Peraturan ini mengatur tentang tata kelola tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Terdapat ketentuan mengenai pengawasan, rapat, penilaian, larangan pengambilan keuntungan pribadi, dan benturan kepentingan. Dokumen ini juga menjelaskan komposisi dan informasi yang harus disediakan untuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas.
2. Kewajiban Tata Kelola bagi Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN
• Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Penilaian oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
• Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
• Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Benturan
Kepentingan bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
Pokok Bahasan
Psl. 14-20 Permen BUMN No.PER-02 Tahun 2023
3. Tata Kelola Tugas dan Tanggung
Jawab Dekom/Dewas BUMN
Psl.14 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekom/
Dewas harus mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau anggaran
dasar.
(2) Dekom/Dewas bertanggung jawab dan
berwenang melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai BUMN
maupun usaha BUMN dan memberikan
nasihat kepada Direksi.
4. Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab
Dekom/Dewas BUMN ...
(3) Pengawasan dan pemberian nasihat dimaksud
pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan
BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan
BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk
kepentingan pihak atau golongan tertentu.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud
pada ayat (2), Dekom/Dewas dilarang ikut serta
dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional BUMN kecuali ditetapkan dalam
anggaran dasar BUMN atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Psl.14 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
5. (5) Pengambilan keputusan kegiatan operasional
BUMN oleh Dekom/Dewas dimaksud pada
ayat (4) merupakan bagian dari tugas
pengawasan oleh Dekom/Dewas sehingga
tidak meniadakan tanggung jawab Direksi
atas pelaksanaan kepengurusan BUMN.
(6) Pembagian tugas Dekom/Dewas ditetapkan
dengan keputusan Dekom/Dewas.
Psl.14 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab
Dekom/Dewas BUMN ...
6. (7) Dekom/Dewas memberikan persetujuan
terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.
(8) Dekom/Dewas wajib menyusun rencana kerja
dan anggaran tahunan Dekom/Dewas yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
RKAP.
(9) Dekom/Dewas wajib memiliki pedoman dan
tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi
setiap anggota Dekom/Dewas.
Psl.14 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab
Dekom/Dewas BUMN ...
7. (10) Dekom/Dewas wajib menyampaikan laporan
tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan selama tahun buku yang baru
lampau kepada RUPS/Menteri.
(11) Dekom/Dewas harus memantau dan
memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan
yang Baik telah diterapkan secara efektif dan
berkelanjutan.
(12) Dekom/Dewas wajib memastikan bahwa
Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit
Intern, Audit Ekstern, audit BPK, audit BPKP,
dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas
lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Psl.14 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab
Dekom/Dewas BUMN ...
8. (13) Dekom/Dewas harus memastikan bahwa dalam
laporan tahunan telah memuat informasi mengenai
identitas, pekerjaan utamanya, jabatan
Dekom/Dewas di perusahaan lain, termasuk rapat
yang dilakukan dalam satu tahun buku yang
meliputi rapat internal maupun rapat gabungan
dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas,
dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN
yang bersangkutan.
(14) Dekom/Dewas wajib melaporkan kepada BUMN
mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan
perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
Psl.14 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
Tata Kelola Tugas dan Tanggung Jawab
Dekom/Dewas BUMN ...
9. Komposisi Dekom/Dewas BUMN
Psl.15 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
(1) Dekom/Dewas merupakan majelis dan
setiap anggota Dekom/Dewas tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri, melainkan
berdasarkan keputusan Dekom/Dewas.
(2) Dalam hal anggota Dekom/Dewas lebih dari
satu, salah satu anggota Dekom/Dewas
diangkat sebagai Komisaris Utama/Ketua
Dewan Pengawas.
12. Rapat Dekom/Dewas BUMN
Psl.16 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
(1) Rapat Dekom/Dewas wajib diselenggarakan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) bulan.
(2) Dekom/Dewas harus menetapkan tata tertib
rapat Dekom/Dewas.
(3) Setiap rapat Dekom/Dewas harus dibuatkan
risalah rapat yang memuat pendapat yang
berkembang dalam rapat, baik pendapat yang
mendukung maupun yang tidak mendukung
atau pendapat berbeda (dissenting opinion),
keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan
ketidakhadiran anggota Dekom/Dewas, apabila
ada.
14. Penilaian oleh
Dekom/Dewas BUMN
Psl.17 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
(1) Dekom/Dewas wajib melakukan evaluasi
tahunan secara objektif untuk menentukan
efektivitas dewan, komite, dan setiap individu
komisaris.
(2) Evaluasi tahunan dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada tolok ukur atau kriteria
penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
dan relevan.
(3) Evaluasi tahunan dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Dekom/Dewas kepada
RUPS/Menteri.
15. Informasi untuk
Dekom/Dewas BUMN
Psl.18 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
(1) Direksi menyediakan informasi kepada
Dekom/Dewas secara teratur, tanpa
penundaan, dan secara komprehensif tentang
semua informasi yang relevan dengan BUMN.
(2) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan
Dekom/Dewas mendapatkan akses informasi
yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
(3) Dekom/Dewas sewaktu-waktu dapat meminta
Direksi untuk memberikan informasi tambahan.
16. Larangan Mengambil Keuntungan
Pribadi & Beturan Kepentingan bagi
Dekom/Dewas BUMN
Psl.19 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023
(1) Anggota Dekom/Dewas dilarang
memanfaatkan BUMN untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan BUMN.
(2) Anggota Dekom/Dewas dilarang mengambil
keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN
selain penghasilan yang sah.
17. • Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan,
anggota Dekom/Dewas dan organ
Dekom/Dewas dilarang mengambil tindakan
yang dapat merugikan BUMN atau
mengurangi keuntungan BUMN dan wajib
mengungkapkan Benturan Kepentingan
dalam setiap keputusan.
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi &
Beturan Kepentingan bagi Dekom/Dewas
BUMN ...
Psl.20 Permen BUMN No.PER-02 Thn 2023