• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Tugas tik arifah
 

Tugas tik arifah

on

  • 1,762 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,762
Views on SlideShare
1,761
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
24
Comments
0

1 Embed 1

http://a0.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tugas tik arifah Tugas tik arifah Presentation Transcript

    • TUGAS TIK
    • TUGAS TIK
    •  
    • Judul Materi
      • Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
    • TUJUAN PEMBEL AJARAN
      • Siswa dapat mengetahui pengertian dari otonomi daerah
      • Siswa dapat mengetahui tujuan diadakannya otonomi daerah
      • Siswa dapat mengetahui manfaat otonomi daerah bagi suatu wilayah
      • Siswa dapat mengetahui susunan pemerintah daerah
    • APA OTONOMI DAERAH ?
      • OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004).
    • APA ITU DAERAH OTONOM ?
      • DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .
    • MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?
      • SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.
        • SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18
      • (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
      • (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
      • PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI A N TARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
    • TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
      • PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
      • PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN
      • PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
      • MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
      • MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD
    • SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ?
      • PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.
      • KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN.
      • PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH.
      • PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.
    • PEMERINTAHAN / KEKUASAAN SENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?
      • DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KE K UASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.
      • WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN.
      • KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING – MASING.
    • BAGAIMANA OTONOMI DAERAH DILAKSANAKAN ?
      • DASAR HUKUM:
      • Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
      • Ps. 18 UUD 1945
      • NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG.
      • PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
      • PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG ANGGOTA – ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI PEMILIHAN UMUM
      • GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MASING – MASING SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA DEMOKRATIS
      • PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT.
      • PEMERINTAH DAERAH BERHAK MENERAPKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN – PERATURAN LAIN UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
      • SUSUNAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG.
      • II. DAERAH OTONOM:
      • DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3 AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)
      • PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI, TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
      • PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR – FAKTOR : POTENSI DAERAH, LUAS WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH.
    • III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
      • ASAS KEPASTIAN HUKUM
      • ASAS KEPENTINGAN UMUM
      • ASAS KETERBUKAAN
      • ASAS PROPORSIONALITAS
      • ASAS AKUNTABILITAS
      • ASAS EFISIENSI
      • ASAS EFEKTIVITAS
    • IV. ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PEMERINTAH PUSAT)
      • ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH
      • ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT
      • ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA
    • V. ASAS – ASAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH DAERAH)
      • OTONOMI LUAS : YAITU KEKUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP KEWENANGAN SEMUA BIDANG, KECUALI KEWENANGAN YANG OLEH UNDANG – UNDANG DITETAPKAN TIDAK MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
      • OTONOMI NYATA : YAITU KELELUASAAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU YANG SECARA NYATA ADA DAN DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG DI DAERAH
      • OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB : YAITU PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN KAPADA DAERAH SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN OTONOMI
    • VI. HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
      • HAK :
      • MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH
      • MEMILIH PIMPINAN DAERAH
      • MENGELOLA APARATUR DAERAH
      • MEMUNGUT PAJAK DAERAH
      • MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH
      • MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH
      • MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)
    • KEWAJIBAN
      • MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
      • MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
      • MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT
      • MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
      • MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
      • MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
      • DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)
    • VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT:
      • POLITIK LUAR NEGERI
      • PERTAHANAN
      • KEAMANAN
      • YUSTISI
      • MONETER DAN FISKAL NASIONAL
      • AGAMA
    • PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?
      • PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT
      • MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH
      • MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN
    • VIII. PRINSIP – PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
      • MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH
      • DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB
      • OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG TERBATAS
      • PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH
      • HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI WILAYAH ADMINISTRATIF
      • HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
      • ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNU R
    • IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
      • PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
      • UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH
      • PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
      • UNSUR PERANGKAT DAERAH :
        • LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA DINAS
        • SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DAERAH
        • LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN DAERAH
        • KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH
        • CAMATKELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH
      • PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPRD
      • GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
    • SEJARAH OTONOMI DAERAH
      • 1. UU No. 1 tahun 1945: mengatur Pemerintah daerah 3 jenis daerah otonom :karesidenan, kabupaten dan kota.
      • 2. UU No. 22 tahun 1948: mengatur susunan pemerintah daerah yang demokratis jenis daerah otonom : daerah otonom biasa, dan otonom istimewa, dan 3 tingkatan daerah otonom : propinsi,kab/kota & desa.
      • 3 . UU No. 1 tahun 1957: mengatur tunggal yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia.
      • 4. UU No. 18 tahun 1965: menganut sistem otonomi seluas-luasnya.
      • 5. UU No. 5 tahun 1974: mengatur pokok- pokok penyelenggaran pemerintahan yg menjadi tugas pempus di daerah. Prinsip yg
      • dipakai: bukan otonomi yg riil dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Alasannya, pandanganotoda yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan NKRI, dan tidak serasi dengan maksud &tujuan pemberian otonomi.
      • 6. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah perubahan mendasar pada format otoda dan substansi desentralisasi.
      • 7. UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan perintah daerah.
      • Butir 6 & 7 memiliki misi utama desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pempus ke pemda, dan juga pelimpahan beberapa wewenang pem ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
      • Kemudian UU tsb dianggap tidak sesuai dengan perkembagnan keadaan,ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otoda, shg diganti.
      • 8. UU tahun 2004 tentang Pemerintahan UU pengganti UU No. 22 tahun 1999
      • 9. UU No. 33 tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan antara pemerinah Pusat dan pemerintah Daerah
    • QUIS…..!!!
      • PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DISEBUT APA????
    • ASAS DESENTRALISASI
    • BEeeTUuuLLL…….
    •  
      • SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH adalah peran????
    •  
    • PiINnteRR………
    •  
    •