Penerapan Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) bertujuan untuk melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dari bahaya bencana melalui penyediaan sarana prasarana sekolah yang aman dan pengembangan kesiapsiagaan manajemen bencana di sekolah serta pemberian pendidikan tentang pengurangan risiko bencana. Penerapan SMAB didasarkan pada tiga pilar yaitu penyediaan fasilitas
2. LATAR BELAKANG
Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional ,pasal 32 ayat 2, juga
telah mengakomodasi kebutuhan pendidikan
bencana dalam terminologi pendidikan layanan khusus
Pengurangan Risiko Bencana ,merupakan bagian
penting dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun
2007 ,sebagai upaya proaktif dalam mengelola bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penerapan
Sekolah/Madrasah Aman Bencana
4. Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana Di
Indonesia
Lama Baru
Reaktif & ad-hoc Preventif & permanen
Parsial Holistik
Managemen Krisis Managemen Risiko
Tanggap Darurat Pengurangan Risiko Bencana
Development Cost /
Kerugian Pembangunan
Development Investment
/Investasi Pembangunan
Urusan pemerintah Urusan bersama (multi pihak)
Ancaman Tunggal Ancaman Majemuk
5. PEMBANGUNAN & RISIKO BENCANA
Pembangunan bukanlah suatu proses yang steril dari risiko bencana.
Terdapat empat implikasi yang bisaterjadi antara PEMBANGUNAN dan
RISIKO BENCANA.
6. PENGURANGAN RISIKO BENCANA
konsep dan praktik mengurangi risiko bencana
melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan
mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana
termasuk dengan dikuranginya paparan terhadap
ancaman, penurunan kerentanan manusia dan
properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang
bijaksana, serta meningkatkan kesiagaanan
terhadap kejadian yang merugikan (UN-ISDR, 2009)
9. PENDEKATAN PRB MELALUI MANAJEMEN RISIKO
Memahami situasi
sekitar kita
Memahami
Ancaman Bahaya
Memahami Kerentanan/
Kelemahan Kita
Merencanakan Tindakan
Untuk Mengurangi Risiko
Menilai Risiko Bencana
Yang Kita Hadapi
Melaksanakan Tindakan
Pengurangan Risiko
Bencana
Menilai Hasil
Pengurangan Risiko
Memantau Proses
Pengurangan Risiko
10. “Pendidikan pengurangan risiko bencana
adalah sebuah proses pembelajaran bersama
yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan
lembaga-lembaga yang ada. Cakupan pendidikan
pengurangan risiko bencana lebih luas daripada
pendidikan formal di sekolah dan universitas.
Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan
penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan
lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam.”
UN-ISDR
11. PENTINGNYA PENGARUSUTAMAAN PRB
DI SEKOLAH
Siswa (termasuk yang berkebutuhan khusus)
merupakan anggota masyarakat yang rentan
terhadap bencana
Komunitas sekolah, khususnya siswa, merupakan
agen sekaligus komunikator untuk menyebarluaskan
pengetahuan tentang pendidikan bencana kepada
lingkungannya.
Siswa merupakan aset pembangunan dan masa
depan bangsa sehingga dilindungi dari berbagai
ancaman bencana
30-35% waktu anak dalam sehari dihabiskan di
sekolah
12. PENGARUSUTAMAAN PRB DI SEKOLAH
- Kebijakan
- Kerangka strategis,
- Perencanaan,
- Implementasi,
- Struktur kelembagaan,
- Sarana prasarana,
- Implementasi pembelajaran pada peserta belajar,
- Menyusun dan mengembangkan kegiatan
pencegahan, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan
13. PRINSIP-PRINSIP
1) Interdisiplin dan menyeluruh
2) Komunikasi antar budaya
3) Berorientasi nilai
4) Berorientasi tindakan
5) Pemikiran kritis dalam pemecahan
masalah
6) Multi metodologi
7) Relevan dengan kondisi lokal
8) Partisipatif
9) Kehati-hatian
10) Akuntabilitas
14. APA ITU SEKOLAH MADRASAH AMAN
BENCANA?
“Sekolah yang menerapkan standar
sarana dan prasarana serta budaya yang
mampu melindungi warga sekolah dan
lingkungan di sekitarnya dari bahaya
bencana”
Kata kunci:
Sarana dan prasarana
Budaya
Melindungi warga sekolah
Bahaya bencana
15. SASARAN UTAMA SEKOLAH MADRASAH AMAN
BENCANA
Melindungi peserta didik, guru dan tenaga
kependidikan lainnya dari risiko kematian dan cidera
di sekolah.
Merencanakan kesinambungan pendidikan dalam
menghadapi bahaya yang diperkirakan
Memperkuat ketangguhan warga atau komunitas
terhadap bencana melalui pendidikan
Melindungi investasi di sektor pendidikan
16. MENGAPA SEKOLAH MADRASAH AMAN
BENCANA PENTING?
Karena penerapan Sekolah/Madrasah Aman adalah
“salah satu bentuk dari pemenuhan hak setiap anak
di Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang
aman dari bencana selama menempuh pendidikan di
sekolah”
Melalui 3 pilar:
penyediaan fasilitas sekolah yang aman
pengembangan perilaku kesiapsiagaan dengan
manajemen bencana di Sekolah
pemberian pendidikan tentang pencegahan dan
Pengurangan Risiko Bencana.
17. KERANGKA KERJA PENERAPAN
SEKOLAH MADRASAH AMAN BENCANA
Non-
struktural
Struktural
Lokasi aman dari bencana
Struktur bangunan aman
Desain dan penataan kelas aman
Dukungan sarana & prasarana aman
Mobilisasi sumberdaya
Perencanaan kesiapsiagaan
Peningkatan pengetahuan, sikap dan
tindakan
Aspek
Mendasar
Kebijakan Sekolah/madrasah
19. Pemangku Kepentingan SMAB
Peserta Didik
Orang Tua
Pendidik dan profesional lainnya
Komite sekolah/madrasah
Organisasi Non Pemerintah, nasional dan internasional
K/L , Pemerintah daerah dan Pemerintah desa
Media Massa
1
2
3
4
5
6
7
21. 8 NILAI SEKOLAH MADRASAH AMAN
1. Perubahan budaya
2. Berorientasi pemberdayaan
3. Kemandirian
4. Pendekatan berbasis hak
5. Keberlanjutan
6. Kearifan lokal
7. Kemitraan
8. Inklusivitas
Prinsip-prinsip:
Interdisiplin dan menyeluruh
Pembelajaran untuk pengurangan risiko bencana, dapat terkandung dalam keseluruhan kurikulum pendidikan, tidak harus dilaksanakan sebagai kegiatan pelajaran yang tersendiri. Secara menyeluruh dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
Komunikasi antar budaya (intercultural approach)
Merupakan interaksi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda (ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan itu)
Berorientasi nilai
Nilai-nilai bersama yang mendasari pengurangan risiko bencana, menjadi norma yang dianut. Namun dapat selalu dikritisi, didebat, diuji; dan diterapkan dengan adaptasi yang diperlukan.
Berorientasi tindakan
Pengaplikasian pengalaman pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari partisipan baik yang bersifat pribadi maupun profesional
pemikiran kritis dalam pemecahan masalah
Mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah: Membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan membangun budaya aman dan ketangguhan terhadap bencana
Multi metodologi
Pendekatan yang di dalamnya memungkinkan pengajar dan pembelajar bekerja bersama untuk mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan pendidikan mereka, tidak ada metodologi (tunggal) yang paling sesuai.
Relevan dengan kondisi lokal
membicarakan persoalan lokal dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum digunakan oleh partisipan. Konsep-konsep dengan tepat disampaikan dalam budaya lokal
Partisipatif
Pembuatan keputusan yang partisipatoris dimana peserta belajar ikut serta memutuskan bagaimana mereka akan belajar
Kehati-hatian
Menghindari munculnya kerentanan dan ketergantungan terhadap pihak luar
Akuntabilitas
berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban itu.
Selanjutnya ruang lingkup pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana diarahkan pada aspek mendasar, yaitu:
Kerangka Kerja Struktural
Terdiri dari :
Lokasi aman : Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat
Struktur bangunan aman : harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan, sesuai dengan PerMenPU No.29 Tahun 2006 dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangungan Gedung Tahan Gempa yang dikeluarkan oleh Kementerian PU Tahun 2006
Desain dan penataan kelas aman :Pengaturan ruang kelas harus ideal sehingga memiliki risiko sekecil mungkin bila sewaktu-waktu terjadi bencana mengacu pada PerMenPU No.29 Tahun 2006
Dukungan sarana dan prasarana aman : Dukungan sarana dan prasarana mengacu pada PerMenPU No.29 Tahun 2006
(2) Kerangka Kerja Non Struktural
Terdiri dari:
Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan : Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya persepsi, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana ingin membangun kemampuan seluruh warga sekolah/madrasah, baik individu maupun warga sekolah/madrasah secara kolektif, untuk menghadapi bencana secara cepat dan tepat guna
Kebijakan sekolah/madrasah aman : adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh sekolah/madrasah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana, baik secara khusus maupun terpadu
Perencanaan kesiapsiagaan : untuk menjamin adanya tindakan cepat dan tepat guna pada saat terjadi bencana. Bentuk atau produk dari perencanaan ini adalah dokumen-dokumen, seperti protap kesiapsiagaan, rencana kedaruratan/kontinjensi, dan dokumen pendukung kesiapsiagaan terkait, termasuk sistem peringatan dini yang disusun dengan mempertimbangkan akurasi dan kontektualitas lokal
Mobilitasi sumberdaya : Sekolah/madrasah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana sekolah
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Peserta didik
Melembagakan aktifitas PRB
Menjadi tutor sebaya
Orang Tua
Membantu merumuskan program sekolah/madrasah
Membantu menyebarluaskan penerapan sekolah/madrasah aman
Pendidik dan Profesional Lainnya
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai bahaya, kerentanan dan kapasitas sekolah/madrasah
Melakukan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam penerapan sekolah/madrasah aman
Bekerjasama dengan warga sekolah lainnya termasuk anak dalam penerapan sekolah/madrasah aman
4) Komite Sekolah/Madrasah
Membentuk forum orangtua dan guru dalam upaya penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana
Melakukan pemantauan, pemeriksaan kelayakan gedung, pemeliharaan dan perawatan gedung
5) Organisasi Non-pemerintah, Nasional dan Internasional
Membantu sekolah/madrasah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana
Mendukung kemitraan dan membangun jejaring pengetahuan antar sekolah/madrasah.
Mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan pengurangan risiko bencana.
Memberikan bantuan teknis penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana
Membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana
6) K/L dan Pemerintah Daerah
Melakukan kegiatan sekolah/madrasah aman dari bencana sesuai dengan prinsip-prinsip,nilai-nilai dan kerangka kerja sekolah/madrasah aman.
Memperkuat mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Menyediakan pedoman dan petunjuk teknis Mendorong pembinaan berkelanjutan penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
Memastikan perencanaan Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana sebagai bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana
7) Media Massa
Sosialisasi dan advokasi penerapan sekolah / madrasah aman dari bencana.
Berperan sebagai alat kontrol dalam penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana
