Legal memorandum

FADEACGAALRIE.,S.H.,M.H AND ASSOCIATES
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Jl. Bumi Indraprasta II No. 13 Kel. Bantar Jati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor 16156
Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
1
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM XXXIX
LEGAL OPINION
(LEGAL MEMORANDUM)
KELOMPOK 1 :
1. Muhamad Nurifa 0101.10.043
2. Delina Sjofika Indah 0101.10.229
3. Achmad Rizky S 0101.10.002
4. Garin Indrarinaldy 0101.10.070
5. Alvin Sebastian S 0101.10.071
6. Dwi Sintong 0101.10.196
7. Teddy Dj 0101.08.289
8. Muhammad Rieval Y 0101.10.254
9. Prayoga Ranggana 0101.10. 049
10. M. Akbar Ghozaly 0101.10.101
11. Mochamad Emildy 0101.10.042
12. Ahmad Hardy Y 0101.10.098
13. Martin Johannes 0101.10.128
14. Desmeutia Putri 0101.10.216
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2014
LEGAL MEMORANDUM ( MEMORANDUM HUKUM )

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
2
Kepada : MADE OKA MASAGUNG
Dari : FADEACGAALRIE.,S.H.,M.H AND ASSOCIATES
ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANS
Jl. Bumi Indraprasta II No. 13 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara,
Kota Bogor, Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
Perihal : - Pembuktian atas sangkaan tindak pidana korupsi Perbankan dan
pemalsuan oleh Made Oka Masagung atas laporan PT.Bank Artha
Graha.
- Pembatalan Perjanjian yang dilakukan oleh Made Oka Masagung
Dengan PT. Bank Artha Graha yang dituangkan dalam Akta-akta
Notaris sebagai berikut :
1). Akta Notaris No. 41 tertanggal 29 Oktober 1997
2). Akta Notaris No. 42 tertanggal 29 Oktober 1997
3). Surat Pernyataan tertanggal 26 November 1997 (Akta No. 34)
Nama Pihak : - MADE OKA MASAGUNG
- PT. BANK ARTHA GRAHA
Tanggal : 15 Juni 1998

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
3
A. Kasus Posisi :
1. Made Oka Masagung mantan Pemilik Saham dan Sekaligus Direktur Utama PT.
Gunung Agung Group, juga sebagai salah seorang mantan pengurus PT.Bank Artha
Prima, telah ditahan oleh Kepolisian POLDA METRO JAYA sejak Mei 1997 s/d
Desember 1997 (dengan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri dan PN atas
“sangkaan” TIndak Pidana Korupsi Perbankan dan Pemalsuan ), penahanan mana
didasarkan atas laporan dari PT. Bank Artha Graha (dahulu PT. Bank Artha Prima)
2. Sebelumnya kepemilikan PT.Bank Artha Prima yang kemudian menjadi PT.Bank
Artha Graha pada Februari 1994, pernah berada dibawah dan menjadi milik PT.
Kosgoro dan PT.Trimuda Jaya Perdana.
3. Pada tahun 1993, yaitu oada tanggal 17 Desember 1993 seluruh saham-saham
PT.Gunung Agung Group telah beralih kepada Sugianto Kusuma dan PT. Bina Jaya
Padukreasi. Dan pada tanggal 1 Februari 1994 terjadi perjanjian jual beli saham antara
PT. Kosgoro dan PT. Trimuda Jaya Perdana, dengan Sugianto Kusuma dan PT. Bina
Jaya Padukreasi atas saham-saham PT. Gunung Agung Group yang telah dikuasai
oleh Sugianto Kusuma dan PT. Bina Jaya Padu Kreasi.
4. Pada saat Made Oka Masagung berada dalam tahanan POLDA tersebut, pada bulan
antara Oktober dan Nopember 1997, dating ke rumah tahanan menemuinya seseorang
(Notaris) yang membawa berm kas Akta-akta Notaris di Jakarta, agar Made Oka
Masagung bersedia menandatangani Akta Notaris dan “Akta Pernyataan”
5. Akta-akta Notaris yang diminta untuk ditandatangani tersebut berupa : Dua Buah
akta, yaitu :
1) Akta Notaris No.41 tanggal 29 Oktober 1977;
2) Akta Notaris No.42 tanggal 29 Oktober 1997;
3) “Surat Pernyataan” tanggal 26 Nopember 1997.(alta No.34)
6. Akta Notaris No. 41 memuat perjanjian antara Bank Artha Graha sebagai pihak
pertama dengan Sugianto Kusuma dan PT. Bina jaya Padukreasi sebagai pihak kedua,
yang isinya memuat pernyataan bahwa Made Oka
Masagung masih mempunyai hutang kepada Bank Artha Graha yang belum
diselesaikan seluruhnya berjumlah Rp 215.837.382 ( duaratus lima belas milyar,

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
delapan ratus tiga puluh juta, tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang
ditentukan harus dibayar kepada Bank Artha Graha sebesar Rp 100 Milyard, yaitu :
a. Sebesar 20% atau Rp 20 Milyard akan dibayar tunai selambatnya 60 hari terhitung
4
sejak dikabulkannya penangguhan penahanan oleh yang berwajib.
b. Sebesar 80% atau 80 Milyard, akan dibayar seketika dan sekaligus, selambatnya
dalam waktu 180 hari sejak dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan.
7. Pada saat dalam tahan tersebut, Made Oka Masagung diminta untuk membuka
rekening di PT> Bank Artha Graha bersamaan dengan diajukannya Akta Notaris
no.41 untuk ditandatanganinya. Selanjutnya diminta untuk menandatangani dua
cheque Bank Artha Graha masing-masing :
- No. CA 574711 - dengan nilai Rp 20 milyard
- No. CA 574712 - dengan nilai Rp 15 milyard
8. Akta No.42 isinya antara lain mengenai penjamin utang dengan mencantumkan Ketut
Abdurrahman Masagung (selaku Direktur PT. Gunung Agung) dan putra Masagung
(selaku Direktur PT. Gunung Agung Investment) sebagai orang yang
menjamin(penjamin) atas utang Made Oka Masagung kepada Bank Artha Graha .
9. Kemudian ada pula Akta No. 31 tanggal 26 Nopember 1977 sebagai perubahan atas
Akta NO. 42 yang memuat perjanjian antara PT. Gunung Agung dan PT. Gunung
Agung Investment sebagai pihak pertama dengan PT. Bank Artha Graha sebagai
pihak kedua yang isinya mengganti penjaminan (bortocht) dengan harta kekayaan
Made Oka Masagung berupa :
1. Tanah 4.500 M2 di Permata Hijau Blok A -5-6-7.
2. Apartemen Four Seasons Park – Singapore Blok 2 type D
10. Surat pernyataan(Akta No.34). berupa pernyataan yang dibuat oleh Made Oka
Masagung yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Made Oka
Masagung mengetahui dan menyetujui apa yang tersebut dalam Akta No. 31 yang
telah disepakati bersama diantara para pihak yang tersebut dalam akta, dan seberapa
menyangkut dirinya akan melaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud akan
berkenan.
11. Made Oka Masagung dalam keadaan frustasi karena sedang ditahan di Kepolisian
tersebut, akhirnya menandatangani semua Akta Notaris tersebut di atas, serta dua

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
buah cheque dengan janji dari Bank Artha Graha akan membantu untuk penangguhan
dari tahanan Kepolisian dengan membuat surat Kepada Penyidik, Penuntut Umum,
dan Pengadilan yang isinya agar penahanan atas Made Oka Masagung ditangguhkan
dengan alasan Bank Artha Graha tidak dirugikan. Dan janji ini dipenuhi setelah Made
Oka Masagung bersedia menandatangani Akta-akta tersebut, sebagaimana ternyata
anatar lain melalui Surat Direktur Bank Artha Graha tertanggal 3 Nopember 1997 dan
13 Nopember 1997 yang masing-masing ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI dan
Kanitserse Polda Metro Jaya.
12. Harta kekayaan Made Oka Masagung yang beralih ke Bank Artha Graha akibat
5
terbitnya Akta No.41 dan No.42 berupa :
- Tanah SHM No. 639/Grogol Utara seluas 1.110 M2
- Tanah SHM No. 761/Grogol Utara seluas 1.838M2
- Tanah SHGB No. 1907/Grogol Utara seluas 1.035 M2
- Tanah Hak Pakai di Komplek Permata Hijau seluas 312 M2
13. Harta kekayaan tanah-tanah tersebut diatas , kemudian oleh PT. Artha Graha
dialihkan kepada pihak-pihak lain, yaitu :
- Tanah SHM No. 639/Grogol Utara telah dialihkan kepada Sugianto Kusuma
berdasarkan Akta Jual Beli No.1363/Setiabudi/1997 tanggal 27 Desember 1997
dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH.
- Tanah SHM No. 761/Grogol Utara telah dialihkan kepada Sugianto Kusuma
berdasarkan akta Pengikatan Jual Beli No.163 tanggal 27 Desember 1997
dihadapan Notaris Wilamarta, SH
- Tanah SHGB No. 1907/Grogol Utara, telah dialihkan kepada PT. Bina Jaya
Padukreasi berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.36 tanggal 6 Maret 1998.
- Tanah Hak Pakai Seluas 312 M2 di Permata Hijau dikuasai oleh PT. Bina Jaya
Padukreasi.
-
B. Permasalahan
1. Apakah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Dan Pengadilan Negeri atas sangkaan
Tindak Pidana Korupsi Perbankan dan Pemalsuan kepada Made Oka Masagung, dapat
dibuktikan dan benar menurut hukum ?

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
2. Apakah pernyataan bahwa Made Oka Masagung mempunyai utang kepada Bank Artha
6
Graha dapat dibuktikan ?
3. Apakah pengakuan utang Made Oka Masagung kepada Bank Artha Graha yang
dituangkan dalam akta Notaris No.41,42 dan 34 sah menurut hukum ?
4. Apakah harta Made Oka Masagung yang telah beralih kepada pihak ketiga, oleh Bank
Artha Graha dapat dituntut kembali oleh Made Oka Masagung ?
C. Analisis / Pemecahan Masalah
1. Apakah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Dan Pengadilan Negeri atas sangkaan
Tindak Pidana Korupsi Perbankan dan Pemalsuan kepada Made Oka
Masagung, dapat dibuktikan atau benar menurut hukum ?
Untuk menjawab pertanyaan apakah sangkaan Tindak Pidana Korupsi
Perbankan oleh Made Oka Masagung terahadap PT. Bank Artha Graha dapat
dibuktikan, didalam definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal
dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001.
Tiga Puluh bentuk / jenis Tindak Pidana Korupsi tersebut, pada dasarnya dapat
dikelompokan sebagai berikut :
1) Kerugian Keuangan Negara
2) Suap Menyuap
3) Penggelapan Dalam Jabatan
4) Pemerasan
5) Perbuatan Curang
6) Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan
7) Gratifikasi
Pada kasus ini dimana pihak yang melaporkan atau yang diduga mengalami
kerugian yaitu PT. Bank Artha Graha yang merupakan bank swasta dan tidak
menggunakan Negara sebagai salah satu pemegang sahamnya, sehingga dalam kasus
ini tidak ada kerugian negara sehingga sangkaan Tindak Pidana Korupsi Perbankan
tidak dapat dibuktikan. Didalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugaikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
(2) Dalam hal tindakpidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
7
dilakukandalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Dari bunyi Pasal diatas maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi
untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana korupsi yaitu :
1) Setiap orang
2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3) Dengan cara melawan hukum
4) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
Dari keempat unsur tersebut Made oka Masagung tidak memenuhi sebagai
orang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi karena Made Oka Masagung
disangkakan melakukan tindak pidana korupsi perbankan terhadap PT. Bank Artha
Graha, sedangkan pada tahun 1993 yaitu pada tertanggal 17 Desember selurh saham-saham
PT. Gunung Agung Group telah beralih kepada Sugianto Kusuma dan PT.
Bina Jaya Padukreasi dan pada tanggal 1 Februari 1994 terjadi perjanjian jual beli
saham antara PT. Kosgoro dan PT. Tri Muda Jaya Perdana dengan Sugianto Kusuma
dan PT. Bina Jaya PaduKreasi atas saham – saham PT. Gunung Agung Group yang
telah dikuasai oleh Sugianto Kusuma dan PT. Bina Jaya Padukreasi. Sehingga Made
oka Masagung bukan lagi pemilik atau pemegang saham dari PT. Gunung Agung
Group sehingga dia tidak memiliki kekuasaan terhadap kebijakan perusahaan PT.
Gunung Agung Group. Selain itu bahwa PT. Bank Artha Graha merupakan bank
swasta yang dimana sahamnya tidak dimiliki oleh negara, sehingga negara tidak
mengalami kerugian, jadi sangkaan tindak pidana korupsi perbankan kepada Made
Oka Masagung jelas tidak terbukti.

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
2. Apakah pernyataan bahwa Made Oka Masagung mempunyai utang kepada
8
Bank Artha Graha dapat dibuktikan ?
Dari fakta-fakta yang dijabarkan diatas, bahwa Made Oka Masagung tidak
memiliki utang apapun kepada Bank Artha Grha, hal ini dikarenakan tidak ada satu
bukti apapun yang menyatakan bahwa Made Oka Masagung memiliki kewajiban
kepada Bank Artha Graha maka dengan demikian Bank Artha Graha tidak dirugikan
oleh Made Oka Masagung.
Menurut Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) dan Pasal 1865 KUHPerdata,
menyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”.
3. Apakah pengakuan utang Made Oka Masagung kepada Bank Artha Graha yang
dituangkan dalam akta Notaris No.41,42 dan 34 sah menurut hukum ?
Untuk menjawab pertanyaan diatas maka akan diuraikan terlebih dahulu
mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata
menentukan syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut :
1) Kesepakatan para pihak
Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sah nya suatu
perjanjian. Menurut sistem hukum di indonesia, syarat kesepakatan ini
merupakan syarat subyektif bersama dengan syarat kecakapan / kewenangan para
pihak. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya
unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak dan di ikuti dengtan penerimaan
penawaran (acceptence) dari pihak lainnya.
2) Kecakapan / kewenangan para pihak
Pada dasarnya semua orang cakap bertindak menurut hukum, kecuali :
a. Orang yang belum dewasa
Menurut KUHPerdata (vide pasal 330) seseorang dianggap dewasa, dan
karena oleh dianggap sudah cakap untuk membuat perjanjian jika:
1. Sudah genap berumur 21 tahun, atau
2. Sudah melakukan perkawinan meskipun belum berumur 21 tahun; atau

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
3. Sudah pernah melakukan perkawinan dan kemudian bercerai meskipun
9
belum genap berumur 21 tahun;atau
3) Suatu hal tertentu
Sesuatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya (determinable). Pasal
1333 kuhperdata mentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu
benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.
4) Causa yang halal
Sarat sahnya perjanjian yang ke 4n adalah adanya causa hukum yang halal. Jika
objek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau
ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Menurut pasal 1335
Jo.1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu causa dinyatakan terlarang jika
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Akta pengakian utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat
memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentun. Akta
pengakuan utang yang di buat dihadapan notaris sesuai pasal 224 HIR/258 Rbg
mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang tetap yang
berarti akta pengakuan utang mempunyai kekuatan eksekutorial (kewajiban untuk
memenuhi).
Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan di atas maka kita lihat Pasal 1446
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdata yang mengatur penyebab
timbulnya pembatalan perikatan ;
1. adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa yang
dibawah pengampuan.
2. Tidak memindahkan bentuk perjanjian yang diisaratkan dalam undang-undang
3. Adanya cacat kehendak
Cact kehendak telah kekurangan dalam kehendak atau orang-orang yang
melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuanaan kehendak dari
para pihak. Cacat kehendak dapat dibedakan jadi tiga macam :

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
1. Kekhilafan (dwalling) adalah suatu penggambaran yang keliru mengenai
10
orangnya atau obyek perikatan yang dibuat oleh para pihak.
2. Paksaan (dwang) adalah suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang
kepada orang lain atau pihak ketiga sehingga memberi kesan dan dapat
menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orang
nya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat (pasal
1324 KUHPerdata)
3. Penipuan (bedrog) adalah dengan sengaja mengajukan gambar atau fakta yang
salah untuk memasuki sesuatu perikatan. Disamping cacat kehendak diatas,
didalam doktrin dikenakan cacat kehendak yang keempat, yaitu
penyalahgunaan keadaan.
Dari ketiga unsur timbulnya pembatalan suatu perjanjian maka dalam kasus ini
terdapat unsur paksaan dallam penandatangan akta Notaris dan pernyataan serta dua
buah cheque Bank Artha Graha oleh Made Oka Masagung diruatan. Seperti diketahui
sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa Made Oka Masagung dalam keadaan frustasi
dalam rutan POLDA METRO JAYA diminta untuk menandatangani semua akta
Notaris dan dua buah cheque akan membantu penangguhan penahanan terhadapnya
dengan alasan Bank Artha Graha tidak dirugikan. Dalam fakta ini jelas terdapat unsur
ancaman oleh Bank Artha Graha kepada Made Oka Masagung, dimana dapat
diartikan jika Made Oka Masagung tidak menandatangani sebuah akta Notaris dan
dua buah cheque tersebut maka pihak Bank Artha Graha tidak akan membantunya
dalam penangguhan penahan karena Bank Artha Graha dirugikan dan akan terus
mendorong penuntasan kasus korupsi perbankan dan pemalsuan ini, sehingga
menimbulkan ketakutan dibawah ancaman pada diri dan jiwa Made Oka Masagung
akan hukum penjara jika dia tidak menandatanganinya. Jelas lah disini terbukti
adanya paksaan dalam penandatangani ini.
Selain adanya unsur paksaan diatas juga terdapat unsur kesesatan atau
penipuan kepada Made Oka Masagung, selama dirinya ditahan olleh kepolisian
daerah METRO JAYA. Dimana, pada waktu Made Oka Masagung sedang dalam
penahanan, pihak Bank Artha Graha menjanjikan apabila dia mau menandatangani
akta No. 41, 42, 31 dan 34. Bank Artha Graha akan membantu melakukan

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
menangguhan penahan terhadapnya dengan alasan Bank Artha Graha tidak dirugikan.
Kata-kata atau kalimat Bank Artha Graha tidak dirugikan adalah merupakan tipu
muslihat dari Bank Artha Graha untuk mengabulkan Made Oka Masagung yang
awam hukum agar mendantangani akta tersebut.
3. Apakah harta Made Oka Masagung yang telah beralih kepada pihak ketiga, oleh
11
Bank Artha Graha dapat dituntut kembali oleh Made Oka Masagung ?
Terhadap hartayang telah dialihkan kepada pihak lain oleh Bank Artha Graha
maka menurut pasal 584 KUHPerdata, salah satu cara pemilikan barang iyalah karena
penyerahan berdasarkan peristiwa hukum untuk mengalihkan hak milik yang
dilakukan oleh orang yang berhak atas barang itu.
Sehubungan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar penyerahan,
masalah yang timbul adalah bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga (Sugianto
Kusuma dan PT. Bina Jaya Padukreasi) yang telah memiliki dan menguasai harta
kekayaan Made Oka Masagung melalui Bank Artha Graha?
Untuk menjawabnya, menurut Paul Scholten mengemukakan teori kausal yang
menyatakan, apabila peristiwa hukum yang menjadi dasar penyerahan sah, maka
penyerahan juga sah. Sebaliknya pula, apabila peristiwa hukum yang menjadi dasar
penyerah tidak sah, maka penyerahannya tidak sah. Akibatnya pihak ketiga yang jujur
diabaikan. Namun sudah menjadi asas bahwa hukum memberikan perlindungan
terhadap pihak yang jujur.
Jadi harta kekayaan Made Oka Masagung yang telah dimiliki dan dikuasai
pihak ketiga Sugianto Kusuma dan PT. Bina Jaya Padu Kreasi melalui Bank Artha
Graha harus dikembalikan lagi kepadanya. Sedangkan Sugianto Kusuma dan PT. Bina
Jaya Padukreasi bisa menuntut ganti rugi kepada Bank Artha Graha
D. KESIMPULAN
1. Sangkaan tindak pidana korupsi perbankan dan pemalsuan kepada Made Oka
Masagung tidak dapat dibuktikan secara hukum, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta
dan dikaitkan dengan hukum yang mengaturnya yaitu UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU
No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, bahwa apa yang

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
dilakukan Made Oka Masagung bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagai
mana yang disangkakan.
2. Penandatanganan Notaris dan surat pernyataan serta dua buah cheque Bank Artha
Graha oleh Made Oka Masagung di rutan POLDA yang menghasilkan akta
pengakuan utang Made Oka Masagung kepada Bank Artha Graha adalah tidak sah
menurut hukum dikarenakan sarat sah nya sebuah perjanjian tidak terpenuhi karena
terdapat cacat kehendak berupa paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan yang
dilakukan oleh Bank Artha Graha. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
1140 K/Pdt/1996.
Akta Notaris yang sebagai akta otentik memuat dua hal perbuatan hukum, yaitu :
1. Pengakuan Hutang
2. Kuasa Mutlak Untuk Menjual Tanah
Dalam hal ini akta Notaris itu telah melanggar adagium. Maka suatu akta otentik
hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Yang demikian itu tidak memiliki executorial
titel ex Pasal 224 HIR dan tidak sah.
2.Menurut pasal 584 KUH Perdata pengalihan Hak Milik tidak sah apabila ternyata
tidak berdasarkan peristiwa hukum (alas hak) yang sah.
3.Notaris dalam membuat akta ternyata melanggar peraturan jabatan Notaris, maka
akibatnya ialah bahwa akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah
tangan (pasal 20 ayat 3, 23 ayat 2 PJN) sedangkan Made Oka Masagung
menandatangani surat perjanjian dan merasa tertipu.
12
E. SARAN
1. Mengajukan Pembatalan ke Pengadilan Negeri, terhadap :
- Akta Notaris No. 41 tanggal 29 Oktober 1997 ;
- Akta Notaris No. 42 tanggal 29 Oktober 1997 ;
- Surat pernyataan tanggal 26 Nopember 1997 (Akta No. 34)
- Akta No. 31 tanggal 26 Nopember 1997.
- Dua Buah Cheque atau Cek Bank Artha Graha yang masing-masing :

Telp. (0251) 8599912, Fax. (0251) 8599912
a. No. CA 574711 – dengan nilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyard rupiah)
b. No. CA 574712 – dengan nilai Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliyard
13
rupiah)
2. Mengajukan pembatalan agar Made Oka Masagung membatalkan perikatan atau
perjanjian sepihak yaitu berupa akta pengakuan utang ke Pengadilan Negeri
karena syarat Subjektif tidak terpenuhi.
3. Mengadukan Notaris Bank Artha Prima ke INI (Ikatan Notaris Indonesia) karena
tidak adanya profesionalisme dalam hal ini demikian SK Notarisnya dapat
dicabut.

Legal memorandum

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Legal memorandum

Similar to Legal memorandum (6)

Legal memorandum