SlideShare a Scribd company logo

LAPORAN-KINERJA_BPD.pdf

•
•
C
CHAIRUDIN2

1

Automotive
1 of 60
Download to read offline
Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto LAPORAN KINERJA BPD LAPORAN KINERJA Badan Permusyawaratan Desa Desa Songgon Tahun 2021 Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
KEPUTUSAN BPD SONGGON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI Jln Raya Jenderal Ahmad Yani No.275 Songgon Kode Pos 68463 Nomor Lampiran Perihal : : : 141.3/06/429.509.01/ 2022 1 (satu) bendel Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021 Songgon , 22 Juli 2021 Kepada Yth. Bupati Banyuwangi Melalui Camat Songgon di- Banyuwangi Dengan hormat, Berdasarkan: 1. Pasal 55 sampai dengan pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 3 Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 4 Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 02); Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi kinerja dan prestasi kerja Badan Permusyawaratan Desa Songgon. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Songgon Ttd R.B.MOH.HOSEN. Tembusan disampaikan kepada Yth; 1. Kepala Desa Songgon 2. Ketua LPMD 3. Ketua Pengurus RW/RT se Desa Songgon 4. Ketua TP-PKK Desa Songgon
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI Jln Raya Jenderal Ahmad Yani No.275 Songgon Kode Pos 68463 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NOMOR 188.49/2/KEP.BPD/429.509.01/2022 TENTANG LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGON, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai- mana dimaksud pada ayat (3) laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan/ atau lisan; b. bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana di- maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Laporan Kinerja Badan Per- musyawaratan Desa Songgon; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 02); 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20) 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 31)
Memperhatikan : 1. Beberapa usulan dan pendapat dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Songgon tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021; dan 2. Beberapa catatan dari hasil pengawasan di lapangan terhadap Penyelenggaraan Pe- merintahan Desa Tahun Anggaran 2021; 3. Berita acara hasil Musyawarah BPD pada hari Senin tanggal 18 Bulan Juli 2022 bertempat di Sekretariat BPD tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 KEDUA : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama 1 (satu) tahun anggaran. KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa Songgon Pada tanggal, 22 Juli 2022 KETUA BPD DESA SONGGON, Ttd R.B. MOH. HOSEN
BERITA ACARA PENETAPAN LAPORAN KINERJA BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI Jln Raya Jenderal Ahmad Yani No.275 Songgon Kode Pos 68463 BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021 Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di sekretariat BPD Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, pukul 19.30 WIB s.d selesai dengan dihadiri oleh semua anggota BPD. Telah dilaksanakan Musyawarah BPD Desa Songgon tentang Keputusan Penetapan Laporan Kinerja BPD Desa Songgon Tahun Anggaran 2021, berdasarkan evaluasi bersama anggota BPD dan memperhatikan usul serta saran dari masyarakat, maka BPD Desa Songgon menyatakan memutuskan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2021. Demikian berita acara Musyawarah BPD tentang Penetapan Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat, sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. R.B.MOH. HOSEN Ketua 1. Ttd 2. Ttd 2. SUWARNO Wakil Ketua 3. ANDRI PRASETYO Sekretaris 3. Ttd 4. Ttd 4. SUTRISNO Anggota 5. WINARNO Anggota 5. . Ttd 6. Ttd 6 SUGIYONO Anggota 7 SRI WAHYUNI Anggota 7. Ttd 8. Ttd 8 ALIMAN Anggota 9 PUJIANTO Anggota 9. Ttd
KATA PENGANTAR Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021. Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Songgon dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun penanganan bencana Non-Alam Covid- 19 di Desa Songgon tahun 2021. Penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sesuai format dan sistematika sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa Songgon tercinta ini. Demikian laporan Kinerja BPD kami susun, selain untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, juga diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk Kepala Desa, agar dijadikan acuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun- tahun berikutnya. Desa Songgon , 22 Juli 2022 Ketua BPD, Ttd R.B. MOH. HOSEN
DAFTAR ISI KEPUTUSAN BPD SONGGON.............................................................................................2 BERITA ACARA PENETAPAN LAPORAN KINERJA BPD......................................................7 KATA PENGANTAR .............................................................................................................8 DAFTAR ISI ........................................................................................................................9 DAFTAR TABEL................................................................................................................10 Bab I PENDAHULUAN................................................................................................11 I.A Latar Belakang .................................................................................................11 I.B Dasar Hukum...................................................................................................12 I.C Tujuan Penyusunan .........................................................................................16 Bab II PELAKSANAAN TUGAS BPD SONGGON...........................................................17 II.A Pengelolaan Aspirasi Masyarakat .....................................................................17 II.A.1 Menggali Aspirasi Masyarakat ..................................................................17 II.A.2 Menampung Aspirasi Masyarakat.............................................................17 II.A.3 Mengelola Aspirasi Masyarakat ................................................................19 II.A.4 Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ...........................................................21 II.B Pembahasan Peraturan Desa Songgon Tahun 2021.........................................22 II.C Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon........................................................................................................................23 II.D Pelaksanaan Musyawarah BPD ........................................................................32 II.E Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES)......................................................36 II.F Pelaksanaan Tugas Lainnya .............................................................................37 II.G Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Songgon Tahun 2021 .............39 II.H Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa.................................45 II.I Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa .................................47 II.J Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa ......49 II.K Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa ....................50 II.L Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa ................................50 II.M Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa.........................52 II.N Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan ................................53 II.O Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 54 Bab III PENUTUP..........................................................................................................58 III.A Kesimpulan.......................................................................................................58 III.B Rekomendasi ....................................................................................................59 LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................................................60
Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto DAFTAR TABEL Tabel II.1 Data Aspirasi ....................................................................................................17 Tabel II.2 Data Pengelolaan Aspirasi ...............................................................................19 Tabel II.3 Data Penyaluran Aspirasi .................................................................................21 Tabel II.4 Data Peraturan Desa Tahun 2021....................................................................22 Tabel II.5 Data Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD ............................................23 Tabel II.6 Data Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemdes dan LKD .........................23 Tabel II.7 Data Rincian hasil pembahasan RAPBDesa 2021 ............................................32 Tabel II.8 Data hasil penetapan RAPBDesa 2021.............................................................34 Tabel II.9 Data program kerja Pemerintah Desa Songgon ................................................39 Tabel II.10 Data Pelaksanaan Vaksinasi covid-19............................................................42 Tabel II.11 Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa ..............................45 Tabel II.12 Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa ...............................47 Tabel II.13 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa ....49 Tabel II.14 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa ..................50 Tabel II.15 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa ..............................50 Tabel II.16 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa.......................52 Tabel II.17 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan ..............................53 Tabel II.18 Data Evaluasi Kegiatan LKPPDesa 2021 ........................................................54 Tabel II.19 Data Evaluasi Anggaran LKPPDesa 2021 .......................................................55
Bab I PENDAHULUAN I.A Latar Belakang Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi, BPD merupakan sebuah lembaga di Desa yang dibentuk secara konstitusional serta dilindungi oleh Undang- Undang Republik Indonesia. Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada pasal 55 Undang-Undang Desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 32, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang notabene merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menjadi penyambung aspirasi dan wakil masyarakat di Desa, agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipasif dan demokratis. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaporan kinerja
BPD setiap satu tahun sekali, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 61 bahwa “laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran”. Berlandaskan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa Songgon telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2021, sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran atas pengawasan kinerja Kepala Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan tugas-tugas lainnya. I.B Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 19) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899); 20) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 21) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 22) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 02); 24) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20) 25) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 31) 26) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Songgon Tahun 2019 Nomor 3); 27) Peraturan Desa Songgon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Batas Desa Songgon (Lembaran Desa Songgon Tahun 2019 Nomor 4); 28) Peraturan Desa Songgon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Songgon Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2020 Nomor 2); 29) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2020 Nomor 3);
30) Peraturan Desa Songgon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Songgon Tahun 2020 Nomor 4); 31) Peraturan Desa Songgon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 1); 32) Peraturan Desa Songgon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 2); 33) Peraturan Desa Songgon Nomor 2a Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 2a); 34) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 3); 35) Peraturan Desa Songgon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 4); 36) Peraturan Desa Songgon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 5); I.C Tujuan Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2021 mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2) Sebagai laporan tertulis kepada Bupati Banyuwangi atas kinerja BPD tahun 2021. 3) Untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4) Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD selama satu tahun. 5) Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa yang berkekuatan hukum tetap.
Bab II PELAKSANAAN TUGAS BPD SONGGON II.A Pengelolaan Aspirasi Masyarakat II.A.1 Menggali Aspirasi Masyarakat Penggalian aspirasi dilakukan oleh BPD langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah Desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing. II.A.2 Menampung Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Data Aspirasi No. Aspirasi Orang / Lembaga Penyampai Aspirasi 1. Pembinaan Pemuda melalui Karang Taruna Pengurus Kartar 2. Pengelolaan sampah Rumah Tangga Pengurus RW/RT 3. Ketersediaan Air Bersih Masyarakat 4. Sanitasi Limbah Rumah Tangga Pengurus Posyandu 5. Jalan permukiman Becek/Rusak Masyarakat 6. Bansos kurang tepat sasaran Pengurus RW/RT 7. Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa Perwakilan Perades 8. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa Perwakilan Perades 9. Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa Perwakilan Perades 10. Operasional pemerintah desa Perwakilan Perades 11. Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw Perwakilan Ketua RT/RW 12. Tunjangan BPD Perwakilan BPD 13. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perwakilan BPD 14. Kegiatan pemerintah desa lainnya Perwakilan
Masyarakat 15. Honor pendamping kesehatan Kader Kesehatan Desa 16. Honor tenaga pendamping KB Kader Kesehatan Desa 17. BOP Posyandu Kader Kesehatan Desa 18. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Kader Kesehatan Desa 19. PMT ibu hamil Kader Kesehatan Desa 20. PMT Balita dan Lansia Kader Kesehatan Desa 21. BOP PAUD Tutor PAUD 22. Honor tutor PAUD Tutor PAUD 23. BOP TPQ Guru TPQ 24. Honor Guru Ngaji TPQ Guru TPQ 25. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Perwakilan Masyarakat 26. Pengaspalan Jalan dusun Perwakilan Masyarakat 27. Pembangunan drainase Tepi jalan dusun Perwakilan Masyarakat 28. Rehabilitasi rumah miskin Perwakilan Masyarakat 29. Pembangunan jaringan irigasi Perwakilan Masyarakat 30. Pembangunan jaringan irigasi Perwakilan Masyarakat 31. PJU Penerangan ruas jalan kabupaten Perwakilan Masyarakat 32. Bronjong Sladahan Perwakilan Masyarakat 33. Bantuan operasional TP-PKK TP-PKK 34 Bantuan operasional KPM/KPMD Anggota KPM 35. Biaya operasional LPMD Anggota LPMD 36. Biaya operasional Linmas Anggota Linmas 37 Peningkatan kualitas pemerintah desa Perwakilan Perades 38. Bantuan sosial Perwakilan Masyarakat
39. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa Perwakilan Masyarakat 40. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM Perwakilan Masyarakat 41. Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani Perwakilan Masyarakat 42. Pemberantasan hama terpadu Perwakilan Masyarakat 43. Honor TPK/PK Perwakilan Perades 44. Kegiatan Penanggulangan Bencana Perwakilan Masyarakat 45. Penanganan Keadaan Darurat Perwakilan Masyarakat 46. Penanganan Keadaan Mendesak Perwakilan Masyarakat II.A.3 Mengelola Aspirasi Masyarakat Setelah dilakukan pencatatan aspirasi, kemudian diadministrasikan berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dilakukan perumusan aspirasi dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat. Hasil pengelolaan aspirasi pada tahun 2020 sebagai berikut: Tabel II.2 Data Pengelolaan Aspirasi NO. ASPIRASI I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa 2. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa 3. Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa 4. Operasional pemerintah desa 5. Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw 6. Tunjangan BPD 7. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 8. Kegiatan pemerintah desa lainnya II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1 BOP PAUD
NO. ASPIRASI 2 Honor tutor PAUD 3 BOP TPQ 4 Honor Guru Ngaji TPQ 5 Honor pendamping kesehatan 6 Honor tenaga pendamping KB 7 Honor FKD 8 BOP Posyandu 9 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 10 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita 11 PMT ibu hamil 12 PMT Balita dan Lansia 13 Pembangunan Jalan Usaha Tani 14 Pengaspalan Jalan dusun 15 Pembanguna drainase Tepi jalan dusun 16 Pembangunan jaringan irigasi 17 Pembangunan jaringan irigasi 18 PJU Penerangan ruas jalan kabupaten 19 Bronjong Sladahan 20 Honor TPK/PK III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1. Rehabilitasi rumah miskin 2. Bantuan operasional KPMD 3. Biaya operasional LPMD 4. Biaya operasional Linmas 5. Bantuan operasional TP-PKK 6. Bantuan operasional KPM IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat/PKTD 2. Peningkatan kualitas pemerintah desa 3. Bantuan sosial 4. Pembinaan kader Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan desa 5. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM 6. Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani 7. Pemberantasan hama terpadu 8. Instalasi SPAMS IV. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana 2. Penanganan Keadaan Darurat 3. Penanganan Keadaan Mendesak
II.A.4 Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Setelah dilakukan perumusan aspirasi, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Aspirasi yang telah disalurkan dan tindak lanjutnya sebagai berikut: Tabel II.3 Data Penyaluran Aspirasi No. Aspirasi Tindak Lanjut 1. Pembinaan Pemuda melalui Karang Taruna Terealisasi 2. Pengelolaan sampah Rumah Tangga Terealisasi 3. Ketersediaan Air Bersih Terealisasi 4. Sanitasi Limbah Rumah Tangga Terealisasi 5. Jalan permukiman Becek/Rusak Terealisasi 6 Bansos kurang tepat sasaran BT 7 Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa Terealisasi 8 Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa Terealisasi 9 Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa Terealisasi 10 Operasional pemerintah desa Terealisasi 11 Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw Terealisasi 12 Tunjangan BPD Terealisasi 13 Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terealisasi 14 Kegiatan pemerintah desa lainnya Terealisasi 15 Honor pendamping kesehatan Terealisasi 16 Honor tenaga pendamping KB BT 17 BOP Posyandu Terealisasi 18 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Terealisasi 19 PMT ibu hamil Terealisasi 20 PMT Balita dan Lansia Terealisasi 21. BOP PAUD BT 22. Honor tutor PAUD BT 23. BOP TPQ BT 24. Honor Guru Ngaji TPQ BT 25. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Terealisasi 26. Pengaspalan Jalan dusun BT
27. Pembangunan drainase Tepi jalan dusun BT 28. Rehabilitasi rumah miskin Terealisasi 29. Pembangunan jaringan irigasi Terealisasi 30. Pembangunan jaringan irigasi Terealisasi 31. PJU Penerangan ruas jalan kabupaten Terealisasi 32. Bronjong Sladahan Terealisasi 33. Bantuan operasional TP-PKK Terealisasi 34 Bantuan operasional KPM/KPMD Terealisasi 35. Biaya operasional LPMD Terealisasi 36. Biaya operasional Linmas BT 37 Peningkatan kualitas pemerintah desa Terealisasi 38. Bantuan sosial Terealisasi 39. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa Terealisasi 40. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM Terealisasi 41. Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani BT 42. Pemberantasan hama terpadu Terealisasi 43. Honor TPK/PK BT 44. Kegiatan Penanggulangan Bencana Terealisasi 45. Penanganan Keadaan Darurat Terealisasi II.B Pembahasan Peraturan Desa Songgon Tahun 2021 Tabel II.4 Data Peraturan Desa Tahun 2021 Peraturan Desa Tentang Uraian Nomor Tanggal 1. 22/03/2021 APBDesa 2021 2. 19/07/2021 Pungutan Desa 2a 21/09/2021 RKPDesa TA 2022 3. 11/10/2021 Perubahan APBDesa 2021 Pertama 4. 17/12/2021 Perubahan APBDesa 2021 Kedua 5. 31/12/2021 Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2021 Realisasi APB Desa belum terserap 100% (Silpa Rp. 71.250.000,-)
II.C Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Songgon untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Songgon telah melakukan langkah- langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan kegiatan, serta melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, agar ikut peduli dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama. Diantara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon adalah: 1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD Tabel II.5 Data Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD No. Kegiatan Langkah yang dilakukan 1. Rapat Anggota BPD - Melakukan koordinasi - Evaluasi kegiatan & tugas BPD - Menyelesaikan permasalahan internal BPD dengan musyawarah - Melaporkan keuangan BPD secara akuntabel dan transparan - Membagi tugas penggalian & penampungan aspirasi masyarakat sesuai wilayah masing-masing 2. Musyawarah Internal BPD - membahas rancangan peraturan desa yang diusulkan pemerintah desa, - membahas aspirasi masyarakat yang masuk untuk kemudian disampaikan dalam musyawarah desa 2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Tabel II.6 Data Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemdes dan LKD No. Kegiatan Langkah yang dilakukan
1. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa - mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa. 2. Rapat Koordinasi Pembinaan LKD - mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW,RT, HIPPAM, HIPPA,KARTAR, POKMAS lainnya - mengikuti pertemuan rutin ke RT/RW/Dusun. 3. Koordinasi Tiga Pilar - mengadakan kerjasama dengan babinsa, babhinkamtibmas dan pihak keamanan terkait lainnya. 4. Rapat Koordinasi Evaluasi PBB tahun 2020 di Kantor Desa Songgon pada tanggal 05 Januari 2021 Pimpinan Rapat : Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : Kepala Dusun se Desa Songgon Kasi Pemerintahan Hasil Rapat : Membuat Surat Tagihan dari Desa untuk wajib pajak yang belum bayar PBB. Perlu Penghapusan Sppt bagi yang1tanah memiliki 2 SPPT 5.Rapat Koordinasi Perangkat Desa Songgon di Kantor Kepala Desa tanggal 08 Maret 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1.Ketua BPD 2.Kasi / Kaur Desa Songgon 3.Kepala Dusun Pakis 4.Ketua LPMD Hasil Rapat : Membuat Surat Pernyataan ijin penggunaan lahan untuk tandon. Koordinasi dengan Desa Sumberbulu terkait mata air yang digunakan untuk air bersih dusun Tengororejo 6.Pelantikan Pj. Kades Songgon di Pendopo Desa Songgon pada tanggal 15 Maret 2021
Pimpinan Rapat : Camat Songgon Peserta Rapat : Pj. Kades Songgon BPD Songgon Perangkat Desa Songgon Ketua LPMD Songgon Ketua HIPPA Ketua HIPPAM Tokoh Masyarakat TP- PKK Desa Songgon Hasil Rapat : Membuat Surat Pernyataan ijin penggunaan lahan untuk tandon. Koordinasi dengan Desa Sumberbulu terkait mata air yang digunakan untuk air bersih dusun Tengororejo 7.Rapat koordinasi terkait Pengelolaan Aset Desa di Ruang Kepala Desa Songgon tanggal 19 Maret 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Sekretaris : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon BPD Hasil Rapat : Harga Sewa Tanah Kas Desa Rp. 1.700 / m2 8.Rapat koordinasi tentang Penyusunan Peraturan Desa di Pendopo Desa Songgon pada tanggal 24 Maret 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon Hasil Rapat : Perdes merupakan kerangka Hukum kebijakan dalam Penye-lenggaraan Pemerintah Desa 9.Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Songgorejo tanggal 05 April 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon
Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Songgorejo 2. Kasi Pemerintahan 3. Tomas, Toga, Towan,Toda 4. RT/RW Se Dusun Songgorejo 5. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara 10 Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Sumberasri tanggal 06 April 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Sumberasri 2. Kasi Pemerintahan 3. Tomas, Toga, Towan,Toda 4. RT/RW Se Dusun Sumberasri 5. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 11.Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Krajan tanggal 07 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Krajan 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Krajan 4. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 12.Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Tengororejo tanggal 08 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Tengororejo 2. Tomas, Toga, Towan,Toda
3. RT/RW Se Dusun Tengororejo Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 13. Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Pakis tanggal 09 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Pakis 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Pakis 4. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 14. Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Sumberrejo tanggal 10 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Sumberrejo 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Sumberrejo 4. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 15. Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Gumukcandi tanggal 11 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Gumukcandi 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Gumukcandi Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 16. Rapat Evaluasi PPKDesa di Kantor Desa Songgon Tanggal 04 mei 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon
Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon Hasil Rapat : 1. Sekdes sebagai Koordinator PPKDesa 2. Kasi Kaur Bekerja Sesuai tupoksinya 17. Rapat Koordinasi Satgas COVID-19 Desa Songgon di Kantor Desa Songgon pada tanggal 08 Juli 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon ( Selaku Ketua Satgas Desa Songgon ) Peserta Rapat : 1. Ketua BPD Desa Songgon 2. Babinsa Desa Songgon 3. Sekretaris Desa Songgon 4. Kepala Dusun Songgorejo 5. Kepala Dusun Pakis 6. Ketua Ta’mir Masjid Se Desa Songgon 7. Kepala Dusun Gumukcandi Hasil Rapat : Untuk meniadakan sementara peribadatan di tempat ibadah mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 18. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Pasar Desa Songgon tanggal 10 – 11 Juli 2021 Yang mengikuti kegiatan : 1. Satgas Covid-19 Desa Songgon 2. Linmas Se Desa Songgon 3. Babinsa Desa Songgon 4. Babinkamtibmas Desa Songgon Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Pedagang Pasar Bentuk : Pemberian Masker Pembagian Handsanitiser 19. Rapat Pembahasan Perdes BumDes dan Pungutan di Kantor Desa Songgon tanggal 14 Juli 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta : 1. Pj. Kades Songgon 2. BPD Songgon 3. Kasi/Kaur Desa Songgon 4.Kepala Dusun Se Desa Songgon Hasil Rapat : BPD ingin mempelajari Draf/
Rancangan Perdes BumDes dan Pungutan sebelum disetujui 20. Santunan Anak Yatim Tanggal 18 Agustus 2021 di Pendopo Desa Songgon Jumlah Anak Yatim yang disantuni : 10 Anak Yang menghadiri : 1. Pj. Kepala Desa Songgon 2. Sekretaris Desa Songgon 3. Kasi/Kaur Desa Songgon 4. Kepala Dusun Se Desa Songgon 21. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa 2022 di Kantor Desa Songgon pada tanggal 13 September 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Kasi/Kaur Desa Songgon 2.Kepala Dusun Se Desa Songgon 3. LPMD/RW/RT Hasil Rapat : 1. Evaluasi RKPDesa berjalan 2. Setiap Kegiatan dibuatkan DPA sesuai standart harga 22. Rapat Kerja Tim Penyusun RKPDesa 2022 di Kantor Desa Songgon pada tanggal 18 September 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Anggota Tim RKPDesa 2.BPD Desa Songgon Hasil Rapat : 1. Evaluasi RKPDesa berjalan 2. Evaluasi RPJMDesa 23. Rapat Koordinasi kegiatan 1000 vaksinasi di Kantor Desa Songgon tanggal 04 Oktober 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Sekretaris Desa Songgon 2. Kasi/Kaur Desa Songgon 3.Kepala Dusun Se Desa Songgon 4.Babinkamtibmas 5. Babinsa Desa Songgon 6. BPD Desa Songgon Hasil Rapat : 1. Menyiapkan Perlengkapan 2. Kepala Dusun koordinasi dengan RT/RW 3. Laporan data penduduk yang sudah di vaksin
24. Rapat Koordinasi dengan HIPPAM di Kantor Desa Songgon tanggal 08 Oktober 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Sekretaris Desa 2. Pengurus HIPPAM Hasil Rapat : Pengurus HIPPAM segera membuat/membuka rekening HIPPAM 25. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pemerintahan Desa di Kantor Desa Songgon tanggal 14 Oktober 2021 Dihadiri Oleh : 1. Tim Monev Kecamatan songgon 2. Sekretaris Desa Songgon 3. Kasi/Kaur Desa Songgon 4. Kepala Dusun Se Desa Songgon Hasil Monev : 1. Pengelolaan Keuangan Desa harus sesuai peraturan dan sesuai peraturan dan prosedur 2. Jam kerja Perangkat Desa Sesuai dengan jam kerja Pemdam Kabupaten Banyuwangi 26. Rapat Koordinasi Perangkat Desa di Kantor Desa Songgon tanggal 01 November 2021 Pimpinan rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : Sekretaris Desa Songgon Kasi/Kaur Desa Songgon Kepala Dusun Se Desa Songgon Hasil rapat : Kepala Dusun keberatan pada kalimat pasal 7 Tatib Panitia PAW Kepala Desa Songgon 27. Rapat koordinasi Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa pada tanggal 08 November 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon Hasil Rapat : 1.Kadus untuk memastikan Keberadaan dan kondisi masyarakat yang belum vaksin 2.Melakukan Pendataan Calon KPM BLT DD tahun 2022 3. Pencapaian Vaksinasi 68 % 4.Netralitas Perangkat dan
Lembaga Desa atas kegiatan PAW Kepala Desa 5.Sukseskan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ( Staf Desa 28. Rapat Koordinasi Masyarakat Songgorejo tentang progres hasil Musdes ( Pembangunan Masjid) Di Balai Desa tanggal 09 November 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1.KepalaDusunSonggorejo 2. Tokoh masyarakat Hasil Rapat : 1.Masyarakat Songgorejo mengharap agar segera dikeluarkan Berita acara Musdes tentang pemindahan lokasi masjid di Areal TKD (sebelah utara). 2.Kepala Dusun mendampingi atau memfasilitasi warganya untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD perwakilan Dusun 3.Pemerintah Desa mengambil kebijakan berdasarkan hasil dari musdes 29. Rapat Koordinasi Gebyar Vaksinasi di Kantor Desa Songgon tanggal 22 November 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat 1. Ketua BPD Desa Songgon 2. Babinkamtibmas 3. Babinsa Desa Songgon Kasi/Kaur Kepala Dusun Bidan Desa Pengurus PKK Kader Posyandu Hasil Rapat : 1. Untuk Sasaran Vaksin Kepala Dusun koordinasi dengan RT/RW. 2. Kader Posyandu ikut menjadi relawan gebyar Vaksinasi. 3. Jenis Vaksin yang digunakan
untuk Dosis 1 Pfizer, Dosis 2 Astrazeneca dan sinovac 30. Pelantikan Staf Desa Songgon Dilaksanakan di Pendopo Desa songgon tanggal 31 Desember 2021 Dihadiri oleh : 1. Camat Songgon 2. Kepala Desa Songgon 3. Perangkat Desa Songgon 4. BPD 5. Keluarga Staf yang dilantik 6. Tokoh Masyarakat II.D Pelaksanaan Musyawarah BPD Musyawarah BPD merupakan musyawarah dalam rangka untuk menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis, seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), membahas dan menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. Di tahun 2021, Badan Permusyawaratan Desa Songgon telah melaksanakan beberapa Musyawarah BPD, diantaranya: 1. Pembahasan dan Penetapan APB Desa Tahun 2021 Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021, diselenggarakan pada tanggal 24 maret 2021 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Songgon Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin. Adapun rincian hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Songgon tentang APB Desa tahun 2021 sebagai berikut: Tabel II.7 Data Rincian hasil pembahasan RAPBDesa 2021 Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Anggaran Sumber Dana 1 BIDANG PENYELENGGARAAN
Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Anggaran Sumber Dana PEMERINTAHAN DESA 1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 150.265.981,0 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 75.851.000,0 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 233.479.000,0 Pertanahan 20.000.000,0 2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 2 1 Sub Bidang Pendidikan 4.500.000,00 2 Sub Bidang Kesehatan 210.497.000,0 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,0 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 202.502.000,0 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 3 1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 24.000.000,00 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 24.000.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 24.000.000,00 Kebudayaan dan Keagamaan 7.680.000,00 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 7.680.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 Kelembagaan Masyarakat 166.428.274,0 4 BIDANG PEMBERDAYAAN
Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Anggaran Sumber Dana MASYARAKAT DESA 4 1 Pertanian dan Peternakan 15.000.000,00 4 1 01 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga 24.000.000,00 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 JUMLAH 2.249.179.355,00 2. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2021 Musyawarah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 bulan September tahun 2021 pukul 09.15 WIB. Dari pembahasan tersebut telah disepakati pokok-pokok musyawarah sebagai berikut: Tabel II.8 Data hasil penetapan RAPBDesa 2021 Bidang, Sub Bidan dan Kegiatan APB Desa 2021 Rancangan P-ABP Desa 2021 Selisih PENDAPATAN 2.249.179.355 2.249.179.355 0,00 Pengelolaan Tanah Kas Desa 94.860.000,00 94.860.000,00 0,00 Pasar Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Jaringan Irigasi Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Transfer Dana Desa 1.155.059.000,0 1.155.059.000,0 0,00 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota 69.928.274,00 69.928.274,00 0,00 Alokasi Dana Desa 873.666.100,00 873.666.100,00 0,00 Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/kota 24.165.981,00 24.165.981,00 0,00 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.249.179.355,00 2.249.179.355,00 0,00 BELANJA 2.193.419.355 2.217.780.500 24.361.145,0 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.286.612.081 1.310.973.500 24.361.419,0 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 807.016.100,0 855.916.000,0 48.899.900,0 Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 150.265.981,0 149.727.500,0 538.481,00 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 75.851.000,00 75.851.000,00 0,00 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 233.479.000,0 209.479.000,0 24.000.000,00 Pelaporan
Pertanahan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 567.499.000,0 567.499.000,0 0,00 Pendidikan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kesehatan 210.497.000,0 210.497.000,0 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,0 150.000.000,0 0,00 Kawasan Permukiman 202.502.000,0 202.502.000,0 0,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 203.108.274,0 203.108.000,0 274,00 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Masyarakat Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kebudayaan dan Keagamaan 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 930.000,00 930.000,00 0,00 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kelembagaan Masyarakat 166.428.274,0 166.428.000,0 274,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Pertanian dan Peternakan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 JUMLAH BELANJA 2.193.419.355,00 2.217.780.500,00 (24.361.145,00) SURPLUS/(DEFISIT) 55.760.000,00 31.398.855,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 55.760.000,00 31.398.855,00 3. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Songgon Tahun 2021 Musyawarah Desa Penetapan APBDes tahun 2021Dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret 2021 di Pendopo Desa Songgon Pimpinan Musdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musdes : 1. Semua anggota BPD 2. Semua Perangkat Desa Hasil Musdes : Menetapkan APBDes tahun 2021
II.E Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) 1. Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2022 Dilaksanakan tanggal 27 Desember 2021 di Pendopo Desa Songgon Peserta Musdes : 1. BPD Desa Songgon 2. Semua Perangkat Desa 3. Pendamping Desa 4. Tokoh Masyarakat 5. Ketua Rt/Rw 6. Tokoh Perempuan Hasil Musdes : Menetapkan Penerima KPM BLT DD sebanyak 135 KPM 2. Musdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 Dilaksanakan pada Sabtu tanggal 25 September 2021 di Kantor Desa Songgon Pimpinan Musrenbangdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musrenbangdes : - Sekretaris Desa - Kasi/Kaur Desa Songgon - Kepala Dusun Se Desa Songgon - Babinsa Desa Songgon - Babinkamtibmas Desa Songgon - Kepala KUA KecamatanSonggon - Kepala Puskesmas Songgon - UPTD Pendidikan - Ketua LPMD Desa Songgon - Ketua HIPPA - Ketua HIPPAM - PKK Desa Songgon - Kader Posyandu - Pokmas - Pengelola Wisata - UMKM
- KPMD Desa Songgon - KPM Desa Songgon - Tokoh Masyarakat Jumlah yang hadir : 90 Orang Daftar Usulan dan pokok-pokok hasil Musrenbangdes terlampir 3. Musdes tentang Perubahan APBDes tahun 2021 Dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 di Kantor Desa Songgon Dihadiri oleh : Perangkat Desa BPD Desa Songgon Pengurus LKD Hasil Musdes: Menyepakati Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 II.F Pelaksanaan Tugas Lainnya 1. Musdes tentang Penetapan Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Songgon Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 di Kantor Desa Songgon Pimpinan Musdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musdes : - Semua Perangkat Desa - Semua anggota BPD - Ketua HIPPA - Ketua HIPPAM - Babinsa - Babinkamtibmas - Ketua BUMDES - Ketua LPMD - Panitia PAW Hasil Musdes : Penetapan Panitia PAW Kepala Desa Songgon 2. Musdes tentang SDGs Desa Dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 di Pendopo Desa Songgon
Peserta Musdes : 1. BPD Desa Songgon 2.Semua Perangkat Desa 3. Pendamping Desa 4. Enumerator Sdgs Desa 3. Musdes tentang Pembahasan RaPerdes Tentang Pungutan Desa Dilaksanakan tanggal 14 Juli 2021 di Pendopo Desa Songgon Peserta Musdes : 1. BPD Desa Songgon 2. Semua Perangkat Desa 3. Pendamping Desa 4. Tokoh Masyarakat 5. Ketua Rt/Rw 6. Ketua LKD se Desa Songgon 7. Tokoh Perempuan Hasil Musdes : Menetapkan Persetujuan Raperdes Pungutan Desa untuk di Evaluasi oleh Bupati Banyuwangi 4. Musdes tentang Pembangunan Masjid di Tanah kas Desa Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 di Kantor Desa Songgon Pimpinan Musdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musdes : - Semua Perangkat Desa - Semua anggota BPD - Ketua Takmir Masjid - Panitia Pembangunan Masjid - Babinsa - Babinkamtibmas - Tokoh Masyarakat/ Agama - Ketua Pengurus MUI Kecamatan Songgon - Pengurus DMI Kecamatan Songgon Hasil Musdes : Musdes membahas tentang Pembangunan Masjid di TKD menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan Belum Ada Keputusan penetapan
II.G Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Songgon Tahun 2021 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDesa sebagai berikut : Tabel II.9 Data program kerja Pemerintah Desa Songgon 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa a. Jumlah Anggaran : Rp 475.420.000 b. Realisasi : Rp 475.420.000 c. Keberhasilan : 100 % d. Permasalahan : e. Solusi : 2. Kegiatan Operasional Perkantoran. a. Jumlah Anggaran : Rp 229.880.536 b. Realisasi : Rp 229.380.500 c. Keberhasilan : 92 % d. Permasalahan : e. Solusi : 3. Kegiatan Operasional BPD. a. Jumlah Anggaran : Rp. 70.900.000 b. Realisasi : Rp. 70.900.000 c. Keberhasilan : 100 % d. Permasalahan : e. Solusi : 4. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat a. Jumlah Anggaran : Rp. 11.522.000 b. Realisasi : Rp. 11.522.000 5. Operasional RT/RW a. Jumlah Anggaran : Rp. 104.400.000 b. Realisasi : Rp. 104.400.000 6. Operasional Mobil Sehat a. Jumlah Anggaran : Rp. 24.000.000 b. Realisasi : Rp. 23.961.500 7. Pendataan berbasis SDGs Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 75.851.000 b. Realisasi : Rp. 75.851.000 8. Operasional Musyawarah-musyawarah Pemerintah Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000 b. Realisasi : Rp. 15.000.000 9. Makan Minum Tamu
a. Jumlah Anggaran : Rp. 2.800.000 b. Realisasi : Rp. 2.800.000 10. Pemilihan Anggota BPD PAW a. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000 b. Realisasi : Rp. 15.000.000 11. Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 120.000.000 b. Realisasi : Rp. 120.000.000 12. Sertifikasi Tanah Kas Desa dirubah Plang Aset Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000 b. Realisasi : Rp. 20.000.000 13. Seragam Perangkat Desa c. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000 d. Realisasi : Rp. 15.000.000 14. Seragam PDU Pelantikan Kades e. Jumlah Anggaran : Rp. 6.152.545 f. Realisasi : Rp. 6.152.500 15. Rekrutmen Staf Desa g. Jumlah Anggaran : Rp. 18.300.000 h. Realisasi : Rp. 18.300.000 16. Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Songgon dilaksanakan tanggal 03 November 2021 dengan tahapan sebagai berikut : NO URAIAN KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN KETERANGA N 1 Sosialisasi 3 November 2021 Rapat,Banner Atau Selebaran Panitia 2 Pendaftaran Sekaligus Verifikasi Berkas Pendaftaran (Cek Lis) 4 November 2021 S/D 11 November 2021 Panitia 3 Melengkapi Persyaratan11 November 2021 Peserta
4 Undangan Peserta : (Pembagian Identitas Peserta,Penjelasan Tehnis, Dan Pakta Integritas) 12 November 2021 Panitia 5 Tes Tulis 8 Desember 2021 Pagi Jam 08.00 Wib S/D 10.00 Wib Panitia 6 Uji Kompetensi 8 Desember 2021 Siang Jam 10.00 Wib S/D 12.00 Wib Panitia 7 Tes Wawancara 8 Desember 2021 Jam 13.30 Wib - Selesai Panitia 8 REKAPITULASI SKOR (Tes Tulis, Wawancara, Tes Komputer, Pendidikan Dan Pengabdian) 08 Desember 2021 PANITIA berdasarkan Persyaratan Yang Dikirim Oleh Peserta Dan Hasil Tes. 9 Pengumuman Hasil Seleksi 08 Desember 2021 Panitia 10 Laporan Dan Evaluasi 09 Desember 2021 Diumumkan Langsung Oleh Panitia Maupun Lewat Medsos 1. Dalam tahap pendaftaran ada 19 orang pendaftar 2. Setelah verifikasi berkas administrasi peserta yang lolos sebanyak 18 Orang 3. Pada tanggal 08 Desember 2021 dilaksanakan Tes tulis, uji Kompetensi dan Wawancara setelah tes tersebut terdapat 2 orang dengan nilai tertinggi yang diangkat menjadi Staf Desa Songgon. No Nama Tempat, tanggal lahir Jabatan yang dibutuhkan SK Kades/tgl 1. WAHIDIAH Banyuwangi, Staf Kasi 188.48/56/KE P/429.509.01
PRATIWI 17-07-199 Pelayanan /2021 2. ABDUL HAMID Banyuwangi, 25-09-1984 Staf Kasi Kesra 188.48/57/KE P/429.509.01 /2021 17. Vaksinasi Tabel II.10 Data Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 a. Vaksinasi lansia tanggal 20 Mei 2021 di pendopo Desa  Yang hadir : 125 Orang  Tervaksin : 123 Orang  Tidak dapat divaksin : 2 Orang b. Vaksinasi tanggal 27 Mei 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 130 Orang  Tervaksin : 125 Orang  Tidak dapat divaksin : 5 Orang c. Vaksinasi tanggal 29 Mei 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 144 Orang  Tervaksin : 134 Orang  Tidak dapat divaksin : 10 Orang d. Vaksinasi tanggal 03 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 142 Orang  Tervaksin : 132 Orang  Tidak dapat divaksin : 10 Orang e. Vaksinasi tanggal 09 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 219 Orang  Tervaksin : 208 Orang  Tidak dapat divaksin : 11 Orang f. Vaksinasi tanggal 15 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 177 Orang  Tervaksin : 149 Orang  Tidak dapat divaksin : 28 Orang g. Vaksinasi tanggal 28 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 129 Orang  Tervaksin : 126 Orang  Tidak dapat divaksin : 3 Orang h. Vaksinasi tanggal 26 Juli 2021 di pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 143 Orang
 Tervaksin : 143 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Lansia : 8 Orang  Pralansia : 37 Orang  Umum : 98 Orang i. Vaksinasi Dosis 2 tanggal 28 Juli 2021 di Pendopo Desa  Jumlah sasaran : 126 Orang  Yang hadir : 91 Orang  Tervaksin : 91 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Lansia : 26 Orang  Pralansia : 38 Orang  Pelayanan Publil : 2 Orang  Umum : 25 Orang j.Vaksinasi tanggal 12 Agustus 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 195 Orang  Tervaksin : 195 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Dosis 2  Lansia : 6 Orang  Pralansia : 24 Orang  Umum : 159 Orang  Dosis 1  Pralansia : 1 Orang  Umum : 5 Orang k. Vaksinasi tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 143 Orang  Tervaksin : 143 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Dosis 2 : 103 Orang  Lansia : 65 Orang  Pralansia : 20 Orang  Umum : 8 Orang  Dosis 1 : 40 Orang  Pralansia : 4 Orang  Umum : 36 Orang l. Vaksinasi tanggal 31 Agustus 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 173 Orang  Tervaksin : 173 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang
 Dosis 1 : 53 Orang  Pralansia : 10 Orang  Umum : 43 Orang  Dosis 2  Lansia : 70 Orang  Pralansia : 16 Orang  Pelayanan Publik : 4 Orang  Umum : 30 Orang m. Vaksinasi tanggal 02 September 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 177 Orang  Tervaksin : 177 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Dosis 1 : 52 Orang  Dosis 2 : 125 Orang n. Vaksinasi tanggal 09 September 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 232 Orang  Tervaksin : 232 Orang  Dosis 1 : 67 Orang  Lansia : 3 Orang  Pralansia : 12 Orang  Umum : 52 Orang  Dosis 2 : 165 Orang  Lansia : 91 Orang  Pralansia : 32 Orang  Pelayanan Publik : 10 Orang  Umum : 32 Orang o. Vaksinasi tanggal 21 September 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 155 Orang  Tervaksin : 155 Orang  Dosis 1 : 17 Orang  Dosis 2 : 138 Orang p. Vaksinasi tanggal 23 September 2021 di Pendopo Desa • Yang hadir : 268 Orang • Tervaksin : 268 Orang • Dosis 1 : 193 Orang • Dosis 2 : 75 Orang q. Vaksinasi tanggal 12 Oktober 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 182 Orang  Tervaksin : 182 Orang  Dosis 1 : 177 Orang
 Dosis 2 : 5 Orang r. Vaksinasi tanggal 23 November 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 182 Orang  Tervaksin : 182 Orang  Dosis 1 : 177 Orang  Dosis 2 : 5 Orang II.H Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa Tabel II.11 Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak I. Indikator Masukan: 1. Desa memiliki salinan Rencana kerja OPD.  2. Desa memiliki salinan Pagu Indikatif Desa.  3. Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Kewenangan Desa.  4. Desa memiliki Perdes Kewenangan Desa.  II. Indikator Proses: 1. Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa  2. Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.  3. Melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan kegiatan oleh Tim Penyusun.  4. Memantau rapat-rapat penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun.  5. Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.  6. Menghadiri kegiatan Musyawarah Desa.  7. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKP Desa. 
8. Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.  9. Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa.  10. Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa kepada BPD.  11. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKP Desa bersama BPD.  12. Menetapkan Perdes tentang RKP Desa.  13. Menyampaikan Perdes tentang RKP Desa kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat Songgon.  14. Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat.  15. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus.  16. Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.  III. Indikator Hasil 1. Terdapat SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.  2. Desa memilki Perdes tentang RKP Desa.  3. Desa memiliki Daftar Usulan RKP Desa  IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses: 1. Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam proses penyusunan RKP Desa.  2. Terlibat aktif dalam rapat- rapat dengan Tim Penyusun.  3. Melakukan kerja-kerja koordinastif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas. 
II.I Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa Tabel II.12 Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak I. Indikator Masukan: 1. Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.  2. Desa memiliki instrumen administrasi pengelolaan keuangan desa.  II. Indikator Proses: 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi.  2. Menetapkan Pengelola Keuangan dan Anggaran Desa.  3. Menetapkan Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan dan melibatkan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.  4. Memastikan Pelaksana Kegiatan memiliki rencana kerja dan terpantau.  5. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah desa.  6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pembangunan desa dengan lembaga kemasyarakatan desa maupun masyarakat desa.  7. Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan.  8. Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan pembangunan kepada pelaksana teknis kegiatan maupun tim pelaksana kegiatan.  9. Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh tim pelaksana kegiatan menggunakan sumberdaya masyarakat desa.  10. Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. 
11. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royng dan hibah masyarakat tertib administrasi.  12. Melakukan rapat-rapat kerja dengan Tim Pelaksana Kegiatan.  13. Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya.  14. Melakukan pengelolaan pengaduan mayarakat.  15. Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban.  16. Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasai APB Desa.  17. Mengupayakan pendampingan teknis dari OPD terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis.  18. Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat.  19. Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan.  20. Menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.  III. Indikator Hasil 1. Desa memiliki Perdes APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan bersama BPD dan hasil evaluasi Camat.  2. Perdes APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.  3. Desa memiliki prosposal kegiatan dan RAB detil untuk setiap kegiatan dalam APB Desa.  IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses: 1. Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokuemen sumber.  2. Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, BPD dan kelembagaan desa lainya.  3. Melakukan publikasi APB Desa dalam media- media informasi publik di Desa. 
II.J Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa Tabel II.13 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Desa memiliki Buku inventaris dan Aset Desa.  2. Melakukan inventarisasi aset desa.  3. Melakukan pengawasan dan pengendalian aset desa.  4. Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan, pemanfaatan, pengahapusan dan pemindahtanganan  5. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa melalui Peraturan Desa.  6. Menetapkan status penggunaan aset desa dengan Keputusan Kepala Desa.  7. Melakukan pengelolaan atas hasil pemanfaatan aset desa secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan desa lainnya.  8. Aktif melakukan upaya-upaya kerjasama desa.  9. Memiliki rencana sumber pendapatan desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.  10. Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset desa selalu dibahas dalam musyawarah desa.  11. Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan BPD. 
II.K Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa Tabel II.14 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Desa memiliki perencanaan tata ruang desa.  2. Desa memiliki Perdes tentang Tata Ruang Desa.  3. Desa memiliki data pemetaan potensi lengkap sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang desa.  4. Penyusunan rencana dan Perdes tata ruang desa melibatkan masyarakat desa.  5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tata ruang desa.  6. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata ruang desa sesuai dengan kebijakan/Perdes tata ruang desa.  II.L Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa Tabel II.15 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak I. Indikator Masukan: 1. Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.  2. Desa memiliki Peraturan Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.  II. Indikator Proses: 1. Memastikan Penyusunan Rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.  2. Melakukan pencermatan rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan. 
3. Menyampaikan rancangan APB Desa dan rancangan Perdes APB Desa kepada BPD.  4. Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes APB Desa dengan BPD.  5. Menyampaikan rancangan Perdes APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.  6. Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Camat.  7. Melakukan penetapan Perdes APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi Camat.  8. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi.  III. Indikator Hasil 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan proposal kegiatan maupun RAB.  2. Seluruh pengelolaan keuangan desa tercatat dalam buku administrasi keuangan desa.  3. Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan.  4. Memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan.  5. Berita Acara dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.  IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses: 1. Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja, alat dan bahan yang ada di desa setempat.  2. Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa.  3. Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan.  4. Seluruh transaksi keuangan desa tercatat dalam adminsistrasi dengan tertib dan mudah diakses.  5. Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh auditor. 
II.MInstrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa Tabel II.16 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Memimpin, mengkoordinasikan, dan memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaankegiatan kepada perangkat desa.  2. Melakukan pembinaan masalah pertanahan.  3. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan upaya perlindungan masyarakat.  4. Melakukan administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.  5. Melakukanpembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,keagamaan, dan ketenagakerjaan.  6. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.  7. Melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa dan lem  8. Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama.  9. Pembinaan masalah-masalah sosial dan budaya masyarakat.  10. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.  11. Melakukan upaya-upaya kerjasama desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.  12. Melakukan pembinaan kegiatan BUM Desa.  13. Melakukankegiatan-kegiatankoordinatif dan hubungan kerja yang harmonis dengan kelembagaan yang ada di desa.  14. Melaksanakan kewajiban lainnya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 
II.N Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Tabel II.17 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan.  2. Menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapatdipertanggungjawabkan.  3. Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.  4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara terbuka.  5. Melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada di masyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di desa.  6. Memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat.  7. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama.  8. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir.  9. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.  10. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  11. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan De  12. Menyampaikan Laporan Hasil Penanganan Masalah.  13. Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.
II.O Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat kriteria penilaian sebagai berikut: (1). Kualitas, (2). Kuantitas, (3). Ketepatan waktu, (4). Efektivitas biaya, dan (5). Hubungan antar perseorangan Dengan penilaian hasil pengawasan sebagai berikut: (A). Baik, (B). Sedang, dan (C). Buruk. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Kegiatan Tabel II.18 Data Evaluasi Kegiatan LKPPDesa 2021 NO SUB BIDANG KEGIATAN EVALUASI 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) 1. Peraturan Perundang- undangan a. Peraturan Desa A A A A B b. Peraturan Bersama kepala Desa A A A A B c. Peraturan kepala Desa A A A A B d. Keputusan kepala Desa A A A A B 2. Kependudukan a. Jumlah Penduduk A A A A B b. Komposisi Penduduk A A A A B 3. Pertanahan a. Status Tanah Desa A A A A B b. Peruntukan A A A A B c. Tanah Yang Belum Dikelola A A A A B
NO SUB BIDANG KEGIATAN EVALUASI 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) 4. Manajemen Pemerintahan a. Aparatur Pemerintah Desa A A A A B b. Badan Permusyawaratan Desa A A A A B c. Musyawarah Desa A A A A B d. Musrembangdes A A A A B e. Musyawarah BPD A A A A B 5. Ketentraman dan Ketertiban a. Pembinaan Linmas A A A A B b. Ketentraman dan Ketertiban A A A A B 6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan a. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan A A A A B b. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan A A A A B b. Anggaran Tabel II.19 Data Evaluasi Anggaran LKPPDesa 2021 NO. URAIAN ANGGARAN SUMBER DANA EVALUASI AWAL PERUBAHAN REALISASI SISA LB/KR 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. PENDAPATAN 2.249.179.355,0 2.249.179.355,0 2.249.179.355,0 0,00 A A A A B 1.1 Pengelolaan Tanah Kas Desa 94.860.000,0 94.860.000,0 94.860.000,0 0,00 PAD A B A B B 1.2 Pasar Desa 18.000.000,0 18.000.000,0 18.000.000,0 0,00 PAD A B A B B 1.3 Jaringan Irigasi Desa 6.000.000,0 6.000.000,0 6.000.000,0 0,00 PAD A B A B B 1.4 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Dana Desa 1.155.059.000,0 1.155.059.000,0 1.155.059.000,0 0,00 APBN A B A B B
1.6 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota 69.928.274,0 69.928.274,0 69.928.274,0 0,00 APBD A B A B B 1.7 Alokasi Dana Desa 873.666.100,0 873.666.100,0 873.666.100,0 0,00 APBD A B A B B 1.8 Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/kota 24.165.981,0 24.165.981,0 24.165.981,0 0,00 APBD A B A B B 1.9 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 7.500.000,0 7.500.000,0 7.500.000,0 0,00 PAD A B A B B 2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.286.612.081,0 1.310.973.500,0 1.310.973.500,0 24.361.419,0 A B A B B 2.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 807.016.100,0 855.916.000,0 855.916.000,0 48.899.900,0 A B A B B 2.2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 150.265.981,0 149.727.500,0 149.727.500,0 538.481,00 A B A B B 2.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 75.851.000,0 75.851.000,0 75.851.000,0 0,00 A B A B B 2.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 233.479.000,0 209.479.000,0 209.479.000,0 24.000.000,00 A B A B B 2.5 Pertanahan 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 0,00 A B A B B 3 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 567.499.000,0 567.499.000,0 567.499.000,0 0,00 A B A B B 3.1 Pendidikan 4.500.000,0 4.500.000,0 4.500.000,0 0,00 A B A B B 3.2 Kesehatan 210.497.000,0 210.497.000,0 210.497.000,0 0,00 A B A B B 3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,0 150.000.000,0 150.000.000,0 0,00 A B A B B 3.4 Kawasan Permukiman 202.502.000,0 202.502.000,0 202.502.000,0 0,00 A B A B B 4 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 203.108.274,0 203.108.000,0 203.108.000,0 274,00 A B A B B 4.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 4.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 4.3 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 4.4 Kebudayaan dan Keagamaan 7.680.000,0 7.680.000,0 7.680.000,0 0,00 A B A B B 4.5 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 7.680.000,0 7.680.000,0 7.680.000,0 0,00 A B A B B 4.6 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi 930.000,0 930.000,0 930.000,0 0,00 A B A B B
(Makan/minum) - 4.7 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.250.000,0 5.250.000,0 5.250.000,0 0,00 A B A B B 4.8 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.500.000,0 1.500.000,0 1.500.000,0 0,00 A B A B B 4.9 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0 0,00 A B A B B 4.10 Kelembagaan Masyarakat 166.428.274,0 166.428.000,0 166.428.000,0 274,00 A B A B B 5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 39.000.000,0 39.000.000,0 39.000.000,0 0,00 A B A B B 5.1 Pertanian dan Peternakan 15.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0 0,00 A B A B B 5.2 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 6 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,0 97.200.000,0 97.200.000,0 0,00 A B A B B JUMLAH BELANJA 2.193.419.355,0 2.217.780.500,0 2.217.780.500,0 (24.361.145,00) SURPLUS/(DEFISIT) 55.760.000,0 31.398.855,0 31.398.855,0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 55.760.000,0 31.398.855,0 31.398.855,0
Bab III PENUTUP III.A Kesimpulan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang telah dituangkan didalam Bab sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa Songgon mengambil beberapa kesimpulan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon Tahun Anggaran 2021 antara lain: a) Dengan adanya intervensi Positif kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Desa dalam rangka kepastian hukum tentang regulasi yang mengatur penyelenggaraan desa serta peningkatan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemerintahan di desa, sehingga dapat meningkatkan peran semua pihak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeliharaan pembangunan yang ada di desa. b) BPD Desa Songgon telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2021, diantaranya : 1) Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Songgon sebanyak 49 (empat puluh sembilan) usulan dengan rincian: a) Terealisasi : 39 usulan b) Belum terealisasi : 10 usulan c) Direncanakan pada tahun 2022: 10 usulan d) Sebagian direalisasikan: 0 usulan 2) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah supra desa diatasnya. 3) Selalu berkoordinasi dengan Lembaga Ke- masyarakatan Desa. 4) Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pihak terkait kepemerintahan desa. 5) Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kenyataannya sangat membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Yang mana setiap perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan tanggungjawab dan kewenangan sebagai Pelaksana Pengelolaan
Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto Keuangan Desa yang proposional dan semakin meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat daripada pembangunan fisik dan/atau proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 III.B Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa Songgon memberikan saran sebagai berikut: 1) Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2021 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa Songgon di tahun anggaran 2022. 2) Penggunaan anggaran di tahun 2022 agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu. 3) Perlu peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD. 4) Perlu peningkatan sumber dana Pendapatan Asli Desa. 5) Pemerintah Desa Songgon lebih mengutamakan penilaian Kinerja Perangkat Desa (Sekretariat /Kasi/Kadus/staf) dalam rangka peningkatan kapasitas dan/atau etos kerja serta disiplin untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Desa Songgon sesuai kewenangan Hak asal usul serta kewenangan lokal skala desa. KETUA BPD DESA SONGGON Ttd R.B.MOH.HOSEN
LAMPIRAN-LAMPIRAN a) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/329/KEP/ 429.011/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2018-2024 b) Keputusan Camat Songgon Nomor 188/02/KEP /429.509/2021 Tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengesahan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Keterwakilan Wilayah Dusun Pakis Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. c) Dokumentasi Kegiatan BPD Songgon Tahun 2021

Recommended

LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
Pemdes Wonoyoso
 
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
AaEkoPrasetyo
 
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdf
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdfBUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdf
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdf
Suwondo Chan
 
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
Laelatun Nadifah
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
udhi purnomo
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
udhi purnomo
 

Recommended

LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
LAPORAN KINERJA BPD TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
Pemdes Seboro Sadang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
Pemdes Wonoyoso
 
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerima BLT DD Tah...
AaEkoPrasetyo
 
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdf
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdfBUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdf
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdf
Suwondo Chan
 
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
Laelatun Nadifah
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
udhi purnomo
 
Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
udhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
Pemdes Wonoyoso
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
Pemdes Wonoyoso
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Kang Margino
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...
Pemdes Wonoyoso
 
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
AaEkoPrasetyo
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
udhi purnomo
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
Strobillus Found
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
Pemdes Wonoyoso
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesSk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Pemdes Seboro Sadang
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
fahmironi
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
Pemdes Wonoyoso
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
PemerintahDesa4
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
udhi purnomo
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Pemdes Seboro Sadang
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
Suwondo Chan
 
Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018
Suwondo Chan
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
Pemdes Seboro Sadang
 
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
Suwondo Chan
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Suwondo Chan
 
Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docx
CHAIRUDIN2
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
CHAIRUDIN2
 

More Related Content

Similar to LAPORAN-KINERJA_BPD.pdf

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found
 

Similar to LAPORAN-KINERJA_BPD.pdf (20)

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMD
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES...
 
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
Sk Penetapan SDGs Desa Tahun 2021
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DE...
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesSk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018Perdes lkpj 2018
Perdes lkpj 2018
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 

More from CHAIRUDIN2

Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docx
CHAIRUDIN2
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
CHAIRUDIN2
 
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfPaparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
CHAIRUDIN2
 
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
CHAIRUDIN2
 
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdfPermendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
CHAIRUDIN2
 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
CHAIRUDIN2
 
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdfPermendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
CHAIRUDIN2
 
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfPERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
CHAIRUDIN2
 

More from CHAIRUDIN2 (8)

Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docx
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
 
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfPaparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
 
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdfPermendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
 
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdfPermendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdfPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 - BPD.pdf
 
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdfPermendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.pdf
 
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfPERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
 

Recently uploaded

Jual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 
Jual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 
proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...
proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...
proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...
serlinhae5
 
Jual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 

Recently uploaded (8)

Jual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Tanjungbalai #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
Laporan guru piket kinerja guru di PMM (1).pdf
Laporan guru piket kinerja guru di PMM (1).pdfLaporan guru piket kinerja guru di PMM (1).pdf
Laporan guru piket kinerja guru di PMM (1).pdf
 
Cara Menggugurkan Kandungan dgn Obat Aborsi Usia Janin 1-8 Bulan Minim Efek S...
Cara Menggugurkan Kandungan dgn Obat Aborsi Usia Janin 1-8 Bulan Minim Efek S...Cara Menggugurkan Kandungan dgn Obat Aborsi Usia Janin 1-8 Bulan Minim Efek S...
Cara Menggugurkan Kandungan dgn Obat Aborsi Usia Janin 1-8 Bulan Minim Efek S...
 
62870470-RPP-kelas-2-smt-1.pdfbsbbddbbfvddvd sb
62870470-RPP-kelas-2-smt-1.pdfbsbbddbbfvddvd sb62870470-RPP-kelas-2-smt-1.pdfbsbbddbbfvddvd sb
62870470-RPP-kelas-2-smt-1.pdfbsbbddbbfvddvd sb
 
POLITIK DAN GEREJA.pptxPOLITIK DAN GEREJA
POLITIK DAN GEREJA.pptxPOLITIK DAN GEREJAPOLITIK DAN GEREJA.pptxPOLITIK DAN GEREJA
POLITIK DAN GEREJA.pptxPOLITIK DAN GEREJA
 
Jual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Surabaya Ori 👙082122229359👙Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...
proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...
proposal kegiatan penanaman tanaman penyerap polusi di lingkungan padat pendu...
 
Jual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Di Tasikmalaya Ori👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 

LAPORAN-KINERJA_BPD.pdf

  • 1. Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto LAPORAN KINERJA BPD LAPORAN KINERJA Badan Permusyawaratan Desa Desa Songgon Tahun 2021 Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi
  • 2. KEPUTUSAN BPD SONGGON BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI Jln Raya Jenderal Ahmad Yani No.275 Songgon Kode Pos 68463 Nomor Lampiran Perihal : : : 141.3/06/429.509.01/ 2022 1 (satu) bendel Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021 Songgon , 22 Juli 2021 Kepada Yth. Bupati Banyuwangi Melalui Camat Songgon di- Banyuwangi Dengan hormat, Berdasarkan: 1. Pasal 55 sampai dengan pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 3 Pasal 61 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
  • 3. Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 4 Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 02); Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan evaluasi kinerja dan prestasi kerja Badan Permusyawaratan Desa Songgon. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Songgon Ttd R.B.MOH.HOSEN. Tembusan disampaikan kepada Yth; 1. Kepala Desa Songgon 2. Ketua LPMD 3. Ketua Pengurus RW/RT se Desa Songgon 4. Ketua TP-PKK Desa Songgon
  • 4. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI Jln Raya Jenderal Ahmad Yani No.275 Songgon Kode Pos 68463 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NOMOR 188.49/2/KEP.BPD/429.509.01/2022 TENTANG LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGON, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagai- mana dimaksud pada ayat (3) laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan/ atau lisan; b. bahwa untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana di- maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Laporan Kinerja Badan Per- musyawaratan Desa Songgon; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
  • 5. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 02); 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20) 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 31)
  • 6. Memperhatikan : 1. Beberapa usulan dan pendapat dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Songgon tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021; dan 2. Beberapa catatan dari hasil pengawasan di lapangan terhadap Penyelenggaraan Pe- merintahan Desa Tahun Anggaran 2021; 3. Berita acara hasil Musyawarah BPD pada hari Senin tanggal 18 Bulan Juli 2022 bertempat di Sekretariat BPD tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 KEDUA : Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU merupakan laporan dan evaluasi kinerja BPD selama 1 (satu) tahun anggaran. KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa Songgon Pada tanggal, 22 Juli 2022 KETUA BPD DESA SONGGON, Ttd R.B. MOH. HOSEN
  • 7. BERITA ACARA PENETAPAN LAPORAN KINERJA BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI Jln Raya Jenderal Ahmad Yani No.275 Songgon Kode Pos 68463 BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021 Pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di sekretariat BPD Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, pukul 19.30 WIB s.d selesai dengan dihadiri oleh semua anggota BPD. Telah dilaksanakan Musyawarah BPD Desa Songgon tentang Keputusan Penetapan Laporan Kinerja BPD Desa Songgon Tahun Anggaran 2021, berdasarkan evaluasi bersama anggota BPD dan memperhatikan usul serta saran dari masyarakat, maka BPD Desa Songgon menyatakan memutuskan Laporan Evaluasi Kinerja Kepala Desa atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Keputusan BPD tentang Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2021. Demikian berita acara Musyawarah BPD tentang Penetapan Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat, sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. R.B.MOH. HOSEN Ketua 1. Ttd 2. Ttd 2. SUWARNO Wakil Ketua 3. ANDRI PRASETYO Sekretaris 3. Ttd 4. Ttd 4. SUTRISNO Anggota 5. WINARNO Anggota 5. . Ttd 6. Ttd 6 SUGIYONO Anggota 7 SRI WAHYUNI Anggota 7. Ttd 8. Ttd 8 ALIMAN Anggota 9 PUJIANTO Anggota 9. Ttd
  • 8. KATA PENGANTAR Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021. Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Songgon dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, maupun penanganan bencana Non-Alam Covid- 19 di Desa Songgon tahun 2021. Penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sesuai format dan sistematika sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa Songgon tercinta ini. Demikian laporan Kinerja BPD kami susun, selain untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, juga diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk Kepala Desa, agar dijadikan acuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun- tahun berikutnya. Desa Songgon , 22 Juli 2022 Ketua BPD, Ttd R.B. MOH. HOSEN
  • 9. DAFTAR ISI KEPUTUSAN BPD SONGGON.............................................................................................2 BERITA ACARA PENETAPAN LAPORAN KINERJA BPD......................................................7 KATA PENGANTAR .............................................................................................................8 DAFTAR ISI ........................................................................................................................9 DAFTAR TABEL................................................................................................................10 Bab I PENDAHULUAN................................................................................................11 I.A Latar Belakang .................................................................................................11 I.B Dasar Hukum...................................................................................................12 I.C Tujuan Penyusunan .........................................................................................16 Bab II PELAKSANAAN TUGAS BPD SONGGON...........................................................17 II.A Pengelolaan Aspirasi Masyarakat .....................................................................17 II.A.1 Menggali Aspirasi Masyarakat ..................................................................17 II.A.2 Menampung Aspirasi Masyarakat.............................................................17 II.A.3 Mengelola Aspirasi Masyarakat ................................................................19 II.A.4 Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ...........................................................21 II.B Pembahasan Peraturan Desa Songgon Tahun 2021.........................................22 II.C Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon........................................................................................................................23 II.D Pelaksanaan Musyawarah BPD ........................................................................32 II.E Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES)......................................................36 II.F Pelaksanaan Tugas Lainnya .............................................................................37 II.G Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Songgon Tahun 2021 .............39 II.H Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa.................................45 II.I Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa .................................47 II.J Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa ......49 II.K Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa ....................50 II.L Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa ................................50 II.M Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa.........................52 II.N Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan ................................53 II.O Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 54 Bab III PENUTUP..........................................................................................................58 III.A Kesimpulan.......................................................................................................58 III.B Rekomendasi ....................................................................................................59 LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................................................60
  • 10. Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto DAFTAR TABEL Tabel II.1 Data Aspirasi ....................................................................................................17 Tabel II.2 Data Pengelolaan Aspirasi ...............................................................................19 Tabel II.3 Data Penyaluran Aspirasi .................................................................................21 Tabel II.4 Data Peraturan Desa Tahun 2021....................................................................22 Tabel II.5 Data Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD ............................................23 Tabel II.6 Data Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemdes dan LKD .........................23 Tabel II.7 Data Rincian hasil pembahasan RAPBDesa 2021 ............................................32 Tabel II.8 Data hasil penetapan RAPBDesa 2021.............................................................34 Tabel II.9 Data program kerja Pemerintah Desa Songgon ................................................39 Tabel II.10 Data Pelaksanaan Vaksinasi covid-19............................................................42 Tabel II.11 Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa ..............................45 Tabel II.12 Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa ...............................47 Tabel II.13 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa ....49 Tabel II.14 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa ..................50 Tabel II.15 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa ..............................50 Tabel II.16 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa.......................52 Tabel II.17 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan ..............................53 Tabel II.18 Data Evaluasi Kegiatan LKPPDesa 2021 ........................................................54 Tabel II.19 Data Evaluasi Anggaran LKPPDesa 2021 .......................................................55
  • 11. Bab I PENDAHULUAN I.A Latar Belakang Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi, BPD merupakan sebuah lembaga di Desa yang dibentuk secara konstitusional serta dilindungi oleh Undang- Undang Republik Indonesia. Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada pasal 55 Undang-Undang Desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 32, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang notabene merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menjadi penyambung aspirasi dan wakil masyarakat di Desa, agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipasif dan demokratis. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaporan kinerja
  • 12. BPD setiap satu tahun sekali, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 61 bahwa “laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran”. Berlandaskan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa Songgon telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2021, sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran atas pengawasan kinerja Kepala Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan tugas-tugas lainnya. I.B Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
  • 13. dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah
  • 14. Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 19) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899); 20) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 21) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
  • 15. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 22) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 02); 24) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20) 25) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 31) 26) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Songgon Tahun 2019 Nomor 3); 27) Peraturan Desa Songgon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Batas Desa Songgon (Lembaran Desa Songgon Tahun 2019 Nomor 4); 28) Peraturan Desa Songgon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Songgon Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2020 Nomor 2); 29) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2020 Nomor 3);
  • 16. 30) Peraturan Desa Songgon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Songgon Tahun 2020 Nomor 4); 31) Peraturan Desa Songgon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 1); 32) Peraturan Desa Songgon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 2); 33) Peraturan Desa Songgon Nomor 2a Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 2a); 34) Peraturan Desa Songgon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 3); 35) Peraturan Desa Songgon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 4); 36) Peraturan Desa Songgon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Songgon Tahun 2021 Nomor 5); I.C Tujuan Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2021 mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2) Sebagai laporan tertulis kepada Bupati Banyuwangi atas kinerja BPD tahun 2021. 3) Untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4) Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD selama satu tahun. 5) Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa yang berkekuatan hukum tetap.
  • 17. Bab II PELAKSANAAN TUGAS BPD SONGGON II.A Pengelolaan Aspirasi Masyarakat II.A.1 Menggali Aspirasi Masyarakat Penggalian aspirasi dilakukan oleh BPD langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah Desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing. II.A.2 Menampung Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalian aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Data Aspirasi No. Aspirasi Orang / Lembaga Penyampai Aspirasi 1. Pembinaan Pemuda melalui Karang Taruna Pengurus Kartar 2. Pengelolaan sampah Rumah Tangga Pengurus RW/RT 3. Ketersediaan Air Bersih Masyarakat 4. Sanitasi Limbah Rumah Tangga Pengurus Posyandu 5. Jalan permukiman Becek/Rusak Masyarakat 6. Bansos kurang tepat sasaran Pengurus RW/RT 7. Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa Perwakilan Perades 8. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa Perwakilan Perades 9. Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa Perwakilan Perades 10. Operasional pemerintah desa Perwakilan Perades 11. Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw Perwakilan Ketua RT/RW 12. Tunjangan BPD Perwakilan BPD 13. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perwakilan BPD 14. Kegiatan pemerintah desa lainnya Perwakilan
  • 18. Masyarakat 15. Honor pendamping kesehatan Kader Kesehatan Desa 16. Honor tenaga pendamping KB Kader Kesehatan Desa 17. BOP Posyandu Kader Kesehatan Desa 18. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Kader Kesehatan Desa 19. PMT ibu hamil Kader Kesehatan Desa 20. PMT Balita dan Lansia Kader Kesehatan Desa 21. BOP PAUD Tutor PAUD 22. Honor tutor PAUD Tutor PAUD 23. BOP TPQ Guru TPQ 24. Honor Guru Ngaji TPQ Guru TPQ 25. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Perwakilan Masyarakat 26. Pengaspalan Jalan dusun Perwakilan Masyarakat 27. Pembangunan drainase Tepi jalan dusun Perwakilan Masyarakat 28. Rehabilitasi rumah miskin Perwakilan Masyarakat 29. Pembangunan jaringan irigasi Perwakilan Masyarakat 30. Pembangunan jaringan irigasi Perwakilan Masyarakat 31. PJU Penerangan ruas jalan kabupaten Perwakilan Masyarakat 32. Bronjong Sladahan Perwakilan Masyarakat 33. Bantuan operasional TP-PKK TP-PKK 34 Bantuan operasional KPM/KPMD Anggota KPM 35. Biaya operasional LPMD Anggota LPMD 36. Biaya operasional Linmas Anggota Linmas 37 Peningkatan kualitas pemerintah desa Perwakilan Perades 38. Bantuan sosial Perwakilan Masyarakat
  • 19. 39. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa Perwakilan Masyarakat 40. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM Perwakilan Masyarakat 41. Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani Perwakilan Masyarakat 42. Pemberantasan hama terpadu Perwakilan Masyarakat 43. Honor TPK/PK Perwakilan Perades 44. Kegiatan Penanggulangan Bencana Perwakilan Masyarakat 45. Penanganan Keadaan Darurat Perwakilan Masyarakat 46. Penanganan Keadaan Mendesak Perwakilan Masyarakat II.A.3 Mengelola Aspirasi Masyarakat Setelah dilakukan pencatatan aspirasi, kemudian diadministrasikan berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya dilakukan perumusan aspirasi dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat. Hasil pengelolaan aspirasi pada tahun 2020 sebagai berikut: Tabel II.2 Data Pengelolaan Aspirasi NO. ASPIRASI I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa 2. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa 3. Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa 4. Operasional pemerintah desa 5. Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw 6. Tunjangan BPD 7. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 8. Kegiatan pemerintah desa lainnya II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1 BOP PAUD
  • 20. NO. ASPIRASI 2 Honor tutor PAUD 3 BOP TPQ 4 Honor Guru Ngaji TPQ 5 Honor pendamping kesehatan 6 Honor tenaga pendamping KB 7 Honor FKD 8 BOP Posyandu 9 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 10 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita 11 PMT ibu hamil 12 PMT Balita dan Lansia 13 Pembangunan Jalan Usaha Tani 14 Pengaspalan Jalan dusun 15 Pembanguna drainase Tepi jalan dusun 16 Pembangunan jaringan irigasi 17 Pembangunan jaringan irigasi 18 PJU Penerangan ruas jalan kabupaten 19 Bronjong Sladahan 20 Honor TPK/PK III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1. Rehabilitasi rumah miskin 2. Bantuan operasional KPMD 3. Biaya operasional LPMD 4. Biaya operasional Linmas 5. Bantuan operasional TP-PKK 6. Bantuan operasional KPM IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat/PKTD 2. Peningkatan kualitas pemerintah desa 3. Bantuan sosial 4. Pembinaan kader Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan desa 5. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM 6. Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani 7. Pemberantasan hama terpadu 8. Instalasi SPAMS IV. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana 2. Penanganan Keadaan Darurat 3. Penanganan Keadaan Mendesak
  • 21. II.A.4 Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Setelah dilakukan perumusan aspirasi, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Aspirasi yang telah disalurkan dan tindak lanjutnya sebagai berikut: Tabel II.3 Data Penyaluran Aspirasi No. Aspirasi Tindak Lanjut 1. Pembinaan Pemuda melalui Karang Taruna Terealisasi 2. Pengelolaan sampah Rumah Tangga Terealisasi 3. Ketersediaan Air Bersih Terealisasi 4. Sanitasi Limbah Rumah Tangga Terealisasi 5. Jalan permukiman Becek/Rusak Terealisasi 6 Bansos kurang tepat sasaran BT 7 Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa Terealisasi 8 Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa Terealisasi 9 Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa Terealisasi 10 Operasional pemerintah desa Terealisasi 11 Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw Terealisasi 12 Tunjangan BPD Terealisasi 13 Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terealisasi 14 Kegiatan pemerintah desa lainnya Terealisasi 15 Honor pendamping kesehatan Terealisasi 16 Honor tenaga pendamping KB BT 17 BOP Posyandu Terealisasi 18 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Terealisasi 19 PMT ibu hamil Terealisasi 20 PMT Balita dan Lansia Terealisasi 21. BOP PAUD BT 22. Honor tutor PAUD BT 23. BOP TPQ BT 24. Honor Guru Ngaji TPQ BT 25. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Terealisasi 26. Pengaspalan Jalan dusun BT
  • 22. 27. Pembangunan drainase Tepi jalan dusun BT 28. Rehabilitasi rumah miskin Terealisasi 29. Pembangunan jaringan irigasi Terealisasi 30. Pembangunan jaringan irigasi Terealisasi 31. PJU Penerangan ruas jalan kabupaten Terealisasi 32. Bronjong Sladahan Terealisasi 33. Bantuan operasional TP-PKK Terealisasi 34 Bantuan operasional KPM/KPMD Terealisasi 35. Biaya operasional LPMD Terealisasi 36. Biaya operasional Linmas BT 37 Peningkatan kualitas pemerintah desa Terealisasi 38. Bantuan sosial Terealisasi 39. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa Terealisasi 40. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM Terealisasi 41. Peningkatan kualitas/ penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani BT 42. Pemberantasan hama terpadu Terealisasi 43. Honor TPK/PK BT 44. Kegiatan Penanggulangan Bencana Terealisasi 45. Penanganan Keadaan Darurat Terealisasi II.B Pembahasan Peraturan Desa Songgon Tahun 2021 Tabel II.4 Data Peraturan Desa Tahun 2021 Peraturan Desa Tentang Uraian Nomor Tanggal 1. 22/03/2021 APBDesa 2021 2. 19/07/2021 Pungutan Desa 2a 21/09/2021 RKPDesa TA 2022 3. 11/10/2021 Perubahan APBDesa 2021 Pertama 4. 17/12/2021 Perubahan APBDesa 2021 Kedua 5. 31/12/2021 Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2021 Realisasi APB Desa belum terserap 100% (Silpa Rp. 71.250.000,-)
  • 23. II.C Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Songgon untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Songgon telah melakukan langkah- langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan kegiatan, serta melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, agar ikut peduli dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama. Diantara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon adalah: 1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD Tabel II.5 Data Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD No. Kegiatan Langkah yang dilakukan 1. Rapat Anggota BPD - Melakukan koordinasi - Evaluasi kegiatan & tugas BPD - Menyelesaikan permasalahan internal BPD dengan musyawarah - Melaporkan keuangan BPD secara akuntabel dan transparan - Membagi tugas penggalian & penampungan aspirasi masyarakat sesuai wilayah masing-masing 2. Musyawarah Internal BPD - membahas rancangan peraturan desa yang diusulkan pemerintah desa, - membahas aspirasi masyarakat yang masuk untuk kemudian disampaikan dalam musyawarah desa 2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Tabel II.6 Data Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemdes dan LKD No. Kegiatan Langkah yang dilakukan
  • 24. 1. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa - mengadakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa. 2. Rapat Koordinasi Pembinaan LKD - mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW,RT, HIPPAM, HIPPA,KARTAR, POKMAS lainnya - mengikuti pertemuan rutin ke RT/RW/Dusun. 3. Koordinasi Tiga Pilar - mengadakan kerjasama dengan babinsa, babhinkamtibmas dan pihak keamanan terkait lainnya. 4. Rapat Koordinasi Evaluasi PBB tahun 2020 di Kantor Desa Songgon pada tanggal 05 Januari 2021 Pimpinan Rapat : Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : Kepala Dusun se Desa Songgon Kasi Pemerintahan Hasil Rapat : Membuat Surat Tagihan dari Desa untuk wajib pajak yang belum bayar PBB. Perlu Penghapusan Sppt bagi yang1tanah memiliki 2 SPPT 5.Rapat Koordinasi Perangkat Desa Songgon di Kantor Kepala Desa tanggal 08 Maret 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1.Ketua BPD 2.Kasi / Kaur Desa Songgon 3.Kepala Dusun Pakis 4.Ketua LPMD Hasil Rapat : Membuat Surat Pernyataan ijin penggunaan lahan untuk tandon. Koordinasi dengan Desa Sumberbulu terkait mata air yang digunakan untuk air bersih dusun Tengororejo 6.Pelantikan Pj. Kades Songgon di Pendopo Desa Songgon pada tanggal 15 Maret 2021
  • 25. Pimpinan Rapat : Camat Songgon Peserta Rapat : Pj. Kades Songgon BPD Songgon Perangkat Desa Songgon Ketua LPMD Songgon Ketua HIPPA Ketua HIPPAM Tokoh Masyarakat TP- PKK Desa Songgon Hasil Rapat : Membuat Surat Pernyataan ijin penggunaan lahan untuk tandon. Koordinasi dengan Desa Sumberbulu terkait mata air yang digunakan untuk air bersih dusun Tengororejo 7.Rapat koordinasi terkait Pengelolaan Aset Desa di Ruang Kepala Desa Songgon tanggal 19 Maret 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Sekretaris : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon BPD Hasil Rapat : Harga Sewa Tanah Kas Desa Rp. 1.700 / m2 8.Rapat koordinasi tentang Penyusunan Peraturan Desa di Pendopo Desa Songgon pada tanggal 24 Maret 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon Hasil Rapat : Perdes merupakan kerangka Hukum kebijakan dalam Penye-lenggaraan Pemerintah Desa 9.Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Songgorejo tanggal 05 April 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon
  • 26. Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Songgorejo 2. Kasi Pemerintahan 3. Tomas, Toga, Towan,Toda 4. RT/RW Se Dusun Songgorejo 5. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara 10 Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Sumberasri tanggal 06 April 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Sumberasri 2. Kasi Pemerintahan 3. Tomas, Toga, Towan,Toda 4. RT/RW Se Dusun Sumberasri 5. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 11.Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Krajan tanggal 07 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Krajan 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Krajan 4. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 12.Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Tengororejo tanggal 08 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Tengororejo 2. Tomas, Toga, Towan,Toda
  • 27. 3. RT/RW Se Dusun Tengororejo Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 13. Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Pakis tanggal 09 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Pakis 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Pakis 4. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 14. Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Sumberrejo tanggal 10 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Sumberrejo 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Sumberrejo 4. BPD Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 15. Sosialisasi Peraturan Desa Songgon No. 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Dusun Gumukcandi tanggal 11 April 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : 1. Kepala Dusun Gumukcandi 2. Tomas, Toga, Towan,Toda 3. RT/RW Se Dusun Gumukcandi Hasil Rapat : RT membentuk kepengurusan Sekretaris dan Bendahara. 16. Rapat Evaluasi PPKDesa di Kantor Desa Songgon Tanggal 04 mei 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon
  • 28. Notulen : Kasi Pemerintahan Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon Hasil Rapat : 1. Sekdes sebagai Koordinator PPKDesa 2. Kasi Kaur Bekerja Sesuai tupoksinya 17. Rapat Koordinasi Satgas COVID-19 Desa Songgon di Kantor Desa Songgon pada tanggal 08 Juli 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon ( Selaku Ketua Satgas Desa Songgon ) Peserta Rapat : 1. Ketua BPD Desa Songgon 2. Babinsa Desa Songgon 3. Sekretaris Desa Songgon 4. Kepala Dusun Songgorejo 5. Kepala Dusun Pakis 6. Ketua Ta’mir Masjid Se Desa Songgon 7. Kepala Dusun Gumukcandi Hasil Rapat : Untuk meniadakan sementara peribadatan di tempat ibadah mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 18. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 di Pasar Desa Songgon tanggal 10 – 11 Juli 2021 Yang mengikuti kegiatan : 1. Satgas Covid-19 Desa Songgon 2. Linmas Se Desa Songgon 3. Babinsa Desa Songgon 4. Babinkamtibmas Desa Songgon Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Pedagang Pasar Bentuk : Pemberian Masker Pembagian Handsanitiser 19. Rapat Pembahasan Perdes BumDes dan Pungutan di Kantor Desa Songgon tanggal 14 Juli 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta : 1. Pj. Kades Songgon 2. BPD Songgon 3. Kasi/Kaur Desa Songgon 4.Kepala Dusun Se Desa Songgon Hasil Rapat : BPD ingin mempelajari Draf/
  • 29. Rancangan Perdes BumDes dan Pungutan sebelum disetujui 20. Santunan Anak Yatim Tanggal 18 Agustus 2021 di Pendopo Desa Songgon Jumlah Anak Yatim yang disantuni : 10 Anak Yang menghadiri : 1. Pj. Kepala Desa Songgon 2. Sekretaris Desa Songgon 3. Kasi/Kaur Desa Songgon 4. Kepala Dusun Se Desa Songgon 21. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa 2022 di Kantor Desa Songgon pada tanggal 13 September 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Kasi/Kaur Desa Songgon 2.Kepala Dusun Se Desa Songgon 3. LPMD/RW/RT Hasil Rapat : 1. Evaluasi RKPDesa berjalan 2. Setiap Kegiatan dibuatkan DPA sesuai standart harga 22. Rapat Kerja Tim Penyusun RKPDesa 2022 di Kantor Desa Songgon pada tanggal 18 September 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Anggota Tim RKPDesa 2.BPD Desa Songgon Hasil Rapat : 1. Evaluasi RKPDesa berjalan 2. Evaluasi RPJMDesa 23. Rapat Koordinasi kegiatan 1000 vaksinasi di Kantor Desa Songgon tanggal 04 Oktober 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Sekretaris Desa Songgon 2. Kasi/Kaur Desa Songgon 3.Kepala Dusun Se Desa Songgon 4.Babinkamtibmas 5. Babinsa Desa Songgon 6. BPD Desa Songgon Hasil Rapat : 1. Menyiapkan Perlengkapan 2. Kepala Dusun koordinasi dengan RT/RW 3. Laporan data penduduk yang sudah di vaksin
  • 30. 24. Rapat Koordinasi dengan HIPPAM di Kantor Desa Songgon tanggal 08 Oktober 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : 1. Sekretaris Desa 2. Pengurus HIPPAM Hasil Rapat : Pengurus HIPPAM segera membuat/membuka rekening HIPPAM 25. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pemerintahan Desa di Kantor Desa Songgon tanggal 14 Oktober 2021 Dihadiri Oleh : 1. Tim Monev Kecamatan songgon 2. Sekretaris Desa Songgon 3. Kasi/Kaur Desa Songgon 4. Kepala Dusun Se Desa Songgon Hasil Monev : 1. Pengelolaan Keuangan Desa harus sesuai peraturan dan sesuai peraturan dan prosedur 2. Jam kerja Perangkat Desa Sesuai dengan jam kerja Pemdam Kabupaten Banyuwangi 26. Rapat Koordinasi Perangkat Desa di Kantor Desa Songgon tanggal 01 November 2021 Pimpinan rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat : Sekretaris Desa Songgon Kasi/Kaur Desa Songgon Kepala Dusun Se Desa Songgon Hasil rapat : Kepala Dusun keberatan pada kalimat pasal 7 Tatib Panitia PAW Kepala Desa Songgon 27. Rapat koordinasi Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa pada tanggal 08 November 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : Perangkat Desa Songgon Hasil Rapat : 1.Kadus untuk memastikan Keberadaan dan kondisi masyarakat yang belum vaksin 2.Melakukan Pendataan Calon KPM BLT DD tahun 2022 3. Pencapaian Vaksinasi 68 % 4.Netralitas Perangkat dan
  • 31. Lembaga Desa atas kegiatan PAW Kepala Desa 5.Sukseskan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ( Staf Desa 28. Rapat Koordinasi Masyarakat Songgorejo tentang progres hasil Musdes ( Pembangunan Masjid) Di Balai Desa tanggal 09 November 2021 Pimpinan Rapat : Sekretaris Desa Notulen : Sekretaris Desa Songgon Peserta Rapat : 1.KepalaDusunSonggorejo 2. Tokoh masyarakat Hasil Rapat : 1.Masyarakat Songgorejo mengharap agar segera dikeluarkan Berita acara Musdes tentang pemindahan lokasi masjid di Areal TKD (sebelah utara). 2.Kepala Dusun mendampingi atau memfasilitasi warganya untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD perwakilan Dusun 3.Pemerintah Desa mengambil kebijakan berdasarkan hasil dari musdes 29. Rapat Koordinasi Gebyar Vaksinasi di Kantor Desa Songgon tanggal 22 November 2021 Pimpinan Rapat : Pj. Kepala Desa Songgon Peserta Rapat 1. Ketua BPD Desa Songgon 2. Babinkamtibmas 3. Babinsa Desa Songgon Kasi/Kaur Kepala Dusun Bidan Desa Pengurus PKK Kader Posyandu Hasil Rapat : 1. Untuk Sasaran Vaksin Kepala Dusun koordinasi dengan RT/RW. 2. Kader Posyandu ikut menjadi relawan gebyar Vaksinasi. 3. Jenis Vaksin yang digunakan
  • 32. untuk Dosis 1 Pfizer, Dosis 2 Astrazeneca dan sinovac 30. Pelantikan Staf Desa Songgon Dilaksanakan di Pendopo Desa songgon tanggal 31 Desember 2021 Dihadiri oleh : 1. Camat Songgon 2. Kepala Desa Songgon 3. Perangkat Desa Songgon 4. BPD 5. Keluarga Staf yang dilantik 6. Tokoh Masyarakat II.D Pelaksanaan Musyawarah BPD Musyawarah BPD merupakan musyawarah dalam rangka untuk menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis, seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), membahas dan menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. Di tahun 2021, Badan Permusyawaratan Desa Songgon telah melaksanakan beberapa Musyawarah BPD, diantaranya: 1. Pembahasan dan Penetapan APB Desa Tahun 2021 Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021, diselenggarakan pada tanggal 24 maret 2021 pukul 08.00 WIB di Kantor Desa Songgon Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin. Adapun rincian hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Songgon tentang APB Desa tahun 2021 sebagai berikut: Tabel II.7 Data Rincian hasil pembahasan RAPBDesa 2021 Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Anggaran Sumber Dana 1 BIDANG PENYELENGGARAAN
  • 33. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Anggaran Sumber Dana PEMERINTAHAN DESA 1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 150.265.981,0 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 75.851.000,0 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 233.479.000,0 Pertanahan 20.000.000,0 2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 2 1 Sub Bidang Pendidikan 4.500.000,00 2 Sub Bidang Kesehatan 210.497.000,0 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,0 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 202.502.000,0 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 3 1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 24.000.000,00 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 24.000.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 24.000.000,00 Kebudayaan dan Keagamaan 7.680.000,00 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 7.680.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 Kelembagaan Masyarakat 166.428.274,0 4 BIDANG PEMBERDAYAAN
  • 34. Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Anggaran Sumber Dana MASYARAKAT DESA 4 1 Pertanian dan Peternakan 15.000.000,00 4 1 01 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga 24.000.000,00 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 JUMLAH 2.249.179.355,00 2. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2021 Musyawarah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 bulan September tahun 2021 pukul 09.15 WIB. Dari pembahasan tersebut telah disepakati pokok-pokok musyawarah sebagai berikut: Tabel II.8 Data hasil penetapan RAPBDesa 2021 Bidang, Sub Bidan dan Kegiatan APB Desa 2021 Rancangan P-ABP Desa 2021 Selisih PENDAPATAN 2.249.179.355 2.249.179.355 0,00 Pengelolaan Tanah Kas Desa 94.860.000,00 94.860.000,00 0,00 Pasar Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Jaringan Irigasi Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Transfer Dana Desa 1.155.059.000,0 1.155.059.000,0 0,00 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota 69.928.274,00 69.928.274,00 0,00 Alokasi Dana Desa 873.666.100,00 873.666.100,00 0,00 Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/kota 24.165.981,00 24.165.981,00 0,00 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.249.179.355,00 2.249.179.355,00 0,00 BELANJA 2.193.419.355 2.217.780.500 24.361.145,0 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.286.612.081 1.310.973.500 24.361.419,0 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 807.016.100,0 855.916.000,0 48.899.900,0 Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 150.265.981,0 149.727.500,0 538.481,00 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 75.851.000,00 75.851.000,00 0,00 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 233.479.000,0 209.479.000,0 24.000.000,00 Pelaporan
  • 35. Pertanahan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 567.499.000,0 567.499.000,0 0,00 Pendidikan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kesehatan 210.497.000,0 210.497.000,0 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,0 150.000.000,0 0,00 Kawasan Permukiman 202.502.000,0 202.502.000,0 0,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 203.108.274,0 203.108.000,0 274,00 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Masyarakat Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kebudayaan dan Keagamaan 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 930.000,00 930.000,00 0,00 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kelembagaan Masyarakat 166.428.274,0 166.428.000,0 274,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Pertanian dan Peternakan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 JUMLAH BELANJA 2.193.419.355,00 2.217.780.500,00 (24.361.145,00) SURPLUS/(DEFISIT) 55.760.000,00 31.398.855,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 55.760.000,00 31.398.855,00 3. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Songgon Tahun 2021 Musyawarah Desa Penetapan APBDes tahun 2021Dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret 2021 di Pendopo Desa Songgon Pimpinan Musdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musdes : 1. Semua anggota BPD 2. Semua Perangkat Desa Hasil Musdes : Menetapkan APBDes tahun 2021
  • 36. II.E Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) 1. Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2022 Dilaksanakan tanggal 27 Desember 2021 di Pendopo Desa Songgon Peserta Musdes : 1. BPD Desa Songgon 2. Semua Perangkat Desa 3. Pendamping Desa 4. Tokoh Masyarakat 5. Ketua Rt/Rw 6. Tokoh Perempuan Hasil Musdes : Menetapkan Penerima KPM BLT DD sebanyak 135 KPM 2. Musdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 Dilaksanakan pada Sabtu tanggal 25 September 2021 di Kantor Desa Songgon Pimpinan Musrenbangdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musrenbangdes : - Sekretaris Desa - Kasi/Kaur Desa Songgon - Kepala Dusun Se Desa Songgon - Babinsa Desa Songgon - Babinkamtibmas Desa Songgon - Kepala KUA KecamatanSonggon - Kepala Puskesmas Songgon - UPTD Pendidikan - Ketua LPMD Desa Songgon - Ketua HIPPA - Ketua HIPPAM - PKK Desa Songgon - Kader Posyandu - Pokmas - Pengelola Wisata - UMKM
  • 37. - KPMD Desa Songgon - KPM Desa Songgon - Tokoh Masyarakat Jumlah yang hadir : 90 Orang Daftar Usulan dan pokok-pokok hasil Musrenbangdes terlampir 3. Musdes tentang Perubahan APBDes tahun 2021 Dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021 di Kantor Desa Songgon Dihadiri oleh : Perangkat Desa BPD Desa Songgon Pengurus LKD Hasil Musdes: Menyepakati Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 II.F Pelaksanaan Tugas Lainnya 1. Musdes tentang Penetapan Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa Songgon Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 di Kantor Desa Songgon Pimpinan Musdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musdes : - Semua Perangkat Desa - Semua anggota BPD - Ketua HIPPA - Ketua HIPPAM - Babinsa - Babinkamtibmas - Ketua BUMDES - Ketua LPMD - Panitia PAW Hasil Musdes : Penetapan Panitia PAW Kepala Desa Songgon 2. Musdes tentang SDGs Desa Dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 di Pendopo Desa Songgon
  • 38. Peserta Musdes : 1. BPD Desa Songgon 2.Semua Perangkat Desa 3. Pendamping Desa 4. Enumerator Sdgs Desa 3. Musdes tentang Pembahasan RaPerdes Tentang Pungutan Desa Dilaksanakan tanggal 14 Juli 2021 di Pendopo Desa Songgon Peserta Musdes : 1. BPD Desa Songgon 2. Semua Perangkat Desa 3. Pendamping Desa 4. Tokoh Masyarakat 5. Ketua Rt/Rw 6. Ketua LKD se Desa Songgon 7. Tokoh Perempuan Hasil Musdes : Menetapkan Persetujuan Raperdes Pungutan Desa untuk di Evaluasi oleh Bupati Banyuwangi 4. Musdes tentang Pembangunan Masjid di Tanah kas Desa Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 di Kantor Desa Songgon Pimpinan Musdes : Ketua BPD Desa Songgon Peserta Musdes : - Semua Perangkat Desa - Semua anggota BPD - Ketua Takmir Masjid - Panitia Pembangunan Masjid - Babinsa - Babinkamtibmas - Tokoh Masyarakat/ Agama - Ketua Pengurus MUI Kecamatan Songgon - Pengurus DMI Kecamatan Songgon Hasil Musdes : Musdes membahas tentang Pembangunan Masjid di TKD menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku, dan Belum Ada Keputusan penetapan
  • 39. II.G Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Songgon Tahun 2021 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDesa sebagai berikut : Tabel II.9 Data program kerja Pemerintah Desa Songgon 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa a. Jumlah Anggaran : Rp 475.420.000 b. Realisasi : Rp 475.420.000 c. Keberhasilan : 100 % d. Permasalahan : e. Solusi : 2. Kegiatan Operasional Perkantoran. a. Jumlah Anggaran : Rp 229.880.536 b. Realisasi : Rp 229.380.500 c. Keberhasilan : 92 % d. Permasalahan : e. Solusi : 3. Kegiatan Operasional BPD. a. Jumlah Anggaran : Rp. 70.900.000 b. Realisasi : Rp. 70.900.000 c. Keberhasilan : 100 % d. Permasalahan : e. Solusi : 4. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat a. Jumlah Anggaran : Rp. 11.522.000 b. Realisasi : Rp. 11.522.000 5. Operasional RT/RW a. Jumlah Anggaran : Rp. 104.400.000 b. Realisasi : Rp. 104.400.000 6. Operasional Mobil Sehat a. Jumlah Anggaran : Rp. 24.000.000 b. Realisasi : Rp. 23.961.500 7. Pendataan berbasis SDGs Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 75.851.000 b. Realisasi : Rp. 75.851.000 8. Operasional Musyawarah-musyawarah Pemerintah Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000 b. Realisasi : Rp. 15.000.000 9. Makan Minum Tamu
  • 40. a. Jumlah Anggaran : Rp. 2.800.000 b. Realisasi : Rp. 2.800.000 10. Pemilihan Anggota BPD PAW a. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000 b. Realisasi : Rp. 15.000.000 11. Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 120.000.000 b. Realisasi : Rp. 120.000.000 12. Sertifikasi Tanah Kas Desa dirubah Plang Aset Desa a. Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000 b. Realisasi : Rp. 20.000.000 13. Seragam Perangkat Desa c. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000 d. Realisasi : Rp. 15.000.000 14. Seragam PDU Pelantikan Kades e. Jumlah Anggaran : Rp. 6.152.545 f. Realisasi : Rp. 6.152.500 15. Rekrutmen Staf Desa g. Jumlah Anggaran : Rp. 18.300.000 h. Realisasi : Rp. 18.300.000 16. Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Songgon dilaksanakan tanggal 03 November 2021 dengan tahapan sebagai berikut : NO URAIAN KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN KETERANGA N 1 Sosialisasi 3 November 2021 Rapat,Banner Atau Selebaran Panitia 2 Pendaftaran Sekaligus Verifikasi Berkas Pendaftaran (Cek Lis) 4 November 2021 S/D 11 November 2021 Panitia 3 Melengkapi Persyaratan11 November 2021 Peserta
  • 41. 4 Undangan Peserta : (Pembagian Identitas Peserta,Penjelasan Tehnis, Dan Pakta Integritas) 12 November 2021 Panitia 5 Tes Tulis 8 Desember 2021 Pagi Jam 08.00 Wib S/D 10.00 Wib Panitia 6 Uji Kompetensi 8 Desember 2021 Siang Jam 10.00 Wib S/D 12.00 Wib Panitia 7 Tes Wawancara 8 Desember 2021 Jam 13.30 Wib - Selesai Panitia 8 REKAPITULASI SKOR (Tes Tulis, Wawancara, Tes Komputer, Pendidikan Dan Pengabdian) 08 Desember 2021 PANITIA berdasarkan Persyaratan Yang Dikirim Oleh Peserta Dan Hasil Tes. 9 Pengumuman Hasil Seleksi 08 Desember 2021 Panitia 10 Laporan Dan Evaluasi 09 Desember 2021 Diumumkan Langsung Oleh Panitia Maupun Lewat Medsos 1. Dalam tahap pendaftaran ada 19 orang pendaftar 2. Setelah verifikasi berkas administrasi peserta yang lolos sebanyak 18 Orang 3. Pada tanggal 08 Desember 2021 dilaksanakan Tes tulis, uji Kompetensi dan Wawancara setelah tes tersebut terdapat 2 orang dengan nilai tertinggi yang diangkat menjadi Staf Desa Songgon. No Nama Tempat, tanggal lahir Jabatan yang dibutuhkan SK Kades/tgl 1. WAHIDIAH Banyuwangi, Staf Kasi 188.48/56/KE P/429.509.01
  • 42. PRATIWI 17-07-199 Pelayanan /2021 2. ABDUL HAMID Banyuwangi, 25-09-1984 Staf Kasi Kesra 188.48/57/KE P/429.509.01 /2021 17. Vaksinasi Tabel II.10 Data Pelaksanaan Vaksinasi covid-19 a. Vaksinasi lansia tanggal 20 Mei 2021 di pendopo Desa  Yang hadir : 125 Orang  Tervaksin : 123 Orang  Tidak dapat divaksin : 2 Orang b. Vaksinasi tanggal 27 Mei 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 130 Orang  Tervaksin : 125 Orang  Tidak dapat divaksin : 5 Orang c. Vaksinasi tanggal 29 Mei 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 144 Orang  Tervaksin : 134 Orang  Tidak dapat divaksin : 10 Orang d. Vaksinasi tanggal 03 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 142 Orang  Tervaksin : 132 Orang  Tidak dapat divaksin : 10 Orang e. Vaksinasi tanggal 09 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 219 Orang  Tervaksin : 208 Orang  Tidak dapat divaksin : 11 Orang f. Vaksinasi tanggal 15 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 177 Orang  Tervaksin : 149 Orang  Tidak dapat divaksin : 28 Orang g. Vaksinasi tanggal 28 Juni 2021 di Pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 129 Orang  Tervaksin : 126 Orang  Tidak dapat divaksin : 3 Orang h. Vaksinasi tanggal 26 Juli 2021 di pendopo Desa Songgon  Yang hadir : 143 Orang
  • 43.  Tervaksin : 143 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Lansia : 8 Orang  Pralansia : 37 Orang  Umum : 98 Orang i. Vaksinasi Dosis 2 tanggal 28 Juli 2021 di Pendopo Desa  Jumlah sasaran : 126 Orang  Yang hadir : 91 Orang  Tervaksin : 91 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Lansia : 26 Orang  Pralansia : 38 Orang  Pelayanan Publil : 2 Orang  Umum : 25 Orang j.Vaksinasi tanggal 12 Agustus 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 195 Orang  Tervaksin : 195 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Dosis 2  Lansia : 6 Orang  Pralansia : 24 Orang  Umum : 159 Orang  Dosis 1  Pralansia : 1 Orang  Umum : 5 Orang k. Vaksinasi tanggal 25 Agustus 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 143 Orang  Tervaksin : 143 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Dosis 2 : 103 Orang  Lansia : 65 Orang  Pralansia : 20 Orang  Umum : 8 Orang  Dosis 1 : 40 Orang  Pralansia : 4 Orang  Umum : 36 Orang l. Vaksinasi tanggal 31 Agustus 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 173 Orang  Tervaksin : 173 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang
  • 44.  Dosis 1 : 53 Orang  Pralansia : 10 Orang  Umum : 43 Orang  Dosis 2  Lansia : 70 Orang  Pralansia : 16 Orang  Pelayanan Publik : 4 Orang  Umum : 30 Orang m. Vaksinasi tanggal 02 September 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 177 Orang  Tervaksin : 177 Orang  Tidak dapat divaksin : 0 Orang  Dosis 1 : 52 Orang  Dosis 2 : 125 Orang n. Vaksinasi tanggal 09 September 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 232 Orang  Tervaksin : 232 Orang  Dosis 1 : 67 Orang  Lansia : 3 Orang  Pralansia : 12 Orang  Umum : 52 Orang  Dosis 2 : 165 Orang  Lansia : 91 Orang  Pralansia : 32 Orang  Pelayanan Publik : 10 Orang  Umum : 32 Orang o. Vaksinasi tanggal 21 September 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 155 Orang  Tervaksin : 155 Orang  Dosis 1 : 17 Orang  Dosis 2 : 138 Orang p. Vaksinasi tanggal 23 September 2021 di Pendopo Desa • Yang hadir : 268 Orang • Tervaksin : 268 Orang • Dosis 1 : 193 Orang • Dosis 2 : 75 Orang q. Vaksinasi tanggal 12 Oktober 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 182 Orang  Tervaksin : 182 Orang  Dosis 1 : 177 Orang
  • 45.  Dosis 2 : 5 Orang r. Vaksinasi tanggal 23 November 2021 di Pendopo Desa  Yang hadir : 182 Orang  Tervaksin : 182 Orang  Dosis 1 : 177 Orang  Dosis 2 : 5 Orang II.H Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa Tabel II.11 Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak I. Indikator Masukan: 1. Desa memiliki salinan Rencana kerja OPD.  2. Desa memiliki salinan Pagu Indikatif Desa.  3. Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Kewenangan Desa.  4. Desa memiliki Perdes Kewenangan Desa.  II. Indikator Proses: 1. Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa  2. Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.  3. Melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan kegiatan oleh Tim Penyusun.  4. Memantau rapat-rapat penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun.  5. Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.  6. Menghadiri kegiatan Musyawarah Desa.  7. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKP Desa. 
  • 46. 8. Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.  9. Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa.  10. Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa kepada BPD.  11. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKP Desa bersama BPD.  12. Menetapkan Perdes tentang RKP Desa.  13. Menyampaikan Perdes tentang RKP Desa kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat Songgon.  14. Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat.  15. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus.  16. Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.  III. Indikator Hasil 1. Terdapat SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.  2. Desa memilki Perdes tentang RKP Desa.  3. Desa memiliki Daftar Usulan RKP Desa  IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses: 1. Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam proses penyusunan RKP Desa.  2. Terlibat aktif dalam rapat- rapat dengan Tim Penyusun.  3. Melakukan kerja-kerja koordinastif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas. 
  • 47. II.I Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa Tabel II.12 Instrumen Pengawalan Kegiatan Penyusunan APB Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak I. Indikator Masukan: 1. Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.  2. Desa memiliki instrumen administrasi pengelolaan keuangan desa.  II. Indikator Proses: 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi.  2. Menetapkan Pengelola Keuangan dan Anggaran Desa.  3. Menetapkan Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan dan melibatkan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.  4. Memastikan Pelaksana Kegiatan memiliki rencana kerja dan terpantau.  5. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah desa.  6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pembangunan desa dengan lembaga kemasyarakatan desa maupun masyarakat desa.  7. Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan.  8. Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan pembangunan kepada pelaksana teknis kegiatan maupun tim pelaksana kegiatan.  9. Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh tim pelaksana kegiatan menggunakan sumberdaya masyarakat desa.  10. Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. 
  • 48. 11. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royng dan hibah masyarakat tertib administrasi.  12. Melakukan rapat-rapat kerja dengan Tim Pelaksana Kegiatan.  13. Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya.  14. Melakukan pengelolaan pengaduan mayarakat.  15. Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban.  16. Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasai APB Desa.  17. Mengupayakan pendampingan teknis dari OPD terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis.  18. Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat.  19. Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan.  20. Menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.  III. Indikator Hasil 1. Desa memiliki Perdes APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan bersama BPD dan hasil evaluasi Camat.  2. Perdes APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.  3. Desa memiliki prosposal kegiatan dan RAB detil untuk setiap kegiatan dalam APB Desa.  IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses: 1. Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokuemen sumber.  2. Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, BPD dan kelembagaan desa lainya.  3. Melakukan publikasi APB Desa dalam media- media informasi publik di Desa. 
  • 49. II.J Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa Tabel II.13 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Desa memiliki Buku inventaris dan Aset Desa.  2. Melakukan inventarisasi aset desa.  3. Melakukan pengawasan dan pengendalian aset desa.  4. Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan, pemanfaatan, pengahapusan dan pemindahtanganan  5. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa melalui Peraturan Desa.  6. Menetapkan status penggunaan aset desa dengan Keputusan Kepala Desa.  7. Melakukan pengelolaan atas hasil pemanfaatan aset desa secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan desa lainnya.  8. Aktif melakukan upaya-upaya kerjasama desa.  9. Memiliki rencana sumber pendapatan desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.  10. Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset desa selalu dibahas dalam musyawarah desa.  11. Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan BPD. 
  • 50. II.K Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa Tabel II.14 Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Desa memiliki perencanaan tata ruang desa.  2. Desa memiliki Perdes tentang Tata Ruang Desa.  3. Desa memiliki data pemetaan potensi lengkap sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang desa.  4. Penyusunan rencana dan Perdes tata ruang desa melibatkan masyarakat desa.  5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tata ruang desa.  6. Melakukan pembinaan dan pengendalian tata ruang desa sesuai dengan kebijakan/Perdes tata ruang desa.  II.L Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa Tabel II.15 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak I. Indikator Masukan: 1. Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.  2. Desa memiliki Peraturan Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.  II. Indikator Proses: 1. Memastikan Penyusunan Rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.  2. Melakukan pencermatan rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan. 
  • 51. 3. Menyampaikan rancangan APB Desa dan rancangan Perdes APB Desa kepada BPD.  4. Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes APB Desa dengan BPD.  5. Menyampaikan rancangan Perdes APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.  6. Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Camat.  7. Melakukan penetapan Perdes APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi Camat.  8. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi.  III. Indikator Hasil 1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan proposal kegiatan maupun RAB.  2. Seluruh pengelolaan keuangan desa tercatat dalam buku administrasi keuangan desa.  3. Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan.  4. Memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan.  5. Berita Acara dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.  IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses: 1. Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja, alat dan bahan yang ada di desa setempat.  2. Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa.  3. Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan.  4. Seluruh transaksi keuangan desa tercatat dalam adminsistrasi dengan tertib dan mudah diakses.  5. Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh auditor. 
  • 52. II.MInstrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa Tabel II.16 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Memimpin, mengkoordinasikan, dan memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaankegiatan kepada perangkat desa.  2. Melakukan pembinaan masalah pertanahan.  3. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan upaya perlindungan masyarakat.  4. Melakukan administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.  5. Melakukanpembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,keagamaan, dan ketenagakerjaan.  6. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.  7. Melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa dan lem  8. Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama.  9. Pembinaan masalah-masalah sosial dan budaya masyarakat.  10. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.  11. Melakukan upaya-upaya kerjasama desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.  12. Melakukan pembinaan kegiatan BUM Desa.  13. Melakukankegiatan-kegiatankoordinatif dan hubungan kerja yang harmonis dengan kelembagaan yang ada di desa.  14. Melaksanakan kewajiban lainnya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 
  • 53. II.N Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Tabel II.17 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan No Indikator Kinerja Pemenuhan Catatan Ya Tidak 1. Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan.  2. Menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapatdipertanggungjawabkan.  3. Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.  4. Menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara terbuka.  5. Melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada di masyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di desa.  6. Memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat.  7. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama.  8. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir.  9. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.  10. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  11. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan De  12. Menyampaikan Laporan Hasil Penanganan Masalah.  13. Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.
  • 54. II.O Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat kriteria penilaian sebagai berikut: (1). Kualitas, (2). Kuantitas, (3). Ketepatan waktu, (4). Efektivitas biaya, dan (5). Hubungan antar perseorangan Dengan penilaian hasil pengawasan sebagai berikut: (A). Baik, (B). Sedang, dan (C). Buruk. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Kegiatan Tabel II.18 Data Evaluasi Kegiatan LKPPDesa 2021 NO SUB BIDANG KEGIATAN EVALUASI 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) 1. Peraturan Perundang- undangan a. Peraturan Desa A A A A B b. Peraturan Bersama kepala Desa A A A A B c. Peraturan kepala Desa A A A A B d. Keputusan kepala Desa A A A A B 2. Kependudukan a. Jumlah Penduduk A A A A B b. Komposisi Penduduk A A A A B 3. Pertanahan a. Status Tanah Desa A A A A B b. Peruntukan A A A A B c. Tanah Yang Belum Dikelola A A A A B
  • 55. NO SUB BIDANG KEGIATAN EVALUASI 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) 4. Manajemen Pemerintahan a. Aparatur Pemerintah Desa A A A A B b. Badan Permusyawaratan Desa A A A A B c. Musyawarah Desa A A A A B d. Musrembangdes A A A A B e. Musyawarah BPD A A A A B 5. Ketentraman dan Ketertiban a. Pembinaan Linmas A A A A B b. Ketentraman dan Ketertiban A A A A B 6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan a. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan A A A A B b. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan A A A A B b. Anggaran Tabel II.19 Data Evaluasi Anggaran LKPPDesa 2021 NO. URAIAN ANGGARAN SUMBER DANA EVALUASI AWAL PERUBAHAN REALISASI SISA LB/KR 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. PENDAPATAN 2.249.179.355,0 2.249.179.355,0 2.249.179.355,0 0,00 A A A A B 1.1 Pengelolaan Tanah Kas Desa 94.860.000,0 94.860.000,0 94.860.000,0 0,00 PAD A B A B B 1.2 Pasar Desa 18.000.000,0 18.000.000,0 18.000.000,0 0,00 PAD A B A B B 1.3 Jaringan Irigasi Desa 6.000.000,0 6.000.000,0 6.000.000,0 0,00 PAD A B A B B 1.4 Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Dana Desa 1.155.059.000,0 1.155.059.000,0 1.155.059.000,0 0,00 APBN A B A B B
  • 56. 1.6 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/kota 69.928.274,0 69.928.274,0 69.928.274,0 0,00 APBD A B A B B 1.7 Alokasi Dana Desa 873.666.100,0 873.666.100,0 873.666.100,0 0,00 APBD A B A B B 1.8 Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten/kota 24.165.981,0 24.165.981,0 24.165.981,0 0,00 APBD A B A B B 1.9 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 7.500.000,0 7.500.000,0 7.500.000,0 0,00 PAD A B A B B 2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.286.612.081,0 1.310.973.500,0 1.310.973.500,0 24.361.419,0 A B A B B 2.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 807.016.100,0 855.916.000,0 855.916.000,0 48.899.900,0 A B A B B 2.2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 150.265.981,0 149.727.500,0 149.727.500,0 538.481,00 A B A B B 2.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 75.851.000,0 75.851.000,0 75.851.000,0 0,00 A B A B B 2.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 233.479.000,0 209.479.000,0 209.479.000,0 24.000.000,00 A B A B B 2.5 Pertanahan 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0 0,00 A B A B B 3 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 567.499.000,0 567.499.000,0 567.499.000,0 0,00 A B A B B 3.1 Pendidikan 4.500.000,0 4.500.000,0 4.500.000,0 0,00 A B A B B 3.2 Kesehatan 210.497.000,0 210.497.000,0 210.497.000,0 0,00 A B A B B 3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150.000.000,0 150.000.000,0 150.000.000,0 0,00 A B A B B 3.4 Kawasan Permukiman 202.502.000,0 202.502.000,0 202.502.000,0 0,00 A B A B B 4 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 203.108.274,0 203.108.000,0 203.108.000,0 274,00 A B A B B 4.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 4.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 4.3 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 4.4 Kebudayaan dan Keagamaan 7.680.000,0 7.680.000,0 7.680.000,0 0,00 A B A B B 4.5 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 7.680.000,0 7.680.000,0 7.680.000,0 0,00 A B A B B 4.6 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi 930.000,0 930.000,0 930.000,0 0,00 A B A B B
  • 57. (Makan/minum) - 4.7 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.250.000,0 5.250.000,0 5.250.000,0 0,00 A B A B B 4.8 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1.500.000,0 1.500.000,0 1.500.000,0 0,00 A B A B B 4.9 Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0 0,00 A B A B B 4.10 Kelembagaan Masyarakat 166.428.274,0 166.428.000,0 166.428.000,0 274,00 A B A B B 5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 39.000.000,0 39.000.000,0 39.000.000,0 0,00 A B A B B 5.1 Pertanian dan Peternakan 15.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0 0,00 A B A B B 5.2 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 24.000.000,0 24.000.000,0 24.000.000,0 0,00 A B A B B 6 PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,0 97.200.000,0 97.200.000,0 0,00 A B A B B JUMLAH BELANJA 2.193.419.355,0 2.217.780.500,0 2.217.780.500,0 (24.361.145,00) SURPLUS/(DEFISIT) 55.760.000,0 31.398.855,0 31.398.855,0 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 55.760.000,0 31.398.855,0 31.398.855,0
  • 58. Bab III PENUTUP III.A Kesimpulan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang telah dituangkan didalam Bab sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa Songgon mengambil beberapa kesimpulan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Songgon Tahun Anggaran 2021 antara lain: a) Dengan adanya intervensi Positif kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Desa dalam rangka kepastian hukum tentang regulasi yang mengatur penyelenggaraan desa serta peningkatan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemerintahan di desa, sehingga dapat meningkatkan peran semua pihak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeliharaan pembangunan yang ada di desa. b) BPD Desa Songgon telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2021, diantaranya : 1) Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Songgon sebanyak 49 (empat puluh sembilan) usulan dengan rincian: a) Terealisasi : 39 usulan b) Belum terealisasi : 10 usulan c) Direncanakan pada tahun 2022: 10 usulan d) Sebagian direalisasikan: 0 usulan 2) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah supra desa diatasnya. 3) Selalu berkoordinasi dengan Lembaga Ke- masyarakatan Desa. 4) Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pihak terkait kepemerintahan desa. 5) Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kenyataannya sangat membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Yang mana setiap perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan tanggungjawab dan kewenangan sebagai Pelaksana Pengelolaan
  • 59. Salinan sesuai dengan aslinya Kantor Kepala Desa Songgon a.n. Kepala Desa Sekretaris Desa Songgon Yakup Hariyanto Keuangan Desa yang proposional dan semakin meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat daripada pembangunan fisik dan/atau proyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 III.B Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa Songgon memberikan saran sebagai berikut: 1) Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2021 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa Songgon di tahun anggaran 2022. 2) Penggunaan anggaran di tahun 2022 agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu. 3) Perlu peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD. 4) Perlu peningkatan sumber dana Pendapatan Asli Desa. 5) Pemerintah Desa Songgon lebih mengutamakan penilaian Kinerja Perangkat Desa (Sekretariat /Kasi/Kadus/staf) dalam rangka peningkatan kapasitas dan/atau etos kerja serta disiplin untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Desa Songgon sesuai kewenangan Hak asal usul serta kewenangan lokal skala desa. KETUA BPD DESA SONGGON Ttd R.B.MOH.HOSEN
  • 60. LAMPIRAN-LAMPIRAN a) Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/329/KEP/ 429.011/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2018-2024 b) Keputusan Camat Songgon Nomor 188/02/KEP /429.509/2021 Tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengesahan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Keterwakilan Wilayah Dusun Pakis Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. c) Dokumentasi Kegiatan BPD Songgon Tahun 2021