SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
TEBANG PILIH TANAM
  INDONESIA (TPTI)
                Oleh :
       Linda Budiarti (DKT/1462)
     Nunik Dayu Astuti (DKT/1464)
  Widyastika Anggi Ricasiwi (DKT/1466)
      Gesang Arbaraka (DKT/1468)
  Fierdaz Sabda Apriliandi (DKT/1470)
SEJARAH TPTI
 Direktur
                                            Surat Keputusan
 Jendral              TPI , THPA,
                                                   No.
Kehutanan               THPB
                                            485/Kpts/II/1989
  (1976)
                                                                    SK Dirjen
                                      Keputusan Dirjen         Pengusahaan Hutan
    P.9/VI/BPHA/2009                 Pengusahaan Hutan          No. 564/Kpts/IV-
    tanggal 21 Agustus                No. 151/Kpts/IV-           BPHH/1989 dan
  2009, sehingga Lahirlah               BPHH/1993                 Lahirlah TPTI
   TPTI 2009 ( saat ini )           Penyempurnaan TPTI
                                           1989
RINCIAN SEJARAH TPTI
Direktorat Jenderal Kehutanan (1976) menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur
    dalam eksploitasi hutan adalah Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Habis
    dengan Permudaan Alam (THPA) dan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan
    (THPB). Sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan
    hutan alam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No.
    485/Kpts/II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi
    Indonesia. SK inikemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan
    No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia
    (TPTI) dan disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No.
    151/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam
    Indonesia (TPTI) pada hutan alam dratan.

TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang
   dituangkan dalam SK. Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151/Kpts-BPHH/1993
   tanggal 13 Oktober 1993 (Anonim, 1993), kemudian SK. Dirjen ini diganti dengan
   SK. Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21
   Agustus 2009.
APA ITU TPTI ?
Tebang pilih tanam Indonesia adalah sistem silvikultur
  yang mengatur cara penebangan dan permudaan
  buatan. Sistem silvikuktur ini merrupakan sistem
  yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam
  produksi dan pada hutan-hutan alam yang tak
  seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan payau.
  Sebagai salah satu sub sistem dari sistem pengelolaan
  hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama
  untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan
  komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu
  sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan
  setempat telah menjadi tuntutan demi terwujudnya
  pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
TUJUAN TPTI APA?
Tujuan dari sistem silikultur tebang pilih tanam
  Indonesia      adalah     untuk      mengatur
  pemanfatan hutan alam prroduksi., serta
  meningkatkan nilai hutan baik kualitas
  maupun kuantitas pada areal bekas
  tebangan untuk rotasi tebang berikutnya
  agar terbentuk tegakan hutan campuran
  yang diharapakan dapat berfungsi sebagai
  penghasil kayu dan penghara industri secara
  lestari.
PERBEDAAN SISTEM TPI DAN TPTI
• Perbedaan yang mencolok antara sistem TPTI
  dibanding dengan sistem TPI adalah secara politis
  pemerintah menekankan perlunya pembinaan
  hutan, pemungutan dan pembinaan hutan harus
  seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk
  melengkapi unit organisasi pembinaan hutan,
  yang terpisah dengan unit logging, tenaga teknis
  kehutanan menengah yang terampil dalam
  jumlah yang cukup dan anggaran yang memadai
  untuk kegiatan pembinaan hutan.
DASAR-DASAR KONSEP TPTI
Dasar-dasar konsepsi TPTI meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permudaan
   hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada
   bekas areal tebangan berikutnya agar terbentuk tegakan campuran yang diharapkan dapat
   menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Tujuan tersebut dicapai dengan
   menerapkan tekni-teknik silvikultur pada permudaan alam dengan memperhatikan :

•   - Pengaturan komposisi jenis pohon penyusun tegakan campur di dalam hutan yang lebih
    menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi.
•   - Pengaturan struktur tegakan, kepadatan tegakan yang optimal yang diharapkan untuk
    meningkatkan potensi yang ada.
•   - Tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah.
•   - Tetap terjaganya fungsi perlindungan hutan.

•   Namun demikian dasar asumsi TPTI adalah sama dengan TPI, yaitu bahwa tegakan tinggal
    (residual stand) mempunyai cukup stok pohon jenis komersial yang berdiameter 20 cm ke
    atas yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tegakan yang sehat yang dapat
    dipungut hasilnya secara ekonomis dalam kurun waktu 35 tahun yang akan datang. Asumsi
    dasar inilah yang sebenarnya perlu dipertimbangkan lagi, karena hampir pasti bahwa
    asumsi dasar ini tidak lagi valid.
•
                   KONSEP TPTI 1989 sebagai berikut:
    Rangkaian kegiatan pada sistem TPTI secara keseluruhan adalah
1. Penetapan Areal Kerja (E-3)
2. ITSP (E-2)
3. Pembukaan Wilayah Hutan (E-1)
4. Penebangan (E)
5. Pembebasan (E+1)
6. Inventarisasi Tegakan Tinggal (E+2)
7. Pengadaan Bibit (E+2)
8. Penanaman / Pengayaan (E+2)
9. Pemeliharaan Tahap Pertama (E+3)
10. Pemeliharaan Lanjutan
    Pembebasan (E+4)
    Penjarangan (E+9)
    Penjarangan (E+14)
    Penjarangan (E+19)
11. Perlindungan dan Penelitian (Terus-menerus)
KONSEP TPTI 1993
•   Pengelolaan hutan alam produksi dengan sistem silvikultur TPTI mengikuti tahaptahap
•   sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, 1993):
•   1. Penataan Areal Kerja (Et-3)
•   2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (Et-2)
•   3. Pembukaan Wilayah Hutan (Et-1)
•   4. Penebangan (Et)
•   5. Perapihan (Et+1)
•   6. Inventarisasi Tegakan Tingggal (Et+2)
•   7. Pembebasan Tahap I (Et+2)
•   8. Pengadaan bibit (Et+2)
•   9. Pengayaan/rehabilitasi (Wt+3)
•   10. Pemeliharaan tanaman (Et+3,4,5)
•   11. Pembebasan Tahap II dan III (Et+4,6)
•   12. Penjaranagan tegakan tinggal (Et+10,15,20)


           Dirjen Kehutanan (1990) menyatakan bahwa dalam sistem TPTI kegiatan pemanenan
    kayu harus meninggalkan sekurang-kurangnya 25 pohon per hektar sebagai pohon inti dari jenis
    komersil dengan diameter 20 cm. Pohon inti ini diharpakan akan memberntuk tegakan utama
    yang akan ditebang pada rotasi berikutnya.
PEDOMAN PELAKSANAAN TPTI 2009
• Tahap Kegiatan :
1. Penetapan Areal Kerja (PAK)
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
   (ITSP)
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
4. Pemanenan
5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
   Pengayaan
6. Pembebasan Pohon Binaan
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
1. PENATAAN AREAL KERJA (PAK)
1.1. Prinsip
• 1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK.
• 2) Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan.
• 3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTI.

1.2. Perencanaan
• 1) Mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan.
• 2) Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petakpetak kerja.
• 3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan.
• 4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan.
• 5) Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahun penebangan,
     sedangkan petak kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir.
• 6) Buat rencana tata batas blok dan petak kerja.
• 7) Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 10.000.

1.3. Pelaksanaan
• Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan
• prinsip pada angka 1.1. di atas.
2. ITSP (INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBANGAN )

2.1. Prinsip
• 1) Risalah hutan dengan intensitas 100 % untuk pohon niagawi dengan diameter >
    40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
• 2) Dilakukan sebelum penyusunan Usulan RKTUPHHK.

2.2. Perencanaan
• 1)Buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap petak kerja yang ada di dalam
    blok RKT, berdasarkan peta hasil PAK.
• 2)Buat semua jalur ukur dalam petak searah (misal Utara - Selatan).
• 3)Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP.
• 4)Buat peta rencana ITSP skala 1 : 5.000.

2.3. Pelaksanaan
• Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk ITSP berdasarkan
• prinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat peta kontur
• dan sebaran pohon skala 1 : 1.000.
3. PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN (PWH)

3.1. Prinsip
• Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.

3.2. Perencanaan
• 1) Buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT. 5
• 2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan
   peta kontur hasil ITSP.
• 3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain-
   lain.

3.3. Pelaksanaan
• Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja PWH berdasarkan
   prinsip
• pada angka 3.1. di atas.
4. PEMANENAN
4.1. Prinsip
• 1) Memanen tidak boleh melebihi riap.
• 2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan.
• 3) Perapihan tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas.

4.2. Perencanaan
• 1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1 :1.000.
• 2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah
    disahkan.
• 3) Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus
    mengidentifikasi lokasi pengayaan.

4.3. Pelaksanaan
• 1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemanenan berdasarkan
    prinsip pada angka 4.1. di atas.
• 2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
5. PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN
      TANAMAN PENGAYAAN
5.1. Prinsip
• 1) Memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada
   blok RKT. 6
• 2) Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat.

5.2. Perencanaan
• 1) Buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit
   jenis lokal.
• 2) Buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil
   perapihan. 5.3. Pelaksanaan Buat Prosedur Operasi Standar
   (POS) Kerja Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
   Pengayaan berdasarkan prinsip pada angka 5.1. di atas.
6. PEMBEBASAN PHON BINAAN
6.1. Prinsip
• 1) Meningkatkan riap pohon binaan.
• 2) Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman pengayaan.
• 3) Tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas.

6.2. Perencanaan
• 1) Menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di petak kerja.
• 2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing.
• 3) Membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan.

6.3. Pelaksanaan
• 1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembebasan Pohon Binaan
    berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di atas,
• 2) Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang ramah
    lingkungan khusus pohon besar.
7. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

7.1. Prinsip
• 1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari
   kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan.
• 2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.

7.2. Perencanaan
• Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara
   periodik dalam 1 periode RKT.

7.3. Pelaksanaan
• Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan
• Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di atas.
KESIMPULAN
          Kesimpulannya adalah bahwa kinerja sistem TPTI yang diterapkan
    di Indonesia saat ini pada aspek pelestarian hasil hutan belum nampak
    memuaskan. Dua masalah pokok yang nampak jelas pada sistem ini
    yaitu :

•   1. Berkaitan dengan kondisi hutannya sendiri, yaitu disamping kualitas
    dan kuantitas minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi,
    juga kecepatan tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan.
•   2. Berhubungan dengan aspek kelembagaannya, bobot kerja untuk
    melakukan pengawasan cukup berat sehingga sulit untuk mengontrol
    kepatuhan para pemegang IUPHHK pada ketentuan TPTI itu sendiri,
    terutama persyaratan untuk melakukan tanaman pengayaan dan
    penyulaman pada areal IUPHHK. Akibat yang timbul adalah merosotnya
    kualitas tegakan hutan setelah siklus tebangan pertama.
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1990. Pedoman dan Petunjuk
   Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia
   (TPTI). Ditjen Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1993. Pedoman dan Petunjuk
   Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia
   (TPTI). Ditjen Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 2009. Pedoman dan Petunjuk
   Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia
   (TPTI). Ditjen Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
http://mukti-aji.blogspot.com
http://www.silvikultur.com

Atau bisa juga anda download di http://gesangsharewithyou.blogspot.com
TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN YANG
    TELAH DIBERIKAN KEPADA KAMI



    SEE YOU NEXT TIME (~^_^)~

More Related Content

What's hot

Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)
Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)
Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)
UNIB
 
Vigor dan viabilitas benih
Vigor dan viabilitas benihVigor dan viabilitas benih
Vigor dan viabilitas benih
Unhy Doel
 

What's hot (20)

laporan perencanaan kehutanan
laporan perencanaan kehutananlaporan perencanaan kehutanan
laporan perencanaan kehutanan
 
Pengukuran diameter pohon
Pengukuran diameter pohonPengukuran diameter pohon
Pengukuran diameter pohon
 
laporan pemanenan hasil hutan
laporan pemanenan hasil hutan laporan pemanenan hasil hutan
laporan pemanenan hasil hutan
 
Laporan inventarisasi hutan
Laporan inventarisasi hutanLaporan inventarisasi hutan
Laporan inventarisasi hutan
 
ILMU KAYU STRUKTUR SEL KAYU
ILMU KAYU STRUKTUR SEL KAYUILMU KAYU STRUKTUR SEL KAYU
ILMU KAYU STRUKTUR SEL KAYU
 
Penanaman pohon Silvikultur
Penanaman pohon SilvikulturPenanaman pohon Silvikultur
Penanaman pohon Silvikultur
 
Rangkuman Teknologi Agroforestri (Bagian 1)
Rangkuman Teknologi Agroforestri (Bagian 1)Rangkuman Teknologi Agroforestri (Bagian 1)
Rangkuman Teknologi Agroforestri (Bagian 1)
 
Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)
Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)
Ppt biologi kelompok 4 (konservasi)
 
Vigor dan viabilitas benih
Vigor dan viabilitas benihVigor dan viabilitas benih
Vigor dan viabilitas benih
 
Transect Analysis
Transect AnalysisTransect Analysis
Transect Analysis
 
Presentasi gita
Presentasi gitaPresentasi gita
Presentasi gita
 
KOMPONEN KIMIA KAYU
KOMPONEN KIMIA KAYUKOMPONEN KIMIA KAYU
KOMPONEN KIMIA KAYU
 
Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)
Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)
Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture)
 
Ekologi tumbuhan
Ekologi tumbuhanEkologi tumbuhan
Ekologi tumbuhan
 
Aspek sosial ekonomi dan budaya agroforestri
Aspek sosial ekonomi dan budaya agroforestriAspek sosial ekonomi dan budaya agroforestri
Aspek sosial ekonomi dan budaya agroforestri
 
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN DI PERSEMAIAN PERMANEN BALAI PEN...
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN DI PERSEMAIAN PERMANEN BALAI PEN...LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN DI PERSEMAIAN PERMANEN BALAI PEN...
LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN DI PERSEMAIAN PERMANEN BALAI PEN...
 
Ilmu Ukur Kayu
Ilmu Ukur Kayu Ilmu Ukur Kayu
Ilmu Ukur Kayu
 
Peningkatan produktifitas lahan dengan system agroforestri (tumpangsari
Peningkatan produktifitas lahan dengan system agroforestri (tumpangsariPeningkatan produktifitas lahan dengan system agroforestri (tumpangsari
Peningkatan produktifitas lahan dengan system agroforestri (tumpangsari
 
Makalah sifat fisik & mekanik kayu beserta cacat cacatnya
Makalah sifat fisik & mekanik kayu beserta cacat cacatnyaMakalah sifat fisik & mekanik kayu beserta cacat cacatnya
Makalah sifat fisik & mekanik kayu beserta cacat cacatnya
 
Laporan perlintan
Laporan perlintanLaporan perlintan
Laporan perlintan
 

Similar to Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Yayasan CAPPA
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
walhiaceh
 
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
adityaerick
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
MeldaYeni3
 
Pp tata hutan
Pp tata hutanPp tata hutan
Pp tata hutan
walhiaceh
 
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutanPp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
walhiaceh
 
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanPp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
walhiaceh
 

Similar to Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) (20)

presentasi TPTI
presentasi TPTIpresentasi TPTI
presentasi TPTI
 
presentasi TPTI SHA
presentasi TPTI SHApresentasi TPTI SHA
presentasi TPTI SHA
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Penerapan ril dalam pembalakan hutan
Penerapan ril dalam pembalakan hutanPenerapan ril dalam pembalakan hutan
Penerapan ril dalam pembalakan hutan
 
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdfPP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
PP_Nomor_23_Tahun_2021_2.pdf
 
HTR
HTRHTR
HTR
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
 
Dirjen1
Dirjen1Dirjen1
Dirjen1
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Pp tata hutan
Pp tata hutanPp tata hutan
Pp tata hutan
 
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutanPp tata hutan dan prencanaan hutan
Pp tata hutan dan prencanaan hutan
 
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutanPp tata hutan dan perencanaan hutan
Pp tata hutan dan perencanaan hutan
 

Recently uploaded

KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
DewiUmbar
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
furqanridha
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx.....................Swamedikasi 2-2.pptx
.....................Swamedikasi 2-2.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

  • 1. TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI) Oleh : Linda Budiarti (DKT/1462) Nunik Dayu Astuti (DKT/1464) Widyastika Anggi Ricasiwi (DKT/1466) Gesang Arbaraka (DKT/1468) Fierdaz Sabda Apriliandi (DKT/1470)
  • 2. SEJARAH TPTI Direktur Surat Keputusan Jendral TPI , THPA, No. Kehutanan THPB 485/Kpts/II/1989 (1976) SK Dirjen Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan P.9/VI/BPHA/2009 Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV- tanggal 21 Agustus No. 151/Kpts/IV- BPHH/1989 dan 2009, sehingga Lahirlah BPHH/1993 Lahirlah TPTI TPTI 2009 ( saat ini ) Penyempurnaan TPTI 1989
  • 3. RINCIAN SEJARAH TPTI Direktorat Jenderal Kehutanan (1976) menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan adalah Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Habis dengan Permudaan Alam (THPA) dan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). Sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam produksi, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 485/Kpts/II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi Indonesia. SK inikemudian ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan disempurnakan dengan Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No. 151/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman dan Petunjuk Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada hutan alam dratan. TPTI mengalami penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK. Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 151/Kpts-BPHH/1993 tanggal 13 Oktober 1993 (Anonim, 1993), kemudian SK. Dirjen ini diganti dengan SK. Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
  • 4. APA ITU TPTI ? Tebang pilih tanam Indonesia adalah sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudaan buatan. Sistem silvikuktur ini merrupakan sistem yang dinilai sesuai untuk diterapkan pada hutan alam produksi dan pada hutan-hutan alam yang tak seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan payau. Sebagai salah satu sub sistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
  • 5. TUJUAN TPTI APA? Tujuan dari sistem silikultur tebang pilih tanam Indonesia adalah untuk mengatur pemanfatan hutan alam prroduksi., serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapakan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan penghara industri secara lestari.
  • 6. PERBEDAAN SISTEM TPI DAN TPTI • Perbedaan yang mencolok antara sistem TPTI dibanding dengan sistem TPI adalah secara politis pemerintah menekankan perlunya pembinaan hutan, pemungutan dan pembinaan hutan harus seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk melengkapi unit organisasi pembinaan hutan, yang terpisah dengan unit logging, tenaga teknis kehutanan menengah yang terampil dalam jumlah yang cukup dan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan.
  • 7. DASAR-DASAR KONSEP TPTI Dasar-dasar konsepsi TPTI meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permudaan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada bekas areal tebangan berikutnya agar terbentuk tegakan campuran yang diharapkan dapat menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Tujuan tersebut dicapai dengan menerapkan tekni-teknik silvikultur pada permudaan alam dengan memperhatikan : • - Pengaturan komposisi jenis pohon penyusun tegakan campur di dalam hutan yang lebih menguntungkan dari segi ekologi dan ekonomi. • - Pengaturan struktur tegakan, kepadatan tegakan yang optimal yang diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. • - Tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah. • - Tetap terjaganya fungsi perlindungan hutan. • Namun demikian dasar asumsi TPTI adalah sama dengan TPI, yaitu bahwa tegakan tinggal (residual stand) mempunyai cukup stok pohon jenis komersial yang berdiameter 20 cm ke atas yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi tegakan yang sehat yang dapat dipungut hasilnya secara ekonomis dalam kurun waktu 35 tahun yang akan datang. Asumsi dasar inilah yang sebenarnya perlu dipertimbangkan lagi, karena hampir pasti bahwa asumsi dasar ini tidak lagi valid.
  • 8. KONSEP TPTI 1989 sebagai berikut: Rangkaian kegiatan pada sistem TPTI secara keseluruhan adalah 1. Penetapan Areal Kerja (E-3) 2. ITSP (E-2) 3. Pembukaan Wilayah Hutan (E-1) 4. Penebangan (E) 5. Pembebasan (E+1) 6. Inventarisasi Tegakan Tinggal (E+2) 7. Pengadaan Bibit (E+2) 8. Penanaman / Pengayaan (E+2) 9. Pemeliharaan Tahap Pertama (E+3) 10. Pemeliharaan Lanjutan Pembebasan (E+4) Penjarangan (E+9) Penjarangan (E+14) Penjarangan (E+19) 11. Perlindungan dan Penelitian (Terus-menerus)
  • 9. KONSEP TPTI 1993 • Pengelolaan hutan alam produksi dengan sistem silvikultur TPTI mengikuti tahaptahap • sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, 1993): • 1. Penataan Areal Kerja (Et-3) • 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (Et-2) • 3. Pembukaan Wilayah Hutan (Et-1) • 4. Penebangan (Et) • 5. Perapihan (Et+1) • 6. Inventarisasi Tegakan Tingggal (Et+2) • 7. Pembebasan Tahap I (Et+2) • 8. Pengadaan bibit (Et+2) • 9. Pengayaan/rehabilitasi (Wt+3) • 10. Pemeliharaan tanaman (Et+3,4,5) • 11. Pembebasan Tahap II dan III (Et+4,6) • 12. Penjaranagan tegakan tinggal (Et+10,15,20) Dirjen Kehutanan (1990) menyatakan bahwa dalam sistem TPTI kegiatan pemanenan kayu harus meninggalkan sekurang-kurangnya 25 pohon per hektar sebagai pohon inti dari jenis komersil dengan diameter 20 cm. Pohon inti ini diharpakan akan memberntuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi berikutnya.
  • 10. PEDOMAN PELAKSANAAN TPTI 2009 • Tahap Kegiatan : 1. Penetapan Areal Kerja (PAK) 2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 4. Pemanenan 5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan 6. Pembebasan Pohon Binaan 7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
  • 11. 1. PENATAAN AREAL KERJA (PAK) 1.1. Prinsip • 1) Menata areal ke dalam blok dan petak kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. • 2) Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. • 3) Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTI. 1.2. Perencanaan • 1) Mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan. • 2) Membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petakpetak kerja. • 3) Sesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. • 4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan. • 5) Gunakan angka romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahun penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. • 6) Buat rencana tata batas blok dan petak kerja. • 7) Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1 : 10.000. 1.3. Pelaksanaan • Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk PAK berdasarkan • prinsip pada angka 1.1. di atas.
  • 12. 2. ITSP (INVENTARISASI TEGAKAN SEBELUM PENEBANGAN ) 2.1. Prinsip • 1) Risalah hutan dengan intensitas 100 % untuk pohon niagawi dengan diameter > 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. • 2) Dilakukan sebelum penyusunan Usulan RKTUPHHK. 2.2. Perencanaan • 1)Buat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap petak kerja yang ada di dalam blok RKT, berdasarkan peta hasil PAK. • 2)Buat semua jalur ukur dalam petak searah (misal Utara - Selatan). • 3)Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP. • 4)Buat peta rencana ITSP skala 1 : 5.000. 2.3. Pelaksanaan • Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk ITSP berdasarkan • prinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat peta kontur • dan sebaran pohon skala 1 : 1.000.
  • 13. 3. PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN (PWH) 3.1. Prinsip • Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 3.2. Perencanaan • 1) Buat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT. 5 • 2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan peta kontur hasil ITSP. • 3) Buat rencana lokasi base camp, TPK, Tpn, pondok kerja, dan lain- lain. 3.3. Pelaksanaan • Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja PWH berdasarkan prinsip • pada angka 3.1. di atas.
  • 14. 4. PEMANENAN 4.1. Prinsip • 1) Memanen tidak boleh melebihi riap. • 2) Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. • 3) Perapihan tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas. 4.2. Perencanaan • 1) Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1 :1.000. • 2) Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. • 3) Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. 4.3. Pelaksanaan • 1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pemanenan berdasarkan prinsip pada angka 4.1. di atas. • 2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
  • 15. 5. PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN PENGAYAAN 5.1. Prinsip • 1) Memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT. 6 • 2) Menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. 5.2. Perencanaan • 1) Buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal. • 2) Buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan. 5.3. Pelaksanaan Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan berdasarkan prinsip pada angka 5.1. di atas.
  • 16. 6. PEMBEBASAN PHON BINAAN 6.1. Prinsip • 1) Meningkatkan riap pohon binaan. • 2) Pohon binaan bisa berasal dari permudaan alam dan tanaman pengayaan. • 3) Tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas. 6.2. Perencanaan • 1) Menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di petak kerja. • 2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing. • 3) Membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. 6.3. Pelaksanaan • 1) Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja untuk Pembebasan Pohon Binaan berdasarkan prinsip pada angka 6.1. di atas, • 2) Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang ramah lingkungan khusus pohon besar.
  • 17. 7. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN 7.1. Prinsip • 1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. • 2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. 7.2. Perencanaan • Menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam 1 periode RKT. 7.3. Pelaksanaan • Buat Prosedur Operasi Standar (POS) Kerja Perlindungan dan • Pengamanan Hutan berdasarkan prinsip pada angka 7.1. di atas.
  • 18. KESIMPULAN Kesimpulannya adalah bahwa kinerja sistem TPTI yang diterapkan di Indonesia saat ini pada aspek pelestarian hasil hutan belum nampak memuaskan. Dua masalah pokok yang nampak jelas pada sistem ini yaitu : • 1. Berkaitan dengan kondisi hutannya sendiri, yaitu disamping kualitas dan kuantitas minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi, juga kecepatan tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan. • 2. Berhubungan dengan aspek kelembagaannya, bobot kerja untuk melakukan pengawasan cukup berat sehingga sulit untuk mengontrol kepatuhan para pemegang IUPHHK pada ketentuan TPTI itu sendiri, terutama persyaratan untuk melakukan tanaman pengayaan dan penyulaman pada areal IUPHHK. Akibat yang timbul adalah merosotnya kualitas tegakan hutan setelah siklus tebangan pertama.
  • 19. DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1990. Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Ditjen Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 1993. Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Ditjen Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan. 2009. Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Ditjen Pengusahaan Hutan. Departemen Kehutanan. Jakarta. http://mukti-aji.blogspot.com http://www.silvikultur.com Atau bisa juga anda download di http://gesangsharewithyou.blogspot.com
  • 20. TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KAMI SEE YOU NEXT TIME (~^_^)~