SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
RGS Mitra                  1 of 6


                                                PENJELASAN

                                                   ATAS

                                   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                                            NOMOR 29 TAHUN 2003

                                                 TENTANG

                                   PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,

                      KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA,

                                     DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA



I.   UMUM

     Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah ± 148.140 km2 dengan penduduk pada Tahun 2002
     berjumlah 1.984.901 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
     pembangunan, dan kemasyarakatan.

     Kabupaten Buton yang mempunyai luas wilayah ± 6.241,76 km 2 dengan penduduk pada Tahun 2003
     berjumlah 104.250 jiwa, dan Kabupaten Kolaka yang mempunyai luas wilayah ± 10.310 km 2 dengan
     penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 239.643 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi
     untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
     pelayanan kemasyarakatan.

     Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat
     ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau.
     Kondisi   demikian    perlu    diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
     pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan
     pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan membentuk
     Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.

     Kabupaten Bombana terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rumbia,
     Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Poleang
     dengan luas wilayah keseluruhan ± 3.001 km 2; dan Kabupaten Wakatobi terdiri atas 5 (lima) Kecamatan,
     yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan
     Tomia, dan Kecamatan Binongko dengan luas wilayah keseluruhan ± 55.954 km2.
     Kabupaten Kolaka Utara terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Pakue,
     Kecamatan Ngapa, Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Lasusua, dan Kecamatan Rante Angin, dengan luas
     wilayah keseluruhan ± 3.391,67 km 2.
     Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 09/DPRD/2002 tanggal
     17 Juli 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Buton Dengan Membentuk
     Kabupaten Bombana dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor
     17/DPRD/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Yang Meliputi
     Kecamatan Kabaena, Kabaena Timur, Rumbia, Rarowatu, Poleang Timur dan Poleang; dan Keputusan
     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/DPRD/2002 tanggal 27
     September 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Buton Dengan Membentuk
RGS Mitra                 2 of 6

      Kabupaten   Wakatobi    dan   Keputusan   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor
      14/DPRD/2002 tanggal 3 Juli 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Wakatobi, dipandang
      perlu membentuk Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi sebagai
      Daerah Otonom.

      Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan
      dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2002 tanggal 15
      Agustus 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Kolaka Dengan Membentuk
      Kabupaten Kolaka Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor
      40/DPRD/2001 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.

      Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai
      daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah
      Kabupaten Kolaka     berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
      Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan
      kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah
      dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Buton dan
      Kabupaten Kolaka serta Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.

      Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten
      Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara antara lain tergambar dalam
      mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka
      Utara. Meskipun Gubernur Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati
      Bombana dan Penjabat Bupati Wakatobi, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan
      dari Bupati Buton, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara, dalam proses pengusulannya dapat meminta
      pertimbangan dari Bupati Kolaka.

      Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
      Utara perlu meningkatkan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan
      prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi
      pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


II.   PASAL DEMI PASAL


      Pasal 1

         Cukup jelas.

      Pasal 2

         Cukup jelas.

      Pasal 3

         Cukup jelas.

      Pasal 4

         Cukup jelas.

      Pasal 5

         Cukup jelas.
RGS Mitra                      3 of 6


Pasal 6

   Cukup jelas.

Pasal 7

   Ayat (1)

          Cukup jelas

   Ayat (2)

          Cukup jelas

   Ayat (3)

          Cukup jelas

   Ayat (4)

          Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah        Kabupaten Bombana,
          Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dalam bentuk lampiran Undang-undang.

   Ayat (5)

          Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
          Utara secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam
          Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Bombana,
          Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan hasil pengukuran di lapangan
          yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 8

   Ayat (1)

          Cukup jelas.

   Ayat (2)

          Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten
          Kolaka Utara sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan,
          pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan
          perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana,
          Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara harus benar-benar serasi dan terpadu
          penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
          Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
          Kabupaten/Kota di sekitarnya.



Pasal 9

   Ayat (1)

          Yang dimaksud Rumbia sebagai ibu kota Kabupaten Bombana berada di Kecamatan Rumbia.

   Ayat (2)

          Yang dimaksud Wangi-Wangi sebagai ibu kota Kabupaten Wakatobi berada di Kecamatan
RGS Mitra                     4 of 6

           Wangi-Wangi.

   Ayat (3)

           Yang dimaksud Lasusua sebagai ibu kota Kabupaten Kolaka Utara berada di Kecamatan
           Lasusua.

Pasal 10

   Cukup jelas.

Pasal 11

   Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi bantuan berupa
   pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi,
   petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah
   otonom.



Pasal 12

   Cukup jelas.

Pasal 13

   Cukup jelas.

Pasal 14

   Ayat (1)

           Cukup jelas.

   Ayat (2)

           Cukup jelas.

   Ayat (3)

           Cukup jelas.

   Ayat (4)

           Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan
           tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

   Ayat (5)

           Cukup jelas.

   Ayat (6)

           Cukup jelas.

Pasal 15

   Cukup jelas.

Pasal 16

   Ayat (1)
RGS Mitra                        5 of 6


           Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang,
           dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam
           penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

           Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup
           Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan
           kerjasama.

           Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan Pusat.

   Ayat (2)
           Cukup jelas.
   Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 17
   Ayat (1)
           Cukup jelas.
   Ayat (2)
           Cukup jelas.
   Ayat (3)

           Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Buton dengan
           Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten
           Kolaka Utara.

   Ayat (4)
           Cukup jelas.
   Ayat (5)
           Cukup jelas.
   Ayat (6)
           Cukup jelas.
   Ayat (7)
           Cukup jelas.
   Ayat (8)
           Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
           a.      perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
           b.     pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.



Pasal 18

   Cukup jelas.
Pasal 19
   Cukup jelas.
Pasal 20
RGS Mitra             6 of 6


   Cukup jelas.
Pasal 21
   Cukup jelas.
Pasal 22

   Cukup jelas.

           TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4339

More Related Content

What's hot

PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Ade Suerani
 
Kak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 final
Kak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 finalKak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 final
Kak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 final
afriyantinoorwahyuni
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Haris Sahido
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Ade Suerani
 

What's hot (20)

Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba tolng perbaiki
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba  tolng perbaikiMakalah penyesuaian ijazah....cobacoba  tolng perbaiki
Makalah penyesuaian ijazah....cobacoba tolng perbaiki
 
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan pemukiman
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan  pemukimanTupoksi dinas perumahan dan kawasan  pemukiman
Tupoksi dinas perumahan dan kawasan pemukiman
 
UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008
 
Uu 09 2003
Uu 09 2003Uu 09 2003
Uu 09 2003
 
Uu 27 2000 Pjls
Uu 27 2000 PjlsUu 27 2000 Pjls
Uu 27 2000 Pjls
 
4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin4 perbup no.76  2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
4 perbup no.76 2020 tupoksi basis data -perencanaan - salin
 
Renstra Dinas Hubkompar
Renstra Dinas HubkomparRenstra Dinas Hubkompar
Renstra Dinas Hubkompar
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
Uu 27 2000
Uu 27 2000Uu 27 2000
Uu 27 2000
 
Uu 26 2004
Uu 26 2004Uu 26 2004
Uu 26 2004
 
Uu 35 2003
Uu 35 2003Uu 35 2003
Uu 35 2003
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
 
Uu 31 2003
Uu 31 2003Uu 31 2003
Uu 31 2003
 
Uu 23 2000 Pjls
Uu 23 2000 PjlsUu 23 2000 Pjls
Uu 23 2000 Pjls
 
Uu 30 2003
Uu 30 2003Uu 30 2003
Uu 30 2003
 
Kak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 final
Kak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 finalKak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 final
Kak raperda rp3 kp provinsi bali 2019 final
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 
Permendagri no.22 th 2018
Permendagri no.22 th 2018Permendagri no.22 th 2018
Permendagri no.22 th 2018
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018
 

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Uu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 PjlsUu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 Pjls
 
Pengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah IndustriPengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah Industri
 
Uu 02 2004
Uu 02 2004Uu 02 2004
Uu 02 2004
 
Uu 07 2001
Uu 07 2001Uu 07 2001
Uu 07 2001
 
Uu 10 2004
Uu 10 2004Uu 10 2004
Uu 10 2004
 
Uu 22 2000 Pjls
Uu 22 2000 PjlsUu 22 2000 Pjls
Uu 22 2000 Pjls
 
Uu 13 2001
Uu 13 2001Uu 13 2001
Uu 13 2001
 
Kronologis Kasus Nelayan Tradisional Bengkalis
Kronologis Kasus Nelayan Tradisional BengkalisKronologis Kasus Nelayan Tradisional Bengkalis
Kronologis Kasus Nelayan Tradisional Bengkalis
 

Similar to Uu 29 2003 Pjls (20)

Uu 29 2003
Uu 29 2003Uu 29 2003
Uu 29 2003
 
Uu 04 2003
Uu 04 2003Uu 04 2003
Uu 04 2003
 
Uu 34 2003
Uu 34 2003Uu 34 2003
Uu 34 2003
 
Uu 11 2002
Uu 11 2002Uu 11 2002
Uu 11 2002
 
Uu 26 2004 Pjls
Uu 26 2004 PjlsUu 26 2004 Pjls
Uu 26 2004 Pjls
 
Undang undang-nomor-3-tahun-2003
Undang undang-nomor-3-tahun-2003Undang undang-nomor-3-tahun-2003
Undang undang-nomor-3-tahun-2003
 
Uu 32 2003
Uu 32 2003Uu 32 2003
Uu 32 2003
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Uu 03 2003
Uu 03 2003Uu 03 2003
Uu 03 2003
 
Uu 07 2003
Uu 07 2003Uu 07 2003
Uu 07 2003
 
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2007
 
23112022 peran pemda dalam ps.pptx
23112022 peran pemda dalam ps.pptx23112022 peran pemda dalam ps.pptx
23112022 peran pemda dalam ps.pptx
 
Uu 02 2003
Uu 02 2003Uu 02 2003
Uu 02 2003
 
Uu no 9_2003
Uu no 9_2003Uu no 9_2003
Uu no 9_2003
 
Orientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptxOrientasi Dewan 4 L.pptx
Orientasi Dewan 4 L.pptx
 
Tor rp3
Tor rp3Tor rp3
Tor rp3
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 
Orientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANGOrientasi Dewan 4 LAWANG
Orientasi Dewan 4 LAWANG
 
Uu 08 2003
Uu 08 2003Uu 08 2003
Uu 08 2003
 
Uu 38 2003
Uu 38 2003Uu 38 2003
Uu 38 2003
 

More from People Power

Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
People Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
People Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
People Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Recently uploaded

Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 
PPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptx
PPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptxPPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptx
PPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptx
BesraSaputra
 
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
b54037163
 
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
crewsali88
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
sayangkamuu240203
 
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya Cytotec Asli Di Surabaya
 
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
ssupi412
 

Recently uploaded (20)

"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah
"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah
"Seni Memasak Indonesia: Rahasia Kuliner Nusantara yang Memikat Lidah
 
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Depok #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman""Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
"Bawal99: Menikmati Sensasi Taruhan Olahraga Online dengan Aman dan Nyaman"
 
PPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptx
PPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptxPPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptx
PPT-UEU-Studi-Kelayakan-Bisnis-Pertemuan-13.pptx
 
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
@#*MPT Kit*^^ In Doha Qatar*^^+27737758557^ ??₵*^Sell original abortion medic...
 
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTSTRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
 
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
6. CONTAINER (MATKUL CARGO HANDLING) .ppt
 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
 
materi sertitikasi halal reguler dan self declare
materi sertitikasi halal reguler dan self declaremateri sertitikasi halal reguler dan self declare
materi sertitikasi halal reguler dan self declare
 
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
05. Efek Pajak investasi inflasi dan konsumsi
 
PRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGI
PRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGIPRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGI
PRTOTO SITUS TERPERCAYA DENGAN TINGKAT KEMENANGAN TINGGI
 
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Ada Deposit Via I-Saku Bonus New Mem...
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Ada Deposit Via I-Saku Bonus New Mem...UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Ada Deposit Via I-Saku Bonus New Mem...
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Ada Deposit Via I-Saku Bonus New Mem...
 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
 
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
 
Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...
Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...
Distribtor,Pengrajin,Jual,grosir sepatu 7 pe,WA ,0812-9838-0434 (telkomsel) N...
 
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan KonsultasiJual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
Jual Cytotec Jakarta Pusat 👗082322223014👗Pusat Peluntur Kandungan Konsultasi
 
Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawitPengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
Pengolahan Air Umpan Boiler untuk pabrik kelapa sawit
 
STRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptx
STRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptxSTRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptx
STRATEGI KEUANGAN RITEL ROYALATK (1).pptx
 
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
 

Uu 29 2003 Pjls

  • 1. RGS Mitra 1 of 6 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA, DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA I. UMUM Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah ± 148.140 km2 dengan penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 1.984.901 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kabupaten Buton yang mempunyai luas wilayah ± 6.241,76 km 2 dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 104.250 jiwa, dan Kabupaten Kolaka yang mempunyai luas wilayah ± 10.310 km 2 dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 239.643 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan membentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara. Kabupaten Bombana terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Poleang dengan luas wilayah keseluruhan ± 3.001 km 2; dan Kabupaten Wakatobi terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia, dan Kecamatan Binongko dengan luas wilayah keseluruhan ± 55.954 km2. Kabupaten Kolaka Utara terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Pakue, Kecamatan Ngapa, Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Lasusua, dan Kecamatan Rante Angin, dengan luas wilayah keseluruhan ± 3.391,67 km 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 09/DPRD/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Buton Dengan Membentuk Kabupaten Bombana dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor 17/DPRD/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Yang Meliputi Kecamatan Kabaena, Kabaena Timur, Rumbia, Rarowatu, Poleang Timur dan Poleang; dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/DPRD/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Buton Dengan Membentuk
  • 2. RGS Mitra 2 of 6 Kabupaten Wakatobi dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor 14/DPRD/2002 tanggal 3 Juli 2002 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Wakatobi, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Persetujuan Terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Kolaka Dengan Membentuk Kabupaten Kolaka Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40/DPRD/2001 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara. Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kabupaten Kolaka berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka serta Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara. Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara. Meskipun Gubernur Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Bombana dan Penjabat Bupati Wakatobi, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Buton, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Kolaka. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara perlu meningkatkan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
  • 3. RGS Mitra 3 of 6 Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dalam bentuk lampiran Undang-undang. Ayat (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud Rumbia sebagai ibu kota Kabupaten Bombana berada di Kecamatan Rumbia. Ayat (2) Yang dimaksud Wangi-Wangi sebagai ibu kota Kabupaten Wakatobi berada di Kecamatan
  • 4. RGS Mitra 4 of 6 Wangi-Wangi. Ayat (3) Yang dimaksud Lasusua sebagai ibu kota Kabupaten Kolaka Utara berada di Kecamatan Lasusua. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1)
  • 5. RGS Mitra 5 of 6 Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama. Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan Pusat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Utara. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa : a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir Tahun Anggaran; b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20
  • 6. RGS Mitra 6 of 6 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4339