materi .. semoga bermanfaat

1. DISAAMPAIKAN OLEH:
HASNANDA PUTRA, ST,MM,MT
1
SOSIALISASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
Disampaikan pada Giat Pembinaan Organisasi Kepemudaan
yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh 2016

2. GRAND STRATEGY
PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
1. Melaksanakan pengarusutamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi
bagian yang senantiasa melekat dan tak terpisahkan dalam setiap
program pembangunan;
2. Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun
lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang
bermasalah;
3. Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan
strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan
kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan, dan
pengembangan;
4. Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi
kepemudaan, dan masyarakat.
2

3. SIAPAKAH PEMUDA ITU ?
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai
30 (tiga puluh) tahun.
(Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
3

4. Fase Kemandirian dan
kematangan
Fase Pertumbuhan dan
Perkembangan yang memerlukan:
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada
:
Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan
Seluruh per-Undang Undangan
yang terkait dengan
Pembangunan Sumber Daya
Manusia
Undang-Undang
Tentang Kepemudaan
Undang-Undang
Tentang Perlindungan Anak
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA
DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Usia 0 < 16 th
Usia 16 – 30 th
Usia 30 th keatas
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda 4

5. Fase Kemandirian dan kematangan
Fase Pertumbuhan dan
Perkembangan yang memerlukan:
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Fase yang menitikberatkan pada:
Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan
Seluruh per-Undang Undangan
yang terkait dengan Pembangunan
Sumber Daya Manusia
Undang-Undang
Tentang Kepemudaan
Undang-Undang
Tentang Perlindungan Anak
FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA
DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Usia 30 th keatas
Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda 5
Usia 0 < 16 th
Usia 16 – 30 th

6. JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN
62.985.401
(Sumber: Proyeksi Data Single Years BPS Tahun 2009)
Terdiri dari:
1. Siswa SMA atau sederajat;
2. Mahasiswa S1, S2, atau S3;
3. Pekerja Pemula;
4. Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non Pemerintah,
Wiraswasta, Seniman dll);
5. Anggota Legislatif;
6. Anggota TNI/POLRI;
7. Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan Terdidik;
8. Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Warga
Binaan, dll);
9. Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll).
6

7. ARSITEKTUR PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
KEBIJAKAN KEPEMUDAAN (PEMERINTAH/KEMENTERIAN)
SEBAGAI REGULATOR DAN FASILITATOR (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)
PELAKSANA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN
PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT
INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA
PEMUDA MAJU
SASARAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
POTENSI KEPEMUDAAN
PELAYANAN PELAYANAN
PENYADARAN
D
rs.H
.S
akhyanA
sm
ara,M
.S
P–D
eputi B
idangP
em
berdayaanP
em
uda 5
7

8. REALITAS KEBERADAAN ORGANSASI
KEPEMUDAAN DI INDONESIA
1. Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya
manusia yang memadai;
2. Idealisme pengurus dan anggota mulai tekikis oleh kepentingan pragmatis;
3. Lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan politik dari pada sosial
kemasyarakatan;
4. Belum mampu mandiri dan masih tergantung kepada pihak lain;
5. Belum mampu memainkan peran secara maksimal dalam merespons persoalan
sosial kemasyarakatan;
6. Masih berorientasi kepada kuantitas dari pada kualitas;
7. Amanat AD/ART organisasi tidak dapat dijalankan secara konsisten, sehingga
AD/ART hanya berfungsi sebagai acuan formal tapi tak mampu digunakan
sebagai alat pemicu untuk mencapai tujuan organisasi.
8

9. PROBLEMATIKA
ORGANISASI KEPEMUDAAN
1. Lemahnya manajemen kesekretariatan dan perkantoran;
2. Sumber pendanaan tidak konkrit;
3. Konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan baik;
4. Penyelenggaran program menghadapi banyak kendala;
5. Proses kaderisasi dan regenerasi umumnya tidak berjalan secara
normal, kecuali organisasi kemahasiswaan;
6. Usia pimpinan tergolong tidak muda atau banyak yang sudah
tua-tua;
7. Peran strategis organisasi kepemudaan belum dapat
dimanfatkan secara maksimal.
9

10. PERAN STRATEGIS ORGANISASI KEPEMUDAAN
YANG DIHARAPKAN
1. Organisasi Kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra Pemerintah
dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional serta mengantisipasi dan
menanggulangi perubahan dan perkembangan global;
2. Organisasi Kepemudaan dapat menempa pemuda bersikap sensitif dan menjadi
wahana memperkuat empati sosial serta memiliki kepedulian terhadap masalah-
masalah nasional dan internasional;
3. Organisasi Kepemudaan menjadi kawah candradimuka untuk menempa para pemuda
sebagai kader-kader pemimpin bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang;
4. Organisasi Kepemudaan menjadi sarana konglomerasi pemikiran, gagasan dalam
upaya mencapai kemajuan bangsa;
5. Organisasi Kepemudaan dapat memanfaatkan KNPI sebagai wadah berhimpun agar
menjadi ujung tombak dalam pembangunan kepemudaan untuk menciptakan pemuda
yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.
10

11. REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN
1. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai wadah
pengembangan potensi pemuda yang handal;
2. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang
melaksanakan prinsip good governance;
3. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai kawah
candradimuka bagi kader-kader pemimpin bangsa;
4. Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang
berdaya dan mandiri;
5. Menjadikan anggota/pengurus organisasi kepemudaan sebagai
pemuda yang progresif dan berpikiran maju.
11

12. FAKTOR PENDUKUNG
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
KOMPONEN
YANG PERLU DISIAPKAN
TUJUAN
ARAH
LANDASAN
PANCASILA
&
UUD
1945
ASAS,
FUNGSI,
TUJUAN
DAN
KARAKTERISTIK
Menyiapkan
Prasarana dan Sarana
ARAH
Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas,
kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta
memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40
Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3)
PEMUDA MAJU,
BERKARAKTER,
BERKAPASITAS,
DAN
BERDAYA SAING
Penetapan Peran,
Tanggung jawab dan
Hak Pemuda
Penetapan Tugas, Fungsi,
Wewenang dan
Tanggungjawab Pemerintah
dan Pemerintah daerah
Penetapan Strategi
Pelayanan Kepemudaan
INTI PELAYANAN
KEPEMUDAAN
PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN
PENYADARAN
Menguatkan
Organisasi Kepemudaan
Menyiapkan Pendanaan
Memberikan Penghargaan
Melakukan
Koordinasi Kemitraan
Penguatan
Peran Serta Masyarakat
12 Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda

13. TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
(Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas,
kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab,
berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,
kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
13

14. 1. Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter)
2. Berakhlak mulia; (Karakter)
3. Demokratis; (Karakter)
4. Bertanggungjawab; (Karakter)
5. Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas)
6. Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan
kebangsaan. (Karakter & Kapasitas)
7. Berdaya saing; (Daya Saing)
INTI TUJUAN
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
14

15. Pembangunan kepemudaan
dilaksanakan dalam bentuk
pelayanan kepemudaan.
(Pasal 4)
15

16. TUJUAN PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN
Menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda
yang maju yakni berkarakter, berkapasitas, dan
berdaya saing
(Penjelasan Umum, Paragraf 6)
16

17. PERAN AKTIF PEMUDA
Pemuda berperan aktif dalam segala aspek
pembangunan nasional, sebagai:
1. Kekuatan Moral
2. Kontrol Sosial
3. Agen Perubahan
17

18. 1. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas
dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan
kepemudaan;
2. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan
mental-spiritual;
3. Meningkatkan kesadaran hukum.
18
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI KEKUATAN MORAL

19. 1. Memperkuat wawasan kebangsaan;
2. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak,
dan kewajiban sebagai warga negara;
3. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan
penegakan hukum;
4. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan
publik;
5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik;
Memberikan kemudahan akses informasi.
19
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI KONTROL SOSIAL

20. 1. Pendidikan politik dan demokratisasi;
2. Sumber daya ekonomi;
3. Kepedulian terhadap masyarakat;
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Olahraga, seni, dan budaya;
6. Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. Pendidikan kewirausahaan;
8. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
20
PERAN AKTIF PEMUDA
SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

21. Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan nasional:
1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
5. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
7. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
TANGGUNG JAWAB PEMUDA
21

22. 1. Pemuda berhak mendapatkan:
a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan
tanpa diskriminasi;
c. Advokasi;
d. Akses untuk pengembangan diri; dan
e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis
program kepemudaan.
2. Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
HAK PEMUDA
22

23. 1. PENYADARAN
2. PEMBERDAYAAN
3. PENGEMBANGAN
INTI PELAYANAN KEPEMUDAAN
23

24. PENYADARAN
Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang
diarahkan untuk memahami dan menyikapi
perkembangan dan perubahan lingkungan.
(Pasal 1 Angka 5)
24
24 24

25. PENYADARAN
(Pasal 23)
Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui:
1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pendidikan wawasan kebangsaan;
3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penumbuhan semangat bela negara;
5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis
kebudayaan lokal;
6. Pemahaman kemandirian ekonomi;
7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
25
25 25

26. PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda
adalah kegiatan membangkitkan
potensi dan peran aktif pemuda.
(Pasal 1 Angka 6)
26

27. PEMBERDAYAAN
Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:
1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kepemudaan;
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
27

28. PENGEMBANGAN
(Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34)
Pengembangan Kepemudaan terdiri dari:
1. Pengembangan kepemimpinan
2. Pengembangan kewirausahaan
3. Pengembangan kepeloporan
28

29. PENGEMBANGAN
1. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keteladanan,
keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
2. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keterampilan
dan kemandirian berusaha.
3. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan,
melakukan terobosan, menjawab tantangan,
dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
(Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9)
29

30. PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN,
KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN
DILAKSANAKAN MELALUI:
Pendidikan, Pelatihan, Pengaderan, Pemagangan,
Pembimbingan, Pendampingan, Kemitraan, Promosi,
Bantuan Akses Permodalan, dan Forum
Kepemimpinan Pemuda
(Pasal 26, 27, 28, dan 29)
30

31. 3. ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Pasal 40)
1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
2) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan
asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang
lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung
kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta
mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan
kepeloporan.
31

32. ORGANISASI KEPELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN
(Pasal 41)
1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi
untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan
memperkaya kebudayaan nasional.
2) Organisasi kepelajaran merupakan organisasi
ekstrasatuan pendidikan menengah.
3) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi
intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.
32

33. BENTUK ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Pasal 44)
Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang
maupun tidak berjenjang.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" adalah organisasi
kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural" adalah organisasi
kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi,
kelompok pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah organisasi kepemudaan
yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang
ada di bawahnya.
 Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan tidak berjenjang" adalah organisasi
kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada
pada tingkat nasional atau tingkat daerah.
33

34. FASILITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN
(Pasal 45)
 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi
kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
 Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan
wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan
kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
34

35. KETENTUAN PERALIHAN
(Bab XV Pasal 52)
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, organisasi
kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan
kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini paling lama 4 (empat) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

36. PENUTUP
Parang patah jangan dicela
Elok disepuh dibara api
Hang tuah bijak pernah berkata
Tak pernah pemuda menyerah di bumi
Untuk apa memeras kelapa
Kalau tidak banyak santannya
Untuk apa jadi pemuda
Kalau tak bisa membangun bangsa
Walau debur ombak menerpa
Tak kan perahu berhenti laju
Walau hancur dihantam gempa
Pemuda Indonesia tetap bersatu
36

37. 37

38. LAMPIRAN - LAMPIRAN
38

39. ASUMSI JUMLAH UNIT
ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) DI INDONESIA
Sumber Data :
* = Badan Pusat Statistik, Des 2009
** = Badan Pusat Statistik, Juni 2009
NO ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) JUMLAH
1 DPP KNPI 1 1
2 DPD KNPI Provinsi (33*) 33 33
3 DPD KNPI Kab/Kota (497*) 497 497
4 OK Tingkat Nasional (sudah berhimpun di KNPI) 82 82
5 OK Tingkat Nasional (tdk/blm berhimpun di KNPI) ± 77 77
6 OK Tingkat Provinsi (berhimpun di KNPI) 40 (rata2) 1.320
7 OK Tingkat Provinsi (tdk/blm berhimpun di KNPI) 10 (rata2) 330
8 OK Tingkat Kab/Kota (berhimpun di KNPI) 20 (rata2) 9.940
9 OK Tingkat Kab/Kota (tdk/blm berhimpun di KNPI) 5 (rata2) 2.485
10 OK Tingkat Kecamatan (6.579**) 5 (rata2) 32.895
11 OK Tingkat Kel/Desa (76.546**) 3 (rata2) 229.638
TOTAL 277.298 Unit

40. TOKOH-TOKOH KEBANGKITAN NASIONAL
1. dr. Soetomo
2. dr. Wahidin Sudirohusodo
3. dr. Tjipto Mangoenkoesoemo
4. R. M. Suwardi Suryoningrat (Ki Hadjar Dewantara)
5. dr. Douwes Dekker
6. Radjiman Wedyodiningrat
7. M. Soelaiman
8. RAA Tirtokusumo
9. dr. Goembrek
10. dr. Angka
11. dr. Gunawan
40

41.  Dr. Soetomo (lahir di Ngepeh, Nganjuk, 30 Juli 1888 (20 Tahun pada 1908), wafat Surabaya, 30 Mei
1938) adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia.
 Pada tahun 1930, Soetomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandsche
Artsen, Jakarta. Bersama kawan-kawan dari STOVIA inilah Soetomo mendirikan perkumpulan yang
bernama Budi Utomo, pada tahun 1908. Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter
pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1917, Soetomo menikah dengan
seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai 1923, Soetomo melanjutkan studi kedokteran di
Belanda.
 Wahidin Sudirohusodo, dr. (Melati, Yogyakarta, 7 Januari 1852 (56 Tahun
pada 1908) – wafat 26 Mei 1917) adalah salah seorang Pahlawan Nasional
Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun
ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas
berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Tot Opleiding Van
Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta itu.
 Dr. Cipto Mangunkusumo atau Tjipto Mangoenkoesoemo (Pecangakan,
Ambarawa, 1886 (22 Tahun pada 1908) – Wafat Jakarta, 8 Maret 1943)
adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bersama
Douwes Dekkerdan Ki Hajar Dewantara mendirikan Partai Indonesia
(Indische Partij) pada 1912. Pada 1913 mereka bertiga diasingkan oleh
pemerintah kolonial. Ia dimakamkan di TMP Watuceper, Ambarawa.
41

42.  Ki Hadjar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889 (19 Tahun pada 1908) –
Wafat 26 April 1959) adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi
Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.
 Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan
perguruan Taman Siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi
untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priyayi maupun
orang-orang Belanda.
 Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama
Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, 8 Oktober 1879 (29
Tahun pada 1908) – wafat di Bandung, 28 Agustus 1950 dalam umur 70 tahun) adalah
seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.
 Ia adalah anak ketiga (dari empat bersaudara) pasangan Auguste Henri Edouard Douwes
Dekker (Belanda asli), seorang broker bursa efek dan agen bank, yang menikahi Louisa
Margaretha Neumann, seorang indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa. Dengan
pekerjaannya itu, Auguste termasuk orang yang berpenghasilan tinggi. Ernest, biasa
dipanggil Nes oleh orang-orang dekatnya atau DD oleh rekan-rekan seperjuangannya,
masih terhitung saudara dari pengarang buku Max Havelaar, yaitu Eduard Douwes
Dekker (Multatuli), yang merupakan adik kakeknya. Olaf Douwes Dekker, cucu dari
saudaranya, menjadi penyair di Breda, Belanda.
42

43. TOKOH-TOKOH SUMPAH PEMUDA
Kongres Pemuda Pertama tanggal 30 April s.d. 2 Mei 1926
Panitia Kongres:
Ketua : Mohammad Tarbani (Jong Java) 21 tahun
Wakil Ketua : Soemarto (Jong Java) 21 tahun
Sekretaris : Djamaluddin Adinegoro (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara : Soewarso (Jong Java)
Anggota:
• Bahder Djohan (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun
• Jan Toule Soulehuwij (Jong Ambon)
• Paul Pinontoan (Jong Celebes)
• Achmad Hamami (Sekar Rukun)
• Sanoesi Pane ( Jong Bataks Bond) 20 tahun
• Sarbaini (Jong Sumatranen Bond)
Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007.
43

44. Kongres Pemuda Kedua tanggal 27 s.d. 28 Oktober 1928
Panitia Kongres:
Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI) 23 tahun
Wakil Ketua : R. M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun
Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) 21 tahun
Pembantu I : Djohan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemuda Indonesia)
Pembantu III : R. C. L. Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon) 23 tahun
Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemuda Kaum Betawi)
Pencipta dan Pengiring Lagu Indonesia Raya : WR Soepratman, 19 tahun
Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007.
44

45. UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN
OLEH ORGANISASI KEPEMUDAAN
DALAM RANGKA REVITALISASI
1. Melengkapi dokumen organisasi meliputi:
a. Database keanggotaan;
b. Dokumen tentang kepengurusan;
c. Dokumen tata laksana kesekretariatan dan
keuangan, seperti Akte Notaris, NPWP, dan
Rekening Bank a.n. organisasi;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau
sejenisnya.
45

46. Lanjutan …
2. Melaksanakan konsolidasi organisasi sesuai
AD/ART, SK kepengurusan terakhir, dan amanat
UU No. 40 Tahun 2009;
3. Menyusun program berbasis kinerja;
46