2. Teori Pemungutan Suara
• Dari bab – bab yang terdahulu telah dikemukakan bahwa sistem harga
tidak dapat dipakai sebagai alat untuk menunjukkan kesukaan masyarakat
akan barang publik. Dalam contoh, jika dalam masyarakat hanya ada dua
orang konsumen atau dalam masyarakat kecil pencerminan kesukaan
dapat dilakukan dengan proses negosiasi atau tawar menawar, tetapi
proses negosiasi tidak dapat dilakukan dalam masyarakat yang besar. Oleh
karena itu dalam masyarakat demokratis kesukaan-kesukaan masyarakat
dan kesediaan mereka untuk membiayai barang publik harus dilakukan
dengan cara pemungutan suara. Namun, dalam negara yang mempunyai
sistem pemerintahan diktator, penguasalah yang memutuskan barang dan
jasa publik apa dan berapa jumlah yang akan disediakan dan bagaimana
cara pembiayaaan barang publik tersebut. Oleh karena itu hasil dari
pemungutan suara tergantung dari dua faktor berikut ini :
• Distribusi suara di antara para pemilih
• Cara penentuan hasil pemungutan suara
3. Ahli ekonomi yang pertama kali menganalisa
pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara
adalah Knut Wicksell. Ia berpendapat bahwa proses
politik dalam bidang ekonomi sangat penting untuk
mencapai alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien.
Akan tetapi pemungutan suara dengan cara yang sangat
sederhana, yaitu pemungutan suara mayoritas sederhana
(simple majority) untuk menunjukkan kesukaan
masyarakat terhadap barang-barang dan jasa merupakan
cara yang tidak tepat. Sistem pemungutan suara dengan
cara satu orang satu suara tidak akan memberi hasil yang
mencerminkan kesukaan masyarakat apabila cara
pemungutan suara dilakukan dengan suara mayoritas
sederhana, dimana apabila dalam masyarakat terdapat
sejumlah M orang maka pemenangnya ditentukan
dengan rumus (M/2)+1.
4. Inefisiensi dan Keterpaksaan :
Dalam pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana
terdapat kemungkinan suatau proyek yang dilaksanakan
merupakan proyek yang tidak efisien dan beberapa orang
dipaksa untuk menerima proyek tersebut walaupun mereka
memperoleh manfaat yang sangat kecil dari proyek tersebut
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
PEMILIH BIAYA MANFAAT MANFAAT
NETTO
SETUJU /
TIDAK
Adil 10 15 5 Setuju
Bei 10 11 1 Setuju
Surya 10 2 -8 tidak
30 28 -2
5. Teori Wicksell
Menurut Wicksell cara pemungutan dengan suara
mutlak 100 persen hasilnya akan sama dengan
sistem harga pada pasar persaingan sempurna. Jadi
penentuan harga untuk barang publik atau barang
sosial tidak dapat dilakukan dengan cara sistem
pasar pada masyarakat. Wicksell menyadari cara
pemungutan dengan mutlak akan menghambat
pertumbuhan perekonomian karena sulit
memperoleh suara bulat dalam suatu pemungutan
suara, karena itu ia mengusulkan cara kedua yaitu
suara relatif dimana 5/6 suara yang menang.
6. Teori buchanan dan Tullock
Mereka mengemukakan
pendapat mengenai faktor –
faktor yang mempengaruhi
cara pengambilan keputusan.
Mereka menganalisis berapa
jumah suara sebaiknya yang
menang dalam suatu
pemungutan suara.
7. Apabila wicksell menyatakan cara pemungutan
suara terbaik adalah dimana 5/6 suara menyatakan
setuju tanpa suatu dasar analisa, maka buchanan
dan tullock menyatakan suatu teori mengenani
jumlah suara yang diperlukan dalam suatu
pemungutan suara untuk melaksanakan suatu
proyek dengan mempertimbangkan biaya bagi
seluruh masyarakat.
Jadi, dalam pemungutan suara ada suatu hubungan
searah antara efisiensi dan biaya, semakin besar
efisiensi hasil pemungutan suara, semakin besar
pula biaya pemungutan.
8. Dalam suatu pemungutan suara, ada beberapa
sistem yang dapat dilakukan, yaitu cara suara
bulat (aklamasi), suara terbanyak, pilihan ganda,
atau pilihan titik (point voting)
1. Pilihan berdasarkan suara bulat (aklamasi)
cara pemungutan suara dengan suara bulat
dimana 100% orang setuju akan diadakannya
suatu proyek merupakan cara yang paling
baik. Karena dengan cara ini dapat meindungi
golongan minoritas dalam suatu masyarakat.
10. Arrow paradoks
• Arrow mengemukakan masalah yang timbul
apabila pemungutan suara diadakan untuk
membutuhkan 3 pilihan atau lebih dalam
sistem ini.
• Ada 5 syarat yang harus dipenuhi, agar
pemilihan suara dapat mencapai hasil yang
efisien, yaitu :
11. Lanjutan
1). Pilihan harus dilaksanakan secara konsisten.
2). Pilihan alternatif ( yang kedua) tidak boleh
ditekuk dengan berubahnya urutan pilihan yang
disukai.
3). Urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila
satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan.
4). Pemilih harus menentukan pilihannya dengan
bebas.
5). Penentuan pilihan tidak boleh dilaksanakan
secara diktatorial.
12. Pilihan berdasarkan pilihan titik ( point
voting)
• Cara pemilihan suara mayoritas memberikan
nilai yang sama untuk setiap jenis pilihan dan
setiap pemilihan hanya menyatakan preferensi
mereka berdasarkan rangking proyek yang
paling disukai sampai proyek yang tidak
disukai .
• Dalam pemungutan suara berdasarkan pilihan
titik, maka setiap pemilih akan dapat
memenangkan proyek yang disukainya dengan
menggunakan strategi.
13. PILIHAN BERDASARKAN PILIHAN
TITIK (POINT VOTING)
• Pemungutan suara berdasarkan pilihan titik (point voting)
merupakan cara untuk mengatasi kelemahan dengan cara
memberikan angka tertentu kepada setiappemilih yang
dapatmengalokasikannya pada setiapjenis proyek
berdasarkan kesukaannya.angka tersebut mencerminkan
kesukaan pemilih pada suatu proyek.misalnya
setiappemilih diberikan nilai 100 yang dapat dialokasikan
padaketiga jenis proyek.jadi pemilih yang tidak suka akan
memberi nilai nol pada proyek trsebut dan akan
mengalokasi semua nilainya untukproyek yang sangat
disukainya.
14. PILIHAN BERDASARKAN PILIHAN
GANDA (Plurality Voting)
• Pemungutan suara berdasarkan pilihan ganda
dilakukan dengan memberikan angka berdasarkan
urutan kesukaan.untukproyek yang paling disukai
diberi angka 1 dan semakin tidak disukai suatu
proyek, nilai yang diberikan pada proyek tesebut
semakin besar. Misalnya ada 3 proyek J,D, dan
Pmaka maksimum angka untuk proyek yang paling
tidak disukaiadalah 3.proyek yang mendapat nilai
terkecil adalah proyek yang menang,sedangkan
proyek yang mendapat nilai terbesar adalah proyek
yang kalah
15. Teori Demokrasi Perwakilan
• Teori Demokrasi Perwakilan yaitu adanya
tujuan untuk memikirkan kepentingan diri
masing-masing individu menyebabkan proyek-
proyek pemerintah yang dilaksanakan adalah
proyek - proyek yang di inginkan oleh rakyat
walaupun mereka tidak secara langsung
mengadakan pemilihan suara ,tetapi melalui
wakil-wakil mereka