SlideShare a Scribd company logo
Kebijakan Perdagangan
Internasional
Kelompok 3
1. Muhammad Iqbal Paqula
2. Navisya Putri Ardhini
3. Razan Muhammad Ihsan
4. Siti Auliya
Apa itu Kebijakan Perdagangan Internasional ?
Kebijakan perdagangan internasional adalah peraturan
yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor
tentang cara suatu negara melakukan hubungan dagang
dengan negara lain. Peraturan tersebut umumnya
berupa perundang-undangan khusus atau instruksi
pemerintah lainnya yang sepadan.
Kebijakan ini mengatur jumlah, jenis, serta jalur
perdagangan dengan negara-negara yang berbeda di
dunia. Setiap negara tentu memilki kebijakan dagang
internasionalnya sendiri. Misalnya di Indonesia, secara
umum kebijakan ini diatur oleh Kementerian
Perdagangan dan disahkan oleh Presiden.
Apa Saja Kebijakan Ekspor dalam
Perdagangan Internasional ?
Pemberian Premi
Kebijakan premi adalah
salah satu kebijakan yang
diambil pemerintah untuk
memajukan ekspor.
Dumping
Dumping adalah penetapan
harga barang yang diekspor
lebih murah dibandingkan
harga jual di dalam negeri.
01
02
03
04
05
Diskriminasi Harga
Diskriminasi harga adalah
penetapan harga barang yang
berbeda untuk masing-masing
negara.
Politik Dagang Bebas
Politik dagang bebas adalah
suatu kondisi ketika masing-
masing pemerintah memberi
kebebasan dalam ekspor dan
impor.
Larangan Ekspor
Sesuai dengan namanya, larangan
ekspor adalah kebijakan suatu
negara untuk melarang ekspor
barang-barang tertentu keluar
negeri.
BEBERAPA KEBIJAKAN
IMPOR
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
01
Tarif
Tarif adalah sejenis pajak yang
dikenakan atas barang-barang yang
diimpor.
02 03
Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran
sejumlah tertentu kepada
perusahaan atau perseorangan
yang menjual barang ke luar negeri.
Pembatasan Impor
Pembatasan impor (Import Quota)
merupakan pembatasan langsung
atas jumlah barang yang boleh
diimpor.
KEBIJAKAN IMPOR
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
Pengendalian Pemerintah (National
Procurement)
Pembelian-pembelian oleh pemerintah
atau perusahaan-perusahaan yang
diatur secara ketat dapat diarahkan
pada barang-barang yang diproduksi di
dalam negeri meskipun barang-barang
tersebut lebih mahal daripada yang
diimpor.
Persyaratan Kandungan Lokal
Persyaratan kandungan lokal
(local content requirement)
merupakan pengaturan yang
mensyaratkan bahwa bagian-
bagian tertentu dari unit-unit fisik.
04 05
A picture is worth a
thousand words

More Related Content

Similar to Kebijakan Perdagangan Internasional.pptx (7)

Tugas Ekonomi IkmallAziiezz XI MIPA 5 Ranti Pusriana S.Pd Konsep & Kebijakan ...
Tugas Ekonomi IkmallAziiezz XI MIPA 5 Ranti Pusriana S.Pd Konsep & Kebijakan ...Tugas Ekonomi IkmallAziiezz XI MIPA 5 Ranti Pusriana S.Pd Konsep & Kebijakan ...
Tugas Ekonomi IkmallAziiezz XI MIPA 5 Ranti Pusriana S.Pd Konsep & Kebijakan ...
 
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Pe...
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Pe...Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Pe...
Tugas Ekonomi ALIFYA NURUL W XI MIPA 5 Ranti Pusriana Konsep Dan Kebijakan Pe...
 
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
10_7449_FEB601_Puspita Chairun Nisa_17052019_Perekonomian Indonesia.ppt
 
MATERI EKO INTER 5.ppt perdangangan intern
MATERI EKO INTER 5.ppt perdangangan internMATERI EKO INTER 5.ppt perdangangan intern
MATERI EKO INTER 5.ppt perdangangan intern
 
Makalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasionalMakalah ekonomi internasional
Makalah ekonomi internasional
 
Tugas (2)
Tugas (2)Tugas (2)
Tugas (2)
 
Perdagangan internasional
Perdagangan internasionalPerdagangan internasional
Perdagangan internasional
 

Recently uploaded

Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
MohammadAthianManan
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 

Recently uploaded (11)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
 
MANAJEMEN KEUANGAN MATERI MENGENAI BIAYA MODAL
MANAJEMEN KEUANGAN MATERI MENGENAI BIAYA MODALMANAJEMEN KEUANGAN MATERI MENGENAI BIAYA MODAL
MANAJEMEN KEUANGAN MATERI MENGENAI BIAYA MODAL
 
Estimasi Perhitungan Return dan Risiko Portofolio PPT.pptx
Estimasi Perhitungan Return dan Risiko Portofolio PPT.pptxEstimasi Perhitungan Return dan Risiko Portofolio PPT.pptx
Estimasi Perhitungan Return dan Risiko Portofolio PPT.pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Anggaran Bahan Mentah materi penganggaran bisnis .ppt
Anggaran Bahan Mentah materi penganggaran bisnis .pptAnggaran Bahan Mentah materi penganggaran bisnis .ppt
Anggaran Bahan Mentah materi penganggaran bisnis .ppt
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
 

Kebijakan Perdagangan Internasional.pptx

  • 1. Kebijakan Perdagangan Internasional Kelompok 3 1. Muhammad Iqbal Paqula 2. Navisya Putri Ardhini 3. Razan Muhammad Ihsan 4. Siti Auliya
  • 2. Apa itu Kebijakan Perdagangan Internasional ? Kebijakan perdagangan internasional adalah peraturan yang mengontrol, menjelaskan, dan memberikan koridor tentang cara suatu negara melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Peraturan tersebut umumnya berupa perundang-undangan khusus atau instruksi pemerintah lainnya yang sepadan. Kebijakan ini mengatur jumlah, jenis, serta jalur perdagangan dengan negara-negara yang berbeda di dunia. Setiap negara tentu memilki kebijakan dagang internasionalnya sendiri. Misalnya di Indonesia, secara umum kebijakan ini diatur oleh Kementerian Perdagangan dan disahkan oleh Presiden.
  • 3. Apa Saja Kebijakan Ekspor dalam Perdagangan Internasional ? Pemberian Premi Kebijakan premi adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Dumping Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. 01 02 03 04 05 Diskriminasi Harga Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Politik Dagang Bebas Politik dagang bebas adalah suatu kondisi ketika masing- masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Larangan Ekspor Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri.
  • 4. BEBERAPA KEBIJAKAN IMPOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL 01 Tarif Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. 02 03 Subsidi Ekspor Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Pembatasan Impor Pembatasan impor (Import Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor.
  • 5. KEBIJAKAN IMPOR PERDAGANGAN INTERNASIONAL Pengendalian Pemerintah (National Procurement) Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Persyaratan Kandungan Lokal Persyaratan kandungan lokal (local content requirement) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian- bagian tertentu dari unit-unit fisik. 04 05
  • 6. A picture is worth a thousand words