SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Memperhatikan
    -             . KePutusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama                    Mataram
                     W.22.A/1688/pS.01EK|X.ldDc[1, tanggal 23 Deember 2011



                                                    MEM{,'TUSKAN


 Menetapkan          KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU TENTANG
                     PENUNTJKAN PETUGAS HI.JMAS/?UBLIC RELATION PADA PENGADILAN
                     AGAMADOMPU.

 Pertama            Menuniuk Sdr. Drs.Arsyad Paniterafsekretaris pengadilan Agama Dompu
                    sebagai Petugas Hubungan Masyarakat/ Public Relation


 Kedua               Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Humas adalah sebagai berikut ::
                     1. Sebagai Juru Bicara Pimpinan Pengadilan Agama Dompu mengenai hal-hal
                        yang berkaitan dmgan Tugas peradilan dan Kebijakan pimpiruru
                     2. Sebagai Pusat Informasi dalam pelayanan teknologi informasi.
                          Memberikan informasi tentang masalah-masalah terknis yudisial kepada
                          pihak-pihak yang memerlukannya, berpedoman pada ketenhran Mahkarnah
                          Agung RI.
                          Menyampaikan informasi dan pengumuman-pengumuman kepada peiabat
                          dan Pegawai.
                          Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan           dan edaran-edaran
                          Pimpinan Mahkamah Agung RI kepada Peiabat terkait.
                     6.   Meliputi Kegiatan-kegiatan penting yang ditakukan oleh pimpinan
                     7    Mengevaluasi sikap public, laporanJaporan dan pmgaduan masyarakat
                          tertang penyelmggaraan Peradilan.

Ketiga              Petugas Humaspublic Relation ters€but berkewaiiban membuat laporan tertr:lis
                    kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu tentang pelaksanaan tugasnya, sekali
                    dalam3(tiga)bulan.

Keempat            Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
                   bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila
                   dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan didalam zurat keputusan ini.




                                                                                       ?ol2




                                                                                  I
                                                                        198703 1 001
SALINAN IGpuhrsan ini disampaikan Kepada yth:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah egung RI f,i
                                                                 Jakarta
2. Kepala Badan urusan Administrasi MA RI, cgKepala Biro Hukum dan Humas di
                                                                            Jakarta
3- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Matararl
PENGADILAN AGAMA DOMPU
                   KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU
                        NOMOR : W22.AA W /HI|{.01.7lSKIllNl2
                                   TENTANG
                   PENUN'UKAN PETUGAS HUMAS/PUBLIC RELATION
                           PENGADILAN AGAMA DOMPU
                         KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU

Menirnbang   : a. Bahwa untuk       menginformasikan kebiiakan Pimpinan Pengadilan dan
                    memberikan informasi yang terkait dengan Tugas-tugas dan fungsi
                    Pengadilan, maka dipandang perlu membentuk lembaga kehumasan.
               b.   Bahwa dalam rangka menialankan tugas kehumasan tersebut pada Pengadilan
                    Agama Dompu, maka perlu ditunluk Panitera/Sekretaris sebagai Juru Bicara
                    selaku Petugas Hubungan MasyarakaVPublic Relation
              c.    Bahwa yang namanya tercanhim dalam surat K€punrsan ini dipandang cakap
                    dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud dalam lingkungan
                    Pengadilan Agama Dompu,

Mengingat    t 1.   Undang-undang Nornor: 14 Tahun 1985 tentant Mahkamah Agung
                    sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang'Undang Nomor 5
                    Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
                    tentang Mahkamah Agun&

              2.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
                    telah diubav ditambah dmgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2fi)5 dan
                    terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20@;

              3-    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
                    Publik:

                    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

                    Undang-Undang Nomor     t18   Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimary

                    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SKNIII|0[7
                    tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
                    Administrasi Pengadilary Tata Persuratar! Tata Kearsipa4 Administrasi
                    Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;

              7.    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076IXMAISK/VII2009 tmtang
                    Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga
                    Peradilan;

                    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-I4dKMA|SI(JJ/2077
                    tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan'

              9.    Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
                    Agung RI Nomor 0017DJA,/SK /IV2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meia
                    Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

More Related Content

What's hot

Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013moliiceman
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Nurman syah
 
Penegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PP
Penegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PPPenegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PP
Penegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PPSidiq Rohmadi
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaSk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaPT. Helori Grahasarana
 
Sk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang
Sk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidangSk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang
Sk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidangNurman syah
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahiPA_Klaten
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532merdekacom
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwpPA_Klaten
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013moliiceman
 
4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf
4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf
4.d.2. SK Agen Perubahan.pdfDriyaPrimasthi1
 

What's hot (20)

Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
 
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
Sk nomor 56 kp (2012)penunjukan pansek sebagai pejabat penanggung jawab dafta...
 
Penegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PP
Penegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PPPenegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PP
Penegakan Hukum Tinjauan Terhadap Tugas dan Fungsi SatPol PP
 
Uu 04 2004 Pjls
Uu 04 2004 PjlsUu 04 2004 Pjls
Uu 04 2004 Pjls
 
Uu 14 2004
Uu 14 2004Uu 14 2004
Uu 14 2004
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
Uu 12 2004
Uu 12 2004Uu 12 2004
Uu 12 2004
 
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaSk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
 
Uu 11 2004
Uu 11 2004Uu 11 2004
Uu 11 2004
 
Sk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang
Sk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidangSk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang
Sk nomor 23 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Uu 07 1989
Uu 07 1989Uu 07 1989
Uu 07 1989
 
2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi
 
Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532Baleg rj-20200904-085805-1532
Baleg rj-20200904-085805-1532
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp
 
Uu 08 2004
Uu 08 2004Uu 08 2004
Uu 08 2004
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf
4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf
4.d.2. SK Agen Perubahan.pdf
 

Viewers also liked

2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humasPA_Klaten
 
Sk workshop kualitas sdm_2012
Sk workshop kualitas sdm_2012Sk workshop kualitas sdm_2012
Sk workshop kualitas sdm_2012Wahono Syahida
 
Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02
Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02
Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02dhoan Evridho
 
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbPerbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbppbkab
 
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirSk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirNurman syah
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 

Viewers also liked (12)

2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas2015 Sk pengangkatan humas
2015 Sk pengangkatan humas
 
Sk workshop kualitas sdm_2012
Sk workshop kualitas sdm_2012Sk workshop kualitas sdm_2012
Sk workshop kualitas sdm_2012
 
Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02
Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02
Contohperaturanperusahaanbucah 130112082458-phpapp02
 
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppbPerbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
Perbup no.-24-ttg.-tata-naskah-dinas-kab.-ppb
 
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopirSk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
Sk nomor 73 ku (2012)penunjukan sopir
 
CONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RTCONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RT
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 

Similar to Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu

Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Nurman syah
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Nurman syah
 
2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasiPA_Klaten
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangNurman syah
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraNurman syah
 
Rakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BRakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BBeryl Syamwil
 
RAKERNAS PA MARI 2009
RAKERNAS PA MARI 2009RAKERNAS PA MARI 2009
RAKERNAS PA MARI 2009Beryl Syamwil
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009pamuaralabuh
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009khairu_zikri
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
 
Hasil rakernas 2011
Hasil rakernas 2011Hasil rakernas 2011
Hasil rakernas 2011pamuaralabuh
 
RAKERNAS PA - MARI 2011
RAKERNAS PA - MARI 2011RAKERNAS PA - MARI 2011
RAKERNAS PA - MARI 2011Beryl Syamwil
 
Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJII
Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJIIRisalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJII
Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJIIfraksi balkon
 
RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi ARAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi ABeryl Syamwil
 
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompuSk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompuNurman syah
 
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfputusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfMuhammadIqmalFachrud
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989khairu_zikri
 

Similar to Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu (20)

Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012Sk nomor 76 ps  (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
Sk nomor 76 ps (2012)penunjukan hakim pengawas bidang anggaran 2012
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barangSk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
Sk nomor 28 ku (2012)penunjukan panitia pemeriksaan barang
 
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkaraSk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
Sk nomor 71 hk (2012)team biaya proses penyelesaian perkara
 
Rakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi BRakernas PA - 2010 versi B
Rakernas PA - 2010 versi B
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
RAKERNAS PA MARI 2009
RAKERNAS PA MARI 2009RAKERNAS PA MARI 2009
RAKERNAS PA MARI 2009
 
Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009Hasil rakernas 2009
Hasil rakernas 2009
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
 
Hasil rakernas 2011
Hasil rakernas 2011Hasil rakernas 2011
Hasil rakernas 2011
 
RAKERNAS PA - MARI 2011
RAKERNAS PA - MARI 2011RAKERNAS PA - MARI 2011
RAKERNAS PA - MARI 2011
 
Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJII
Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJIIRisalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJII
Risalah RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum MASTEL dan Ketua Umum APJII
 
RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi ARAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
 
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompuSk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
Sk nomor 69 hm (2012)penunjukan team siadpa pa dompu
 
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfputusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989
 

More from Nurman syah

Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakimSk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakimNurman syah
 
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganSk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganNurman syah
 
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplinSk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplinNurman syah
 
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompuSk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompuNurman syah
 
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakimSk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakimNurman syah
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanNurman syah
 

More from Nurman syah (6)

Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakimSk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
Sk nomor 72 ot (2012)perubahan susunan majelis hakim
 
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuanganSk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
Sk nomor 62 ku (2012)penunjukan team pengelola keuangan
 
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplinSk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
Sk nomor 59 ps (2012)tim pengawas penegakan disiplin
 
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompuSk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
Sk nomor 58 ku (2012)perubahan biaya proses pa dompu
 
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakimSk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
Sk nomor 22 ot (2012)tentang susunan majelis hakim
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
 

Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu

  • 1. Memperhatikan - . KePutusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram W.22.A/1688/pS.01EK|X.ldDc[1, tanggal 23 Deember 2011 MEM{,'TUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU TENTANG PENUNTJKAN PETUGAS HI.JMAS/?UBLIC RELATION PADA PENGADILAN AGAMADOMPU. Pertama Menuniuk Sdr. Drs.Arsyad Paniterafsekretaris pengadilan Agama Dompu sebagai Petugas Hubungan Masyarakat/ Public Relation Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Humas adalah sebagai berikut :: 1. Sebagai Juru Bicara Pimpinan Pengadilan Agama Dompu mengenai hal-hal yang berkaitan dmgan Tugas peradilan dan Kebijakan pimpiruru 2. Sebagai Pusat Informasi dalam pelayanan teknologi informasi. Memberikan informasi tentang masalah-masalah terknis yudisial kepada pihak-pihak yang memerlukannya, berpedoman pada ketenhran Mahkarnah Agung RI. Menyampaikan informasi dan pengumuman-pengumuman kepada peiabat dan Pegawai. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan edaran-edaran Pimpinan Mahkamah Agung RI kepada Peiabat terkait. 6. Meliputi Kegiatan-kegiatan penting yang ditakukan oleh pimpinan 7 Mengevaluasi sikap public, laporanJaporan dan pmgaduan masyarakat tertang penyelmggaraan Peradilan. Ketiga Petugas Humaspublic Relation ters€but berkewaiiban membuat laporan tertr:lis kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu tentang pelaksanaan tugasnya, sekali dalam3(tiga)bulan. Keempat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan didalam zurat keputusan ini. ?ol2 I 198703 1 001 SALINAN IGpuhrsan ini disampaikan Kepada yth: 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah egung RI f,i Jakarta 2. Kepala Badan urusan Administrasi MA RI, cgKepala Biro Hukum dan Humas di Jakarta 3- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Matararl
  • 2. PENGADILAN AGAMA DOMPU KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU NOMOR : W22.AA W /HI|{.01.7lSKIllNl2 TENTANG PENUN'UKAN PETUGAS HUMAS/PUBLIC RELATION PENGADILAN AGAMA DOMPU KETUA PENGADILAN AGAMA DOMPU Menirnbang : a. Bahwa untuk menginformasikan kebiiakan Pimpinan Pengadilan dan memberikan informasi yang terkait dengan Tugas-tugas dan fungsi Pengadilan, maka dipandang perlu membentuk lembaga kehumasan. b. Bahwa dalam rangka menialankan tugas kehumasan tersebut pada Pengadilan Agama Dompu, maka perlu ditunluk Panitera/Sekretaris sebagai Juru Bicara selaku Petugas Hubungan MasyarakaVPublic Relation c. Bahwa yang namanya tercanhim dalam surat K€punrsan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud dalam lingkungan Pengadilan Agama Dompu, Mengingat t 1. Undang-undang Nornor: 14 Tahun 1985 tentant Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang'Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agun& 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubav ditambah dmgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2fi)5 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20@; 3- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor t18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimary Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SKNIII|0[7 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilary Tata Persuratar! Tata Kearsipa4 Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076IXMAISK/VII2009 tmtang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-I4dKMA|SI(JJ/2077 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan' 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017DJA,/SK /IV2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meia Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;