Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan perdagangan internasional dan beberapa kebijakan ekspor serta impor dalam perdagangan internasional. Terdapat berbagai kebijakan seperti pemberian premi dan dumping untuk ekspor, serta tarif dan pembatasan impor.
2. Apa itu Kebijakan Perdagangan Internasional ?
Kebijakan perdagangan internasional adalah peraturan
yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor
tentang cara suatu negara melakukan hubungan dagang
dengan negara lain. Peraturan tersebut umumnya
berupa perundang-undangan khusus atau instruksi
pemerintah lainnya yang sepadan.
Kebijakan ini mengatur jumlah, jenis, serta jalur
perdagangan dengan negara-negara yang berbeda di
dunia. Setiap negara tentu memilki kebijakan dagang
internasionalnya sendiri. Misalnya di Indonesia, secara
umum kebijakan ini diatur oleh Kementerian
Perdagangan dan disahkan oleh Presiden.
3. Apa Saja Kebijakan Ekspor dalam
Perdagangan Internasional ?
Pemberian Premi
Kebijakan premi adalah
salah satu kebijakan yang
diambil pemerintah untuk
memajukan ekspor.
Dumping
Dumping adalah penetapan
harga barang yang diekspor
lebih murah dibandingkan
harga jual di dalam negeri.
01
02
03
04
05
Diskriminasi Harga
Diskriminasi harga adalah
penetapan harga barang yang
berbeda untuk masing-masing
negara.
Politik Dagang Bebas
Politik dagang bebas adalah
suatu kondisi ketika masing-
masing pemerintah memberi
kebebasan dalam ekspor dan
impor.
Larangan Ekspor
Sesuai dengan namanya, larangan
ekspor adalah kebijakan suatu
negara untuk melarang ekspor
barang-barang tertentu keluar
negeri.
4. BEBERAPA KEBIJAKAN
IMPOR
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
01
Tarif
Tarif adalah sejenis pajak yang
dikenakan atas barang-barang yang
diimpor.
02 03
Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran
sejumlah tertentu kepada
perusahaan atau perseorangan
yang menjual barang ke luar negeri.
Pembatasan Impor
Pembatasan impor (Import Quota)
merupakan pembatasan langsung
atas jumlah barang yang boleh
diimpor.
5. KEBIJAKAN IMPOR
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
Pengendalian Pemerintah (National
Procurement)
Pembelian-pembelian oleh pemerintah
atau perusahaan-perusahaan yang
diatur secara ketat dapat diarahkan
pada barang-barang yang diproduksi di
dalam negeri meskipun barang-barang
tersebut lebih mahal daripada yang
diimpor.
Persyaratan Kandungan Lokal
Persyaratan kandungan lokal
(local content requirement)
merupakan pengaturan yang
mensyaratkan bahwa bagian-
bagian tertentu dari unit-unit fisik.
04 05