Peran pesantren dalam pembangunan ekonomi

1. AMANAH UNDANG-UNDANG:
MENDORONG PERAN
PESANTREN SEBAGAI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MENJAGA TRADISI, MENGAWAL INOVASI
WARYONO
Jakarta, Oktober 20120
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

2. DEFINISI
Pondok Pesantren, Dayah, Surau,
Meunasah, atau sebutan lain,
yang selanjutnya disebut
Pesantren adalah lembaga yang
berbasis masyarakat dan
didirikan oleh perseorangan,
yayasan, organisasi masyarakat
Islam, dan/atau masyarakat yang
menanamkan keimanan dan
ketakwaan kepada Allah Swt.,
menyemaikan akhlak mulia serta
memegang teguh ajaran Islam
rahmatan lil‘alamin yang
tercermin dari sikap rendah hati,
toleran, keseimbangan, moderat,
dan nilai luhur bangsa Indonesia
lainnya melalui pendidikan,
dakwah Islam, keteladanan, dan
pemberdayaan masyarakat dalam
kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
PESANTREN : DEFINISI, TUJUAN, DAN FUNGSI
TUJUAN PESANTREN
1. membentuk individu yang unggul di
berbagai bidang, yang memahami
dan mengamalkan nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu
agama yang beriman, bertakwa,
berakhlak mulia, berilmu, mandiri,
tolong-menolong, seimbang, dan
moderat;
2. membentuk pemahaman agama dan
keberagamaan yang moderat dan
cinta tanah air, serta membentuk
perilaku yang mendorong terciptanya
kerukunan hidup beragama; dan
3. meningkatkan kualitas hidup
masyarakat yang berdaya dalam
memenuhi kebutuhan pendidikan
warga negara kesejahteraan sosial
masyarakat
(Sumber : UU 18/2019 tentang Pesantren)
DAKWAH
Mewujudkan Islam
rahmatan lil ‘alamin.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Penyiapan sumber daya manusia
yang mandiri dan memiliki
keterampilan agar dapat berperan
aktif dalam pembangunan.
PENDIDIKAN
Membentuk Santri yang unggul
dalam mengisi kemerdekaan
Indonesia dan mampu
menghadapi perkembangan
zaman
FUNGSI
2

3. PESANTREN:
SUBYEK PENGUNGKIT STRATEGIS
29 ribu Pesantren, 4 Juta Santri, 354 ribu PTK, dan 90 juta Keluarga Santri
Indonesia Kiblat Islam Moderat Dunia
Pesantren merupakan aktor (subyek) yang terbukti memiliki komitmen
dan bertindak nyata untuk moderasi Islam; Indonesia menjadi cerminan
Islam rahmatan lil ‘alamin
Akselerator
Pembangunan
Pesantren terus bergerak secara mandiri
untuk memenuhi kebutuhan dirinya
sendiri dan masyarakat sekitar;
Pesantren menjadi pusat pertumbuhan
lokal sekitar pesantren dan regional; Jika
potensi pesantren dikuatkan, akan
berdampak baik bagi pembangunan
nasional.
Pendidikan Berkualitas
untuk Semua
Pesantren menjadi lembaga yang
menerima siapapun untuk berproses,
tanpa melihat latar belakang ekonomi,
keadaan fisik dan psikis santri, dengan
tetap menjaga kualitas dengan segala
kekhasannya.
3

4. PESANTREN:
FUNGSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Berorientasi pada
peningkatan
kesejahteraan Pesantren
dan masyarakat
Dilaksanakan melalui
aktivitas dalam rangka
penyiapan sumber daya
manusia yang mandiri
dan memiliki
keterampilan agar dapat
berperan aktif dalam
pembangunan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah memberikan
dukungan dan fasilitasi ke
Pesantren dalam melaksanakan
fungsi pemberdayaan
masyarakat, sekurang-
kurangnya meliputi:
 Bantuan keuangan
 Bantuan sarana dan
prasarana
 Bantuan teknologi
 Pelatihan keterampilan.
sesuai dengan kemampuan
keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(Sumber : UU 18/2019 tentang Pesantren)
4
Pelatihan dan praktik kerja lapangan
Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi
pesantren dan masyarakat
Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan
lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah
Pendampingan dan pemberian bantuan
pemasaran terhadap produk masyarakat
Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan
Pembimbingan manajemen keuangan,
optimalisasi, dan kendali mutu
Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
Pemanfaatan dan pengembangan teknologi
industri
Pengembangan program lainnya.

5. PENDANAAN DAN KERJASAMA
(Sumber : UU 18/2019 tentang Pesantren)
5
Sumber utama pendanaan
pesantren: MASYARAKAT
Membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren
melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan
negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren
melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Hibah Luar Negeri, Hibah Dalam Negeri, Badan Usaha,
Pendanaan Internal, dan DANA ABADI PESANTEN
MASYARAKAT
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
DAERAH
SUMBER LAIN
PENDANAAN
Kerja sama dapat dilakukan oleh
pesantren dengan lembaga lainnya
yang bersifat nasional dan/atau
Internasional.
Kerjasama antara lain dilakukan
dalam bentuk pertukaran peserta
didik, perlombaan, sistem
pendidikan, kurikulum, bantuan
pendanaan, pelatihan dan
peningkatan kapasitas, serta
bentuk kerjasama lainnya
Kerjasama dilaksanakan sepanjang
sesuai dengan tujuan pesantren dan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
KERJASAMA

6. Mendorong peran
Pesantren sebagai
lembaga
pemberdayaan
masyarakat dilakukan
melalui:
 PENGEMBANGAN
POTENSI EKONOMI
PESANTREN
 SINERGI
PENGEMBANGAN
LIFE SKILL DAN
PENDIDIKAN
VOKASI
STRATEGI
PENGUATAN
PESANTREN
Penataan Satuan dan
Program Pendidikan
Penguatan Tafaqquh
Fiddin dan Nilai-Nilai
Kepesantrenan
Penjaminan Mutu dan
Rekognisi Pengalaman
Belajar
Fasilitas Sarana Prasarana
dan Biaya Operasinal
Layanan
Beasiswa
Sinergi Pengembangan
Life Skill dan Pendidikan
Vokasi
Pengembangan
Potensi Ekonomi
Pesantren
Event Nasional dan
Event Khusus
Kebijakan dan Afirmasi
Khusus
6

7. 7
 Penguatan Peran Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada
pesantren untuk dapat memberdayakan pesantren sekaligus masyarakat
disekitarnya, di mana hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang
inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan
dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.
 Pesantren berfungsi sebagai pelaksana program, konsultan, dan sebagai
pembantu/pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program.
 Aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren, baik yang
berasal dari inisiatif pesantren ataupun seperti apa yang dilakukan oleh
lembaga lain diluar pesantren harus dapat bersinergi dengan program
pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.
 Aktivitas tersebut harus menciptakan lapangan kerja produktif dalam
jumlah besar, selanjutnya diharapkan terdapat multiplier effect pada
peningkatan pendapatan masyarakat pesantren dan sekitarnya,
peningkatan taraf hidup, serta pengurangan angka kemiskinan.
 Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks
kewilayahan, di mana setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi
sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi
unggulan yang berbeda, di mana hal ini juga berlaku untuk pesantren,
dimana masing-masing pesantren dapat mempunyai keunggulan yang
berbeda-beda, tergantung karakteristik wilayahnya
KONSEP
KEBIJAKAN

8. 8
TAHAPAN (PENGEMBANGAN PROGRAM)
PENGEMBANGAN USAHA
PESANTREN DAN
MASYARAKAT SEBAGAI
MITRA KERJA PESANTREN
USAHA PESANTREN
SEBAGAI INKUBATOR
BISNIS
KOPERASI PESANTREN
LEMBAGA PENDANAAN
BERBASIS PESANTREN
ALIH PENGETAHUAN
DAN/ATAU MELALUI
KEMITRAAN DENGAN
PRINSIP SALING
MENGUNTUNGKAN DAN
MEMAJUKAN
MENDORONG INOVASI
DAN TEKNOLOGI BARU
YANG MENDUKUNG
USAHA AGAR LEBIH
EFEKTIF DAN EFISIEN
1 2
3
ENABLING
SECURITIZING
EMPOWERING

9. 9
ASPEK PENDUKUNG
DATA
KELEMBAGAAN
REGULASI
Mengidentifikasi pesantren yang sudah mandiri sehingga mampu
dikembangkan sebagai pesantren mitra pemberdayaan,
pesantren yang masih memerlukan dukungan untuk
pengembangan di berbagai hal sebelum dikembangkan lebih
lanjut, atau pesantren yang sudah secara mapan dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai
model atau percontohan bagi pesantren lainnya, berikut potensi
Modal (Lingkungan, SDM, Infrastruktur, Keuangan, dan Sosial)
yang dimiliki.
Wadah atau kelembagaan untuk keperluan proses alih
pengetahuan dari pesantren yang telah sukses mengembangkan
kegiatan pemberdayaan, kepada pesantren lain yang bermaksud
untuk menjajaki kegiatan serupa, sekaligus wadah untuk
mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan oleh
pesantren
Penegasan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan,
dakwah, danpemberdayaan masyarakat dalam regulasi dan
payung hukum ekonomi berbasis syariah dalam sistem
perekonomian Indonesia

10. 10

11. Sektor Usaha Pesantren
(Penelitian Model Holding Pesantren Kerjasama Bank Indonesia,
Kemenag, dan Universitas Airlangga, 2019)
11

12.  Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pesantren
dan Koperasi Pesantren yang diinisiasi oleh Kemenko PMK
 Program kerjasama antara Kementerian Agama dengan
Bank Indonesia, OJK, serta lembaga keuangan dan lembaga
filantropi Islam lainnya dalam kerangka pengembangan
ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi Pesantren
dan penguatan ekonomi syariah
 Program kerjasama Kementerian Agama dengan BKPM,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam
pengembangan lifeskills dan pendidikan vokasi, melalui
penyiapan tenaga kerja lulusan pondok Pesantren (Pelatihan
di BLK komunitas, Pemagangan/On Job Training Santri)
 Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Digital Business
(Kolaborasi Kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM,
Kemenag, dan Bukalapak)
PROGRAM KERJASAMA LINTAS INSTANSI/LEMBAGA
Pengembangan
SDM
Pembiayaan (Akses
Lembaga Keuangan)
Penguatan
Kelembagaan
Penyediaan Sarana
Prasarana
Penguatan
Kerjasama
12

13. TERIMA
KASIH
CATATAN PENUTUP
 UU Pesantren memberikan ruang sekaligus
mengandung amanat bagi Negara terkait
upaya rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi
Pesantren untuk pengembangan dengan
tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya
 Walapun Pesantren tumbuh dan berkembang
dalam fungsi pemberdayaan masyarakat,
Pesantren jangan digiring untuk
meninggalkan apa yang menjadi core
business nya (tafaqquh fiddin)
 Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga
diperlukan untuk menyatukan keunggulan
masing-masing