1. GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
Dosen: HALIMAN, S.IP, M.Si
Hp 085252608204
Blog: bloghaliman.blogspot.com
Email: ayahfari32@gmail.com
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
2013 09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 1
2. DEFINISI
Good and Clean Governance diartikan
segala hal yang terkait dengan tindakan
atau tingkah laku yang bersifat
mengarahkan, mengendalikan atau
memengaruhi urusan publik untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan sehari-hari.
Good governance menyangkut semua
lembaga pemerintah maupun
nonpemerintah.
Di lembaga non pemerintah disebut good
corporate
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 2
6. KONTROL SOSIAL
1. Penguatan fungsi dan peran
lembaga perwakilan;
2. Kemandirian lembaga peradilan;
3. Profesionalitas dan integritas
aparatur pemerintah;
4. Penguatan partisipasi masyarakat
madani (civil society);
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat
dalam kerangka otonomi daerah.
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 6
7. GERAKAN ANTIKORUPSI
BPKP: Korupsi merupakan tindakan
yang merugikan kepentingan
umum dan masyarakat luas
demi keuntungan pribadi atau
kelompok tertentu.
Korupsi menyebabkan biaya ekonomi
tinggi, politik tidak sehat,
kemerosotan moral bangsa.
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 7
9. lanjutan
Menurut Jeremy Pope untuk memberantas korupsi
dilakukan kontrol terhadap peluang dan keinginan
korupsi. Lakukan perubahan secara sistematis dan
membalikkan siasat “laba tinggi, risiko rendah”
menjadi “laba rendah, risiko tinggi”.
Upaya penanggulangan korupsi:
1.Political wiil dan political action pejabat negara
dan pimpinan kelembagaan negara;
2.Penegakan hukum;
3.Membangun lembaga pendukung pencegah korupsi;
seperti ombudsman, KPK, ICW
4.Membangun mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan yang good and clean government;
5.Pendidikan antikorupsi;
6.Gerakan agama antikorupsi.
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 9
10. KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh
pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah
ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan
atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan
dan/atau kepentingan masyarakat.
Pelayanan publik oleh pemerintah bermotif sosial
politik sebagai ekses dari kompensasi pajak yang
dibayar, sedang oleh swasta bermotif ekonomi.
Jika pelayanan publik oleh pemerintah disertai
dengan pembayaran, maka tarifnya berdasarkan
harga pasar dan terjangkau oleh masyarakat.
Prinsip rasionalitas dan transparansi biaya
pelayanan publik harus diutamakan.
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 10
11. KAITAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE
1. Pelayanan publik menjadi area
negara berinteraksi dengan lembaga
nonpemerintah;
2. Pelayanan publik area berbagai
aspek good and clean governance
bisa diartikulasikan secara lebih
mudah;
3. Pelayanan publik melibatkan semua
unsur governance.
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 11
12. Kinerja birokrasi adalah ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan dengan memperhitungkan
elemen-elemen indikator:
1.Indikator masukan (inputs);
2.Indikator proses (process);
3.Indikator produk (output);
4.Indikator hasil (outcomes);
5.Indikator manfaat (benefits);
6.Indikator dampak (impact).
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 12
13. FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI KINERJA
BIROKRASI
1. Manajemen organisasi;
2. Budaya kerja;
3. Organisasi;
4. Kualitas sumber daya manusia;
5. Kepemimpinan birokrasi yang
efektif;
6. Koordinasi kerja.
09/22/14 10:24 PM STAI SAMBAS 13