Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah

47,840 views

Published on

pembahasan mengenai perencanaan dan penganggaran di daerah

2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
47,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5,695
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah

  1. 1. Nama : Mgs. M. Rizqi Al Fadli, S.IP, M.Si NIP : 19880905 200701 1 003 TTL : Palembang, 5 September 1988 Gol. : Penata Muda Tk. I / (III/b) Instansi : Bappeda Prov. Bengkulu : Bidang Sosial dan Budaya Alamat : Jl. Melur No. 35 RT. 05, Nusa Indah No. Hp : 0811 7310037 Email : r_al_fadly@yahoo.com Pendidikan : - S1 IPDN Jatinangor, 2006 – 2009 - S2 MAP Unsri Palembang, 2010 - 2012 2
  2. 2. SPPN dan Perencanaan Pembangunan Daerah Reformasi Sistem Perencanaan & Penanggaran Pembangunan Daerah 3
  3. 3. 4
  4. 4. 5  Proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri.  Proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan.  Kedua proses internal tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu perdagangan bebas dan kemajuan teknologi.
  5. 5. 6
  6. 6. • SPPN adalah ............ – Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan – Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan – Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 7
  7. 7. • Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar- fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 8
  8. 8. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas 9
  9. 9. • Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D • Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. • Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. • Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 10
  10. 10. Relevant • Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; 11
  11. 11. Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:  Tujuan akhir yang dikehendaki.  Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).  Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.  Masalah-masalah yang dihadapi.  Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.  kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.  Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.  Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. 12
  12. 12. • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas 13
  13. 13. 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. 14
  14. 14. 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). 15
  15. 15. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 16
  16. 16. 17
  17. 17. NASIONAL DAERAH RPJPN RPJPD RPJMN RPJMD Renstra KL Renstra SKPD RKP RKPD Renja KL Renja SKPD 18
  18. 18. RPJP NASIONAL RPJP DAERAH Penjabaran tujuan nasional ke dalam:  Visi  Misi  Arah Pembangunan Nasional Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:  Visi  Misi  Arah Pembangunan Daerah 19
  19. 19. RPJM NASIONAL RPJM DAERAH  Penjabaran visi, misi, program Presiden  Berpedoman pada RPJP Nasional Isi: 1. Strategi Pemb. Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah  Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Isi: 1. Strategi Pemb. Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran 20
  20. 20. Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah Isi: 1. Visi – Misi 2. Tujuan, strategi, dan kebijakan 3. Program – program 4. Kegiatan indikatif Isi: 1. Visi – Misi 2. Tujuan, strategi, dan kebijakan 3. Program – program 4. Kegiatan indikatif 21
  21. 21. RKP RKP DAERAH  Penjabaran RPJM Nasional  Penjabaran RPJM Daerah  Mengacu pada RKP Isi: 1. Prioritas Pemb. Nasional 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Fiskal 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran Isi: 1. Prioritas Pemb. Daerah 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran 22
  22. 22. Renja-KL Renja-SKPD Penjabaran Renstra-KL Penjabaran Renstra-SKPD Isi: 1. Kebijakan KL 2. Program dan kegiatan pembangunan  Dilaksanakan pemerintah  Mendorong partisipasi masyarakat Isi: 1. Kebijakan SKPD 2. Program dan kegiatan pembangunan  Dilaksanakan pemerintah daerah  Mendorong partisipasi masyarakat 23
  23. 23. • Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan dengan jumla sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. • Membatasi pengeluaran sepadan dengan penerimaan, menjaga keseimbangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas batas kemampuan. • Memiliki aspek teknis dan juga aspek-aspek politis. • Sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian, opini publik, berbagai tingkat pemerintahan, kelompok- kelompok kepentingan, pers, dan kaum politisi. • Memiliki kaitan yang erat antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat. 24
  24. 24. Diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pembangunan yang direncanakan. 25
  25. 25. RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabar kan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN 26
  26. 26. 1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.  APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat 3. Disiplin Anggaran  Pendapatan harus terukur secara rasional,  Belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja  Adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup,  Dilakukan melalui rekening kas umum daerah. 27
  27. 27. 4. Keadilan Anggaran  Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.  Harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran  Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.  Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. 6. Taat Azas  APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. 28
  28. 28. Pasal 34 UU 17/2003 ttg Keu. Negara 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang- undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang- undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. 29
  29. 29. • Dimulai dari RKPD yang merupakan : Penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada RKP. Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. ISI : – Prioritas Pembangunan Daerah – Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah – Arah Kebijakan Keuangan Daerah – Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran 30
  30. 30. 1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD. 2. RKUA memuat: 1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, 2. Alokasi belanja daerah, 3. Sumber dan penggunaan pembiayaan, 4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah). 5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. 6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. 7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. 31
  31. 31. 1. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan: 1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. 3. Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. 4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. 5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. 32
  32. 32. 1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang mencakup: a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 33
  33. 33. 1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. 3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD. 5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. 6. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. 34
  34. 34. 1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan Raperkada tentang penjabaran APBD. 4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan. 5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. 6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. 35
  35. 35. 8. Rencana pengeluaran disusun dalam Raperkada. 9. Pelampauan tertinggi untuk jumlah pengeluaran diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. 10. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. 11. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda. 12. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan Raperkada dimaksud menjadi Perkada. 36
  36. 36. 1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Rapergub sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi, yang disertai dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD; b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. 37
  37. 37. 3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Mendagri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait. 4. lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah 5. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Mendagri dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 6. Apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi atas Raperda dan Rapergub sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub. 38
  38. 38. 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan Raperda dan Rapergub menjadi Perda dan Pergub, Mendagri membatalkan Perda dan Pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 8. Apabila Mendagri menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda dan Rapergub bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi. 9. Pembatalan Perda dan Pergub serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan peraturan Mendagri. 39
  39. 39. 1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. 2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada . 4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. 40
  40. 40. PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi:  Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi:  Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan  Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi:  Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D  Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 41
  41. 41. Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu 42
  42. 42. Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Landasan Konseptual 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). 43
  43. 43. • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. Indikator Kinerja Standar Biaya Evaluasi Kinerja • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. 44
  44. 44. • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. • Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. • Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. 45
  45. 45. 46
  46. 46. Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. 47
  47. 47. 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). 48
  48. 48. Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan Sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yg kondusif Peningkatan kapasitas SDM Koordinasi yang baik antar stakholder 49
  49. 49. PEMBANGUNAN DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH 50
  50. 50. Penguatan Otonomi Daerah Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Dilaksanakan Melalui: Pengelolaan Sumberdaya 51
  51. 51.  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal- hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 52
  52. 52. DUNIA USAHA MASYARAKAT PEMERINTAH GOOD GOVERNACE 53
  53. 53. STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police CITIZENS organized into: Community-based organizations Non- governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange 54
  54. 54. 1. Masih tingginya pengangguran terbuka; 2. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan: 3. Masih rentannya keberlanjutan investasi dan rendahnya daya saing ekspor; 4. Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih terkendala; 5. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi terbarukan secara optimal; 55
  55. 55. 6. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah; 7. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi belum didukung secara optimal; 8. Masih rendahnya rasa aman, kurang memadainya kekuatan pertahanan, dan masih adanya potensi konflik horisontal; 9. Belum memadainya kemarnpuan dalam menangani bencana; 10. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah perbatasan dan wilayah terisolir masih besar; 11. Dukungan infrastruktur masih belum memadai. 56
  56. 56. 1. Penanggulangan kemiskinan; 2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; 3. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; 4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 5. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; 6. Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik; 7. Mitigasi dan penanggulangan bencana; 8. Percepatan pembangunan infrastruktur; 9. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. 57
  57. 57. 58
  58. 58. 59

×