Recommended
More Related Content
Similar to ini ppt.pptx
Similar to ini ppt.pptx (20)
ini ppt.pptx
- 1. Seminar Hasil Penelitian ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan PN No 627/ Pid. B /2013/PN.PL)
- 2. Bab 1 Pendahuluan A. Latar Belakang Istilah “ubi societas ibi ius” merupakan hasil dari interaksi manusia sebagai mahkluk social. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia. Tujuan diciptakan hukum sendiri ada 3 yakni: Tujuan hukum adalah ketertiban atau order Tujuan hukum adalah kegunaan Tujan hukum adalah keadilan yang harus berlaku untuk semua orang, oleh karena itu timbullah “negara konstitusi” yang melahirkan doktrin “rule of law” segaia dokrin dengan semangat idelaisme yang tinggi. Hukum selalu mengikuti perkembangan manusia demi terciptanya rasa keadilan. Hukum dirancang untuk memberikan keadilan bagi setiap manusia, namun dalam penerapannya tidak selamanya memberikan keadilan. Sehingga hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis yang mendistorsi moral, nilai etis, dan pembelokan pada nilai kebenaran. Putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Dalam skripsi ini, penelitian di fokuskan pada putusan bebas hakim terhadap tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN No 627/ Pid. B /2013/PN.PL yang akan dikaitkan dengan ketentuan pasal 372 KUHP. Kasus bermula saat Terdakwa melakukan penukaran mobil pick up miliknya yang masih dalam status kredit ditambah 1 unit traktor dan uang Rp. 8.5 juta dnegan mobil Dump truck milik saksi H.Ambo yang di klaim dalam keadaan baik. Setelah tukar menukar, saksi H.Ambo menjual mobil pick up kepada saksi Mahjun seharga Rp. 25 juta dengan catatan saksi Mahjun melunasi sisa cicilannya. Saksi Mahjun meninggal ditengah pelunasan, cicilan sehingga oleh istri Alm. Mahjun dijual kepada saksi Ilyas dan saksi Ilyas melanjutkan cicilan sampai lunas. Setelah cicilan lunas, saksi Ilyas melalui orang suruhannya meminta Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil pick up namun tidak diberikan oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil sendiri BPKB dari finance, Terdakwa lalu menuntut saksi Hj. Ambo untuk memperbaiki Dump Truck hasil tukar-menukarnya yang ternyata sudah dalam kondisi rusak setelah Dump Truck tiba di rumah Terdakwa disertai tuntutan ganti rugi sebsar RP . 30 juta. Terdakwa mengancam tidak akan memberikan BPKB kepada saksi Hj. Ambo apabila Dump Truck nya tidak kunjung diperbaiki sehingga hal ini mengakibatkan kerugian pada saksi Ilyas.
- 3. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ilyas membawa kasus ke pengadilan dengan dakwaan Tindak Pidana penggelapan berdasar pasal 372 KUHP dan penipuan berdasar pasal 378 KUHP. Namun dalam skripsi ini, penulis tertark untuk memfokuskan pembahasan pada putusan hakim mengenai tidak pidana penggelapan berdaark ketentuan pasal 372 KUHP. Sebab dalam Sebab dalam salah satu amar putusannya terkait pasal 372 KUHP majelis hakim menyatakan Terdakwa melakukan penggelapan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Dalam pertimbangan hakim yang di dasarkan pada unsur-unsur Pasal 372 KUHP yakni: 1) Unsur barang siapa; 2) Unsur Dengan Sengaja dan melawan Hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan 3) Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Hakim berpendapat unsur ke-2 tidak memenuhi perbuatan Terdakwa, sehingga hakim memutuskan bahwa tidak perlu lagi dibuktikan unsur ke-3 tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka maejlis hakim memutus bebas Terdakwa. Berdasarkan penjelasan mengenai pasal 372 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Palu memandang bahwa Terdakwa tidak melakukan penggelapan dikarenakan perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUHP dan merupakan perbuatan perdata sehingga dalam amar putusannya Terdakwa dinyatakan bebas. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang analisa putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pn No 627/ Pid. B /2013/Pn.Pl)”
- 4. B. Orisinalitas Penelitian No Nama Peneliti, Instansi Kota Judul dan Tahun Penelitian Rumusan Masalah Pembeda 1 . 2 . Hikmawati Lenggeng. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. 2020 Niko Gabriel Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Ditinjau dari Pasal 372 KUHP Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat yang 1. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 KUHP 2. Faktor-faktor apa yang menghambat pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penggelapan ditinjau dari Pasal 372 KUHP ? 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 930/Pid.B/2016/Pn Lbp? Memfokuskan obyek penggelapan berupa mobil serta membahas mengenai faktor penghambat pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penggelapan. Sedangkan obyek skripsi penulis bersumber dari Putusan No 627/ Pid. B /2013/PN.PL dan membahas mengenai perttimbangan putusan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak penggelapan. Obyek penelitian skripsi penulis berupa Putusan PN No 627/ Pid. B /2013/PN.PL. serta pembahasan penulis
- 5. C. Rumusan Masalah 1. Apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa? D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa. E. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana penggelapan. a. Manfaat Praktis 1. Bagi Mahasiswa Penelitian dapat memberikan masukan dalam keilmuan serta acuan literasi bagi mahasiswa hukum yang mendalami hukum pidana. 2. Bagi Masyarakat Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa dengan topik penelitian.
- 6. F. Metode Penelitian a) Jenis penelitian Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal. b) Pendekatan Penelitian 1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 2. Pendekatan Kasus (Case Approach) c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum 1. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang masih relevan. Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan PN No 627/ Pid. B /2013/PN.PL. 2. Bahan Hukum Sekunder Jenis bahan sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini diperoleh dari mempelajari beberapa literatur- literatur hukum yang terkait, seperti jurnal maupun penggalian data dari internet. 3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, hasil penilitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. d) Teknik Memperoleh Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti dalam penulisan hukum ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri No 627/ Pid. B /2013/PN.PL.
- 7. e) Teknik Analisis Bahan Hukum Metode interpretasi yang digunakan adalah interpretasi sistematis atau logis. f) Definisi Operasional Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan. Putusan Hakim adalah sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadap. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
- 9. BAB III Pembahasan Sekitar bulan Juli 2009: 1. Terdakwa tukar pickup(kredit di PT Bosowa Multifinance/finance)+1 traktor+Rp. 8.500.000 -> Dump Truck saksi H.Ambo. 2. Saksi H.Ambo jual pickup pada salso Mahjun+lunasi cicilan nya. 3. Saksi Mahjun meninggal -> cicilan diteruskan saksi Ilyas. Cicilan lunas. Ilyas minta tolong pada saksi Muh Agus untuk ambil BPKB di finance tapi di tolak oleh finance karna BPKB pickup atas nama Terdakwa Sekitar bulan Desember 2011 1. Terdakwa mengambil BPKB pick up di finance 2. Saksi Ilyas melalui saksi Rahma meminta Surat Kuasa pada Terdakwa untuk mengambil BPKB pick up . 3. Terdakwa menolak memberikan dengan alasan Terdakwa tidak tahu mobl pick up nya telah dijual saksi Hj. Ambo pada saksi Ilyas. 4. Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Hj. Ambo terkait mobil pick up tersebut. BPKB pick up ada dalam kekuasaan Terdakwa 1. Terdakwa mendatangi saksi Hj. Ambo, minta ganti rugi karena mobil Dump Truck rusak sebesar Rp. 30 juta + menuntut perbaikan mobil Dump Truck. 2. Terdakwa mengancam tidak akan memberikan BPKB mobil pick up pada saksi Hj. Ambo jika Dump Truck tidak diperbaiki Kerugian 1. Saksi Ilyas kesulitan membayarkan pajak kendaraan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 104 juta berasal dari pembelian pick up seharga Rp. 50 juta dan total pelunasan cicilan di finance. Saksi Ilyas menuntut Terdakwa dengan pasal 372 & 378 KUHP A. Realitas Putusan Hakim pada Putusan No 627/ Pid. B/2013/ PN.PL 1. Ringkasan Kronologi Kasus
- 10. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam surat dakwaan yang di susun Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 627/Pid.B/2013/PN.PL yang diajukan kepada Terdakwa berbentuk alternatif sebagai berikut: Kesatu: Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal372 KUHP. Atau Kedua: Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- 11. 3. Fakta Persidangan Bahwa benar sekitar bulan Juli 2009 terdakwa melakukan tukar menukar mobil dengan saksi H. Ambo. Mobil yang diserahkan terdakwa kepada saksi H. Ambo adalah pick up Mitsubishi T 120 SS warna biru, nomor polisi DN 8079 BG (milik terdakwa) sedangkan yang diserahkan saksi Hi. Ambo kepada terdakwa mobil Dump truck Dyna Rino Ps 115 warna merah milik saksi H. Ambo; Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi T 120 SS milik terdakwa masih dalam status kredit kredit di PT. Bosowa Multifinance Cabang Palu; Bahwa benar pada saat terjadi perjanjian tukar menukar mobil antara terdakwa dengan saksi H. Ambo ada kesepakatan, saksi H. Ambo menyerahkan menjamin mobil yang diserahkannya kepada terdakwa dalam kondisi baik dan terdakwa membayar uang kepada Hi. Ambo Rp 8,5 juta dan saksi H. Ambo melanjutkan pembayaran cicilan. Bahwa benar pada saat terjadi perjanjian tukar menukar mobil antara terdakwa dengan saksi H. Ambo tanpa sepengetahuan PT. Bosowa Multifinance Cabang Palu Bahwa benar setelah terjadi tukar menukar mobil antara terdakwa dengan saksi H. Ambo, pada bulan itu juga saksi H. Ambo menjual mobil yang diterimanya dari terdakwa kepada MAHJUN Alias PAPA HENDRA seharga Rp. 50 juta dengan kesepakatan pembeli mencicil kreditnya; Bahwa benar tidak berapa lama setelah terjadi tukar menukar mobil antara terdakwa dengan saksi H. Ambo, terdakwa menemui saksi H. Ambo dengan meminta supaya mobil yang diserahkan kepadanya diperbaiki karena kondisinya rusak akan tetapi saksi H. Ambo tidak mengindahkannya; Bahwa benar setelah MAHJUN alias PAPA HENDRA meninggal dunia pembayaran cicilan kredit mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna biru, nomor polisi DN 8079 BG yang dibeli MAHJUN alias PAPA HENDRA dari saksi H. Ambo dilanjutkan ILYAS Alias PAPA YAHYA; Bahwa benar setelah MAHJUN alias PAPA HENDRA meninggal dunia pembayaran cicilan kredit mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna biru, nomor polisi DN 8079 BG yang dibeli MAHJUN alias PAPA HENDRA dari saksi H. Ambo dilanjutkan ILYAS Alias PAPA YAHYA; Bahwa benar ILYAS Alias PAPA YAHYA telah melunasi cicilan mobil pick up Mitsubishi T 120 SS warna biru, nomor polisi DN 8079 BG yang dibeli MAHJUN alias PAPA HENDRA dari saksi H. Ambo kepada PT. Bosowa Multifinance Cabang Palu; Bahwa benar setelah ILYAS Alias PAPA YAHNYA selesai melalui cicicilan mobil, dia meminta surat kuasa kepada terdakwa untuk mengambil BPKB mobil dari PT. Bosowa Multifinance Cabang Palu akan tetapi terdakwa tidak bersedia memberikan karena terdakwa hanya mempunyai hubungan dengan saksi H. Ambo; Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil BPKB mobil yang telah ditukarnya dengan H. Ambo di PT. Bosowa Multifinance Cabang Palu, kemudian terdakwa menghubungi saksi H. Ambo supaya memperbaiki mobil truk yang diterimanya dari saksi H. Ambo akan tetapi saksi H. Ambo tidak bersedia;
- 12. 4. Tuntutan Pidana Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 KUH Pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah BPKB mobil Truk/Type Mitsubishi/T 120 SS / PU, Nomor Polisi DN 8079 BG nomor rangka : 020441, nomor mesin : 002641, Nomor BPKB : F 6703754 SI atas nama Terdakwa ; Dikembalikan kepada saksi Ilyas (Korban) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..