1. REFLEKSI 17 TAHUN REFORMASI
EVALUASI PUBLIK KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
Dampak Kerja 17 Tahun Institusi Demokrasi
Temuan Survei 23 - 31 Maret 2015
2. Dalam praktek dan perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di negeri ini dilakukan
dalam dua tahap. Pertama, secara langsung, yakni melalui mekanisme Pemilu. Kedua,
tidak langsung, yakni lewat sistem perwakilan yang diimplementasikan dalam wadah
berbagai institusi demokrasi. Untuk konteks Indonesia, perjalanan demokrasi tersebut
mengalami pasang surut, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi.
Di masa reformasi, setelah 17 tahun bergulir, sering muncul pertanyaan mendasar di
tengah publik, sejauh mana demokrasi kita berjalan (terkonsolidasi) dan mampu
mensejahterakan (substansi)? Pertanyaan terakhir menjadi niscaya dijawab, bila
konsolidasi demokrasi sudah optimal terlaksana. Demokrasi di sebuah negara dikatakan
terkonsolidasi apabila mendapatkan legitimasi atau dukungan yang luas dan kuat dari
rakyatnya. Demokrasi menjadi satu-satunya aturan main, sehingga tidak ada kelompok
yang berpikir untuk bertindak di luar sistem demokrasi, bahkan ketika sedang berada di
luar kekuasaan.
Kuatnya legitimasi terhadap demokrasi ditandai oleh tidak signifikannya perilaku
menentang demokrasi dari kekuatan-kekuatan yang ada; tumbuhnya keyakinan yang luas
di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik; dan berfungsinya lembaga-
lembaga negara secara efektif dalam berbagai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
2
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
PENDAHULUAN
3. Dalam prakteknya, dukungan terhadap demokrasi banyak ditentukan oleh kinerja
demokrasi itu sendiri, misalnya apakah masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan
demokrasi atau tidak. Kepuasan ini terkait dengan kinerja pemerintahan demokratis,
yakni bagaimana masyarakat menilai kinerja institusi-institusi baik secara kuantitatif
(persepsi) maupun kualitatif, dampak dari kinerja yang dilakukan selama ini terhadap
publik.
Ujung dari dialektika ini sebenarnya, ingin mengetahui, bagamanakah hasil evaluasi publik
terhadap demokrasi dan kinerja institusi-institusi demokrasi di negeri ini selama 17 tahun
reformasi bergulir?
3
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
PENDAHULUAN
4. Untuk mengetahui dukungan publik terhadap demokrasi.
Untuk mengevaluasi kinerja institusi demokrasi.
TUJUAN
4
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
5. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih
berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau
sudah menikah pada saat wawancara serta bukan anggota TNI/Polri.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1200 responden dengan margin of error +/- 2.9%
pada tingkat kepercayaan 95%.
Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka
menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara
bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan.
Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah
dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) sekitar 20% dari total data masuk,
untuk menjamin akurasi data yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan
akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti.
Waktu wawancara lapangan 23-31 Maret 2015.
METODOLOGI
5
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
6. Menggunakan Teknik Multistage
Random Sampling: Populasi
desa/kelurahan tingkat nasional.
Desa/kelurahan di tingkat
provinsi dipilih secara random
dengan jumlah proporsional.
Di setiap desa/kelurahan dipilih
sebanyak 5 RT dengan cara
random.
Di masing-masing RT/lingkungan
dipilih secara random dua KK.
Di KK terpilih dipilih secara
random satu orang dewasa laki-
laki/perempuan yang berhak
memilih.
1 2 3 n…
Provinsi I Provinsi X
1 2
1
3 54
L
KK
RT/Lingkungan
Responden
1 2 RW
2
P
FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL
6
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
9. KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Aceh 1.67 1.90
Bali 1.67 1.65
Banten 4.17 4.52
Bengkulu 0.83 0.73
DIY 1.67 1.47
DKI Jakarta 3.33 3.20
Gorontalo 0.83 0.44
Jambi 1.67 1.31
Jawa Barat 18.33 18.26
Jawa Tengah 13.33 13.75
Jawa Timur 15.83 15.91
Kalimantan Barat 1.67 1.86
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Kalimantan Selatan 1.67 1.54
Kalimantan Tengah 0.83 0.94
Kalimantan Timur 1.67 1.51
Kep. Bangka Belitung 0.83 0.52
Kepulauan Riau 0.83 0.72
Lampung 3.33 3.22
Maluku 0.83 0.65
Maluku Utara 0.83 0.44
Nusa Tenggara Barat 1.67 1.91
Nusa Tenggara Timur 1.67 1.99
Papua 0.83 1.21
Papua Barat 0.00 0.32
KATEGORI SAMPEL BPS 2010
Riau 2.50 2.38
Sulawesi Barat 0.83 0.49
Sulawesi Selatan 3.33 3.41
Sulawesi Tengah 0.83 1.12
Sulawesi Tenggara 0.83 0.95
Sulawesi Utara 0.83 0.96
Sumatera Barat 1.99 2.06
Sumatera Selatan 2.99 3.16
Sumatera Utara 5.47 5.51
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN
9
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
11. Mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik
Dibanding sistem pemerintahan yang lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk
negara kita. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara dengan pernyataan tersebut?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
11
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Setuju + Sangat setuju
Sangat tidak setuju + Tidak setuju
12. Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejauh ini?
Mayoritas publik mengatakan puas dengan pelaksanaan demokrasi,
Tetapi terpaut tidak terlalu jauh dari yang mengatakan tidak puas.
KONSOLIDASI DEMOKRASI
12
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
13. Publik mengatakan puas dengan jaminan kebebasan berpendapat
Apakah Bapak/Ibu/Saudara puas dengan jaminan pelaksanaan kebebasan berpendapat pada saat
ini?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
13
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
14. Publik menilai penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas)
suku bangsa, agama, dan ras (SARA) cukup baik
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas)
suku bangsa, agama, dan ras (SARA) pada saat ini?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
14
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup baik + Sangat baik
Sangat tidak baik + Kurang baik
15. Publik menilai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup baik
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimanakah pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara ini?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
15
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup baik + Sangat baik
Sangat tidak baik + Kurang baik
16. Mayoritas publik mengatakan pemerintah/KPU cukup siap dalam
melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang
Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemerintah/KPU sudah siap melaksanakan Pilkada serentak
pada akhir tahun 2015 nanti?
KONSOLIDASI DEMOKRASI
16
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup siap + Sangat siap
Sangat tidak siap + Kurang siap
32.6
41.2
26.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Tidak siap Siap TT/TJ
17. Mayoritas publik sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dan relevan untuk
diterapkan pada pemerintahan Indonesia.
Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi disebabkan
oleh banyak faktor. Salah satunya, karena sistem ini mampu membuat mayoritas
masyarakat bebas mengekspresikan pendapatnya.
Di sisi lain, penghormatan terhadap perbedaan (pluralitas) suku bangsa, agama, dan ras
(SARA) lebih baik daripada pelaksanaan HAM.
Terkait pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang, mayoritas publik mengatakan,
pemerintah siap menggelar kegiatan terbesar ini untuk pertama kalinya secara serentak.
TEMUAN
17
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
19. Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja parpol
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja partai politik di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
19
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
20. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah partai politik yang ada saat ini lebih banyak
memperjuangkan kepentingan rakyat atau memperjuangkan kepentingan sendiri untuk
mendapatkan jabatan/ kekuasaan?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
20
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Publik menilai partai politik lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiri
ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat
25.9
57.8
16.3
0
10
20
30
40
50
60
70
Kepentingan rakyat Kepentingan sendiri TT/TJ
21. Menurut Bapak/Ibu/Saudara , di antara sifat-sifat berikut mana yang paling penting dimiliki oleh
partai politik?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
21
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik, memperhatikan keinginan rakyat merupakan hal yang paling penting dimiliki
oleh partai, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi
6.2
4.2
1.6
2.2
5.9
7.7
18.2
21.8
32.2
TT/TJ
Masalah lainnya
Berasas Pancasila
Mewakili rakyat kecil saja
Mampu memecahkan berbagai masalah
Mewakili kepentingan masyarakat miskin & kaya
Bersih dari korupsi
Punya program menyejahterakan rakyat
Memperhatikan keinginan rakyat
22. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, isu apa yang paling penting dalam pelembagaan partai politik di
Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
22
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik isu yang paling penting bagi pelembagaan partai politik adalah regenerasi
kepemimpinan partai, disusul akuntabilitas dan transparansi partai
31.1
1.7
8.7
12.9
20.8
24.8
TT/TJ
Desentralisasi partai
Ideologisasi partai
Demokratisasi partai
Akuntabilitas dan transparansi partai
Regenerasi kepemimpinan partai
23. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, aspek apa yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin
partai politik?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
23
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik aspek yang paling penting dan harus dimiliki oleh pemimpin partai politik adalah visi
dan gagasan, disusul pengalaman dan prestasi memimpin, integritas dan rekam jejak
14.8
1.5
2.2
2.8
3.7
4.4
6.2
14.9
16
16.4
17.1
TT/TJ
Akseptabilitas atau penerimaan publik
Kemampuan dam komunikasi elite
kemampuan memimpin dan mengelola koalisi
Kemampuan dalam komunikasi publik
Kemampuan mengelola organisasi partai
Prospek dan potensi memimpin pemerintahan
Kompetensi dan kapabilitas
Integritas dan rekam jejak
Pengalaman dan prestasi memimpin
Visi dan gagasan
24. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, hal apakah yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai
politik?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
24
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Menurut publik, hal yang menjadi kualifikasi penting bagi pemimpin partai politik adalah integritas
moral, disusul kompetensi dan pengalaman memimpin
13.1
0.8
3.7
17
19
22
24.4
TT/TJ
Penampilan
Loyalitas partai
Visi dan gagasan
Pengalaman memimpin
Kemampuan (kompetensi)
Integritas moral
25. Mayoritas publik mengatakan tidak puas terhadap kinerja DPR
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPR di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
25
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
26. Mayoritas publik tidak puas terhadap kinerja DPD
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja DPD di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
26
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
27. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Lembaga Presiden
relatif tinggi
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Presiden (Lembaga
Kepresidenan/Presiden sebagai lembaga negara) di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
27
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
28. Publik puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPU di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
28
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
29. Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja KPK
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja KPK di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
29
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
30. Publik mengatakan relatif puas dengan kinerja MK meskipun
angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MK di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
30
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
31. 36.5
38
25.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tidak puas Puas TT/TJ
Publik relatif puas dengan kinerja MA meskipun
angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja MA di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
31
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
32. Mayoritas publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Polri
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Polri di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
32
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
33. Publik mengatakan tidak puas dengan kinerja Kejaksaan
meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Kejaksaan RI di Indonesia?
33
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
34. Mayoritas publik mengatakan puas dengan kinerja TNI
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja TNI di Indonesia?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
34
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Cukup puas + Sangat puas
Sangat tidak puas + Kurang puas
35. Institusi
Sangat
Tidak Puas
Kurang Puas Cukup Puas Sangat Puas
Tidak Tahu/
Tidak Jawab
Partai Politik 14.3 49.2 22.8 1.2 12.5
Presiden (Lembaga Kepresidenan) 6.2 43.7 38.8 3.9 7.4
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 14.5 52 22.2 1.6 9.7
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 9.1 45.3 25.1 2 18.5
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 6.2 36.1 40 4.8 12.9
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) 3.1 20 51.2 18.2 7.5
Mahkamah Konstitusi (MK) 4.5 32.2 37 3.8 22.5
Mahkamah Agung (MA) 4.3 32.2 34.5 3.5 25.5
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 12.2 43.7 33.1 2.8 8.2
Kejaksaan RI 6 33.4 33.1 3.2 24.3
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 3.5 17.2 55.7 12.2 11.4
Bagaimana menurut penilaian Bapak/Ibu/Saudara terkait kinerja Institusi Negara (demokrasi) di
Indonesia di bawah ini?
EVALUASI KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
35
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
36. 0
10
20
30
40
50
60
70
69.4 67.9
44.8 42.7
40.8 38
36.3 35.9
27.1 24 23.8
Peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK, TNI, KPU, dan Presiden
PERINGKAT KEPUASAN
KINERJA INSTITUSI DEMOKRASI
36
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
Sangat puas + Cukup puas
38. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja partai politik disebabkan oleh masih cukup
maraknya praktik korupsi oleh politisi dan rendahnya kinerja wakil-wakil partai, baik di
DPR maupun Kabinet di era reformasi. Di sisi lain, beberapa partai justru lebih sibuk
dengan konflik internal ketimbang mengurusi kepentingan masyarakat. Sementara, terkait
hal yang paling penting dimiliki partai, publik menilai partai perlu memperhatikan
keinginan rakyat, disusul punya program menyejahterakan rakyat dan bersih dari korupsi.
Sebab, selama ini publik menilai partai lebih memperjuangkan kepentingan diri sendiri
ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sementara ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR disebabkan oleh kurang
optimalnya anggota Dewan menjalankan fungsi esensialnya seperti pengawasan, legislasi
dan penganggaran. Adapun ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPD boleh jadi karena
eksistensi DPD selama ini belum banyak diketahui masyarakat.
Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden (Lembaga Presiden/Institusi
Kepresidenan) lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang
ekonomi, hukum, dan keamanan. Ditambah blunder komunikasi publik yang kerap
dilakukan Presiden dan para pembantunya maupun miss understanding (komunikasi
politik) antara pihak istana dengan mitra koalisi.
TEMUAN
38
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
39. Publik relatif puas dengan kinerja KPU, meskipun angkanya masih di bawah standar
kecukupan 50%. Hal ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilan menyelenggarakan Pemilu
2014 (Legislatif dan Presiden) secara profesional, independen dan transparan.
Sementara kepuasan publik terhadap kinerja KPK, disebabkan oleh gebrakannya
belakangan ini yang mampu mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi para
pejabat setingkat menteri maupun para anggota dewan ke meja hijau hingga Operasi
Tangkap Tangan (OTT).
Terkait dengan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas publik mengatakan puas
meskipun masih di bawah standar kecukupan 50%. Hal itu masuk akal mengingat
sebelumnya, citra MK sempat terpuruk, setelah Ketua MK periode 2013 jadi tersangka
KPK terkait penyuapan sengketa Pilkada. Sementara itu, publik relatif puas dengan kinerja
Mahkamah Agung (MA) meskipun angkanya masih di bawah standar kecukupan 50%.
Adapun kepuasan publik terhadap kinerja TNI (67,9 persen).
TEMUAN
39
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
41. Dukungan publik terhadap sistem demokrasi cukup tinggi. Begitu pula dengan tingkat
kepuasan publik terhadap pelaksaan sistem demokrasi. Namun, dukungan publik itu tidak
dibarengi dengan kinerja yang membanggakan dari institusi-institusi demokrasi. Di sisi
lain, aneka perubahan politik-demokrasi yang terjadi saat ini belum menyentuh substansi.
Peringatan 17 tahun reformasi saat ini menjadi momentum penting untuk melakukan
refleksi dan evaluasi supaya arah gerak reformasi tidak semakin kabur. Pertama, sebagai
lembaga yang lahir dari rahim reformasi, institusi-institusi demokrasi sudah saatnya
meningkatkan kapasitas kelembagaan, bekerja untuk melayani masyarakat luas, bukan
kepentingan pribadi/kelompok saja.
Kedua, kinerja lembaga-lembaga demokrasi—seperti DPR dan partai politik—harus terus
digenjot agar berbagai agenda reformasi dapat segera dituntaskan. Ketiga, pemerintah
dan seluruh institusi demokrasi perlu mengintensifkan komunikasi, koordinasi dan sinergi
bersama, agar problem-problem kebangsaan yang semakin hari kian kompleks dapat
dicari jalan keluarnya. Keempat, untuk konteks jangka panjang perlu dipertimbangkan
jalan konstitusional (penyempurnaan rugulasi konstitusi/perundangan) untuk mengoreksi
sekaligus memperbaiki sistem berdemokrasi kita yang masih belum sempurna.
Akhirnya, tujuan esensial dari agenda reformasi adalah bagaimana menciptakan tatanan
sosial masyarakat yang demokratis, adil, beradab dan sejahtera.
KESIMPULAN
41
Rilis Survei Nasional Poltracking
Temuan Survei: 23 – 31 Maret 2015
42. P T. P o l t r a c k i n g I n d o n e s i a
Jl. Salak No. 26, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. (021) 83704514, 83789250 Fax. (021) 83789249
contact@poltracking.com
www.poltracking.com
Te r i m a K a s i h
