Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK

692 views

Published on

PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PKS 5 Menteri terkait Vokasi dan SMK

  1. 1. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI Nomor : 815/SJ-IND/11/2016 Nomor : 614/D/PD/2016 Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. SYARIF HIDAYAT : Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. HAMID MUHAMMAD : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
  2. 2. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link And Match dengan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 TUJUAN Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Penyusunan peta sebaran dan proyeksi pengembangan industri berdasarkan wilayah dan jenis industri; b. Penyusunan peta sebaran satuan pendidikan kejuruan berdasarkan wilayah dan program keahlian; c. Penyiapan industri dan satuan pendidikan kejuruan dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri; d. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung kompetensi tenaga pendidik dan sertifikasi calon tenaga kerja industri antara lain Standar Kompetensi, Asesor Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Program Pendidikan Berbasis Kompetensi; e. Penyiapan tempat praktik kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa dan guru satuan pendidikan kejuruan; f. Penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktik kerja lapangan dan/ atau pemagangan industri serta pengajar di satuan pendidikan kejuruan; dan g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan kejuruan. Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU: a. menyusun peta sebaran industri dan proyeksi pengembangan industri berdasarkan wilayah dan jenis industrinya;
  3. 3. b. menyusun peta kesiapan industri yang dapat memfasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa dan guru SMK; c. mendorong industri untuk menyediakan workshop sebagai teaching factory pendidikan menengah kejuruan dan memfasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemangangan industri bagi siswa dan guru SMK; d. memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri antara lain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Asesor Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi; e. menyusun peraturan tentang fasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri oleh industri manufaktur; f. mendukung pembinaan satuan pendidikan kejuruan yang memiliki program studi/keahlian di bidang industri manufaktur; g. memberikan bimbingan penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri terhadap satuan pendidikan kejuruan; h. memberikan dukungan pengembangan instruktur industri melalui TOT instruktur; i. mendorong industri untuk memfasilitasi penyediaan instruktur industri ke satuan pendidikan kejuruan; j. Memfasilitasi pengembangan workshop dan laboratorium di SMK; dan k. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama. (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a. menyusun peta sebaran SMK berdasarkan wilayah dan program keahlian; b. merestrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada SMK berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri di setiap wilayah; c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik SMK sesuai dengan kebutuhan industri melalui pelatihan dan pemagangan industri; d. menetapkan pedoman praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa dan tenaga pendidik SMK; e. melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan praktek kerja lapangan dan/atau pemangangan industri; f. memfasilitasi SMK yang akan dibina oleh industri termasuk yang mendapat dukungan dari PIHAK KESATU; g. Memberikan bimbingan penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri terhadap satuan pendidikan kejuruan;
  4. 4. h. memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing praktek kerja lapangan dan/ atau pemagangan industri serta pengajar di satuan pendidikan kejuruan; i. memberikan dukungan pengembangan instruktur industri melalui TOT instruktur; j. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di satuan pendidikan kejuruan; dan k. menyusun laporan pelaksanaan kerja sama. Pasal 4 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK. Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat. Pasal 6 PEMBIAYAAN Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 EVALUASI PELAKSANAAN Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

×