Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai keluarga yang akan didata dalam program Pemutakhiran-PK 22 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Keluarga yang akan didata adalah keluarga yang tinggal di suatu wilayah selama minimal enam bulan atau berencana menetap selama enam bulan, berdasarkan domisili aktual dan bukan kepemilikan dokumen administrasi. Dokumen juga menjelaskan tentang pengisiian formulir data keluarga. [/

1. Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional

2. SIAPA KELUARGA YANG DIDATA?
KELUARG
A KHUSUS
KELUARG
A

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yg
terdiri dari
1. Suami istri, atau;
2. Suami istri dan anaknya, atau;
3. Ayah dan anak, atau;
4. Ibu dan anak.
Keluarga khusus?
tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki
hubungan keluarga sesama anggotanya.
Contoh
• Kakak adik tanpa orang tua
• Seorang kakek/nenek dan cucunya
• Seorang diri

4. Keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan
berkas administrasi kependudukan di wilayah
tersebut, namun berdasarkan dimana keluarga
berada saat Pemutakhiran-PK 22 dengan syarat
:
1. Keluarga telah tinggal di wilayah tersebut
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau
2. Jika kurang dari 6 (enam) bulan maka
pastikan keluarga tersebut berencana
menetap di wilayah tersebut sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan.
• Satu formulir Pemutakhiran PK-22 hanya
boleh terdapat 1 pasangan menikah.
• Jika memiliki istri/suami lebih dari 1
maka dicatat pada formulir terpisah.

5. Kalau dalam satu rumah ada
keluarga lain, misal kakek
nenek yang statusnya suami
istri, apakah didata dengan
formulir terpisah atau
dimasukan ke dalam 1
formulir sebagai keluarga
“lainnya” ?
Untuk keluarga khusus
dengan kategori seorang
diri, apakah tetap di data ?
Padahal jika seorang diri
apa bisa disebut keluarga ?
Dalam rumah tersebut ada 2
keluarga, karena masih ada kakek
nenek  didata pada formulir
terpisah.
Kecuali jika hanya salah satu kakek
atau nenek saja, maka didata dalam
formulir, dengan kakek atau nenek
tersebut hubungan dengan KK
adalah “lainnya”.
Seorang diri  keluarga khusus
Didata atau Tidak ?
Keluarga dengan kategori seorang diri atau
disebut sebagi keluarga khusus  tetap
didata sebagai keluarga khusus

6. Bapak X memiliki lebih dari 1
istri, apakah keluarga tersebut
didata pada 1 formulir ? Apakah kalau suami
yang punya 2 istri,
anak anaknya ikut
terdata bersama ibunya
masing masing ?
Jika seorang suami memiliki 2 istri, maka
formulirnya diisi secara terpisah. Apakah
pada saat pengisian formulir untuk
suaminya dimasukkan ke dalam formulir
kedua istrinya? bukankah akan dobel
(suami terhitung 2x) ?
Suami ditulis pada kedua formulir sehingga
pencatatan suami (sama) dua kali  karena
sasaran Pemutakhiran-PK22 adalah mendata
keluarga, bukan mendata penduduk seperti
Sensus Penduduk.
YA  karena sasaran Pemutakhiran PK-22
adalah keluarga:
• Keluarga 1  suami, istri 1 dan anak-
anaknya
• Keluarga 2  suami, istri 2 dan anak-
anaknya

7. Bapak A, istri dan
anaknya baru tinggal di
Kota Bekasi selama 4
bulan dan berencana
menetap 1 tahun.
Keluarga Bapak A didata
dimana ?
Bapak B baru bekerja selama 3
bulan dan tinggal di mess
perusahaan di Kota Batam, beliau
berencana menetap selama 2 tahun
sesuai dengan kontrak kerja.
Namun, istri dan anaknya tetap
tinggal di Boyolali. Bapak B didata
dimana ?
Didata di Boyolali dengan alamat yang
ditulis pada formulir sesuai domisili
keluarganya
Keluarga Bapak C sudah
menetap di Kota Jakarta
Timur selama 1 tahun
tetapi KTP masih
beralamat di Boyolali.
Keluarga Bapak C didata
dimana ?
Didata Kota Jakarta Timur
dengan alamat yang ditulis adalah
alamat domisili di Kota Jakarta
Timur  tidak berdasarkan
kepemilikan berkas administrasi
kependudukan tetapi domisili

8. Di batam ada kelurahan Muka
kuning, terdapat Mess/Dormitory
yang diisi 16 orang pekerja tapi
status belum menikah, ini masuk
pendataan keluarga khusus atau
tidak perlu didata ?
Anggota keluarga yang tidak berada di rumah karena sekolah/kerja (suami
kerja di luar kota atau anak yang belum menikah sekolah/kerja di luar kota) 
didata sesuai domisili keluarganya
Bukan pendataan keluarga khusus  tetapi
didata pada keluarganya (sesuai domisili
keluarganya)
Sebaiknya didata dimana istri tinggal 
karena berkaitan dengan pertanyaan kesertaan
KB
Bagaimana dengan anggota keluarga yang status
kost atau kontrak karena kuliah atau bekerja di
luar domisili keluarganya lebih dari 6 bulan,
apakah didata di daerah asal keluarga atau di
daerah dimana dia tinggal saat pendataan ?
Jika suami istri tinggal terpisah (sudah
lebih dari 6 bulan), yang didata
dimana ? Apakah di lokasi tempat
tinggal suami atau istri ?

9. • Kepala Keluarga
menandatangani setelah data
keluarga terisi dengan lengkap,
jika Kepala Keluarga tidak ada
ditempat maka bisa
ditandatangani oleh Istri.
• Kader Pendata menandatangani
setelah semua data sudah terisi
dengan lengkap dan benar.
PETUNJUK
UMUM

11. • Identitas wilayah adalah data yang menunjukkan
lokasi keluarga tersebut berada.
• Kader mendapat kode dan nama wilayah tersebut
dari Supervisor.
• Jika dusun TIDAK ADA
isikan 00
• Jika RW TIDAK ADA isikan
00
RT diisi dengan tiga digit angka kode RT
ALAMAT, diisi dengan alamat keluarga yang
didata sesuai tempat tinggal (nama jalan, nama
gang, nama blok dan nomor rumah bangunan
fisik).
PROVINSI, KAB/KOTA, KECAMATAN. DESA/KEL
diisi HARUS sesuai dengan jumlah kotak
berdasarkan kode wilayah dari Kementerian
Dalam Negeri.
DUSUN/RW: dua digit pertama diisi kode dusun
dan dua digit selanjutnya diisi kode RW.
IDENTITAS WILAYAH

12. NO. RUMAH, diisi dengan tiga digit angka nomor urut
rumah yang dibuat oleh kader pendata sesuai dengan
nomor rumah yang ada pada list keluarga.
Alamat rumah keluarga Bapak E
adalah Jl. Durian Raya Blok C6
No. 44. Sedangkan, pada list
keluarga Kader Pendata adalah
no. rumah 023. Berapa no.
rumah yang ditulis pada
formulir F/I/Pemutakhiran-
PK/22?
Sedangkan, nomor rumah bangunan fisik sesuai
tempat tinggal keluarga diisikan pada identitas
wilayah ALAMAT. Kalau no. rumah dan no.
urut keluarga itu per RT ?
Misalnya, kalo RT berbeda
maka no. rumah dan no.
urut keluarga kembali ke
001 ?
YA, Batasan wilayah dalam pemberian
no. rumah dan no. urut keluarga pada
list keluarga/sket peta keluarga  RT
Kalau ada suami yang
punya 2 istri tetapi istri 1
dan istri 2 beda rumah,
bagaimana pemberian no.
rumah dan no. urut
keluarga ?
Pemberian no. rumah dan no. urut
keluarga sesuai list keluarga yang
disusun oleh Kader Pendata  no.
rumah dan no. urut keluarga pasti
berbeda
NO RUMAH

13. Bapak D memiliki 2 istri
yang tinggal dalam 1
rumah, bagaimana
penulisan no. rumah
dan no. urut
keluarganya ?
Bapak F dan istri, bersama 2 orang
anak yang sudah menikah dan 1
orang menantu tinggal bersama
dalam satu rumah. Sedangkan, 1
menantunya lagi bekerja dan tinggal
di luar kota, serta pulangnya
seminggu sekali. Bagaimana
penulisan no. rumah dan no. urut
keluarganya ?
NO. URUT KELUARGA
• Diisi dengan tiga digit angka nomor urut yang telah ditetapkan
oleh kader saat membuat list keluarga di wilayah yang akan
didata.
• Kader pendata dapat mengurutkan dari nomor 001 sampai
dengan total jumlah keluarga di wilayah tersebut  basis
wilayah tingkat RT
• Pastikan tidak ada nomor urut keluarga yang sama
• Jika dalam 1 rumah terdapat 2 atau lebih keluarga, maka
NOMOR RUMAH diisi dengan nomor yang sama, NOMOR URUT
KELUARGAnya yang berbeda.
• No urut keluarga baru akan di generate oleh sistem
No. rumah sama tetapi no.
urut keluarga dibedakan
pada 2 keluarga : Bapak D
istri 1 dan Bapak D istri 2 No. rumah sama tetapi no. urut keluarga
dibedakan pada 3 keluarga : Bapak F dan istri,
anak ke-1 dan menantu, serta anak ke-2 dan
menantu
Ada 2 keluarga : Bapak G dan istri, serta
menantu, anak, dan cucu. Untuk penulisan no.
rumah dan no. urut keluarga ada 2 pilihan :
• Bisa dibuat no. rumah dan no. urut keluarga
yang berbeda
• Bisa dibuat no. rumah sama dan no. urut
keluarga berbeda
Intinya : no. urut keluarga berbeda dan
memudahkan Kader Pendata untuk
membedakan keluarga agar tidak bingung
NO URUT KELUARGA

14. JUMLAH LEMBAR: diisi dengan satu digit angka
jumlah formulir yang digunakan untuk mendata
satu keluarga.
• Isi kode 1 jika jumlah anggota keluarga
1-7
• Isi kode 2 jika jumlah anggota keluarga
8-14
• Isi kode 3 jika jumlah anggota keluarga
15-21,dst
Catatan : untuk keluarga dengan anggota keluarga le
bih dari 7,
maka lembar formulir kedua dan seterusnya, diisi HA
NYA
identitas wilayah dan blok kependudukan saja.
NOMOR TELEPON/HP: nomor kontak salah satu anggota keluarga yang
sa dihubungi.
8
Hanya muncul jika
paperbased, untuk
smartphone tidak ada
variabel ini
Diprioritaskan nomor telepon/HP istri, karena sekaitan dengan
indikator KB
Bagaimana jika ada
keluarga yang tidak mau
memberikan no. HP karena
dianggap sebagai privasi ?
Diusahakan no. HP terisi  diberi penjelasan kepada responden sebagai
antisipasi jika Kader Pendata membutuhkan konfirmasi kembali terkait
pertanyaan-pertanyaan pada F/I/Pemutakhiran-PK/22  prioritas no. HP
istri; jika bukan no. HP istri maka KK; jika bukan no. HP KK dan istri maka
anggota keluarga lain
JUMLAH LEMBAR

15. Diisi dengan salah satu kode angka menunjukkan status
keberadaan keluarga pada saat Pemutakhiran PK-22 dilakukan,
yaitu:
1. Ada (jika keluarga ada dan ditemukan)
2. Pindah (jika keluarga PINDAH beserta SELURUH anggota
keluarganya)
3. Seluruh anggota keluarga meninggal dunia
4. Tidak ditemukan (jika keluarga terdata PK21 namun TIDAK
DITEMUKAN saat Pemutakhiran PK-22 dilakukan)  BUKAN tidak
dapat ditemui
5. Keluarga bercerai (jika keluarga terdata PK21 sebagai pasangan
suami istri, namun saat Pemutakhiran PK-22 menjadi pasangan
bercerai)
6. Keluarga baru (jika keluarga baru atau belum terdata di PK21)
STATUS KELUARGA

16. NOMOR ANGGOTA KELUARGA
NOMOR ANGGOTA KELUARGA diisi DUA DIGIT ANGKA
mulai dari 01,02…dst sesuai dengan jumlah anggota
keluarga.

17. NAMA ANGGOTA KELUARGA dan NIK  perhatikan urutan anggota
keluaga
• Nama diisi sesuai identitas kependudukan (KTP/SIM/Akte
Lahir/KK/lainnya), bukan nama panggilan.
• Gelar pendidikan/adat/agama pada nama dituliskan HANYA JIKA
tercantum pada identitas kependudukan.
• Bila terdiri dari dua suku kata atau lebih maka diberikan spasi.
Maksimal 20 DIGIT. Jika kotak tidak mencukupi, yang disingkat adalah
nama belakang.
• NIK, WAJIB DIISI dengan ENAM BELAS DIGIT ANGKA sesuai dengan NIK
yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Akta
Lahir.
• Jika belum mempunyai NIK maka diisi angka 9 sebanyak 16 kali
(999999999999999)
Lihat NIK sesuai pada Akte
Lahir/Kartu Keluarga, jika
ada berarti diisi
9999999999999999
Nama pada KTP adalah
Raihan Purwanegara
Rasidin (terdiri dari 24
digit), bagaimana
penulisan namanya?
Disingkat nama belakangnya
 RAIHAN
PURWANEGARA R
NAMA DAN NIK
Kakek Amin tidak
memiliki identitas
kependudukan,
bagaimana penulisan
nama dan NIK pada
F/I/Pemutakhiran-
PK/22 ?
Nama: AMIN (sesuai
pengakuan)
NIK: 9999999999999999
Bapak Haji Aman pada
KTP tertulis namanya
H. AMAN, bagaimana
penulisan nama pada
F/I/Pemutakhiran-
PK/22 ?
H. AMAN
Iman berumur 5 tahun
dan belum memiliki
KTP, bagaimana
penulisan NIK-nya ?
Jika nama depan di KTP sudah
disingkat, apa harus diganti nama
belakang yang disingkat ? (Sesuai
KTP)
Apakah bisa penulisan nama
dengan simbol karakter ?
Bisa

18. JENIS KELAMIN diisi dengan KODE 1 untuk Laki-laki atau 2 untuk
perempuan
 Jangan menduga jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya
 Isikan sesuai dengan dokumen administrasi kependudukan yang
dimiliki.
Contoh: Saifatul biasanya adalah nama untuk laki-laki, padahal
yang didata perempuan
JENIS KELAMIN

19. TANGGAL, BULAN, dan TAHUN LAHIR  dua digit angka tanggal, dua digit
angka bulan, dan empat digit angka terakhir dari tahun
• Diisi sesuai dengan identitas kependudukan
• Jika tidak tahu dan tidak memiliki identitas kependudukan, maka:
Tanyakan usia, maka tahun lahir adalah tahun pendataan dikurangi
usia.
Jika tidak ingat usia, maka kaitkan dengan peristiwa penting misalnya
umur anak, tahun menikah, sejarah bangsa (kemerdekaan/krisis
moneter 1998/ lainnya)
Sedangkan untuk tanggal diisi 01 dan bulan isikan 07 (DEFAULT).
Kakek Amin tidak punya
identitas kependudukan dan
tidak tahu tanggal kelahirannya.
Bagaimana pengisian tanggal,
bulan dan tahun lahir ?
Tanyakan usia  berusia 87 tahun : 01-
07-1934
•Tahun lahir  tahun pendataan
dikurangi usia  2021 – 87 = 1934
•Tanggal 01 dan bulan 07 : default
Bapak G pada KTP tertulis
tanggal lahirnya adalah 1 April
1987 (dituakan dari usia
sebenarnya karena suatu
keperluan), sedangkan tanggal
lahir aslinya adalah 1 April
1988. Bagaimana pengisian
tanggal, bulan dan tahun lahir ?
01-04-1987
Nenek Ina tidak punya
identitas kependudukan, dan
saat ditanya usia juga tidak
ingat. Bagaimana pengisian
tanggal, bulan dan tahun
lahir ?
Tanyakan peristiwa penting 
saat Indonesia merdeka :
01-07-1945
• Tahun lahir 1945
• Tanggal 01 dan bulan 07 :
default
TANGGAL LAHIR

20. STATUS PERKAWINAN adalah keadaan yang menyatakan ada atau tidaknya ikatan perkawinan
antara lelaki dan perempuan, yang dinyatakan sah berdasarkan hukum/agama/adat.
• Diisi dengan kode satu digit angka :
 1 : Belum kawin adalah seseorang yang tidak pernah menikah sebelumnya.
 2 : Kawin adalah seseorang menikah melalui lembaga pemerintah atau keagamaan atau
secara adat.
 3 : Cerai hidup adalah seseorang yang sebelumnya menikah, namun saat ini bercerai atau
berpisah dan belum kawin lagi.
 4 : Cerai mati adalah seseorang yang sebelumnya menikah, namun saat ini pasangannya
sudah meninggal dan belum kawin lagi.
• Untuk pernikahan secara hukum  bila terdapat pasangan yang sedang dalam proses
bercerai dan belum mendapatkan surat cerai dari pengadilan agama atau adat maka
ditetapkan sebagai kawin.
• Untuk pernikahan secara adat/agama  bila terdapat pasangan bercerai maka tidak perlu
ada dokumen cerai.
STATUS PERKAWINAN
Jika Kader Pendata tahu
ada pasangan kumpul
kebo, apakah didata ?
TIDAK
Jika ada pasangan yang
mengaku menikah siri,
apakah didata oleh Kader
Pendata?
YA, dengan status perkawinan :
Kawin

21. Ibu A sudah cerai
dengan suaminya
tetapi belum
mengurus surat cerai.
Bagaimana status
perkawinan ibu A ?
Kondisi sama dengan
sebelumnya, tetapi Ibu A
sudah menikah lagi secara
siri. Bagaimana status
kawinnya ibu A ?
Seharusnya “status kawin dengan suami
sebelumnya” karena belum ada surat cerai,
namun agar tidak kehilangan PUS dan status
nikah siri juga diakui dalam Pedoman, maka di
F/I/Pemutakhiran-PK/22 ditulis “status
dengan suami sekarang”
Status kawin siri
(agama/adat) berhubung
tidak ada surat nikah resmi,
biasanya di CAPIL tidak
akan mengakui status kawin
dalam KTP atau KK. Apakah
dalam Pemutakhiran PK 22
tetap dicantumkan status
kawin?
Jika Kader Pendata tahu
ada pasangan kumpul
kebo dan memiliki anak,
apakah didata ?
Didata ibu dan anaknya, dengan
ibu status “belum kawin” 
dianggap seperti hamil diluar nikah
STATUS PERKAWINAN

22. USIA KAWIN PERTAMA adalah USIA ketika pertama kali menikah, bukan tahun
menikah dan Lama perkawinan.
• Diisi HANYA UNTUK anggota keluarga berstatus kawin atau cerai hidup/mati.
• Bila sudah menikah lebih dari satu kali maka yang dicatat adalah USIA saat
pertama kali menikah.
• Pernikahan disini merupakan pernikahan yang dinyatakan sah secara hukum
atau adat atau agama.
Jika dalam keluarga yang
didata ada keluarga khusus
yang terdiri dari kakak dan
adik sama-sama berstatus
cerai. Apakah kakak dan adik
tersebut diisi usia kawin
pertamanya?
YA, karena berstatus
pernah kawin
Bagaimana jika keluarga yang
didata lupa dengan usia
kawin pertama ?
• Kaitkan dengan peristiwa penting
• Kaitkan dengan tanggal lahir anak
pertama
Apakah usia kawin
pertama diisi
lamanya usia
pernikahan ?
TIDAK
USIA KAWIN PERTAMA

23. Akta lahir adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan
bukti kewarganegaraan yang bersangkutan  surat tanda bukti kelahiran yang
dikeluarkan oleh kantor catatan sipil.
• Diisi dengan Kode 1 Jika Ya, memiliki; Kode 2 jika Tidak
• Bagi anak yang hanya memiliki surat keterangan lahir yang dikeluarkan
dokter/bidan/RT/RW dianggap tidak memiliki akta lahir.
MEMILIKI AKTA LAHIR

24. HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA menunjukkan
hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga.
Diisi dengan:
kode 1 untuk kepala keluarga kode 3 untuk Anak
kode 2 untuk istri kode 4 untuk Lainnya
Kader Pendata masih sering
terjebak dengan definisi kepala
keluarga sama dengan yang ada
pada Kartu Keluarga ?
Kepala keluarga adalah suami atau duda atau
janda, atau seseorang yang belum kawin, yang
mengepalai suatu keluarga
Anggota keluarga “lainnya” jika dan hanya
jika:
1. Memiliki hubungan kekeluargaan
2. Tidak memiliki orang tua kandung
3. Tidak kawin
Contoh:
• Keponakan ikut keluarga pamannya  jika
keponakan sudah tidak memiliki orang tua
kandung dan berstatus tidak kawin
• Jika Ibu kandung atau ayah kandung berstatus
cerai hidup/cerai mati ikut keluarga anaknya
Individu yang berstatus
yatim piatu serta belum
menikah dan tinggal dengan
kerabatnya tetap didata
sebagai keluarga khusus
karena alasan memiliki Kartu
Keluarga sendiri ?
TIDAK, dimasukkan ke dalam
F/I/Pemutakhiran-PK/22 bersama
keluarga kerabatnya dengan status
hubungan dengan KK “lainnya”
Jika status sebagai anak tiri
atau anak angkat, hubungan
dengan KK sebagai anak atau
lainnya?
ANAK adalah anak kandung atau anak tiri
atau anak angkat yang belum menikah,
serta masih dalam pengasuhan dan
tanggung jawab kepala keluarga.
HUBUNGAN DENGAN KK

25. KODE IBU KANDUNG menunjukkan nomor anggota keluarga yang berstatus ibu kandung dari
anggota keluarga yang hubungan dengan kepala keluarganya adalah anak.
• Untuk semua anggota keluarga yang berstatus anak  tanyakan ibu kandungnya  Jika ibu
kandung ada pada anggota keluarga yang didata tuliskan nomor anggota keluarga yang
menjadi ibu kandung dari anak (sesuai kolom 1)
• Jika ibu kandung tidak didata di keluarga tersebut atau status ibunya adalah ibu tiri/ibu
angkat maka tuliskan kode 00.
• Diutamakan untuk kelahiran anak 5 tahun ke belakang  untuk perhitungan proxy TFR.
Contoh: Ibu kandung dari ANDIRA adalah RESTIANA, maka TULISKAN no. urut RESTIANA (kolom
1) pada kolom (9) kode ibu kandung
KODE IBU KANDUNG

26. Jika ibu kandung dari KK
ada dalam 1 formulir
dengan status “lainnya”,
bagaimana pengisian
kode ibu kandung KK ?
Diisi 00. Kode ibu kandung
hanya yang berstatus “anak”
pada hubungan dengan KK
Bapak A seorang duda
yang memiliki 1 anak
bernama Iman yang ikut
dengannya. Selanjutnya,
Bapak A menikah dengan
Ibu B. Bagaimana kode
ibu kandung untuk Iman ?
Iman anak tiri Ibu B 
diisi 00
Keluarga Bapak A
mengasuh seorang anak
angkat bernama Amin
yang sudah dianggap
seperti anak kandungnya.
Bagaimana kode ibu
kandung untuk Amin ?
Amin anak angkat keluarga
Bapak A  diisi 00
Bagaimana kode ibu
kandung untuk anggota
keluarga selain anak
kandung?
Diisi 00
KODE IBU
KANDUNG
ibu kandungnya ada di
nomor urut anggota
keluarga 01 (status
ibunya sebagai kepala
keluarga), maka kode ibu
kandung di isi angka 01
apa 02 ? Sesuai dengan nomor anggota
keluarga ibu kandung  diisi 01

27. AGAMA
AGAMA adalah keyakinan yang dianut oleh masing-masing anggota keluarga.
• Penghayat kepercayaan adalah penganut kepercayaan lokal, misalnya Kejawen,
Sunda Wiwitan, Parmalim, Marapu, dan lain-lain.
• Diisi dengan kode satu digit angka:
1: Islam 3: Katolik 5: Budha 7: Penghayat kepercayaan
2: Kristen 4: Hindu 6: Khonghucu

28. JENIS PEKERJAAN
JENIS PEKERJAAN adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu pendapatan
atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Bila memiliki dua pekerjaan atau lebih diisikan
dengan salah satu pekerjaan saja yang merupakan pekerjaan utama;
• JENIS PEKERJAAN Diisi dengan kode dua digit angka:
 1: Tidak/belum bekerja ; 2: Petani ; 3: Nelayan
 4: Pedagang adalah orang yang membeli, menerima atau menyimpan barang dengan maksud untuk dijual, diserahkan
atau dikirim kepada orang lain baik yang masih berwujud barang asli atau sudah dijadikan barang lain  titik beratnya
pada hasil/keuntungan instan dan langsung dirasakan.
 5: Pejabat negara dan pemerintah, adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara dan
pemerintah (pusat dan daerah) yang merupakan alat kelengkapan negara dan pemerintah beserta derivatifnya berupa
lembaga negara dan pemerintah pendukung. Pejabat negara dan pemerintah terdiri dari : pejabat pembuat peraturan
perundang-undangan, pejabat tinggi pemerintah, ketua adat dan kepala wilayah.
 6: PNS/TNI/POLRI ; adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

29. Pekerja swasta adalah Seseorang yang bekerja dengan menerima upah/gaji secara tetap sebagai
wirausaha/wiraswasta/karyawan yang membedakan pada sektornya
 7: Swasta sektor pertanian
Contoh
Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan,
kehutanan, dan perburuan
 8: Swasta sektor industri
Contoh
Sektor Industri meliputi industri otomotif, elektronik, mesin, baja, kedirgantaraan, tekstil,
pengerjaan logam, industri media dan berita, farmasi, hiburan
 9: Swasta sektor jasa
Contoh
sektor jasa keuangan (perbankan, pegadaian), pendidikan (sekolah, universitas), kesehatan (rumah
sakit, praktek doktor), komunikasi (penyedia jasa telepon dan internet), jasa pemasaran (marketing)
yang membantu menjual di pasaran, jasa pendidikan yang melatih tenaga di pabrik, dan jasa
perbankan yang membantu menyediakan modal.
JENIS PEKERJAAN

30.  10: Pensiunan adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usia atau permintaan sendiri
dan berhak atas pesangon atau dana pensiun yang diberikan setiap bulan sampai ia meninggal dunia.
 11: Pekerja lepas adalah pekerja yang bekerja secara harian dimana pembayaran upah dihitung
harian/banyaknya hari bekerja.
• Ibu rumah tangga termasuk dalam kategori tidak bekerja.
• Pegawai BUMN dan pegawai/guru honorer termasuk dalam kategori pegawai swasta.
JENIS PEKERJAAN

31. Kepala desa, kepala
dusun, kepala RW dan
kepala RT masuk ke
kategori status pekerjaan
apa ?
Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang
dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS
mengategorikan golongan pejabat pembuat peraturan
perundang-undangan dan pejabat tinggi pemerintah yang
terdiri dari pejabat pembuat peraturan perundang-
undangan, pejabat tinggi pemerintah, ketua adat dan
kepala wilayah. Ketua adat dan kepala wilayah terdiri dari
ketua adat, camat, kepala desa/lurah, kepala jorong, wali
nagari, kepala dusun, ketua rukun warga (RW), dan ketua
rukun tetangga (RT).
Ketentuan :
1. Jika ketua adat dan kepala wilayah memiliki pekerjaan
lain yang utama  diisi pekerjaan utama (selain pejabat
negara dan pemerintah)
2. Jika ketua adat dan kepala wilayah tidak memiliki
pekerjaan lain  diisi pejabat negara dan pemerintah
Sekretaris Desa dan
Perangkat desa lain
masuk ke kategori status
pekerjaan apa ?
Jika status PNS  PNS
Jika status non PNS :
• Non PNS dan memiliki pekerjaan lain yang
utama  pekerjaan utama
• Non PNS dan tidak memiliki pekerjaan lain
dianggap sebagai pegawai honorer 
pegawai swasta
JENIS PEKERJAAN
Ojek online masuk
kategori status pekerjaan
apa ? Pekerja lepas
Artis dan youtuber masuk
ke kategori status
pekerjaan apa ?
Pekerja lepas

32. STATUS
PEKERJAAN
STATUS PEKERJAAN adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
• STATUS PEKERJAAN Diisi dengan kode satu digit angka:
 1: Berusaha Sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, tidak
menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan
teknologi atau keahlian khusus;
Contoh
Tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek
pengkolan, pedagang yang berusaha sendiri, dokter/bidan/dukun yang buka praktek sendiri, calo tiket, calo
tanah/rumah dan lain sebagainya.
 2: Berusaha dibantu Buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan
menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap;
Contoh
Pengusaha warung/toko yang dibantu oleh anggota rumah tangga/pekerja tak dibayar dan atau dibantu orang
lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja, Pedagang keliling yang dibantu pekerja tak dibayar atau
orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja, Petani yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan
dibantu pekerja tak dibayar. Walaupun pada waktu panen petani tersebut memberikan hasil bagi panen (bawon),
pemanen tidak dianggap sebagai buruh tetap.

33. STATUS
PEKERJAAN
 3 : Berusaha dibantu Buruh tetap/Buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling
sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar;
Contoh
KRT/ART sebagai pemilik toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap, KRT/ART sebagai pengusaha batu
bata yang mempekerjakan buruh tetap.
 4 : Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan
secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
Contoh
KRT/ART dianggap sebagai buruh jika memiliki majikan tetap, yaitu memiliki satu majikan (orang/rumah tangga)
yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikan-nya
adalah instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

34. STATUS
PEKERJAAN
 5 : Pekerja Bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1
majikan dalam sebulan terakhir) baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar
balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem
pembayaran harian maupun borongan;
Contoh
Contoh pekerja bebas buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen
udang dari tambak, buruh pemetik kopi, kelapa, cengkeh, kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya
yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, kuli bangunan,
tukang parkir bebas, dan sebagainya.
 6 : Pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan
tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang;
Contoh
Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah.
Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili yang membantu
melayani penjualan di warung. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya,
seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya

35. VALIDASI JENIS PEKERJAAN VS STATUS PEKERJAAN
Bisa dipilih
Tidak Bisa dipilih

36. PENDIDIKAN adalah pendidikan formal baik melalui sekolah umum, swasta, homeschooling maupun non
formal (Paket A/B/C). Diisi dengan dua digit angka sesuai dengan kode:
• Diisi dengan kode:
1: Tidak/belum sekolah 4: Tamat SD/sederajat 7: Masih SLTA/sederajat
2: Tidak tamat SD/sederajat 5: Masih SLTP/sederajat 8: Tamat SLTA/sederajat
3: Masih SD/sederajat 6: Tamat SLTP/sederajat 9: Masih PT/Akademi
10: Tamat PT/Akademi
• Jenjang pendidikan tertinggi yang sedang diduduki jika masih bersekolah;
• Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan jika sudah tidak bersekolah lagi;
• Misalnya, saat didata, seseorang sudah putus sekolah SMP maka dicatatkan sebagai tamat SD.
Pendidikan terakhir yang
ditamatkan atau pendidikan
saat ini ?
Pendidikan PAUD dan TK tidak
ada di kode pendidikan,
masuk kemana ?
Tidak/belum sekolah
PENDIDIKAN

37. KEPESERTAAN JKN/ASURANSI KESEHATAN LAINNYA adalah semua asuransi
kesehatan yang terdapat di Indonesia yang memberikan jaminan kesehatan
perorangan atau badan.
• Jika memiliki 2 jaminan kesehatan/asuransi  utamakan memilih asuransi
milik Pemerintah (BPJS, KIS, Jamkesda dan Jamkesmas).
• Diisi dengan kode satu digit angka:
 1: BPJS-Penerima Bantuan Iuran/Jamkesmas/Jamkesda; jika memiliki
jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dimana iurannya di
tanggung pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu.
 2: BPJS-Non PBI; jika menjadi peserta jaminan Kartu BPJS dengan cara
mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun kolektif dengan pembiayaan premi
secara mandiri.
 3: Swasta; jika menjadi peserta jaminan kartu asuransi kesehatan lainnya di
luar Program BPJS, yang diterima dari mendaftarkan sendiri-sendiri ataupun
kolektif dengan pembiayaan premi secara mandiri.
 4: Tidak Memiliki; jika tidak memiliki jaminan kesehatan apapun, baik yang
dimiliki secara gratis maupun dengan membayar/mendaftar secara
mandiri.
KEPESERTAAN JKN/
ASURANSI KESEHATAN

38. Jika ada keluarga peserta BPJS
Non PBI yang menunggak iuran,
apakah masih dicatat memiliki
BPJS atau tidak ? Batas
menunggak iuran berapa bulan ?
Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan Pasal 42 menyatakan pemberhentian sementara
penjaminan Peserta berakhir dan status kepesertaan aktif kembali jika telah
membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan
dan membayar iuran pada saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian
sementara jaminan  jika tertunggak iuran belum sampai 24 bulan maka
masih dianggap PESERTA BPJS Non PBI.
Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan Peserta berakhir
dan status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta telah membayar iuran
bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan dan membayar
pada saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan, dan
dengan sisa iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran
tunggakan iuran masih menjadi kewajiban Peserta dan wajib melunasi sisa
iuran paling lambat tahun 2021.
Untuk Pengawai negeri
berarti termasuk anggota
BPJS non PBI ?
Kalau sudah terdaftar di
BPJS dan Swasta, kodenya
ditulis yang mana?
Jika memiliki asuransi swasta dan
BPJS  maka utamakan asuransi
BPJS Kesehatan
KEPERSERTAAN JKN/ASURANSI KESEHATAN
YA  iuran BPJS Kesehatan dipotong
dari gaji

39. MUTASI ANGGOTA KELUARGA menunjukkan bila pada data keluarga
terjadi mutasi. Diisi dengan kode satu digit angka sesuai dengan jenis
mutasi anggota keluarga:
• 1: Menikah
• 2: Meninggal Dunia
• 3: Anggota Baru
MUTASI ANGGOTA
KELUARGA

40. “PENDATAAN, AWAL PERENCANAAN KELUARGA”

41. Pejabat negara dan pemerintah terdiri dari :
 Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan : anggota parlemen (MPR, DPR,
DPRD, dan DPD); Presiden dan Wakil Presiden; Gubernur dan Wakil Gubernur;
Walikota/Bupati dan Wakil Walikota/Bupati; Menteri dan Wakil Menteri; Kepala
Lembaga Pemerintah non Kementerian; Ketua Mahkamah Agung; Ketua
Mahkamah Konstitusi; Ketua BPK; dan Gubernur
 Pejabat Tinggi Pemerintah : Duta Besar; Konsulat Jenderal; Sekretaris Kabinet;
Inspektur Jenderal dan Inspektur Utama (K/L); Direktur Jenderal dan Deputi (K/L);
Jaksa Agung; Sekretaris Daerah; Kepala Lembaga non Struktural; Ketua Komisi
Yudisial; Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama (K/L); dan Direktur dan Kepala
Teknis (K/L).
Ketua Adat dan Kepala Wilayah : Ketua Adat; Kepala Suku atau jabatan serupa;
Camat; Kepala Desa/Lurah; Kepala Jorong; Wali Nagari; Kepala Dusun; Ketua
Rukun Warga (RW); dan Kepala Rukun Tetangga (RT).
JENIS PEKERJAAN