Recommended
More Related Content
Similar to OPTIMASI K3
Similar to OPTIMASI K3 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI K3
- 2. Mempelajari Pokok pokok pikiran UU & Pert K3 : • Visi • Misi • Strategi • Program • Kegiatan • Tugas & Tanggung jawab 1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
- 3. Memahami • Latar belakang, Tujuan dan sasaran • Ruang Lingkup • Kondisi yang ingin dicapai dan Strategi Penerapan • Tugas, wewenang dan tanggung-jawab • Pembinaan dan Pengawasannya • Pedoman Pelaksanaan 2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
- 5. Ilmu pengetahuan secara sistematik, teknik manajerial, untuk mengidentifikasi potensi bahaya, mengevaluasi dan mengendalikan risiko akibat kecelakaan dan atau kejadian berbahaya dalam siklus pekerjaan atau proyek sampai pada tingkat yang dapat diterima “ACCIDENT PREVENTION” KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Keilmuan
- 6. Goals untuk menjamin dan meningkatkan keamanan total dalam setiap Aktifitas, Kegiatan atau Pekerjaan • Life Safety • Property Safety • Environmental safety Stop Accident Target
- 7. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Sejarah UU Keselamatan Kerja 1910 – 1947 – 1970 Veiligheidsreglement. Stbl Van Nederlandsch Indie No 406 Tahun 1910. Veiligheidsreglement. Stbl Van Nederlandsch Indie No 406 Tahun 1910. diberlakukan di Indonesia oleh DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH diubah dengan : Stbl 1917 nr 212, 1917 nr 497 jo 645, 1919 nr 245, 1925 nr 120, 1926 nr 527, 1930 nr 39, 1931 nr 168 dan masa RI. 1947 nr 208.
- 8. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Sejarah UU Keselamatan Kerja 1970 12 Januari 1970 Undang undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan Kerja, Mencabut : Veiligheidsreglement. Stbl Van Nederlandsch Indie No 406 Tahun 1910.
- 9. Perbedaan VR 1910 vs UU 1/1970 VR 1910 UU No 1 Th 1970 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 • Ruang lingkup : Pabrik dan bengkel • Sifat : Repressive • Ruang lingkup : Tempat kerja • Sifat : Preventive (Pembinaan & Koordinatif) • Sentralisasi kebijakan • Desentralisasi operasional
- 10. PRINSIP K3 : a. Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaan; b. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja; c. Menjamin proses produksi aman dan effisien. SASARAN K3 : untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional PROGRAM PENGEMBANGAN K3 : e. Norma K3 dikembangkan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat (ERA GLOBAL), industri, teknik dan teknologi (sumber bahaya semakin beragam dan komplek) STRATEGI IMPLEMENTASI K3 : d. Diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; Pokok Pokok Pikiran UNDANG UNDANG No 1 Th 1970
- 12. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja TUJUAN (considerants) Memberikan perlindungan atas keselamatan Tenaga kerja Orang lain Sumber-sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien, guna mewujudkan Produktifitas
- 13. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang : Mengingat : Dengan pertsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat MEMUTUSKAN Menetapkan : 1. Mencabut VR 1910 2. Memberlakukan UU No 1 Th 1970
- 14. Menimbang : a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan; meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien; d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; e. bahwa pembinaan norma-norma itu pelru diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, teknik dan teknologi. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 15. RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia; Kritria Tempat kerja terdapat 3 unsur pokok 1. Adanya kegiatan usaha 2. Adanya orang yang bekerja 3. Terdapat sumber bahaya 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 16. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Kegiatan Usaha Motif ◦ Ekonomi maupun ◦ Sosial Status ◦ BUMN, BUMD ◦ Perusahaan Swasta Nasional maupun ◦ Asing). Di semua sektor
- 17. Pasal 2 (2) (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan; b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi; c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan. d 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 18. Pasal 2 (2) d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan; e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan; f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara; g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang; h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air; 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 19. Pasal 2 (2) i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan; j. dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah; k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting; l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang; m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran; n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah; 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 20. Pasal 2 (2) o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon; p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis; q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi- bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; r. diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 21. Penjelasan Pasal 2 (Ruang lingkup) Dalam ayat ini diperinci sumber bahya (Hazards) yang dikenal dewasa ini yang bertalian dengan: 1. Keadaan mesin-mesin, pesawat- pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahanbahan dan sebagainya. 2. Lingkungan; 3. Sifat pekerjaan; 4. Cara kerja; 5. Proses produksi. Tenaga Kerja Peralatan Bahan Cara Kerja Sifat pekerjaan Lingkungan Proses
- 22. BAB III
- 23. BAB III SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat syarat keselamatan kerja untuk : 18 macam kondisi K3 yang diharapkan (a s/d r) - Pengendalian teknis, medis, - Penyediaan sarana dan sumberdaya - Ergonomi dan lingkungan kerja yang serasi 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 24. SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat- syarat keselamatan kerja untuk : a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 25. SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; (Ergonomi) n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 26. SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3 p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 27. Pasal 4 UU No 1 1970 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat- syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
- 28. Syarat K3 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 •bahan, •barang, •aparat produksi dan •produk teknis
- 29. Pasal 4 UU No 1 1970 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 (2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda- tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.
- 30. Barang-barang yang mengandung POTENSI BAHAYA harus dikendalikan untuk keselamatan : - Barang itu sendiri - Tenaga kerja - Umum 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Barang-barang atau Produk teknik harus LULUS UJI KESELAMATAN
- 31. Pasal 4 UU No 1 1970 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 (3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.
- 32. Ps 4(2) Memenuhi kriteria Aman bagi Keselamatan • Umum • Lingkungan • Produk ybs. Tempat Kerja Unsur : 1. Kegiatan Usaha 2. Tenaga kerja 3. Sumber bahaya PENGUSAHA Undang – Undang N0 1 Th 1970 Keselamatan Kerja Tujuan K3: • Menjamin keselamatan tenaga kerja maupun orang lain (keselamatan umum) • Menjamin sumber produksi aman dan efisien • Menjamin proses produksi lancar & Produktif Pengurus Pekerja
- 33. Pemeriksaan/ perhitungan teknis Pengesahan gambar rencana Pemeriksaan/ pengujian Pengesahan Pemakaian Perencanaan -Pemasangan -Pembuatan -dll - Pemakaian - Peredaran - Pengangkutan Test Berkala Pola penerapan K3 terhadap produk teknik Psl 4 Termasuk produk dari Luar Negeri
- 34. BAB IV PENGAWASAN Pasal 5 (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 35. PENGAWASAN K3 Pasal 1 (5) Pegawai Pengawasan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja Pasal 1 (6) “Ahli Keselamatan Kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini Dasar Hukum UU 1 tahun 1970
- 36. 7/3/2023 36 PENGAWASAN K3 ? Pengawasan dalam prinsip manajemen: adalah kegiatan Monitoring dan Evaluasi, guna menilai kesesuaian Pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan Rencana tujuan yang ingin dicapai P D C A Management Review Plan Do Check Action
- 37. UNDANG UNDANG NO 1 TH 1970 KESELAMATAN KERJA Tugas dan Fungsi Pengawas • Polisionel • Advis teknis Dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, pelanggaran dan lainnya yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan
- 38. 1. Mengidentifikasi bahaya 2. Menilai Risiko Pengawas /Ahli K3 • Memeriksa, • Meneliti, • Menghitung, • Mengukur • Menguji • Menganalisis, SAFE DANGER 3. Kendalikan PENERAPAN •ZAT •ENERGI •PROSES NORMA &STANDAR
- 39. (1) Direktur sebagai pelaksana umum (2) Wewenang dan kewajiban : – direktur (Kepmen No. 79/Men/1977) – Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984) – Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992) Pasal 5 Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 40. 7/3/2023 Menteri Direktur Peg. Pengawas Ahli K3 Dokter Prsh P2K3 Disnaker Luar Disnaker Poliklinik PJK3 Tempat Kerja Pemerintah Swasta Industri PJK3 KELEMBAGAAN
- 41. Pengusaha BUPATI / WALI KOTA GUBERNUR Dirien Binwasnaker dan K3 Menteri Ketenagakerjaan Ahli K3 + Dokter Direktur PNK3 K3 Tanggung Jawab BERSAMA PEKERJA UNIT PENGA WASAN KK Peg Pengawas KK
- 42. (1) Direktur sebagai pelaksana umum (2) Wewenang dan kewajiban : – direktur (Kepmen No. 79/Men/1977) – Peg. Pengawas (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 03/Men/1984) – Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 dan Permen No. 4/Men/1992) Pasal 5 Pasal 6 Panitia banding (belum di atur) Pasal 7 Retribusi Pasal 8 (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK (2) Berkala (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No. 03/Men/1983) Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 43. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Pasal 6 Ketentuan banding bagi yang tidak memerima keputusan direktur Pasal 7 Pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Undang undang No 1 tahun 1970
- 44. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur. (3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 45. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja 1. Menjelaskan dan menunjukkan pada tenaga kerja baru : Kondisi dan bahaya di tempat kerja Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan Menyediakan APD Menjelaskan cara dan sikap bekerja aman 2 Mempekerjakan setelah yakin memahami K3 3 Melakukan pembinaan pencegahan kecelakaan pemberantasan kebakaran peningkatan K3 pemberiaan PK3 4 Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Pasal 9 Pembinaan
- 46. Pasal 10 (1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dankesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. (2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 47. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberikan dan penerangan efektif pada para pekerja yang bersangkutan. Ayat (2) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu Badan yang terdiri dari unsur-unsur penerima kerja, pemberi kerja dan Pemerintah (tripartite). 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970
- 48. Susunan P2K3 Diatur dan tetapkan oleh Menteri Peraturan pelaksana Permen No. 04/Men/1987 Ketua : Manajemen Sekretaris : AK3 Anggota : (Bipartite) Dilantik : Disnaker Fungsi Wadah kerjasama peningkatan bidang K3 TRIPARTITE UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 49. 2003 UU No.13/2003 SMK3 (PP 50 2012) 1996 SMK3 PerMen. 05/1996 1995 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 1992 AHLI K3 PerMen. 02/1992 1988 PJIT Uap KepMen. 1261/1988 (Pengawasan Terpadu) 1987 P2K3 PerMen. 04/1987 Perluasan ruang lingkup dan perubahan pola penerapannya Dari polisionil menjadi pembinaan K3 MANDIRI 1970 UU No. 1 Th 1970 1969 1947 1945 1910 Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No. 406) Direct Inspection
- 50. Pasal 11 (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 •Tata cara Pelaporan diatur oleh Peraturan Perundangan Permen No. 03/Men/1998
- 51. KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12 Kewajiban pekerja a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja; b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan; c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Hak pekerja d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat- syarat K3yang diwajibkan; e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.
- 52. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 13 Perlindungan terhadap orang lain Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- 53. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 14 Pengurus diwajibkan: a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempattempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- 54. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 14 Pengurus diwajibkan: a. b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat- tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- 55. UU No. 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pasal 14 Pengurus diwajibkan: a. b. c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli- ahli keselamatan kerja.
- 56. Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja 1. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut dengan peraturan perundangan 2. Ancaman pidana atas pelanggaran : 1. Maksimum 3 bulan kurungan atau 2. Denda maksimum Rp. 100.000 3. Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran Pasal 15 – Ketentuan Penutup
- 57. Pasal 16 Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun (12 Januari 1970) Pasal 17 Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja
- 58. Pasal 18 Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 7/3/2023 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 Undang undang No 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja