal
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
SARTIYASTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 10

11. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN
PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. UMUM
Bahwa untuk kelancaran pelaksanan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Klaten, perlu melakukan penyesuaian dengan menekankan prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat,pemerataan dan keadilan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor
1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dengan demikian perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
beserta perubahannya, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 10
Cukup Jelas
Angka 2
Pasal 14
Cukup Jelas
Angka 3
Pasal 17
Cukup Jelas

12. Angka 4
Pasal 18
Cukup Jelas
Angka 5
Pasal 19
Cukup Jelas
Angka 6
Pasal 25
Cukup Jelas
Angka 7
Pasal 26
Cukup Jelas
Angka 8
Pasal 27
Cukup Jelas
Angka 9
Pasal 33A
Cukup Jelas
Angka 10
Pasal 39
Cukup Jelas
Angka 11
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Struktur Pendapatan Desa dalam APBDes sesuai dengan Pasal
4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;

13. f. Hibah;
g. Sumbangan Pihak Ketiga
Ayat (4)
Cukup Jelas
Angka 12
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 97