1. P R O P E R T I
URGENSI PENILAIAN PROPERTI
DALAM TATANAN EKONOMI
MASYARAKAT
Siti Resmi S
Abstrak Manajemen Proyek (Project Manage-
Penilaian properti/aset/kekayaan negara, daerah maupun swasta merupakan ment and Monitoring ), Manajemen
agenda penting bagi bangsa Indonesia dalam upaya keluar dari krisis Properti ( Property Management) ,
ekonomi yang berkepanjangan, mewujudkan clean government, maupun Manajemen Aset ( ssets Management) ,
A
Set-up Investasi dan Pembiayaan ( n- I
dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Tulisan ini
vestment and Funding Arrangement ) ,
memaparkan betapa pentingnya penilaian bagi pihak-pihak yang Analisis Insvestasi ( nvestment Analy-
I
berkepentingan seperti pemerintah pusat atau daerah, dan pihak swasta sis), dan Penilaian untuk Kepentingan
khususnya perbankan. Arti penting penilaian bagi masing-masing pihak Pajak (Statutory Appraisal ) (Karsono,
2002).
dimulai dengan mencontohkan kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat
Penilaian properti merupakan
ketidaktepatan terhadap penilaian properti, dan diakhiri dengan sebuah langkah awal dalam proses manajemen
harapan terbentuknya organisasi atau institusi penilaian yang profesional aset/properti/harta kekayaan baik
dan independen. Ketidakakuratan dalam melakukan penilaian suatu properti negara, daerah maupun swasta. Proses
manajemen aset tersebut terbagi
dapat mengakibatkan kerugian bagi negara amupun masyarakat seperti
menjadi: 1) inventarisasi, yang berfungsi
kasus-kasus yang dipaparkan dalam tulisan ini. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui dengan jelas kondisi
terbentuknya organisasi/institusi penilaian yang profesional dan dan nilai aset/properti/harta kekayaan;
indenpenden 2) pengelolaan, yang berfungsi untuk
memberikan hasil pengelolaan yang
Kata kunci: Penilaian, properti, nilai optimal; dan 3) pengawasan, yang
bertujuan untuk mencapai transparansi
Pendahuluan digunakan untuk mencapai sebesar- dan akuntabilitas pemanfaatan atau
Suryantoro (2002) mengatakan besarnya kemakmuran rakyat. Namun pengelolaan nilai aset tersebut.
bahwa salah satu indikator dari suatu ironisnya, sampai saat ini belum bisa Beberapa ketimpangan yang men-
negara yang tergolong maju adalah menentukan berapa besarnya nilai cuat akhir-akhir ini salah satunya
besarnya peran sektor jasa dalam ekonomis aset dan potensi harta disebabkan oleh kesalahan dalam
struktur perekonomian. Semakin maju kekayaan negara yang dimilikinya. Sub melakukan penilaian. Di tengah krisis
suatu negara, semakin besar peran sektor Jasa Penilai merupakan salah ekonomi yang mengguncang per-
sektor jasanya. Indonesia sedang terus satu sub sektor jasa yang dapat berperan ekonomian nasional, masyarakat
membangun dalam proses modernisasi penting dalam perekonomian nasional dikejutkan adanya pernyataan bahwa
menuju negara maju. Indonesia khususnya dalam usaha kebangkitan nilai aset yang dikuasai Badan
merupakan negara yang dianugerahi perekonomian masional menuju Indo- Penyehatan Perbankan Nasional
kekayaan alam yang begitu berlimpah nesia baru sebagai negara maju. (BPPN) dari senilai Rp 644,8 trilyun
ruah. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan Di samping sebagai penilai properti, akhirnya menjadi senilai Rp 167,7 trilyun
bahwa dan negara mempunyai hak jasa penilai atau profesi penilai pada saat penilaian pasca revaluasi
sepenuhnya menguasai seluruh mempunyai pekerjaan yang cukup luas, (Mashudi Ali dalam Siregar, 2002).
kekayaan alam tersebut agar dapat antara lain: Pengawasan Proyek ( roject
P Beberapa kasus yang ditangani BPPN
Monitoring), Pemasaran Proyek ( roject
P menunjukkan bahwa besarnya nilai aset
Marketing ), Konsultasi Pengembangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan
Siti Resmi S Dosen Tetap AMP YKPN
, dan Studi Kelayakan ( Development besarnya nilai aset yang dijaminkan, dan
Yogyakarta Consultancy), Lelang ( uction), Asuransi
A pada saat terjadi kredit bermasalah
(Insuranse), Pengawasan dan penjualan aset tersebut nilainya tidak
USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003 15

2. mencukupi. Kasus tanah real estat. Properti riil
TAPOS, Kedungombo, dan G ambar 1. biasanya diwujud-
lain-lain menimbulkan Konsep Real Estat, Properti Riil dan Properti Individu. kan dengan bukti
masalah berkepanjangan kepemilikan terpisah
karena ketidaksesuaian Real Estat ( Real Estate) dari fisik real estat.
ganti rugi yang diterima Konsep Fisik Pengertian properti
masyarakat. Dalam rangka tersebut dirangkum
likuidasi aset/agunan, dalam gambar 1.
terdapat suatu kecen- Properti ( Property) Siregar (2002)
derungan nilai pasarnya mengelompokkan
Konsep Legal
lebih rendah daripada properti atau aset
harga yang sebenarnya, menjadi empat, yaitu:
yang berarti merugikan 1) penguasaan dan
bank karena pada saat pemilikan tanah dan
Properti Riil ( Real Property) Properti Individu (Personal Property)
bank harus menjual/ Semua hak, kepentingan, dan bangunan (real pro-
melepaskan aset tersebut kemanfaatan yang ber hubungan perty), 2) benda ber-
dengan kepemilikan atas real estat
harga yang terjadi relatif gerak (personal prop-
murah, sehingga tidak erty ), 3) kegiatan
dapat menutupi kewajiban Berujud (Tangible) Tidak Berujud (Intangible)
usaha ( business) ,
yang ada. Perabot rumah tangga, Tagihan, saham, hak cipta, dan 4) hak kepemilik-
Penilaian properti kendaraan bermotor, mesin, merek, goodwill, dll. an secara finansial
perhiasan, dll.
sebagai salah satu lingkup (financial interest) .
pekerjaan yang dihasilkan Pengertian real
oleh Jasa Penilai dapat property dibedakan
dikatakan mempunyai multi fungsi. perekonomian. Tulisan akan dimulai dengan real estate . Real property
Penilaian properti digunakan dalam dengan menguraikan pengertian merupakan hubungan hukum pengua-
beberapa kegiatan perekonomian atau properti, penilaian, faktor-faktor yang saan yuridis antara pemilik dan real es-
dalam kehidupan bernegara, seperti mempengaruhi nilai, dilanjutkan dengan tate (bendanya secara fisik), yang
menentukan nilai jual obyek pajak dalam pentingnya (urgensi) penilaian itu biasanya tercatat dalam suatu dokumen
kaitannya dengan penghitungan Pajak terhadap masing-masing pihak yang seperti sertifikat atau perjanjian sewa
Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea berkepentingan, dan diakhiri dengan menyewa. Real property meliputi semua
Perolehan Hak atas Tanah dan kebaradaan lembaga penilai properti di hak, hubungan-hubungan hukum, dan
Bangunan (BPHTB); mengetahui Indonesia. manfaat yang berkaitan dengan
berapakah kekayaan atau aset negara kepemilikan real estate. Sebaliknya, real
untuk menentukan kemampuan Pengertian Properti, Penilaian Properti estate merupakan penguasaan fisik,
dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi
membayar utang; menentukan nilai aset yang meliputi tanah dan bangunan itu
Nilai
yang merupakan jaminan atau agunan sendiri, segala benda yang keberada-
bagi perbankan maupun BPPN dan 1. Pengertian Properti annya secara alami di atas tanah yang
lembaga keuangan lainnya; membantu Machfud (2000) mengatakan bahwa bersangkutan, dan semua benda yang
menyusun neraca negara maupun dalam praktek penilaian, pengertian melekat terkait dengan tanah (bangunan
daerah; menentukan nilai atau jumlah antara real estat (real estate) dan properti dan pengembangan tapak). Personal
atau besarnya ganti kerugian yang (property) dibedakan secara jelas. Real property merupakan hak kepemilikan
diberikan kepada masyarakat yang estat didifinisikan sebagai tanah dan atas suatu benda bergerak selain real
tanahnya terkena dampak peng- bangunan atau konstruksi teknis lainnya estate (tanah dan bangunan fisik). Benda-
ambilalihan/perolehan tanah untuk yang melekat pada tanah. Di lain pihak, benda tersebut dapat berujud seperti
kegiatan/proyek pembangunan, dan properti dibedakan antara properti kendaraan maupun yang tidak berujud
lain-lain. individu ( ersonal property) dan properti
p seperti utang piutang, goodwill, hak
Uraian di atas menunjukkan betapa r i i l (real property ). Properti individu paten, dan lain-lain. Business adalah
pentingnya arti penilaian dan nilai untuk mencakup properti yang berujud dan setiap kegiatan di bidang komersial,
suatu properti/aset/harta kekayaan bagi tidak berujud yang bukan real estat industri, jasa atau investasi yang
pemerintah atau negara, daerah maupun seperti perabot rumah tangga, menyelenggarakan aktivitas ekonomi.
pihak swasta. Tulisan ini selanjutnya kendaraan bermotor, mesin, dan Aktivitas ekonomi dapat berupa
akan membahas pentingnya (urgensi) perhiasan. Adapun properti riil membuat, menjual, atau memper-
melakukan penilaian dan memahami didifinisikan sebagai semua hak, dagangkan suatu produk berupa barang
nilai suatu properti untuk berbagai kepentingan, dan kemanfaatan yang atau jasa. Financial interest berasal dari
tujuan atau kepentingan dalam berhubungan dengan kepemilikan atas pembagian hukum atas hak kepemilikan
16 USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003

3. saham dalam kegiatan bisnis dan hak jangka panjang yang berupa surat 2. Penilaian Properti
atas penguasaan tanah dan bangunan berharga maupun tanah; aktiva tetap Menurut buku The Appraisal of Real
dari perjanjian sewa guna usaha dengan yang berupa kendaraan, tanah, Estate (American Institute of Real Estate
hak opsi untuk membeli atau menjual bangunan, dan lain-lain; dan aktiva lain- Appraisers of the National Association of
properti (tanah, bangunan, saham, lain yang berupa bangunan dalam Realtor S, 1983) dalam Machfud (2002),
instrumen finansial yang lain). proses, mesin belum digunakan dan lain- penilaian didifinisikan sebagai:
Dihubungkan dengan pengelolaan lain. Pengertian maupun pengelom- “is the process of estimating market
harta kekayaan negara, yang dimaksud pokan aset/properti menurut Machfud value, invested value, insurable value,
dengan properti (harta kekayaan negara) dan Siregar di atas tidak memasukkan or other properly defined value of an
adalah semua barang baik barang beberapa unsur aset menurut akuntansi identified interest or interest in a specific
bergerak maupun barang tidak bergerak seperti kas, piutang. Hal ini tidak berarti parcel or parcels of real estate as of a
yang dimiliki atau dikuasasi oleh bahwa kas dan piutang atau aktiva given date”
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sejenis bukan merupakan aset, tetapi Kegiatan penilaian ditujukan untuk
Badan Hukum Milik Negara, serta Badan karena penilaian untuk aset-aset melakukan estimasi dan memprediksi
Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan tersebut relatif lebih mudah sehingga nilai dari sesuatu barang dengan tujuan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menjadi fokus perhatian dalam mendapatkan perkiraan nilainya.
terbatas pada nilai jumlah penyertaan pembahasan properti. Konsep nilai dalam pengertian tersebut
modal negara/saham negara dalam Properti mempunyai maksud yang dikelompokkan menjadi nilai pasar ( ar- m
BUMN/BUMD tersebut. Barang yang berbeda tergantung pada kepentingan- ket value ), nilai asuransi ( insurable
tidak bergerak adalah barang yang nya. Misalnya: value), nilai terkait operasi (going-con-
menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan w Untuk kepentingan penentuan PBB cern value ), nilai likuidasi (liquidation
atau barang bergerak yang menurut dan BPHTB, yang dimaksud properti value ), nilai kena pajak (assessment
peraturan perundang-undangan yang adalah tanah atau bumi dan value), nilai bangunan, dan nilai investasi
berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bangunan yang menjadi dasar (use value and investment value) .
bergerak. Barang bergerak adalah pengenaan PBB dan BPHTB; Secara umum, terdapat tiga cara
barang yang menurut sifatnya tidak dan w untuk kepentingan ganti rugi pendekatan yang dipergunakan dalam
penggunannya dapat dipindahkan atau penggusuran, maka properti yang proses penilaian suatu properti, yaitu: 1)
barang yang menurut peraturan dimaksud adalah tanah beserta pendekatan perbandingan harga pasar
perundang-undangan yang berlaku bangunan yang tergusur; (sales competition approach) , 2 )
ditetapkan sebagai barang bergerak. w untuk kepentingan agunan pinjaman pendekatan biaya ( ost approach), 3)
c
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI bank, maka properti yang dimaksud pendekatan pendapatan (ncome capi-
i
Nomor Kep. 225/MK/V/4/1971, yang adalah benda atau harta yang talization approach). Pendekatan
dimaksud dengan kekayaan negara menjadi agunan; pertama dilakukan dengan cara
adalah semua barang-barang milik w untuk kepentingan inventarisasi membandingkan objek yang akan dinilai
negara/kekayaan negara yang berasal/ pengelolaan aset negara atau dengan objek yang nilai jualnya sudah
dibeli dengan dan yang bersumber untuk daerah, maka properti yang diketahui. Dalam hal objek yang serupa
keseluruhannya atau sebagian dari dimaksud adalah semua kekayaan tidak diketahui nilai jualnya maka harga
Anggaran Belanja Negara yang berada negara atau daerah seperti jual dari objek lain yang sejenis biasanya
di bawah pengurusan atau penguasaan infrastruktur negara/daerah (jalan, dapat dipertimbangkan sebagai bukti
departemen-departemen, lembaga- jembatan, taman, dan lain-lain), terbaik dari nilai pasar. Pendekatan ini
lembaga negara, lembaga-lembaga tanah (tanah milik negara/daerah, mempunyai kelemahan karena sulitnya
pemerintah non departemen serta unit- milik desa, perangkat desa), properti memperoleh data transaksi jual-beli di
unit dalam lingkungannya yang terdapat negara/daerah (kantor bupati, pasar dan sering kali objek yang dinilai
di dalam negeri maupun di luar negeri. camat, lurah, bangunan SD, SMP/U/ tidak identik dengan properti yang
Pemahaman umum tentang properti K, masjid, rumah dinas, dan lain-lain diketahui harga jualnya. Pendekatan
juga diartikan sama dengan aset atau bangunan atau fasilitas umum, kedua dilakukan dengan cara
aktiva tetap. Menurut akuntansi, aset atau perusahaan-perusahaan negara memperkirakan biaya-biaya yang
aktiva merupakan sumber daya yang atau daerah, dan lain-lain), dikeluarkan untuk membuat atau
dikuasai oleh perusahaan sebagai peusahaan daerah (rumah sakit, mengadakan properti yang dinilai.
akibat peristiwa masa lalu dan bank pasar, perusahaan air minum), Pendekatan ini diterapkan untuk menilai
diharapkan memberikan manfaat di tool and equipment (peralatan kantor, bangunan, sedangkan untuk menilai
masa depan. Dalam akuntansi, mebelair, pemadam kebakaran, tanah saja atau tanah dan bangunan
khususnya untuk kepentingan bisnis, otomotif, dan lain-lain), harta perlu diperhatikan beberapa komponen
aset atau aktiva dikelompokkan menjadi bergerak (deposito berjangka, surat yang lain yaitu: nilai tanah, ditentukan
aktiva lancar yang berupa kas, piutang, berharga), dan kandungan kekayaan dengan menggunakan pendekatan
surat berharga, dan lain-lain; investasi alam daerah. perbandingan harga pasar; biaya
USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003 17

4. investasi khususnya untuk konstruksi konsolidasi, amupun akuisisi biasanya faktor fisik. Faktor non fisik meliputi hal-
bangunan, ditentukan dengan mem- ditentukan oleh lembaga penilai ( ap- hal yang tidak dapat dijelaskan secara
perhitungkan seluruh biaya yang telah praisal ) . rasional karena mempunyai nilai sakral,
dikeluarkan dalam rangka memperbaiki 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi ritual atau keagamanan, kepercayaan
atau mempertahankan nilai bangunan Nilai tertentu. Contoh: tanah tertentu merupa-
tersebut; penyusutan, yang dibedakan Penilaian properti seperti diuraikan kan makam nenek moyang yang masih
atas penyusutan fisik, penyusutan fungsi, sebelumnya merupakan konsep diagung-agungkan, tanah dan/atau
dan penyusutan ekonomi. Dalam ekonomi yang berlandaskan dua teori bangunan tertentu merupakan warisan
pendekatan ini dikenal reproduction cost atau pendekatan yaitu teori nilai dan yang mempunyai arti tersndiri, dan lain-
new (menghitung biaya untuk men- pendekatan serta teknik penilaian, yang lain.
dapatkan barang baru melalui replikasi dalam aplikasinya banyak berkaitan Faktor-faktor yang mempengaruhi
dari bangunan yang dinilai) dan replace- dengan karakteristik fisik properti yang nilai tanah dan atau bangunan (nilai jual
ment cost new (menghitung biaya untuk bersangkutan, keadaan perekonomian, objek pajak) sebagai dasar
membangun bangunan baru yang tidak politik, sosial, dan aspek legal yang penghitungan PBB dan BPHTB, meliputi
persis sama tetapi fungsi, kegunaan, menyangkut hak atas properti tersebut. letak, peruntukan, pemanfaatan, bahan
kapasitas, standar, dan strukturnya Beberapa aspek fisik yang mem- bangunan yang digunakan, rekayasa
dipersamakan dengan bangunan atau pengaruhi nilai suatu properti terutama dan kondisi lingkungan yang lain
properti yang dinilai). Pendekatan ketiga menyangkut luas dan bentuk, aksesibi- (Mardiasmo, 2002).
dilakukan dengan cara memproyeksi- litas, keadaan prasarana lingkungan Dalam teori ekonomi, nilai suatu
kan seluruh pendapatan properti pemukiman, ketersediaan air bersih, properti banyak ditentukan oleh per-
tersebut dikurangi dengan biaya operasi. iklim, daerah bebas banjir atau tidak, mintaan dan penawaran, adanya
Hasil penghitungan tersebut dikapitali- dan lain-lain. Keadaan perekonomian substansi terhadap properti yang
sasi dengan suatu tingkat suku bunga yang mempengaruhi penilaian properti bersangkutan, keseimbangan, dan
pengembalian modal dan keuntungan antara lain menyangkut kesempatan adanya eksternalitas baik yang bersifat
(return on investment). Pendekatan ini kerja, ketersediaan fasilitas kredit positif maupun negatif. Permintaan dan
diterapkan khusus untuk menilai properti perumahan, dan lain-lain. Kondisi politik penawaran suatu properti secara
yang menghasilkan keuntungan secara yang mempengaruhi nilai suatu properti langsung akan mempengaruhi harga-
langsung, seperti hotel, perkantoran, meliputi kebijakan pemerintah di bidang nya, tetapi tidak selalu berpengaruh
apartemen, pusat perbelanjaan, dan Rencana Umum Tata Ruang, peruntukan secara proporsional. Prinsip substitusi
tempat hiburan. lahan, keamanan lingkungan perumah- dalam penilaian suatu properti berkaitan
Nilai properti (tanah) sebagai dasar an, pengenaan pajak properti. Kondisi dengan aksioma bahwa seorang
ganti kerugian akibat pengambilalihan/ sosial yang mempengaruhi nilai suatu pembeli yang rasional tidak akan
perolehan tanah untuk kegiatan properti antara lain menyangkut sikap membayar lebih mahal suatu barang
pembangunan atau keperluan lain harus dan tingkah laku masyarakat serta atau properti jika terdapat properti sejenis
didasarkan pada nilai pengganti ( e - r kecenderungan perkembangan pen- yang lain. Prinsip keseimbangan
placement value) (Sumardjono, 2002). duduk. Aspek legal yang mempengaruhi menyatakan bahwa komoditas properti
Nilai pengganti yang dimaksudkan nilai suatu properti terutama berkaitan mempunyai sifat yang unik, artinya
adalah bahwa masyarakat harus dapat dengan hak-hak yang melekat pada bahwa suatu nilai tidak mungkin dapat
memperoleh tanah dan bangunan tanah atau bangunan tersebut, hak milik, dipindahkan atau dipengaruhi oleh faktor
pengganti yang besaran dan kualitasnya hak guna bangunan, hak pakai, atau produksi barang bergerak lainnya seperti
setara dengan tanah dan bangunan yang yang lain. tenaga kerja, modal, dan manajemen.
semula dimiliki oleh masyarakat yang Pasal 16 ayat (1) Permenag dalam Nilai tanah akan cenderung pada nilai
bersangkutan atau mampu menghasil- Sumarjono (2002) menyebutkan bahwa yang paling tinggi bila ketiga faktor
kan pendapatan yang setara dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga produksi tersebut dalam keadaan
pendapatan sebelum tanahnya diambil tanah adalah: lokasi tanah, jenis hak seimbang. Prinsip eksternalitas
alih. atas tanah, status penguasaan tanah, menyangkut lingkungan sekeliling suatu
Berkenaan dengan ekspansi peruntukan tanah, kesesuaian peng- properti yang akan mempengaruhi nilai
perusahaan baik dalam bentuk merger, gunaan tanah dengan RT/RW, properti tersebut baik secara positif
konsolidasi maupun akuisisi, penilaian prasarana yang tersedia, fasilitas dan maupun negatif.
meliputi penilaian aset dan utang utilitas, lingkungan, lain-lain yang
masing-masing entitas yang bergabung, mempengaruhi harga tanah. Dengan Urgensi Penilaian Properti Dalam
penilaian terhadap laba yang potensial, kata lain, dalam menentukan harga tanah Perekonomian Indonesia
dan penilaian terhadap sekuritas yang sebagai dasar penentuan ganti kerugian Penilaian properti bermanfaat dalam
dipertukakan (Baker et al., 1985). Nilai hendaknya perlu dipertimbangkan faktor berbagai aspek kehidupan masyarakat.
aset dan utang masing-masing fisik dan non fisik. Lokasi tanah, jenis hak Berbagai aspek kepentingan tersebut
perusahaan yang melakukan merjer, atas tanah, dan lain-lain merupakan dalam tulisan ini dikelompokkan menjadi
18 USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003

5. tiga, yaitu: kepentingan negara dan kekayaan negara yang lain yang harus tersebut. Inpres Nomor 9 tahun 1970 dan
daerah, kepentingan perpajakan, dan didasarkan atas kondisi terkini dari harta Keppres Nomor 17 tahun 2000 menyata-
kepentingan perbankan. Meskipun yang bersangkutan khususnya berkena- kan bahwa harta kekayaan negara dapat
demikian terdapat beberapa pihak yang an dengan nilai. Inventarisasi tersebut dipindahtangankan melalui lelang
berkepentingan terhadap penilaian pada dasarnya merupakan kegiatan negara. Pelaksanaan penjualan dan
properti yang secara implisit tersirat pencatatan seluruh kekayaan negara atau pemindahtanganan barang-barang
dalam penjelasan ketiga kelompok termasuk pembukuan, penyusunan data yang dikuasai atau dimiliki negara tersebut
tersebut. Demikian pula masing-masing base, dan pelaporan yang dapat memerlukan penilaian (sementara ini
pihak yang berkepentingan tidak berdiri digunakan sebagai informasi dan bahan ketentuan penilaian didasarkan pada
sendiri tetapi saling terkait antara satu untuk penyusunan dan pengadaan peraturan lelang negara dengan per-
pihak dengan pihak yang lain, misalnya kekayaan negara maupun daerah. setujuan Menteri Keuangan). Penilaian
pentingnya penilaian bagi perbankan Inventarisasi harta kekayaan negara yang salah akan mengakibatkan lelang
terkait dengan kepentingan BPPN pada selanjutnya dapat dikembangkan dan menjadi tidak fair.
saat melakukan restrukturisasi didayagunakan secara maksimal dan Penilaian properti dalam berbagai
perbankan, pentingnya melakukan dapat digunakan untuk menentukan perbuatan hukum berkenaan dengan
penilaian terhadap tanah dan bangunan fungsi apa yang paling sesuai diambil hak atas tanah meliputi penentuan nilai
sebagai dasar penghitungan PBB dan manfaatnya dari harta tersebut. Dalam agunan suatu hak atas tanah untuk
BPHTB terkait dengan kepentingan kaitannya dengan tukar guling, pemberian hak tanggungan, penentuan
masyarakat sebagai pembayarnya, dan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1995 nilai properti untuk keperluan jual beli,
lain-lain. menyatakan bahwa harta kekayaan dan penentuan nilai properti untuk
1. Penilaian Properti Berkenaan negara yang tidak dapat digunakan atau keperluan lelang. Di samping itu penilai-
dengan Kepentingan Negara dan tidak dapat digunakan secara maksimal an properti juga dapat digunakan
Daerah. dapat dihapuskan dengan dijual, sebagai dasar penentuan jumlah atau
Penilaian properti merupakan dipindahtangankan, dipertukarkan atau besarnya ganti kerugian yang dapat
langkah awal dari usaha pengelolaan dihibahkan. Pada tahun 1990-an, diberikan kepada masyarakat yang
aset/harta kekayaan negara, yang banyak sekali harta kekayaan negara tanahnya terkena dampak peng-
merupakan salah satu langkah menuju dalam bentuk tanah dan bangunan yang ambilalihan/perolehan tanah untuk
kepemerintahan yang baik ( good ditukargulingkan dengan pihak swasta kegiatan/proyek pembangunan, baik
governence). Kegiatan penilaian yang yang menjadi masalah dan disorot yang dilakukan oleh Pemerintah maupun
diperlukan dalam rangka pengelolaan banyak kalangan. Hal ini tidak lain adalah pihak swasta. Penentuan properti untuk
kekayaan negara meliputi inventarisasi karena ketidakseimbangan atau ketidak- ganti kerugian tersebut jika tidak
harta kekayaan negara, tukar guling, akuratan dalam melakukan penilaian dilakukan secara obyektif-rasional dan
lelang, dan jenis pengelolaan harta terhadap harta yang ditukargulingkan fair , akan mengakibatkan gejolak
masyarakat yang berkepanjangan dan
tidak berakhir, seperti kasus-kasus yang
sempat menyita perhatian publik, antara
lain: kasus tanah TAPOS, Rancamaya,
Cimacan, dan Kedungombo.
Dalam era otonomi daerah, penilaian
properti mempunyai manfaat yang
sangat besar. Manfaat yang diperoleh
dari penetapan nilai properti adalah
bahwasannya daerah mempunyai data
base (pangkalan data) properti atau harta
kekayaan daerah, yang dapat digunakan:
1) sebagai dasar menyusun data awal
neraca daerah; 2) sebagai landasan jika
diperlukan penerbitan obligasi daerah
(municiple bonds); 3) sebagai landasan
untuk optimalisasi harta kekayaan baik
secara sendiri maupun kerja sama
dengan investor, dan 4) sebagai
landasan penyusunan Sistem Informasi
Aset Daerah. Menurut Suharno (2002),
penilaian aset (poperti) secara tidak
Properti memberikan kontribusi dalam perekonomian langsung dapat digunakan untuk: 1)
USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003 19

6. mengetahui modal dasar daerah dalam sesuai dengan besarnya nilai aset yang bahwa besar kecilnya PBB tergantung
usaha privatisasi, 2) mengetahui nilai dijaminkan dan pada saat terjadi kredit pada penilaian terhadap obyek pajak
jaminan untuk memperoleh pinjaman, bermasalah penjualan aset tersebut tersebut. Penentuan NJOP yang terlalu
3) mengetahui nilai penyertaan (saham) nilainya tidak mencukupi. Contoh-contoh rendah ( undervalued ) akan meng-
dalam melakukan suatu kerja sama tersebut menunjukkan kelemahan MSAA akibatkan penerimaan negara dalam
usaha dengan pihak swasta, 4) memberi karena tidak mengecek terlebih dahulu bentuk PBB kecil, sebaliknya NJOP yang
informasi kemampuan nilai ekonomi terhadap nilai aset yang dijaminkan. terlalu tinggi (overvalued ) akan mem-
properti di suatu daerah untuk meng- Pemerintah dalam hal ini BPPN sendiri beratkan rakyat karena akan terbebani
undang investor, 5) mengetahui nilai lalai dalam hal tidak melaksanakan hak PBB yang tidak semestinya. Dalam
dalam rangka penerbitan obligasi untuk melakukan uji tuntas dari aspek kaitannya dengan penentuan BPHTB,
daerah, 6) mengetahui nilai aset untuk keuangan atau Financial Due Dilligent dasar pengenaan pajak adalah nilai
kepentingan tukar guling (ruilslag ), 7) (FDD) terhadap aset-aset yang diserah- perolehan (harga transaksi dalam hal
mengetahui dasar nilai dalam pem- kan para obligator. Meskipun telah jual beli; nilai pasar dalam hal tukar
bebasan tanah, pembelian tanah dan banyak aset BPPN yang dijual dalam menukar, hibah, warisan, penggabungan
lain-lain. rangka MSAA tanpa melalui FDD, usaha, peleburan usaha, pemekaran
Beberapa isu menarik juga terjadi kegiatan FDD masih tetap diperlukan usaha, hadiah, dan lain-lain).
sebagai akibat ketidakakuratan dalam untuk menilai kewajaran harga jual aset- Dalam praktek yang ada, penentuan
melakukan penilaian terutama yang aset yang sudah terjual maupun belum nilai tersebut tidak menunjukkan kondisi
dialami oleh Badan Penyehatan Perban- terjual sehingga jika terjadi indikasi yang sesungguhnya di pasar. Contoh:
kan Nasional (BPPN). Sebagaimana misrepresentasi, FDD dapat digunakan Dalam transaksi jual beli tanah dan
dirujuk dari KOMPAS, tanggal 15 Juli sebagai dasar yang kuat bagi BPPN bangunan, dasar pengenaan BPHTB
2002 yang bertajuk “Pemerintah juga untuk mengajukan klaim ke Debitor adalah nilai transaksi (harga beli)
Harus Persoalkan Valuasi Aset dalam Pemegang Saham (DPS). sesungguhnya tanah dan bangunan
Mengejar Obligator”, menyatakan Pentingnya penilaian bagi BPPN tersebut. Akan tetapi jika ada data yang
beberapa hal sebagai berikut: Penilaian juda dikaitkan dengan program restruk- dapat dijadikan rujukan (misalnya, NJOP
aset obligator dalam rangka mengejar turisasi perbankan. Restrukturisasi properti yang ditransaksikan lebih murah
perbedaan nilai aset dengan utang para perbankan menuntut adanya program daripada nilai transaksi), nilai transaksi
eks obligator bank-bank bermasalah merger-akuisisi dan pengelolaan bank tersebut tidak digunakan lagi dan yang
disebabkan oleh Tim Bantuan Hukum yang mempunyai utang bermasalah. digunakan dasar menentukan BPHTB
(TBH) hanya melihat sah tidaknya Dalam merger-akuisisi, penilaian adalah NJOP. Kecenderungan ini terjadi
dokumen Master of Settlement and Ac- dimaksudkan untuk menentukan aset karena adanya kenyataan bahwa NJOP
quisition Agreement (MSAA-Perjanjian dari perusahaan yang melakukan merger yang idealnya adalah nilai pasar, ternyata
Penyelesaian Bantuan Likuditas Bank atau akuisisi. Demikian pula dalam pro- masih belum mewakili nilai pasar dalam
Indonesia dengan Jaminan Aset) yang gram pengelolaan bank bermasalah, arti yang luas. Artinya, NJOP dapat lebih
sudah ditandatangani; TBH tidak perlu dilakukan penilaian terhadap aset rendah atau lebih besar dari niali pasar
membahas misrepresentasi (perbedaan perusahaan tersebut untuk selanjutnya yang sesungguhnya. Jika NJOP tersebut
penghitungan aset yang diserahkan digunakan sebagai dasar pengelolaan ditetapkan lebih rendah dari kenyataan
sebagai jaminan hutang kepada BPPN); aset bank bermasalah yang ber- yang sesungguhnya maka berapa besar
BPPN dan TBH hanya berfokus pada sangkutan. Penilaian suatu perusahaan pemerintah dirugikan sebagai akibat
hukum, sementara nilainya ngaco, juga diperlukan dalam program penerimaan pajak yang tidak sesuai
artinya secara hukum mereka patuh restrukturisasi BUMN melalui program dengan jumlah yang sebenarnya.
tetapi valuasinya dimainkan. Dalam merger dan akuisisi maupun privatisasi Pemerintah melalui Direktorat PBB
beberapa kasus terdapat perbedaan BUMN. dan BPHTB telah berupaya mengem-
besarnya utang dengan aset yang 2. Penilaian Properti Berkenaan bangkan sebuah sistem administrasi
dijaminkan. Contoh: Utang Grup Salim dengan PBB dan BPHTB PBB yang disebut Sistem Informasi dan
(eks pemegang saham Bank BCA dan Hal lain yang tidak kalah pentingnya Majanemen Obyek Pajak (SISMIOP)
Bank Risjad Salim Internasional/RSI) dalam kaitannya dengan penilaian dengan pendukungnya yaitu Sistem
adalah Rp 53,6 trilyun ke BPPN, tetapi properti adalah penentuan Pajak Bumi Informasi Geografis (SIG) untuk mendata
yang dibayar hanya Rp 20 trilyun, dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan subyek pajak, obyek pajak, dan menentu-
sedangkan sisanya tidak cukup dibayar Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). kan nilai pasar obyek pajak. Akan tetapi
dengan aset; Utang Indomobil dengan Obyek pajak PBB adalah tanah (bumi) hasilnya belum memuaskan, artinya data
jaminan aset sebesar Rp 1,8 trilyun, dan bangunan, sedangkan penghitung- yang dipublikasikan masih belum
tetapi ketika dijual oleh pemerintah an PBB adalah tarip tertentu dikalikan mewakili kondisi yang sesungguhnya
hanya laku Rp 625 milyar, dan kasus- dengan Nilai Jual Kena Pajak. Nilai Jual terjadi di pasar. Secara tidak disadari,
kasus lain yang ditangani oleh BPPN Kena Pajak dihitung berdasarkan Nilai PBB yang dibayarkan oleh beberapa
dimana nilai aset yang sebenarnya tidak Jual Obyek Pajak (NJOP). Hal ini berarti kelompok masyarakat selama beberapa
20 USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003

7. tahun terakhir tetap atau tidak berubah, Tabel 1.
padahal harga pasar khususnya untuk Daftar instansi pemerintah dan swasta yang memerlukan Jasa Penilai
tanah di daerah tertentu mengalami dalam menilai aset:
kenaikan yang cepat.
3. Penilaian Properti Berkenaan No. Instansi/Badan Keperluan
dengan Kegiatan Perbankan
Bank (menurut UU No. 10 Tahun 1. BPPN Penjualan aset (assets disposal ):
1998) adalah badan usaha yang meng- • menentukan nilai pasar dan nilai likuidasi
himpun dana masyarakat dan menyalur- dari set-aset yang akan dijual baik melalui
kannya kepada masyarakat dalam bentuk lelang maupun tender terbuka
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 2. BUMN dan BUMD Privatisasi dan divestasi:
dalam rangka meningkatkan taraf hidup • Menentukan nilai aset maupun nilai
rakyat banyak. Dalam proses pemberian perusahaan (saham) baik melalui Initial
kredit yang sumber dananya antara lain Public Offering (IPO) maupun
berasal dari dana masyarakat, bank strategic partner.
selain harus memperhatikan aspek • Menentukan nilai pasar idle assets
kelayakan usaha sebagai jaminan yang akan dilepas.
utama pembayaran kembali kredit yang 3. Perusahaan Swasta Penilaian aset maupun saham untuk berbagai
telah diberikan kepada debitur juga harus keperluan, antara lain: agunan ke bank,
memperhatikan agunan sebagai rencana investasi, rencana divestasi, keperluan
jaminan tambahan. Hal ini terjadi karena manajemen, asuransi, dan lain-lain.
agunan tersebut merupakan sumber
4. Direktorat Jenderal Menentukan Nilai Jual Obyek Pajak yang
pelunasan, apabila pada suatu saat ter-
Pajak digunakan untuk menentukan:
tentu fasilitas tersebut tidak diselesaikan
• Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dari usaha debitur yang dibiayai. Oleh
• Besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah
karena itu dalam prinsip dasar penilaian
dan Bangunan (BPHTB)
kredit antara lain dikenal “5 C Principle”,
faktor jaminan (collateral) juga merupa- 5. Bank-bank Milik Negara Penentuan nilai pasar dan nilai likuidasi dari
kan salah satu faktor yang penting. tanah hak dan bangunan yang akan dijadikan
Selanjutnya untuk menjamin bahwa nilai jaminan perluas an kredit.
jaminan tersebut pada saat dilakukan 6. Kantor Piutang dan Menentukan nilai pasar dan nilai likuidasi dari
eksekusi dapat mencukupi untuk Lelang Negara aset-aset sitaan atas jaminan pelunasan utang
pelunasan kewajiban debitur, maka yang akan dilelang/dieksekusi.
perlu dilakukan penilaian atas jaminan Menentukan nilai harta bergerak ( personal
7. Perum Pegadaian
yang akan diserahkan kepada bank. property) yang akan d ilelang.
Dalam dunia perbankan secara umum 8. Badan Pertanahan Penilaian untuk penetapan ganti rugi tanah-
dikenal 2 kategori penilai, yaitu penilai Nasional tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar
intern dan independen (I Supomo, 2002). menurut PP No. 36 Tahun 1998.
Penilai intern memiliki kewenangan dan 9. Bapepam Menentukan nilai pasar dari aset perusahaan
bertugas untuk melakukan pekerjaan sebagai salah satu syarat untuk go public .
penilaian. Penilai independen merupa- 10. Bank-bank Milik Swasta Penentuan nilai pasar dan nilai likuidasi dari
kan penilai eksternal yang bebas ikatan tanah hak dan bangunan yang akan dijadikan
yang pada saat ini atau di kemudian hari
jaminan pelunasan kredit.
tidak memiliki kepentingan finansial yang
berhubungan dengan obyek properti 11. Balai Lelang Swasta Penentuan nilai pasar dan nilai likuidasi atas
selain jasa penilai. Fungsi utama kedua tanah hak dan bangunan serta harta bergerak
penilai tersebut pada prinsipnya adalah yang akan dilelang bukan karena lelang
memberikan opini secara tertulis eksekusi berdasarkan undang -undang.
mengenai nilai ekonomi jaminan/agunan 12. Lembaga Peradilan Menentukan nilai aset perusahaan yang
pada saat tertentu. Dengan semakin Umum/Niaga dinyatakan pailit.
berkembangnya dunia perbankan maka
penilaian tidak hanya dilakukan 13. Masyarakat Umum Menentukan nilai tanah hak dan bangunan
terhadap agunan tetapi juga meliputi serta barang bergerak untuk berbagai
sebagian besar aset/properti baik yang keperluan, antara lain: pembagian harta
bersifat komersial atau non komersial, warisan, gono gini, utang piutang, dan lain-
berujud ( tangible) ataupun tidak berujud lain.
USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003 21

8. (intangible) dan surat berharga. Uraian di atas menunjukkan bahwa kelemahan di bidang data. Konsultan
Penilaian properti secara tepat banyak masalah terjadi dalam tatanan asing kurang mengetahui kondisi dan
sangat diperlukan dalam dunia per- ekonomi masyarakat di Indonesia situasi suatu daerah, padahal kedua hal
bankan. Kesalahan atau ketidakakuratan khususnya yang berkaitan dengan tersebut lebih banyak mempengaruhi
dalam menilai suatu properti akan meng- penilaian properti. Nilai suatu properti nilai suatu properti.
akibatkan beberapa masalah dalam menjadi tidak fair lagi jika telah Di Indonesia, peraturan pertama
rangka likuidasi/lelang maupun dalam terpengaruh oleh beberapa kepentingan yang mengatur tentang jasa penilaian
penghitungan penyisihan aktiva baik pribadi maupun kelompok. adalah SK Menteri Perdagangan No.
produktif. Dalam rangka likuidasi aset/ Keberadaan Jasa Penilai lokal masih 161/KP/VI/1977 tentang Ketentuan
agunan, terdapat suatu kecenderungan kurang berperan, dan tidak memperoleh Perjanjian Usaha Penilaian di Indone-
nilai pasarnya lebih rendah dari harga dukungan dari beberapa pihak sehingga sia. Kemudian menyusul Keputusan
pasar yang sebenarnya. Hal ini dapat opini yang diberikan belum dapat Menteri Keuangan RI No. 57/KMK.017/
merugikan bank karena bank harus dipercaya oleh publik. Hal ini terjadi 1996 tentang Jasa Penilai, dan Keppres
menjual/melepaskan aset tersebut karena Jasa Penilai lokal yang ada No. 35 tahun 1992 yang diantaranya
dengan harga yang relatif murah, bekerja kurang profesional dan kurang berisi pembentukan Direktorat Jenderal
sehingga tidak akan dapat menutupi independen dalam memberikan Lembaga Keuangan yang salah satu
kewajiban yang ada. Dalam hal peng- penilaian. Contoh: Penilai intern pada bagiannya adalah Direktorat
hitungan penyisihan aktiva produktif, nilai suatu bank sering menemukan Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.
agunan diperhitungkan sebagai faktor perbedaan nilai yang signifikan atau Lembaga pemerintah lain yang
pengurang. Apabila nilai agunan terlalu menerima data yang tidak sesuai dengan mempunyai bidang penilaian adalah
tinggi, penghitungan penyisihan aktiva kondisi fisik obyek penilaian. Appraiser Direktorat PBB dan BPHTB, yaitu Sub
produktif menjadi lebih rendah dari yang PT A menaksir nilai pasar sebidang tanah Direktorat Penilaian yang mempunyai
seharusnya. Dalam kondisi demikian sebesar Rp 500.000,00 per meter persegi tenaga fungsional penilai untuk
laba yang tercermin dalam laporan pada bulan Februari 2001, sedangkan kepentingan penentuan nilai pasar
keuangan akan menjadi lebih tinggi. appraiser PT B menaksir tanah yang dalam menetapkan Nilai Jual Obyek
Pentingnya penilaian bagi Instansi sama pada bulan Mei 2001 sebesar Rp Pajak (NJOP) serta Direktorat Jenderal
Pemerintah dan Swasta khususnya 265.000,00 per meter (I Supomo, 2002). Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
dalam rangka penilaian aset dapat dilihat Pemberdayaan konsultan penilai asing yang mempunyai penilai internal untuk
pada tabel 1 (Siregar, 2002). yang diharapkan lebih qualified untuk penentuan nilai pasar dan nilai likuidasi
menghasilkan analisis yang akurat dalam menentukan nilai barang jaminan
Keberadaan Lembaga Penilai Properti ternyata mendapatkan hasil yang yang akan dicairkan.
di Indonesia: Sekarang dan yang Akan berkebalikan (seperti yang dialami oleh Berkenaan dengan ganti kerugian
Datang BPPN), karena mereka menjumpai yang diberikan kepada masyarakat
sebagai dampak pengambilalihan tanah
untuk kegiatan pembangunan, Lampiran
INPRES No. 9 tahun 1993 tentang
Pedoman-pedoman Pelaksanaan
Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan
Benda-benda yang ada di atasnya, Pasal
5 menyebutkan adanya Panitia
P e n a k s i r . Panitia Penaksir tersebut
bertugas menetapkan besarnya ganti
rugi atas tanah/bangunan/tanaman yang
berada di atasnya secara obyektif dengan
tidak merugikan kedua belah pihak dan
dengan menggunakan norma-norma
serta memperhatikan harga penjualan
tanah/bangunan/tanaman di sekitarnya
yang terjadi dalam tahun berjalan.
Dalam dunia Perbanan, di samping
penilai independen juga mempunyai
penilai intern yang telah memiliki mini-
mal pendidikan dasar dalam penilaian.
Penilai intern berwenang untuk menilai
properti yang menjadi agunan kredit dan
Menetapkan nilai properti guna menambah kas pemerintah menentukan kelayakan penilaian yang
22 USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003

9. dilakukan oleh penilai independen. w Memasyarakatkan kode etik dan jasa diperlukan adanya lembaga/institusi/
Beberapa Asosiasi jasa penilia yang penilai. organisasi Penilai yang profesional, dan
telah ada di Indonesia, meliputi w Mengembangkan profesi penilai independen agar dapat menghasilkan
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Indonesia. penilaian yang diharapkan dan
(MAPPI), dan Gabungan Perusahaan Dewan Penilai Indonesia hendaknya memuaskan semua pihak. U
Penilai Indonesia (GAPPI). Sementara juga berkoordinasi dengan pihak lain
itu, profesi penilai telah diatur dalam yang terkait, seperti Kadin/Badan
Standar Penilaian Indonesia (SPI, yang Akreditasi dan Resgistrasi Kadin Indo-
terakhir tahun 2002), dan Kode Etik nesia dalam hal Akreditas, Asosiasi
DAFTAR PUSTAKA
Penilai Indonesia (KEPI). Selama ini MAPPI dan GAPPI dalam hal sertifikasi,
pemerintah belum mengatur profesi Asosiasi dan Pemerintah (Departmen
penilaian dalam suatu Undang-undang Keuangan) dalam hal regristrasi, dan Baker, E. Richard, et al. (1985), Advanced
sehingga eksistensinya kurang diakui pemerintah (Deperindag dan Depkeu) Financial Accounting, New York: McGrow Hill.
oleh masyarakat maupun pihak luar atau dalam hal perijinan. I. Supomo (2002), “Peranan Konsultan Penilai
asing. Demikian pula belum terdapat dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan”,
pengembangan pendidikan yang ber- Kesimpulan Makalah Seminar Nasional Peranan Lembaga
Properti atau Harta Kekayaan Negara, Daerah
sifat formal yang mengacu pada Berdasar konsep fisik, properti
dan Swasta dalam Perekonomian , Yogyakarta:
kurikulum internasional. Pendidikan diartikan sebagai real estat, sedangkan 10 Agustus 2002.
penilaian yang selama ini ada hanya ter- berdasar konsep legal properti dapat
Karsono Surjowibowo (2002), “Suatu Tinjauan
batas pada kursus-kursus jangka pendek diartikan sebagai properti riil dan properti
Pentingnya Adanya Penilaian Properti dan
dengan menggunakan kurikulum yang individu. Pengertian properti selanjutnya Pengelolaan Hata Kekayaan Negara”, Makalah
sesuai keperluan penyelenggara berbeda-beda tergantung pada kepen- Seminar Nasional Peranan Lembaga Properti
pendidikan. tingannya. Penilaian properti dapat atau Harta Kekayaan Negara, Daerah dan
Swasta dalam Perekonomian , Yogyakarta: 10
Pada dasarnya terdapat dua sistem dilakukan dengan cara yang berbeda-
Agustus 2002.
penilaian yang berlaku internasional, beda seperti berdasar pendekatan harga
yaitu yang mengacu pada sistem pasar, pendekatan biaya, pendekatan Mardiasmo (2002), Perpajakan, Edisi Revisi Tahun
2002, Yogyakarta: Penerbit Andi.
penilaian di Amerika Serikat dan Inggris pendapatan bahkan pendekatan r e -
(Karsono, 2002). Di Amerika Serikat placement value . Dari bebrapa pen- Siregar D, Doli (2002), Optimalisasi Pemberdayaan
terdapat Appraisal Institute yang dekatan yang ada, pendekatan harga Harta Kekayaan Negara: Peran Konsultan
Penilai Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional ,
bertugas memberikan sertifikasi/ pasar lebih mencerminkan obyektifitas
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
designasi pada penilai. Menghadapi penilaian jika dilakukan secara
globalisasi dan liberalisasi ekonomi, transparan. Machfud Sidik (2000), Model Penilaian Properti
Berbagai Penggunaan Tanah di Indonesia,
sudah saatnya Indonesia mempunyai Penilaian properti menjadi topik yang
Jakarta: Yayasan Bina Umat Sejahtera.
suatu organisasi profesi (penilai) yang menarik untuk dibahas akhir-akhir ini
disegani serta mampu menjaga kualitas bermula dari beberapa kasus yang terjadi Suharno (2002), “Pemanfaatan Data Grafis dan
Numerik dan Peran Penilai Pajak Bumi dan
dan kredibilitas profesi tersebut. Dengan sampai menyebabkan krisis ekonomi
Bangunan dalam Rangka Pengelolaan Harta
kata lain diperlukan eksistensi jasa yang berkepanjangan. Hal ini disebab- Kekayaan Negara”, Makalah Seminar Nasional
penilaian yang berbentuk Dewan Penilai kan oleh ketidakakuratan dalam Peranan Lembaga Properti atau Harta
Indonesia yang profesional dan melakukan penilaian terhadap properti. Kekayaan Negara, Daerah dan Swasta dalam
Perekonomian , Yogyakarta: 10 Agustus 2002.
berkualitas (Karsono, 2002) maupun Beberapa pihak yang berkepentingan
Lembaga Penilai Properti yang obyektif, terhadap penilaian properti tersebut Sumardjono, Maria (2002), “Peranan Lembaga
rasional, dan fair (Sumardjono, 2002). antara lain adalah pemerintah Pusat Penilai Properti dalam Penentuan Ganti
Kerugian sebagai Dampak Pengambilalihan/
Dewan Penilai Indonesia tersebut maupun Daerah (seperti BPPN, Ditjen
Perolehan Tanah untuk Kegiatan
hendaknya dianggotai oleh pihak PBB dan BPHTB, dan lain-lain), Pembangunan”, Makalah Seminar Nasional
pemerintah dan swasta yang memiliki masyarakat, maupun kalangan perban- Peranan Lembaga Properti atau Harta
kapabilitas, yang tujuan utamanya kan dan swasta lainnya. Di samping Kekayaan Negara, Daerah dan Swasta dalam
untuk mengatasi peristiwa-peristiwa Perekonomian , Yogyakarta: 10 Agustus 2002.
adalah:
yang telah terjadi dan mengantisipasi
w Melakukan pengawasan terhadap
praktek penilaian di Indonesia. maupun kemungkinan terjadinya
kembali peristiwa tersebut di masa
w Menjelaskan dan mempertegas datang, penilaian properti juga
tanggung jawab, tugas dan peranan
dimaksudkan untuk tujuan lebih luas lagi
penilai. yaitu dalam upaya optimalisasi aset/
w Melindungi kepentingan masyarakat properti negara, daerah maupun swasta.
berkaitan dengan praktek penilaian Agar dapat diperoleh penilaian yang
yang dilakukan oleh para penilai lain. obyektif, rasional, dan fair maka
USAHAWAN NO. 03 TH XXXII MARET 2003 23