3. Namlooze Venooschap
Nenderlandsch Indische
Spoorweg Maatschappij
(NVNISM) membuka jalur
kereta api Semarang-
Surakarta.
Staat Spoorwegen
mengoperasikan kereta
listrik Tanjung Priok-Meester
Cornelis (Jatinegara) di
Batavia, dilanjutkan dengan
Rute Batavia-Zootenberg
(Bogor).
Pembentukan Perusahaan
Negara Kereta Api (PNKA)
PNKA berganti menjadi
Perusahaan Jawatan Kereta Api
(PJKA)
PJKA berubah status menjadi
Perusahaan Umum Kereta Api
(Perumka)
Transformasi menuju
perusahaan jasa
(service company)
ditandai dengan
pembentukan Divisi
Komersial.
Peluncuran logo baru
sebagai perwujudan tekad
baru Perseroan untuk
menjadi organisasi yang
profesional dan modern.
Verenigde Spoorwegenbedrifj
mengembangkan jalur kereta
api di Pulau Jawa, Deli
Spoorwegen Maatscappij
membangun jaringan kereta api
di Sumatera, dan Staat
Spoorwegen mengembangkan
transportasi kereta api di
Batavia.
Pekerja yang tergabung
dalam Angkatan
Moeda Kereta Api
(AMKA) mengambil alih
perusahaan dari
penguasa Jepang.
Perumka meluncurkan Kereta
Api Argo Bromo Anggrek yang
menandai pengoperasian
kereta api kelas eksekutif.
Perumka berganti
status menjadi PT
Kereta Api Indonesia
(Persero).
Pemberlakuan sistem
pemesanan tiket H-90 untuk
kereta api komersial melalui
Contact Center 121, agen tiket
dan stasiun online, Railcard, serta
jaringan internet.
Penerapan Sistem Check-in &
Boarding Pass.
JEJAK
LANGKAH
1864 1924 1963 - 1991
1880 1945 1997-1998
2009
2011
2012
Pemberlakuan sistem e-ticketing
kereta commuter line.
Presiden RI Susil Bambang
Yudhoyono meresmikan KA
Bandara pertama di Indonesia di
Bandara Kualanamu, Sumatera
Utara.
Peluncuran Aplikasi KAI Access.
2013
2014
Penerapan Sistem
Check-in & Boarding
Pass.
Pengoperasian Stasiun
JICT, Tanjung Priok.
2016
4. KAI resmi mencatatkan penerbitan Obligasi I
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun
2017 senilai Rp 2 Triliun di Bursa Efek
Indonesia.
KAI melakukan uji coba pengoperasian
berpenumpang KA Bandara Soekarno-Hatta
dengan tarif khusus.
LRT Terintegrasi dengan Trans
Musi dan Damri
Pembelian tiket seluruh KA Lokal
melalui Aplikasi KAI Access
KAI mengoperasikan KA Bandara
Internasional Yogyakarta
KAI buka layanan screening covid Genose C19 karya anak bangsa
KAI sediakan vaksinasi Covid-19 gratis di stasiun
KAI sediakan layanan Rapid test Antigen 64 stasiun
KAI meresmikan KRL Solo-Yogyakarta
KAI integrasikan Aplikasi Peduli Lindungi dengan sistem boarding
KAI dan Bluebird Hadirkan Layanan First Mile - Last Mile dengan Harga Pasti
KAI mempercepat waktu tempuh 5 KA serta hadirkan wi gratis dan live cooking
JEJAK
LANGKAH
2017
2019
2019
KAI Luncurkan Kereta Sleeper Baru,
Luxury 2
KAI terbitkan Obligasi II senilai
Rp 2 Triliun
Pengoperasian KA Bandara
Adi Soemarmo.
2020
Penandatanganan perjanjian pemegang saham
dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi
antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan KAI.
KAI mendapatkan label Safe Guard SIBV sebagai
apresiasi atas konsistensi penerapan protokol
kesehatan di lingkungan KA.
Peluncuran logo baru KAI dan dimulainya
penerapan AKHLAK sebagai budaya perusahaan.
2021
KAI meluncurkan KA Bandara
Minangkabau
Peluncuran KA Luxury Class
Sleeper Train
Pengoperasian LRT pertama
di Indonesia, LRT Sumatera
Selatan.
2018
5.
6. AREA
DIVRE I
SUMATERA UTARA
DIVRE II
SUMATERA BARAT
SUB DIVRE I.1
ACEH
DIVRE III
PALEMBANG
DIVRE IV
TANJUNG KARANG
DAOP 1
JAKARTA
DAOP 3
CIREBON
DAOP 4
SEMARANG
DAOP 8
SURABAYA
DAOP 7
MADIUN
DAOP 2
BANDUNG
DAOP 5
PURWOKERTO
DAOP 6
YOGYAKARTA
DAOP 9
JEMBER
Java Island
Sumatera Island
Sumatera : 4 Divisi Regional
1 Sub Divre
Jawa : 9 Daerah Operasi
7. REWARD
AND
PUNISHMENT
DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN, CARA UNTUK MEMOTIVASI
KARYAWAN SALAH SATUNYA DENGAN MENERAPKAN
“REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM”
REWARD
• adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kerja keras dan prestasi
yang telah ia dedikasikan untuk perusahaan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk terimakasih
untuk karyawan dengan hasil kinerja yang memuaskan, waktu kerja karyawan yang cukup lama,
prestasi karyawan yang menguntungkan perusahaan dan pencapaian karyawan dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
• Bertujuan untuk
a. Menarik seseorang yang berprestasi untuk bergabung dalam perusahaan;
b. Mempertahankan pekerja agar memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan
atau untuk mengurangi tingkat turn over pekerja yang keluar dari perusahaan;
c. Memotivasi pekerja untuk bisa memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan.
PUNISHMENT
• adalah hal yang diberikan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku
di lingkungan kerja sebagai akibat dari perbuatannya. Salah satu tujuan punishment adalah untuk
memberikan efek jera kepada pekerja.
8. Pemberian Penghargaan Keteladanan, Penghargaan Prestasi, Penghargaan
Jasa, dan Penghargaan Masa Kerja dilaksanakan
SETIAP HARI ULANG TAHUN KERETA API
MERCURY
9. 2
3
4
1
DASAR :
1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-
2022 antara Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA)
dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Nomor PER. U/KH.403/VII/l/KA-2018
tentang Pemberian Penghargaan
.
5
PENERAPAN REWARD Penghargaan yang diberikan kepada Pekerja atas
kesetiaan dan kedisiplinan
PENGHARGAAN MASA KERJA
Penghargaan yang diberikan kepada Pensiunan yang
memiliki masa kerja paling singkat 15 tahun atas
pengabdian dan loyalitas kepada Perusahaan;
PENGHARGAAN MASA BAKTI
Penghargaan yang diberikan kepada Pekerja yang
berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan
pekerjaannya sehingga mampu menjadi contoh atau
teladan bagi Pekerja lain.
PENGHARGAAN KETELADANAN
Penghargaan yang diberikan kepada Pekerja dan/ atau
Pihak Lain yang telah melakukan suatu tindakan atau
upaya untuk mencegah terjadinya NKKA/KKA
PENGHARGAAN JASA
Penghargaan yang diberikan kepada Pekerja atas
pencapaian dan prestasinya sehingga memberikan
pengaruh yang baik bagi Perusahaan
PENGHARGAAN PRESTASI
10.
11. PENGHARGAAN MASA KERJA DIBERIKAN DALAM BENTUK PLAKAT & KOIN EMAS
Pemberian penghargaan Koin Emas terdiri dari :
1. Koin emas 15gram diberikan bagi pensiunan yang memiliki grade jabatan terakhir setara VICE PRESIDENT s.d
EXECUTIVE VICE PRESIDENT;
2. Koin emas 10gram diberikan bagi pensiunan yang memiliki grade jabatan terakhir setara ASSISTANT
MANAGER s.d SENIOR MANAGER;
3. Koin emas 5gram diberikan bagi pensiunan yang memiliki grade jabatan terakhir setara PELAKSANA s.d
SENIOR SUPERVISOR;
12. Penghargaan Keteladanan sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pekerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. menerapkan secara nyata budaya Perusahaan dan menjadi panutan bagi Pekerja lain;
b. mampu menjadi motivator dalam implementasi kebijakan Perusahaan;
c. mampu menjadi penggerak perubahan dalam perbaikan proses bisnis berkelanjutan;
d. mampu bertindak solutif terhadap permasalahan yang dihadapi Perusahaan dalam lingkup satuan organisasinya
e. mempunyai prestasi kerja yang secara nyata diakui oleh lingkungan kerja; dan
f. memberikan inovasi kerja, kemampuan, atau ketrampilan yang secara nyata hasilnya diakui oleh
tingkat unit kerja, tingkat Perusahaan, tingkat nasional, atau tingkat internasional.
13. PENGHARGAAN PRESTASI DIBERIKAN DALAM BENTUK
PIAGAM PENGHARGAAN, UANG TUNAI PALING SEDIKIT SEBESAR RP.6.000.000,- & LENCANA
Penghargaan Prestasi sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pekerja yang telah:
a. berinovasi atau memberikan hasil kerja secara nyata diakui dan bermanfaat bagi kemajuan Perusahaan; dan/atau
b. menciptakan, dan/atau mengembangkan produk dan/ atau teknologi yang bermanfaat dan memberikan nilai tambah
bagi Perusahaan.
14. Penghargaan Jasa sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pekerja dan/atau Pihak Lain yang melakukan tindakan
sebagai berikut:
a. Melakukan upaya pencegahan dan/atau melaporkan bahaya sehingga secara langsung mencegah terjadinya
NKKA, KKA ,
dan/ atau bencana bagi Perusahaan; dan/atau
b. berhasil menyelamatkan aset Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada mencegah dan/atau melaporkan
dugaan tindakan pencurian aset Perusahaan.
Penghargaan Jasa tidak dapat diberikan kepada Pekerja yang melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud
diatas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai posisi Jabatan
PENGHARGAAN JASA DIBERIKAN DALAM BENTUK
PIAGAM PENGHARGAAN, UANG TUNAI SEBESAR RP.6.000.000,- & LENCANA
16. PUNISHMENT
FUNGSI PUNISHMENT
1. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi terjadinya
pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan;
2. Bersifat mendidik;
3. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari
tingkah laku yang tidak diharapkan
Merupakan alat pendidikan regresif, artinya punishment
ini digunakan sebagai alat untuk menyadarkan pekerja
kepada hal-hal yang benar
Ngalin Purwanto (1988:238) membagi punishment
menjadi dua macam yaitu :
1. Hukuman prefentif, tindakan supaya tidak terjadi
pelanggaran atau sebelum terjadi pelanggaran contoh
: perintah larangan, pengawasan, perjanjian dan
ancaman;
2. Hukuman Represif, hukuman yg dilakukan setelah
terjadinya kesalahan.
WHY PUNISHMENT?
Together
Everyone
Achieve
More
17. DASAR :
1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022 antara Serikat Pekerja Kereta Api
(SPKA) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KP.408/III/l/KA-2016
tentang Peraturan Disiplin Perusahaan dan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/KH.310/II/1/KA-2017
tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.408/III/l/KA-2016 tentang
Peraturan Disiplin Perusahaan dan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja;
.
PENERAPAN
PUNISHMENT
18. 1) Pelanggaran disiplin, terdiri dari:
a) tingkat I;
b) tingkat II;
c) tingkat III;
d) tingkat berat.
2) Jenis hukuman disiplin, terdiri dari:
a) pelanggaran disiplin tingkat I, berupa:
• teguran tertulis yang berlaku selama 6 (enam) bulan; atau
• pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10 %, selama 6 (enam) bulan.
b) pelanggaran disiplin tingkat II, berupa:
• pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20 % selama 6 (enam) bulan;
• pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 30 % selama 6 (enam) bulan; atau
• pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 40 % selama 6 (enam) bulan.
c) pelanggaran disiplin tingkat III, terdiri dari :
• pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 60 % selama 6 (enam) bulan; atau
• Demosi.
d) pelanggaran disiplin tingkat berat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
19. PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN
• PKB Pasal 49 (Pelanggaran & Jenis hukdis);
• PKB Pasal 50 (Kriteria Pelanggaran & Tk
hukdis);
• PKB Pasal 52 (Kewenangan);
• PKB Pasal 54 (Hal yang meringankan).
JENIS:
• Hukuman Disiplin : (TK 1,2,3 & Berat);
• TGR;
Kepdir No.Kep.U/KP.408/III/1/KA-2016 tentang
Peraturan Disiplin Perusahaan dan Ketentuan
PHK. Bab IV tentang tata cara pemanggilan,
tahapan pemeriksaan, penjatuhan &
penyampaian hukuman disiplin.
Pasal 10
SUMBER LAPORAN :
• Laporan tertulis atasan
langsung dengan bukti yang
cukup;
• Laporan hasil investigasi Tim
Safety atas PL/PLH;
• LHA Auditor Eksternal Internal;
• Pihak Lain.
Kepdir No.Kep.U/KP.408/III/1/KA-2016
tentang Peraturan Disiplin Perusahaan dan
Ketentuan PHK. Bab IV tentang tata cara
pemanggilan, tahapan pemeriksaan,
penjatuhan & penyampaian hukuman
disiplin.
Pasal 11, 13, 14, 15
PEMERIKSA (DAERAH/PUSAT)
• Pihak managemen (tim pemeriksa CO);
PROSEDUR PEMERIKSAAN
• Pemanggilan (pasal 13 = maksimal 3x);
• Tahapan Pemeriksaan (pasal 14) :
dilakukan pemberkasan/BAP –
pembuatan laporan – usulan hukuman.
• Kepdir No.Kep.U/KP.408/III/1/KA-2016
tentang Peraturan Disiplin Perusahaan dan
Ketentuan PHK. Bab IV tentang tata cara
pemanggilan, tahapan pemeriksaan,
penjatuhan & penyampaian hukuman
disiplin, Pasal 18,19,20
• Kep. Direksi No.Kep.U/KH.310/II/1/KA-2017
P&T Kep. Direksi No.Kep.U/KP.408/III/1/KA-
2016.
Pasal 16
• PKB Pasal 49 - 54;
• Kepdir No.Kep.U/KP.408/III/1/KA-2016
tentang Peraturan Disiplin Perusahaan
dan Ketentuan PHK. Bab IV tentang tata
cara pemanggilan, tahapan
pemeriksaan, penjatuhan &
penyampaian hukuman disiplin.
Pasal 16 & 17
KEWENANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
• PKB Pasal 52
MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN DISPILIN
DUGAAN
PELANGGARAN
PEMERIKASAAN
& REKOMENDASI
KEPUTUSAN/
ARAHAN DIREKSI
EKSEKUSI
PUSAT DAERAH PUSAT DAERAH
DASAR
NOTE :
Dalam beberapa case, auditee/terduga
“deviant” tidak pernah diperiksa atau
dikonfirmasi oleh auditor. Namun akan
dilminta keterangan pada saat proses
pemeriksaan/CO.
21. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin
1) Sebelum dikenakan hukuman disiplin, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim
pemeriksa yang sah dan selama proses pemeriksaan, terperiksa berhak didampingi oleh perwakilan SPKA
sepanjang terperiksa menjadi Anggota SPKA, dalam hal terperiksa bukan sebagai Anggota SPKA maka
harus memberikan surat kuasa kepada SPKA.
2) Ketentuan poin 1 diatas dikecualikan untuk penjatuhan hukuman disiplin yang tidak diperlukan
pemeriksaan terlebih dahulu seperti Mangkir, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ditahan oleh pihak
yang berwajib tidak kurang dari 6 (enam) bulan atas dugaan melakukan tindak pidana atau adanya putusan
pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
22. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 16 Kepdir No. KEP.U/KH.310/II/1/KA-2017
(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Berita Acara Pemerlksaan (BAP) disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Pejabat Yang Berwenang
Menghukum dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Direktur Utama:
1. Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat dan PHK karena mangkir;
2. Pelanggaran Disiplin Tingkat Pertama, Tingkat Kedua, dan Tingkat Ketiga untuk Pekerja yang menduduki jabatan setingkat Senior Manager
sampai dengan setingkat Executive Vice President/Corporate Deputy Director.
b. Direktur SDM dan Umum:
1. Pelanggaran Disiplin Tingkat Pertama, Tingkat Kedua, dan Tingkat Ketiga untuk Pekerja yang menduduki jabatan sampai dengan setingkat
Manager yang berkedudukan di Kantor Pusat;
2. Pelanggaran Disiplin Tingkat Ketiga untuk Pekerja yang menduduki jabatan sampai dengan setingkat Manager yang berkedudukan di Daerah
Operasi / Divisi Regional/Sub Divisi Regional /Balai Yasa.
c. Executive Vice President/Vice President/General Manager pada Daerah Operasi/Divisi Regional/Sub Divisi Regional/Balai Yasa untuk Pelanggaran
Disiplin Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua yang dilakukan oleh Pekerja yang berada di bawah pembinaannya dengan jabatan setinggi-tingginya
Manager.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Keputusan
Direksi.
(3) Direktur Utama mendelegasikan penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur SDM dan Umum.
23. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
ATAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT
PASKA BERLAKUNYA PP NO.35 TAHUN 2021 TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
24. Laporan Hasil
Pemeriksaan
Penerbitan Surat
Keputusan
Hukuman Disiplin
Penyampaian/Pemberitahuan
Surat Keputusan Hukuman
Disiplin Tingkat Berat
Menerima Menolak
Membuat Surat
Penolakan/Keberatan
(7 hari kerja pasca menerima SK
Hukdis)
Bipartit
Terminate pada
SAP 14 hari kerja
pasca penyampaian
SK Hukdis
MEDIASI
SIDANG
PHI
KETERANGAN
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dibuat dan
diterbitkan oleh Daerah maupun Kantor Pusat
yang berisi tentang kronologi peristiwa kasus, hasil
pemeriksaan dan rekomendasi hukuman disiplin;
2. Penerbitan SK Hukuman Disiplin Tingkat Berat
berdasarkan fakta dari LHP;
3. Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja
dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan
disampaikan secara sah dan patut oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau
Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14
(empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan
Hubungan Kerja (PP 35 Pasal 37 ayat (3);
4. Dalam hal Pekerja menolak/keberatan atas
penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat maka
Pekerja harus membuat surat penolakan disertai
alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya surat pemberitahuan (PP 35 Pasal 39
ayat (1));
5. Perundingan Bipartit dapat dilaksanakan
berdasarkan surat penolakan dari Pekerja (PP 35
Pasal 39 ayat (2));
6. Action terminate status Pekerja dilakukan 14 hari
kerja pasca penyampaian/pemberitahuan SK
Hukdis Tingkat Berat;
7. Apabila hasil Bipartit tidak tercapai kesepakatan,
maka Pekerja yang dilakukan Pemutusan
Hubungan Kerja, dapat melakukan upaya hukum
lanjutan melalui mekanisme gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial
KASASI
