Dikompilasi oleh : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM HP. 0812 2353 284 WA. 0877 5871 1905 e-mail: kanaidi63@gmail.com

1. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 1
Daftar PERBEDAAN KETENTUAN Permen BUMN
No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2 Tahun 2023
Tentang “TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) di BUMN”
Ketentuan
tentang
Permen BUMN
No.PER-01 Tahun
2011
Perbedaannya
dengan
PER-2 Tahun
2023
Perubahan pada
Permen BUMN
No.PER-2 Tahun
2023
Pengertian Tata
Kelola Perusahaan
yang Baik
Pasal 1 angka 1
“Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good
Corporate Governance),
yang selanjutnya
disebut GCG adalah
prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses
dan mekanisme
pengelolaan
perusahaan
berlandaskan peraturan
perundang-undangan
dan etika berusaha”.
Pasal 1 angka 23
 Terdapat
perubahan
pengertian/
istilah.
 Tidak lagi
menggunakan
kalimat “Good
Corporate
Governance/
GCG”, diganti
dengan “Tata
Kelola
Perusahaan yang
Baik”.
Pasal 1 angka 23
“Tata Kelola Perusahaan
yang Baik adalah suatu tata
cara pengelolaan
perusahaan yang
menerapkan prinsip-
prinsip keterbukaan
(transparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility),
independensi
(independency), dan
kewajaran (fairness)”.
Pengertian Menteri Pasal 1 angka 7
“Menteri adalah
menteri yang ditunjuk
dan/atau diberi kuasa
untuk mewakili
Pemerintah selaku
pemegang saham pada
Persero dan sebagai
pemilik modal pada
Perum de_ ngan
memperhatikan
peraturan perundang-
undangan”.
Pasal 1 angka 17
Terdapat perubahan
pengertian/istilah
“Menteri” menjadi
“Kementerian”.
Pasal 1 angka 17
“Kementerian BUMN
adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
BUMN”.
Pengertian
Pemangku
Kepentingan
(stakeholders)
Pasal 1 angka 8
“Pemangku
Kepentingan
(stakeholders) adalah
pihak-pihak yang
berkepentingan dengan
BUMN karena
mempuyai hubungan
hukum dengan BUMN.”
Pasal 1
Tidak memuat
pengertian/istilah
Pemangku
Kepentingan
(stakeholders)
Tidak ada

2. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 2
Kewajiban BUMN
Menerapkan GCG
Pasal 2
(1) BUMN wajib
menerapkan GCG
secara konsisten dan
berkelanjutan dengan
berpedoman pada
Peraturan Menteri ini
dengan tetap
memperhatikan
ketentuan, dan norma
yang berlaku serta
anggaran dasar BUMN.
(2) Dalam rangka
penerapan GCG
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direksi
menyusun GCG manual
yang diantaranya dapat
memuat board manual,
manajemen risiko
manual, sistem
pengendalian intern,
sistem pengawasan
intern, mekanisme
pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada
BUMN yang
bersangkutan, tata
kelola teknologi
informasi, dan
pedoman perilaku etika
(code of conduct).
Pasal 3
 Merubah isi ayat
(1)
 Menghilangkan
ayat (2) PER-01
Tahun 2011.
Prinsip-prinsip GCG
pada Pasal 3 PER-01
Tahun 2011 diubah
menjadi Pasal 3 ayat
(2) pada PER-02
Tahun 2023
Pasal 3
(1) BUMN wajib
menerapkan prinsip Tata
Kelola Perusahaan
yang Baik dalam
menjalankan kegiatan
usaha pada seluruh
tingkatan atau jenjang
organisasi.
(2) Prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. transparansi
(transparency), ...
b. akuntabilitas
(accountability), ...
c. pertanggungjawaban
(responsibility), ...
d. kemandirian
(independency), ...
e. kewajaran (fairness), ...
Wujud Penerapan
prinsip-prinsip GCG
pada BUMN
Tidak ada Pasal 3
Memuat wujud
penerapan prinsip
Tata Kelola
Perusahaan yang
Baik pada ayat (3)
Pasal 3
(3) Penerapan prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang
Baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit
diwujudkan dalam:
a. ...dst....sd g. .....
Tujuan Penerapan
prinsip-prinsip GCG
pada BUMN
Pasal 4
Penerapan prinsip-
prinsip GCG pada
BUMN, bertujuan
untuk:
1. ... dst ... sd 5. ...
Pasal 3
Diubah menjadi ayat
(4) pada PER-02
Tahun 2023
Pasal 3
(4) Penerapan prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang
Baik pada
BUMN bertujuan untuk:
a. ...dst....sd e. .....

3. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 3
Hak Pemegang
Saham/Pemilik
Modal
Pasal 5
Hanya mengatur
tentang Hak Pemegang
Saham/Pemilik Modal
Pasal 4, 5 & 6
Terdapat tambahan
yang mengatur
tentang Hak dan
Tanggungjawab
Pemegang
saham/pemilik
modal.
Pasal 4
Pemegang saham/pemilik
modal melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan yang
Baik sesuai dengan
wewenang dan tanggung
jawabnya.
Penjelasan dan
Informasi
Penyelenggaraan
RUPS
Pasal 6
Mengatur tentang
Penjelasan dan
Informasi
Penyelenggaraan RUPS.
Terdapat tambahan
yaitu Pasal 7 pada
PER-02 Tahun 2023.
Penjelasan dan
Informasi
Penyelenggaraan
RUPS menjadi
terdapat pada Pasal
8 PER-02 Tahun
2023 & terjadi
perubahan isi Pasal.
Pasal 7
Menteri BUMN selaku
RUPS/pemegang
saham/pemilik modal
dalam rangka pembinaan
BUMN dapat:
a. sewaktu-waktu ...
b. bertindak sebagai
mediator ...
Aturan dan
Prosedur
Yang Memfasilitasi
Pemegang Saham
Tidak ada Terdapat tambahan
Pasal 10 tentang
aturan dan prosedur
yang memfasilitasi
pemegang saham.
Terdapat tambahan
Pasal 11 tentang
perlakuan setara
(equal treatment)
bagi pemilik saham
dengan klasifikasi
yang sama.
Pasal 10
BUMN memiliki dan
mengungkapkan aturan
dan prosedur yang
memfasilitasi pemegang
saham dalam
berpartisipasi dan
memberikan suara secara
efektif di RUPS.
Pasal 11
Pemegang saham yang
memiliki saham dengan
klasifikasi yang sama harus
diperlakukan setara (equal
treatment).
Menteri Selaku
Pemilik Modal
Perum
Pasal 8 Berubah menjadi
Pasal 12 dan terjadi
perubahan isi pada
setiap ayat, menjadi
lebih lengkap.
Pasal 12
Terjadi perubahan isi pada
setiap ayat, menjadi lebih
lengkap.
Bentuk Keputusan
Pemegang
Saham/Pemilik
Modal
Pasal 9 Berubah menjadi
Pasal 13.
Pasal 13
Tidak terjadi perubahan isi
ayat-ayatnya.

4. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 4
Perlakuan Setara
Kepada Pemegang
Saham
Pasal 10
Pemegang saham yang
memiliki saham dengan
klasifikasi yang sama
harus diperlakukan
setara (equal
treatment).
Menjadi tambahan
pada Pasal 11
tentang perlakuan
setara (equal
treatment) bagi
pemilik saham
dengan klasifikasi
yang sama.
Pasal 11
Pemegang saham yang
memiliki saham dengan
klasifikasi yang sama harus
diperlakukan setara (equal
treatment).
Akuntabilitas
Pemegang
Saham/Pemilik
Modal
Pasal 11
Pemegang
saham/Pemilik Modal
melaksanakan GCG
sesuai dengan
wewenang dan
tanggung jawabnya.
Berubah menjadi isi
Pasal 4 pada PER-02
Tahun 2023
Pasal 4
Pemegang saham/pemilik
modal melaksanakan Tata
Kelola Perusahaan yang
Baik sesuai dengan
wewenang dan tanggung
jawabnya.
Fungsi Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
(Tata Kelola Tugas
dan Tanggung
Jawab Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas)
Pasal 12
(4) Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas membuat
pembagian tugas yang
diatur oleh mereka
sendiri.
Pasal 14 pada PER-
02 Tahun 2023 :
 Terjadi
perubahan judul
Pasal, semula
“Fungsi Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas”
menjadi “Tata
Kelola Tugas dan
Tanggung Jawab
Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas”.
 Terjadi tambahan
ayat &
perubahan isi
ayat.
Semula hanya 10
ayat pada Pasal
12 PER-01 Tahun
2011, menjadi 14
ayat pada Pasal
14 PER-02 Tahun
2023.
Pasal 14
(4) Dalam melaksanakan
pengawasan,
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dilarang ikut
serta dalam pengambilan
keputusan kegiatan
operasional BUMN kecuali
ditetapkan dalam anggaran
dasar BUMN atau
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Pengambilan keputusan
kegiatan operasional
BUMN oleh Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)
merupakan bagian dari
tugas pengawasan oleh
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas sehingga tidak
meniadakan tanggung
jawab Direksi atas
pelaksanaan kepengurusan
BUMN.
(6) Pembagian tugas
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas ditetapkan
dengan keputusan Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas.

5. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 5
(7) Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas memberikan
persetujuan terhadap hal
strategis sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.
Komposisi Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas.
Pasal 13 Berubah menjadi
Pasal 15 pada PER-
02 Tahun 2023.
Semula pada Pasal
13 PER-01 Tahun
2011 hanya 4 ayat,
menjadi 6 ayat.
Terdapat tambahan
pada ayat (2) dan (6)
pada Pasal 15 PER-
02 Tahun 2023.
Pasal 15
(2) Dalam hal anggota
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas lebih dari satu,
salah satu anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas diangkat sebagai
komisaris utama/ ketua
Dewan Pengawas.
(6) Mantan anggota Direksi
BUMN dapat menjadi
anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN
yang bersangkutan, setelah
tidak menjabat sebagai
anggota Direksi BUMN
yang bersangkutan paling
singkat 1 (satu) tahun,
kecuali dengan
pertimbangan tertentu
yang diputuskan oleh
Menteri dalam rangka
menjaga kesinambungan
program penyehatan
BUMN yang bersangkutan,
sepanjang tidak ada
ketentuan peraturan
perundang-undangan lain
yang melarangnya.
Rapat Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
Pasal 14
(1) Rapat Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas harus
diadakan secara
berkala,
sekurangkurangnya
sekali dalam setiap
bulan, dan dalam rapat
tersebut Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas dapat
mengundang Direksi.
Berubah menjadi
Pasal 16 pada PER-
02 Tahun 2023.
Pada ayat (1) terjadi
pengurangan isi
kalimat.
Pasal 16
(1) Rapat Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas wajib
diselenggarakan secara
berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

6. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 6
Penilaian Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
Pasal 15
(1) RUPS wajib
menetapkan Indikator
Pencapaian Kinerja (Key
Performance Indicators)
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas
berdasarkan usulan dari
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas yang
bersangkutan.
(2) Indikator Pencapaian
Kinerja merupakan
ukuran penilaian atas
keberhasilan
pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
pengawasan dan
pemberian nasihat oleh
Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan dan/atau
anggaran dasar:
(3) Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas wajib
menyampaikan laporan
triwulanan
perkembangan realisasi
Indikator Pencapaian
Kinerja kepada para
Pemegang
Saham/Menteri.
Berubah menjadi
Pasal 17 pada PER-
02 Tahun 2023.
Terjadi perubahan
isi kalimat pada
setiap ayat.
Pasal 17
(1) Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas wajib
melakukan evaluasi
tahunan secara objektif
untuk menentukan
efektivitas dewan, komite,
dan setiap individu
komisaris.
(2) Evaluasi tahunan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan
pada tolok ukur atau
kriteria penilaian yang
spesifik, terukur, dapat
dicapai, dan relevan.
(3) Evaluasi tahunan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan
oleh Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas kepada
RUPS/Menteri.
Informasi untuk
Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
Pasal 16
Direksi wajib
memastikan agar
informasi mengenai
BUMN dapat diperoleh
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas
secara tepat waktu,
terukur dan lengkap.
Berubah menjadi
Pasal 18 pada PER-
02 Tahun 2023.
Terjadi perubahan
isi kalimat pada ayat
& terdapat
penambahan ayat
menjadi 3 ayat pada
PER-02 Tahun 2023.
Pasal 18
(1) Direksi menyediakan
informasi kepada Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas secara teratur,
tanpa
penundaan, dan secara
komprehensif tentang
semua informasi yang
relevan dengan BUMN.
(2) Direksi bertanggung
jawab untuk memastikan

7. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 7
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas mendapatkan
akses informasi yang
akurat, relevan, dan tepat
waktu.
(3) Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas sewaktu-
waktu dapat meminta
Direksi untuk memberikan
informasi tambahan.
Larangan
Mengambil
Keuntungan Pribadi
(Larangan
Mengambil
Keuntungan Pribadi
dan Benturan
Kepentingan)
Pasal 17
Anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas dilarang
melakukan tindakan
yang mempunyai
benturan kepentingan
(conflict of interest) dan
mengambil keuntungan
pribadi, dari
pengambilan keputusan
dan/atau pelaksanaan
kegiatan BUMN yang
bersangkutan, selain
penghasilan yang sah.
Pasal 19
pada PER-02 Tahun
2023 :
 Terjadi
perubahan judul
Pasal, semula
“Larangan
Mengambil
Keuntungan
Pribadi”
menjadi
“Larangan
Mengambil
Keuntungan
Pribadi dan
Benturan
Kepentingan”.
 Pada Pasal 17
PER-01 Tahun
2011 tidak
mengatur
tentang Benturan
Kepentingan,
yang kemudian
diatur dalam
Pasal 20 pada
PER-02 Tahun
2023.
Pasal 19 & 20
(1) Anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas dilarang
memanfaatkan BUMN
untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak
lain yang dapat merugikan
atau mengurangi
keuntungan BUMN.
(2) Anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas dilarang
mengambil keuntungan
pribadi baik secara
langsung maupun tidak
langsung dari kegiatan
BUMN selain penghasilan
yang sah.
Pasal 20
Dalam hal terjadi Benturan
Kepentingan, anggota
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dan organ
Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dilarang
mengambil tindakan yang
dapat merugikan BUMN
atau mengurangi
keuntungan BUMN dan
wajib mengungkapkan
Benturan Kepentingan
dalam setiap keputusan.
Organ Pendukung
Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas
Pasal 18
(1) Organ pendukung
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas,
Pasal 21
pada PER-02 Tahun
2023 :
Pasal 21
(1) Dalam rangka
mendukung efektivitas
pelaksanaan

8. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 8
(Tata Kelola Organ
Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas)
terdiri dari:
a. Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas, jika
diperlukan;
b. Komite Audit;
c. Komite Lainnya, jika
diperlukan.
(2) Komite Lainnya
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c,
terdiri dari namun tidak
terbatas pada Komite
Pemantau Manajemen
Risiko, Komite Nominasi
dan Remunerasi, dan
Komite Pengembangan
Usaha.
 Terjadi
perubahan judul
Pasal, semula
“Organ
Pendukung
Dewan
Komisaris/
Dewan
Pengawas”
menjadi “Tata
Kelola Organ
Pendukung
Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas”.
 Terjadi
perubahan isi
kalimat pada ayat
& terdapat
penambahan
semula hanya 4
ayat menjadi 6
ayat pada PER-02
Tahun 2023.
tugas dan tanggung jawab
pengawasan, Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas wajib
membentuk paling
sedikit:
a. sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas;
b. komite audit;
c. komite nominasi dan
remunerasi atau
nomenklatur lain
dengan fungsi yang
sama; dan
d. komite lain, jika
diperlukan.
(2) Komite lain
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dapat
dibentuk dalam hal:
a. diwajibkan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. diwajibkan oleh
Menteri;
c. sesuai dengan kategori
dan klasifikasi Risiko
BUMN berdasarkan
Intensitas Risiko BUMN;
atau
d. disetujui oleh Menteri
berdasarkan
kompleksitas dan
beban yang dihadapi
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas
dalam menjalankan
tugas di BUMN yang
bersangkutan.
(3) Pengangkatan anggota
komite sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas.
(4) Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas wajib

9. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 9
memastikan bahwa
sekretariat dan komite
yang telah dibentuk
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjalankan
tugas secara efektif.
Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi
(Tata Kelola Tugas
dan Tanggung
Jawab Direksi)
Pasal 19
(1) Direksi harus
melaksanakan tugasnya
dengan itikad baik
untuk kepentingan
BUMN dan sesuai
dengan maksud dan
tujuan BUMN, serta
memastikan agar BUMN
melaksanakan tanggung
jawab sosialnya serta
memperhatikan
kepentingan dari
berbagai Pemangku
Kepentingan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
(3) Direksi harus
menyampaikan
informasi mengenai
identitas, pekerjaan-
pekerjaan utamanya,
jabatan Dewan
Komisaris di anak
perusahaan/perusahaan
patungan dan/atau
perusahaan lain,
termasuk rapat-rapat
yang dilakukan dalam
satu tahun buku (rapat
internal maupun rapat
gabungan dengan
Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas), serta gaji,
fasilitas, dan/atau
tunjangan lain yang
diterima dari BUMN
yang bersangkutan dan
anak
perusahaan/perusahaan
patungan BUMN yang
Pasal 22
pada PER-02 Tahun
2023 :
 Terjadi
perubahan judul
Pasal, semula
“Tugas dan
Tanggung Jawab
Direksi”
menjadi “Tata
Kelola Tugas dan
Tanggung Jawab
Direksi”.
 Terjadi
perubahan isi
kalimat pada ayat
& terdapat
penambahan
semula hanya 4
ayat menjadi 6
ayat pada PER-02
Tahun 2023.
 Terdapat
tambahan Pasal
23 pada PER-02
Tahun 2023.
Pasal 22
(1) Direksi bertanggung
jawab penuh atas
pelaksanaan
kepengurusan BUMN.
(2) Direksi wajib mengelola
BUMN sesuai dengan
kewenangan dan tanggung
jawab Direksi sebagaimana
diatur dalam anggaran
dasar dan ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(4) Direksi wajib
menindaklanjuti temuan
dan rekomendasi ...
(5) Anggota Direksi
dilarang memberikan
kuasa umum
kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan
tugas
dan fungsi Direksi.
(6) Direksi wajib
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas kepada
RUPS/Menteri.
Pasal 23
(1) Dalam mendukung
efektivitas pelaksanaan
tugas, Direksi
dapat membentuk komite
dan/atau unit pendukung
Direksi.
(2) Direksi wajib
memastikan komite
dan/atau unit

10. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 10
bersangkutan, untuk
dimuat dalam Laporan
Tahunan BUMN.
(4) Direksi wajib
melaporkan kepada
BUMN mengenai
kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya
(istri/suami dan anak-
anaknya) pada BUMN
yang bersangkutan dan
perusahaan lain,
termasuk setiap
perubahannya.
pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
menjalankan tugasnya
secara efektif.
Rencana Jangka
Panjang dan
Rencana Kerja dan
Anggaran
Perusahaan
Pasal 20 dan 21 Diatur tersendiri
pada Pasal 84 -85
(tentang
Dokumentasi
Perencanaan
Strategis BUMN).
Diatur tersendiri pada
Pasal 84-85 (tentang
Dokumentasi Perencanaan
Strategis BUMN).
Penyelenggaraan
Daftar-Daftar dan
Dokumen oleh
Direksi
Pasal 22
(1) Untuk memenuhi
syarat akuntabilitas,
keterbukaan, dan tertib
administrasi, Direksi
wajib:
a.membuat Daftar
Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah
RUPS dan Risalah
Rapat Direksi,
b.membuat Laporan
Tahunan dan
Dokumen Keuangan
Perusahaan;
c.memelihara seluruh
Daftar, Risalah, dan
Dokumen Keuangan
perusahaan dan
dokumen lainnya,
d.menyimpan di tempat
kedudukan
perusahaan, seluruh
daftar, risalah,
dokumen keuangan
perusahaan, dan
dokumen lainnya.
Pasal 24
 Terjadi
perubahan isi
kalimat pada ayat
& terdapat
penambahan
semula hanya 2
ayat menjadi 7
ayat pada PER-02
Tahun 2023.
Pasal 24
(3) Dalam menjalankan
kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Direksi
bertanggung jawab
terhadap pengelolaan arsip
di lingkungan BUMN.
(4) Pengelolaan arsip
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan
terhadap arsip yang
digunakan secara langsung
dalam kegiatan BUMN dan
disimpan selama jangka
waktu tertentu.
(5) Pengelolaan arsip
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)
dapat dilakukan secara
elektronik.
(6) Pengelolaan arsip
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3),
meliputi:

11. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 11
(2) Atas permohonan
tertulis dari Pemegang
Saham, Direksi memberi
izin kepada Pemegang
Saham untuk
memeriksa Daftar
Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah
RUPS dan Laporan
Tahunan serta
mendapatkan salinan
Risalah RUPS dan
salinan Laporan
Tahunan.
a. penciptaan arsip;
b. penggunaan dan
pemeliharaan arsip; dan
c. penyusutan arsip.
(7) Pelaksanaan
pengelolaan arsip
sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilakukan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang mengatur
mengenai kearsipan.
Larangan
Mengambil
Keuntungan Pribadi
(Larangan
Mengambil
Keuntungan Pribadi
dan Benturan
Kepentingan)
Pasal 23
Para anggota Direksi
dilarang melakukan
tindakan yang
mempunyai benturan
kepentingan, dan
mengambil keuntungan
pribadi, baik secara
langsung maupun tidak
langsung dari
pengambilan keputusan
dan kegiatan BUMN
yang bersangkutan
selain penghasilan yang
sah.
Pasal 25
pada PER-02 Tahun
2023 :
 Terjadi
perubahan judul
Pasal, semula
“Larangan
Mengambil
Keuntungan
Pribadi”
menjadi
“Larangan
Mengambil
Keuntungan
Pribadi dan
Benturan
Kepentingan”.
 Pada Pasal 23
PER-01 Tahun
2011 tidak
mengatur
tentang Benturan
Kepentingan,
yang kemudian
diatur dalam
Pasal 26 pada
PER-02 Tahun
2023.
Pasal 25
(1) Direksi dilarang
memanfaatkan BUMN
untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak
lain yang dapat merugikan
atau mengurangi
keuntungan BUMN.
(2) Direksi dilarang
mengambil keuntungan
pribadi baik secara
langsung maupun tidak
langsung dari kegiatan
BUMN selain penghasilan
yang sah.
Pasal 26
Dalam hal terjadi Benturan
Kepentingan, anggota
Direksi dan pejabat yang
bertanggung jawab
langsung kepada Direksi
atau mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap
kebijakan dan/atau
operasional BUMN,
dilarang mengambil
tindakan yang dapat
merugikan BUMN atau
mengurangi keuntungan
BUMN dan wajib
mengungkapkan Benturan
Kepentingan dalam setiap
keputusan.

12. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 12
Rapat Direksi Pasal 24
(1) Rapat Direksi hams
diadakan secara
berkala, sekurang-
kurangnya sekali dalam
setiap bulan, dan dalam
rapat tersebut Direksi
dapat mengundang
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas.
(2) Direksi hams
menetapkan tata tertib
Rapat Direksi.
(3) Risalah Rapat Direksi
hams dibuat untuk
setiap Rapat Direksi
yang memuat segala
sesuatu yang
dibicarakan dan
diputuskan dalam
Rapat, termasuk tetapi
tidak terbatas pada
pendapatpendapat yang
berkembang dalam
rapat, baik pendapat
yang mendukung
maupun yang tidak
mendukung atau
pendapat berbeda
(dissenting opinion),
serta alasan
ketidakhadiran anggota
Direksi, apabila ada.
(4) Setiap anggota
Direksi berhak
menerima salinan
risalah Rapat Direksi,
baik yang bersangkutan
hadir maupun tidak
hadir dalam Rapat
Direksi tersebut.
(5) Risalah ash dari
setiap Rapat Direksi
hams disimpan oleh
BUMN yang
bersangkutan.
Menjadi Pasal 27
pada PER-02 Tahun
2023 & tidak ada
perubahan jumlah
ayat & isi kalimat
setiap ayat.
Pasal 27
Jumlah ayat & isi kalimat
setiap ayat masih sama
dengan Pasal 24 pada PER-
01 Tahun 2011.

13. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 13
(6) Laporan Tahunan
BUMN harus memuat
jumlah rapat Direksi dan
jumlah kehadiran
masingmasing anggota
Direksi.
Manajemen Risiko
(Risk Management)
Pasal 25 Diatur tersendiri
pada Pasal 46-75
(tentang
Manajemen Risiko).
Diatur tersendiri pada
Pasal Pasal 46-75
(tentang Manajemen
Risiko).
Sistem
Pengendalian Intern
(Internal Control
System)
Pasal 26
Ayat (2) huruf
b. Pengkajian terhadap
pengelolaan risiko
usaha (risk assessment),
yaitu suatu proses
untuk mengidentifikasi,
menganalisis, menilai
pengelolaan risiko yang
relevan.
Pasal 28
ayat (2) pada PER-02
Tahun 2023
menghilangkan
huruf b (tentang
Pengkajian terhadap
pengelolaan risiko
usaha) pada PER-01
Tahun 2011,
sehingga yang
semula terdiri dari
huruf a sd e,
menjadi huruf a sd d
saja.
Pasal 28
ayat (2) sudah tidak
memuat tentang
Pengkajian terhadap
pengelolaan risiko usaha
(risk assessment), yang
kemudian diatur tersendiri
pada Pasal 46-75 (tentang
Manajemen Risiko).
Pengawasan Intern Pasal 28 Menjadi Pasal 29
pada PER-02 Tahun
2023 & tidak ada
perubahan jumlah
ayat & isi kalimat
setiap ayat. Hanya
terjadi pertukaran
urutan ayat (3) dan
(4).
Pasal 29
Jumlah ayat & isi kalimat
setiap ayat masih sama
dengan Pasal 28 pada PER-
01 Tahun 2011. Hanya
terjadi pertukaran urutan
ayat (3) dan (4).
Fungsi Sekretaris
Perusahaan
Pasal 29
(2) Penyelenggaraan
fungsi sekretaris
perusahaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat
dilakukan dengan
mengangkat seorang
Sekretaris Perusahaan,
khususnya bagi BUMN
dengan sifat khusus.
Pasal 30
Tidak ada
perubahan jumlah
ayat, yaitu tetap 5
ayat.
Pada ayat (2) hanya
meniadakan kalimat
“khususnya bagi
BUMN dengan sifat
khusus”.
Pasal 30
(2) Penyelenggaraan fungsi
sekretaris perusahaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat
dilakukan dengan
mengangkat seorang
Sekretaris Perusahaan.

14. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 14
Tatakelola
Teknologi Informasi
Pasal 30
(1) Direksi dapat
menetapkan tatakelola
teknologi informasi
yang efektif.
(2) Direksi wajib
menyampaikan laporan
pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi
secara periodik kepada
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas.
(3) Direksi wajib
menjaga dan
mengevaluasi kualitas
fungsi tatakelola
teknologi informasi di
perusahaan.
Pasal 31
 Terjadi
perubahan kata
“efektif”
menjadi “baik”
pada ayat (1).
 Terjadi
perubahan
jumlah ayat dari
3 menjadi 5 ayat
& isi kalimat
setiap ayat.
Pasal 31
(1) Direksi dapat
menetapkan tatakelola
teknologi informasi yang
baik.
(2) Direksi menyusun dan
menetapkan
pedoman Tata Kelola TI.
(3) Penerapan Tata Kelola
TI dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan prinsip
Tata Kelola TI paling
sedikit mencakup:
a. prinsip manajemen;
b. prinsip data dan
informasi;
c. prinsip teknologi; dan
d. prinsip keamanan TI.
(4) Pedoman Tata Kelola TI
dimaksud pada ayat (2)
memperhatikan aspek
keselarasan strategi, nilai
tambah penerapan TI,
Manajemen Risiko,
manajemen sumber daya,
dan pengukuran kinerja.
(5) Direksi melakukan
evaluasi atas pedoman
Tata Kelola TI dimaksud
pada ayat (2) dan dapat
melakukan perubahan Tata
Kelola TI berdasarkan hasil
evaluasi dimaksud.
Auditor Eksternal
(Auditor Eksternal
dan Transparansi
Pelaporan
Keuangan
BUMN dan
Kementerian
BUMN)
Pasal 31
Terdiri dari 5 ayat.
(1) Laporan Keuangan
Tahunan BUMN diaudit
oleh auditor eksternal
yang ditunjuk oleh
RUPS/Menteri dari
calon-calon yang
diajukan oleh Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas.
Pasal 32
Terjadi perubahan
judul Pasal, semula
“Auditor Eksternal”
menjadi “Auditor
Eksternal dan
Transparansi
Pelaporan
Keuangan BUMN
dan Kementerian
BUMN”.
Pasal 32
Ayat (1) masih sama.
Pada ayat (2)
menambahkan kriteria
tentang Calon Auditor
Eksternal/Kantor Akuntan
Publik.
(3) Menteri berwenang
melakukan tabulasi kantor
akuntan publik secara
tahunan....

15. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 15
Ayat (1) masih sama.
Terjadi penambahan
jumlah ayat menjadi
13 ayat &
perubahan isi
kalimat setiap ayat.
Terjadi penambahan
pasal, yaitu Pasal
33, yang semula
tidak di atur dalam
PER-01 Tahun 2011.
Terjadi penambahan
pasal, yaitu Pasal
34, yang semula
tidak di atur dalam
PER-01 Tahun 2011.
(4) Sumber lain yang valid
dan relevan meliputi
temuan dalam laporan
hasil pemeriksaan BUMN
oleh BPK, BPKP, dan/atau
hasil evaluasi BUMN atas
kualitas jasa kantor
akuntan publik.
...dst...
Pasal 33
Kriteria kantor akuntan
publik dimaksud dalam
Pasal 32 diberlakukan
terhadap Anak Perusahaan
BUMN dan
Perusahaan Terafiliasi
BUMN.
Pasal 34
Tentang kewajiban
Kementerian BUMN
menyusun Laporan
Keuangan Gabungan
BUMN-BUMN.
Pelaporan Internal Tidak diatur Pasal 35
Mengatur tentang
pelaporan interanl
Pasal 35
Dalam rangka
meningkatkan kualitas
proses pengambilan
keputusan oleh Direksi dan
kualitas proses
pengawasan oleh
Dekom/Dewas, BUMN
wajib memastikan
ketersediaan dan
kecukupan pelaporan
internal yang
didukung oleh sistem
informasi manajemen yang
memadai.
Akses Informasi Pasal 32
Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas dan
Direksi harus
memastikan bahwa
auditor eksternal,
auditor internal, dan
Pasal 36
Isi Pasal tetap sama,
tidak ada
perubahan.
Pasal 36
Sama isinya dengan Pasal
32 PER-01 Tahun 2011.

16. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 16
Komite Audit, serta
komite lainnya jika ada,
memiliki akses terhadap
catatan akuntansi, data
penunjang, dan
informasi mengenai
BUMN, sepanjang
diperlukan untuk
melaksanakan tugasnya.
Kerahasiaan
Informasi
Pasal 33
(1) Kecuali disyaratkan
dalam ketentuan
peraturan perundang-
undangan, anggaran
dasar dan/atau
peraturan perusahaan,
auditor eksternal,
auditor internal, dan
Komite Audit, serta
komite lainnya jika ada,
harus merahasiakan
informasi yang
diperoleh sewaktu
melaksanakan tugasnya.
(2) Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas dan
Direksi bertanggung
jawab kepada
perusahaan untuk
menjaga kerahasiaan
informasi perusahaan.
(3) Informasi, yang
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan dan/atau
ketentuan perusahaan
merupakan informasi
rahasia yang berkenaan
dengan perusahaan,
harus dirahasiakan
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan/atau ketentuan
perusahaan.
Pasal 37
Isi Pasal, jumlah ayat
& isi 3 ayat-ayatnya
tetap sama, tidak
ada perubahan.
Pasal 37
Sama isinya dengan Pasal
33 PER-01 Tahun 2011.

17. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 17
Kepemilikan
Informasi dan
Intangible Asset
Pasal 35
Informasi dan segala
intangible asset,
termasuk hasil riset,
teknologi, dan hak atas
kekayaan intelektual
yang diperoleh atas
penugasan dan/atau
atas beban perusahaan
menjadi milik
perusahaan yang harus
dituangkan dalam
perjanjian.
Tidak mengatur
tentang Kepemilikan
Informasi dan
Intangible Asset.
Pasal 38 berisi
tentang
Keterbukaan
Informasi
Pasal 38
(1) BUMN wajib
melaksanakan keterbukaan
informasi secara
tepat waktu, akurat, jelas,
dan objektif, sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) BUMN memiliki
kebijakan dan prosedur
pengungkapan
dan transparansi yang
memastikan
pengungkapan
informasi material dan
menjaga informasi sensitif
serta rahasia korporasi.
Pelindungan Data
Pribadi
Tidak diatur Pasal 39
Mengatur tentang
Pelindungan Data
Pribadi
Pasal 39
Direksi wajib melindungi
dan memastikan
keamanan data pribadi
yang dikelola BUMN sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang mengatur
mengenai pelindungan
data pribadi.
Keselamatan Kerja
dan Pelestarian
Lingkungan
Pasal 36
Direksi wajib
memastikan bahwa aset
dan lokasi usaha serta
fasilitas BUMN lainnya,
memenuhi peraturan
perundang-undangan
berkenaan dengan
kesehatan dan
keselamatan kerja serta
pelestarian lingkungan.
Tidak mengatur
tentang
Keselamatan Kerja
dan Pelestarian
Lingkungan
Tidak diatur
Kesempatan Kerja
yang Sama
Pasal 37 Tidak mengatur
tentang
Kesempatan Kerja
yang Sama
Tidak diatur
Hubungan Dengan
Pemangku
Kepentingan
(Stakeholders)
Pasal 38
BUMN hams
menghormati hak
Pemangku Kepentingan
Pasal 40
Terjadi
penyempurnaan isi
Pasal:
Pasal 40
BUMN harus menghormati
hak pemangku
kepentingan BUMN

18. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 18
yang timbul
berdasarkan peraturan
perundangan-undangan
dan/atau perjanjian
yang dibuat oleh BUMN
dengan karyawan,
pelanggan, pemasok,
dan kreditur serta
masyarakat sekitar
tempat usaha BUMN,
dan Pemangku
Kepentingan lainnya.
Pasal 39
Direksi harus terlebih
dahulu mendapat
persetujuan dari RUPS
untuk melakukan
perjanjian (PKB) dengan
karyawan yang
berkaitan dengan
penghasilan karyawan
yang tidak diwajibkan
oleh atau melebihi
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Menambahkan
kalimat “BUMN
termasuk
pemangku
kepentingan”.
 Menghilangkan
kalimat “dan
Pemangku
Kepentingan
lainnya” di akhir
isi pasal.
Tidak mengatur
tentang “perjanjian
(PKB) dengan
karyawan”
termasuk pemangku
kepentingan yang timbul
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan dan/atau
perjanjian yang dibuat oleh
BUMN dengan karyawan,
pelanggan, pemasok, dan
kreditur serta masyarakat
sekitar tempat usaha
BUMN.
Tidak diatur
Etika Berusaha, Anti
Korupsi Dan Donasi
(Etika Berusaha dan
Anti Korupsi)
Pasal 40
(1) Anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas, Direksi, dan
karyawan BUMN
dilarang memberikan
atau menawarkan, atau
menerima, baik
langsung maupun tidak
langsung, sesuatu yang
berharga kepada atau
dari pelanggan atau
seorang pejabat
Pemerintah untuk
mempengaruhi atau
sebagai imbalan atas
apa yang telah
dilakukannya dan
tindakan lainnya, sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tidak termasuk
dalam pengertian
Pasal 41
Terjadi perubahan
Judul Pasal, yang
semula “Etika
Berusaha, Anti
Korupsi Dan
Donasi” menjadi
“Etika Berusaha dan
Anti Korupsi”
Terjadi perubahan
isi pada tiap ayat.
Pasal 41
(1) BUMN wajib membuat
suatu pedoman tentang
perilaku dan etika (code of
conduct), yang pada
dasarnya memuat nilai
etika berusaha dan
perilaku.
(2) Direksi menetapkan
kebijakan dan praktik anti
pencucian uang dan
pendanaan terorisme, anti
suap, antikorupsi,
antikecurangan (antifraud),
keterlibatan dalam politik
dengan mengacu pada
standar nasional atau
internasional.
(3) BUMN menumbuhkan
budaya korporasi yang
memastikan bahwa
seluruh anggota Direksi

19. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 19
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah
pemberian insentif
kepada karyawan atau
pihak lain yang telah
ditetapkan perusahaan
dalam rangka
kepentingan
perusahaan.
(3) BUMN wajib
membuat suatu
pedoman tentang
perilaku etika (code of
conduct), yang pada
dasarnya memuat nilai-
nilai etika berusaha.
dan anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas serta seluruh
karyawannya memahami
dan berkomitmen
menjalankan tanggung
jawab mereka untuk
berperilaku yang sesuai
pedoman tentang perilaku
dan etika (code of
conduct).
(4) Direksi
mengomunikasikan secara
efektif pedoman tentang
perilaku dan etika (code of
conduct) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
kepada Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas dan
seluruh karyawan.
Etika Berusaha, Anti
Korupsi Dan Donasi
...
(Etika Berusaha dan
Anti Korupsi) ...
Pasal 41
Tentang penandatangan
Pakta Integritas dan
Laporan Harta
Kekayaan.
Pasal 42
Isi Pasal, jumlah ayat
& isi 2 ayatnya tetap
sama, tidak ada
perubahan.
Pasal 42
Sama isinya dengan Pasal
41 PER-01 Tahun 2011.
Pasal 42
BUMN dalam batas
kepatutan, hanya dapat
memberikan donasi
untuk amal atau tujuan
sosial sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan.
Tidak mengatur
tentang “Donasi”.
Tidak diatur lagi.
Program
Pengenalan BUMN
Pasal 43
(3) Program pengenalan
meliputi:
a. pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG oleh
BUMN;
b. ...dst... sd d. ...
Pasal 43
Jumlah ayat & isi 4
ayatnya hampir
sama, hanya terjadi
perubahan kalimat
“GCG” menjadi
“Tata Kelola yang
baik” pada ayat (3)
huruf a.
Pasal 43
(1) Kepada anggota Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas dan anggota
Direksi yang diangkat
untuk pertama kalinya
wajib diberikan program
pengenalan mengenai
BUMN yang bersangkutan.
(2) Tanggung jawab untuk
mengadakan program
pengenalan tersebut
berada pada Sekretaris

20. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 20
Perusahaan atau siapapun
yang menjalankan fungsi
sebagai sekretaris
perusahaan.
(3) Program pengenalan
meliputi:
a. pelaksanaan prinsip-
prinsip Tata Kelola yang
baik oleh BUMN;
b. gambaran mengenai
BUMN berkaitan dengan
tujuan, sifat, dan lingkup
kegiatan, kinerja
keuangan dan operasi,
strategi, rencana usaha
jangka pendek dan
jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan
masalah-masalah
strategis lainnya; c.
keterangan berkaitan
dengan kewenangan
yang didelegasikan,
audit internal dan
eksternal, sistem dan
kebijakan pengendalian
internal, termasuk
Komite Audit;
d, keterangan mengenai
tugas dan tanggung
jawab Dewan
Komisaris/Dewan
Pengawas dan Direksi
serta hal-hal yang tidak
diperbolehkan.
(4) Program pengenalan
BUMN dapat berupa
presentasi, pertemuan,
kunjungan ke perusahaan
dan pengkajian dokumen
atau program lainnya yang
dianggap sesuai dengan
BUMN dimana program
tersebut dilaksanakan.
Pengukuran
Terhadap
Penerapan GCG
Pengukuran
Pasal 44
(1) BUMN wajib
melakukan pengukuran
terhadap penerapan
GCG dalam bentuk:
Pasal 44
Jumlah ayat & isi 9
ayatnya hampir
sama, hanya terjadi
perubahan kalimat
Pasal 44
(1) BUMN wajib melakukan
pengukuran terhadap
penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik

21. Perbedaan Kepmen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dengan No.PER-2/MBU/3/2023 21
Terhadap
Penerapan Tata
Kelola Perusahaan
yang Baik
a. penilaian
(assessment) yaitu
program untuk
mengidentifikasi
pelaksanaan GCG di
BUMN melalui
pengukuran
pelaksanaan dan
penerapan GCG di
BUMN yang
dilaksanakan secara
berkala setiap 2 (dua)
tahun;
b. evaluasi (review),
yaitu program untuk
mendeskripsikan
tindak lanjut
pelaksanaan dan
penerapan GCG di
BUMN yang dilakukan
pada tahun
berikutnya setelah
penilaian dimaksud
pada huruf a, yang
meliputi evaluasi
terhadap hasil
penilaian dan tindak
lanjut atas
rekomendasi
perbaikan.
(2) .... dst... sd (9) .....
(6) Pelaksanaan
penilaian dan evaluasi
dilakukan dengan
menggunakan
indikator/parameter
yang ditetapkan oleh
Sekretaris Kementerian
BUMN.
“GCG” menjadi
“Tata Kelola yang
baik” pada isi ayat.
Terjadi perubahan
kalimat “Sekretaris
Kementerian
BUMN” menjadi
“Deputi” pada isi
ayat (6).
dalam bentuk:
a. penilaian (assessment)
yaitu program untuk
mengidentifikasi
pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik di
BUMN melalui
pengukuran pelaksanaan
dan penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang
Baik di BUMN yang
dilaksanakan secara
berkala setiap 2 (dua)
tahun;
b. evaluasi (review), yaitu
program untuk
mendeskripsikan tindak
lanjut pelaksanaan dan
penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik di
BUMN yang dilakukan
pada tahun berikutnya
setelah penilaian
dimaksud pada huruf a,
yang meliputi evaluasi
terhadap hasil penilaian
dan tindak lanjut atas
rekomendasi perbaikan.
(2) .... dst... sd (9) .....
(6) Pelaksanaan penilaian
dan evaluasi dilakukan
dengan menggunakan
indikator/parameter yang
ditetapkan oleh Deputi.
Sistem Penanganan
Pengaduan
Tidak diatur Pasal 45
Mengatur tentang
“Sistem
Penanganan
Pengaduan”
Pasal 45
(1) Setiap BUMN wajib
menyelenggarakan WBS.
(2) .... dst... sd (7) .....
Dikompilasi oleh : Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
HP. 0812 2353 284 WA. 0877 5871 1905
e-mail: kanaidi63@gmail.com