Pancasila merupakan sistem filsafat dan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Dokumen ini menjelaskan bahwa Pancasila memiliki peran sebagai dasar negara, sumber hukum, pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan ideologi negara yang mengarahkan pembangunan nasional. Secara filsafat, Pancasila bersumber dari nilai-nilai bud

1. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Dasar
Negara
a. Pengertian Ideologi
Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh
realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.
Ideologi terbagi dua yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi
secara struktural.
Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang
kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap
paling baik. Ideologi secara fungsional terbagi menjadi dua yaitu
ideologi yang doktoriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi yang
doktoriner bagaimana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam
ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan pelaksananya diawasi
secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintahan. Contohnya
adalah komunisme. Sedangkan ideologi pragmatis apabila ajaran-
ajaran yaang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan
secara sistematis dan terinci. Ideologi itu disosialisasikan secara
fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem
ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik.
Kesimpulan ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide,
keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut
berbagai bidang kehidupan manusia.
Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang
menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan
bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian
yang memiliki ciri:
1. Mempunyai derajat yang tinggi
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup,
pegangan hidup yang dipelihara.
b. Pentingnya Ideologi Bagi Suatu Negara

2. Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai,
dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang
nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap
mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan.
Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok
atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita
dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila
dibandingkan dengan agama, agama juga berfungsi mempersatukan
orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi.
c. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar negara
bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur
penyelenggaraan negara.
Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki
pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya
negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga
memudahkan munculnya kekacauan.
Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita
negara, tujuan negara, norma bernegara.
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
a. Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling
berhubungan untuk satu tujuan tertentu,dan saling berkualifikasi yang
tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya
satu bagian/unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain,dan memiliki
fungsi serta tugas masing-masing.

3. b. Definisi Sistem :
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan, yang bagian dan
unsurnya saling berkaitan (singkron), saling berhubungan (konektivitas),
dan saling bekerjasama satu sama lain untuk satu tujuan tertentu dan
merupakan keseluruhan yang utuh
c. Definisi Filsafat :
Filsafat dalam Bahasa Inggris yaitu Philosophy, adapun istilah filsafat
berasal dari Bahasa Yunani yaitu Philosophia, yang terdiri atas dua kata
yaitu Philos (cinta) atau Philia (persahabatan, tertarik kepada) dan
Sophos (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, intelegensi).
Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran
(love of wisdom). Orangnya disebut filosof yang dalam bahasa Arab
disebut Failasuf. Dalam artian lain Filsafat adalah pemikiran
fundamental dan monumental manusia untuk mencari kebenaran hakiki
(hikmat, kebijaksanaan); karenanya kebenaran ini diakui sebagai nilai
kebenaran terbaik, yang dijadikan pandangan hidup (filsafat hidup,
Weltanschauung). Berbagai tokoh filosof dari berbagai bangsa
menemukan dan merumuskan sistem filsafat sebagai ajaran terbaik
mereka; yang dapat berbeda antar ajaran filosof. Karena itulah
berkembang berbagai aliran filsafat: materialisme, idealisme,
spiritualisme; realisme, dan berbagai aliran modern: rasionalisme,
humanisme, individualisme, liberalisme-kapitalisme; marxisme-
komunisme; sosialisme dll.
d. Definisi Pancasila:
Pancasila adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian
nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat
Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian BHINEKA
TUNGGAL IKA. Esensi seluruh sila-silanya merupakan suatu kasatuan.
Pancasila berasal dari kepribadian Bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya
telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu. Objek materi filsafat
adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik materal konkrit

4. (manusia,binatang,alam dll) dan abstak (nilai,ide,moral dan pandangan
hidup). Pancasila mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:
• Pancasila sebagai Dasar Negara.
Pancasila sebagai Dasar Negara atau sering juga disebut sebagai
Dasar Falsafah Negara ataupun sebagai ideologi Negara, hal ini
mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur
penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai
Dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah
Negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap,
kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh
MPR/DPR hasil pemilihan umum.
• Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional.
Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-
nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat
diartikan Pancasila sebagai Sumber hukum dasar nasional, yaitu
segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh
bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.
• Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa atau Way of Life
mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa
Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daipada
Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-
nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia
sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan
bangsa Indonesia sendiri.
• Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa
Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa
Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya.
• Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.
Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai
bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk
menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu

5. terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya
Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa
Indonesia.
• Pancasila sebagai Ideologi Negara.
Pancasila sebagai Ideologi Negara merupakan tujuan bersama
Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan
Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah
Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang
aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
• Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa.
Bangsa Indonesia yang pluralis dan wilayah Nusantara yang
terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila
Pancasila dijadikan Pemersatu Bangsa, hal ini dikarenakan
Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga
memungkinkan dapat mengakomodir semua perikehidupan yang
berbhineka dan dapat diterima oleh semua pihak.
Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia:
Merupakan kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku atau ras.
Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara:
Yang dimaksud adalah bahwa semua aturan kehidupan hukum
kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada
pancasila. Karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum bangsa dan negara Republik Indonesia.

6. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat memiliki beberapa nilai yaitu Nilai
Obyektif dan Subyektif.
Nilai-nilai Sistem Filsafat Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Rumusan dari sila-sila pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat
yang umum, universal dan abstrak. Karena pada hakikatnya
pancasila adalah nilai.
2. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Artinya
keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini dan juga untuk
masa yang akan dating, untuk bangsa Indonesia boleh jadi untuk
Negara lain yang secara eksplisit tampak dalm adat istiadat,
kebudayaan, tata hidup kenegaraaan dan tata hidup beragama.
3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental,
sehingga merupakan suatu sumber hokum positif di Indonesia.
Oleh karena itu hierarki suatu tertib hokum di Indonesia
berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Maka secara objektif
tidak dapat diubah secara hokum, sehingga melekat pada
kelangsungan hidup Negara. Sebagai konsekuensinya jikalau nilai-
nilai yang terkandung dalam pembukaa UUD 45 itu diubah maka
sama halnya dengan membubarkan Negara proklamasi 17 Agustus
1945.
Sedangkan Nilai-nilai Sistem Filsafat Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri.
Nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila merupakan hasil dari
pemikiran, panilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia
sendiri. Deologi pancasila berbeda denagn ideology-ideologi lain
karena isi pancasila diambil dari nilai budaya bangsa dan religi
yang telah melekat erat, sehingga jiwa pancasila adalah jiwa
bangsa Indonesia sendiri, sedangkan ideology lain seperti liberalis,
sosialis, komunis, dan lain sebagainya merupakan hasil dari
pemikiran filsafat orang.
2. Nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi
pedoman bangsa untuk mengatur aspek kehidupan berbangsa dan

7. bernegara sekaligus menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini
sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, kebaikan, dan
kebijaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani
bangsa Indonesia
Karena bersumber dari kepribadian bangsa. Sehingga dalam
perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai pancasila.
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Hakikat etika pancasila, rumusan pancasila yang otentik dimuat dalam
pembukaan UUD1945 alinea empat.
Menurut tap MPRS NO.XX/MPRS/1966 dikatakan bahwa pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber segala
sumber, pancasila merupakan satu-satunya sumber nilai yang berlaku
ditanah air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan
memancar nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan
yang menjiwai setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa.
Di dalam pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat di
implementasikan dalam kehidupan sehari- hari.
1. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar
mengandung makna bahwa Negara melindungi setiap pemeluk
agama (yang tentu saja agama diakui di Indonesia) untuk
menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Tanpa ada
paksaan dari siapa pun untuk memeluk agama, bukan mendirikan
suatu agama. Tidak memaksakan suatu agama atau
kepercayaannya kepada orang lain.
2. Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung
makna bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang
sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara
hukum. mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan

8. persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan
manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhlukTuhan.
3. Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh
penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini
merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras
bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah
satu yakni satu bangsa Indonesia. cinta terhadap bangsa dan tanah
air.
4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap
pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan
musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir
golongan saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan
anarkisme. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
5. Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia.
Mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak
mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UUD
1945 dalam setiap lini kehidupan. mengandung arti bersikap adil
terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang
lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh
kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama
menurut potensi masing-masing
Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam butir- butir pancasila di
implikasikan di dalam kehidupan sehari-hari maka tidak akan ada lagi
kita temukan di Negara kita namanya ketidak adilan, terorisme, koruptor
serta kemiskinan. Karena di dalam pancasila sudah tercemin semuanya
norma-norma yang menjadi dasar dan ideologi bangsa dan Negara.
Sehingga tercapailah cita-cita sang perumus Pancasila yaitu menjadikan
pancasila menjadi jalan keluar dalam menuntaskan permasalahan bangsa
dan Negara.
Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

9. 1. Pilar ontologi (ontology)
Selalu menyangkut problematika tentang keberadaan (eksistensi).
a) Aspek kuantitas : Apakah yang ada itu tunggal, dual atau plural
(monisme, dualisme, pluralisme ).
b) Aspek kualitas (mutu, sifat) : bagaimana batasan, sifat, mutu dari
sesuatu (mekanisme, teleologisme, vitalisme dan organisme).
Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan
asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi
interdisipliner dan multidisipliner. Membantu pemetaan masalah,
kenyataan, batas-batas ilmu dan kemungkinan kombinasi antar ilmu.
Misal masalah krisis moneter, tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu
ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada kenyataan lain yang
tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain
seperti politik, sosiologi.
2. Pilar epistemologi (epistemology)
Selalu menyangkut problematika teentang sumber pengetahuan,
sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran,
proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, strategi.
Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita :
(a) sarana legitimasi bagi ilmu/menentukan keabsahan disiplin ilmu
tertentu
(b) memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu
(c) mengembangkan ketrampilan proses
(d) mengembangkan daya kreatif dan inovatif.
3. Pilar aksiologi (axiology)
Selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai (etis, moral,
religius) dalam setiap penemuan, penerapan atau pengembangan ilmu.
Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan
ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan
(Iriyanto Widisuseno, 2009). Landasan pengembangan ilmu secara
imperative mengacu ketiga pilar filosofis keilmuan tersebut yang bersifat
integratif dan prerequisite.

10. Pancasila sebagai Dasar Nilai Dalam Strategi
Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi
Karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara
pada kehidupan manusia maka perlu mempertimbangan strategi atau
cara-cara, taktik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan
teknologi memberi manfaat mensejahterakan dan memartabatkan
manusia.
Dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif kita
meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian dasar nilai
menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah
pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai
mengandung dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dimensi
ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari
kebenaran yang tidak mengenal titik henti, atau ”an unfinished journey”.
Ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses dan produk.
Dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau
analisis/metode berfikir dan tolok ukur kebenaran. Dimensi aksiologis,
mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah
sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu ilmuwan dituntut
memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan
suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural.
Strategi Pengembangan IPTEK Pancasila Sebagai Dasar Nilai
Peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut.
1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: melengkapi ilmu pengetahuan
menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa
dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya
dan bukan pusatnya.

11. 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi arah dan
mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya
semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan
tertentu.
3) Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme
dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan
sistem dan sub-sistem. Solidaritas dalam sub-sistem sangat penting untuk
kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu
integrasi.
4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu
pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.
Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus
demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari
kebijakan, penelitian sampai penerapan massal.
5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga
keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan
keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak
boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan
yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa
berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.
Sebaliknya Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan
kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban
manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus
sampai pada penyadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan
atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada
masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang
pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis,
religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia
yang berbudaya.

12. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih
lanjut dapat dirinci sebagai berikut:
Pertama; Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala
sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia.
Kedua; Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari
UUD 1945.
Ketiga; Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi
hukum dasar negara Indonesia.
Keempat; Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang
mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah
maupun para dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
a. Pancasila Era Kemerdekaan
Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya.
pada 1998, pemerintahan presiden Suharto berakhir dan Pancasila
kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi, hingga hari ini.
b. Pancasila Era Orde Lama
Orde lama berlangsung dari tahun 1959-1966. Pada masa itu
berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali
UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya.
Yang dinamakan demokrasi terimpin yaitu demokrasi khas Indonesia
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai
dengan makna yang terkandung didalamnya dan bahkan terkenal
menyimpang. Dimana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-
kepentingan tertetu.
Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan
pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan
juga MPRS yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
Artinya pelaksanaan UUD1945 pada masa itu belum dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan
pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya
control yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-
kebijakan.

13. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang
berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanaan dan kehidupan
ekonomi makin memburuk puncak dari situasi tersebut adalah
munculnya pemberontakan G30S/PKI yang sangat membahayakan
keselamatan bangsa dan Negara.
Mengingat keadaan makin membahayakan Ir. Soekarno selaku
presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui
Surat Perintah 11 Maret 1969 (Supersemar) untuk mengambil segala
tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanaan, ketertiban dan
ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintah. Lahirnya
Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.
C. Pancasila Era Orde Baru
Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa
pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa
pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak
yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi
dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era
penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan.
Diera Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta
tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi
pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia.
Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar ditanamkan
nilai dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal
tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal.
Menurut Hendro Muhaimin bahwa Pemerintah di era Orde Baru
sendiri terkesan “menunggangi” Pancasila, karena dianggap
menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh
kekuasaan. Disamping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di
era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial
rakyat Indonesia. Kepedulian antarwarga sangat kental, toleransi di
kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong-royong sangat
dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari

14. penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan
berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi, apapun
bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan
sebagainya haruslah mengunakan Pancasila sebagai asas utamanya.
Romantisme Pelaksanaan P4
Di era Orde Baru, terdapat kebijakan Pemerintah terkait penanaman
nilai-nilai Pancasila, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4). Materi penataran P4 bukan hanya Pancasila, terdapat juga
materi lain seperti UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN), Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan
kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Kebijakan tersebut
disosialisaikan pada seluruh komponen bangsa sampai level bawah
termasuk penataran P4 untuk siswa baru Sekolah Dasar (SD) sampai
dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang lalu dilanjutkan di
perguruan tinggi hingga di wilayah kerja. Pelaksanaannya dilakukan
secara menyeluruh melalui Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dengan metode
indoktrinasi.
Visi Orde Baru pada saat itu adalah untuk mewujudkan tatanan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Sejalan dengan semakin dominannya kekuatan negara, nasib
Pancasila dan UUD 1945 menjadi semacam senjata bagi pemerintahan
Orde Baru dalam hal mengontrol perilaku masyarakat. Seakan-akan
ukurannya hanya satu: sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai
dengan keinginan penguasa, sebaliknya dianggap salah kalau
bertentangan dengan kehendaknya. Sikap politik masyarakat yang kritis
dan berbeda pendapat dengan negara dalam prakteknya malah dengan
mudahnya dikriminalisasi.
Penanaman nilai-nilai Pancasila pada saat itu dilakukan tanpa
sejalan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, berdasarkan perbuatan
pemerintah. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke

15. dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur
dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai
nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan
yang nyata, sehingga banyak masyarakat pun tidak menerima adanya
penataran yang tidak dibarengi dengan perbuatan pemerintah yang benar-
benar pro-rakyat.
Pancasila yang Begitu Diagung-Agungkan
Pada era Orde Baru sebagai era “dimanis-maniskannya” Pancasila.
Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya
mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian
setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan
pidato dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967. Soeharto
mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam
berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato
tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai “tuntunan hidup”,
menjadi “sumber tertib sosial” dan “sumber tertib seluruh
perikehidupan”, serta merupakan “sumber tertib negara” dan “sumber
tertib hukum”. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda
tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan, “Pancasila janganlah
hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati!”
Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di
Indonesia, pada saat itu, dan dalam era Orde Baru.
Demokrasi Pancasila: Wajah Semu Era Orde Baru
Di dalam P4, melalui Ketetapan MPR (TAP MPR) No. II/MPR/1978
(sudah dicabut), adalah 36 butir Pancasila sebagai ciri-ciri manusia
Pancasilais. Pemerintah Orde Baru mengharapkan melalui 36 butir
Pancasila, yang serta merta “wajib hukumnya” untuk dihafal, akan
terbentuk suatu tatanan rakyat Indonesia yang mempraktikkan
kesemuanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu terciptalah
negara Indonesia yang adil dan makmur, di segala bidang. Akan tetapi,
justru penghafalan itu yang menjadi bumerangnya. Cita-cita yang

16. terkembang melalui P4 hanya keluar dari mulut saja, tanpa ada
pengamalan yang berarti untuk setiap butir yang terkandung di dalamnya,
meskipun tidak terjadi secara general.
E. Pancasila Era Reformasi
Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam
konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan
hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang
sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap
kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila
menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia,
khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga
masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam
pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya
hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan
dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak
bertentangan dengan sila-sila pancasila.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik
mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita
Indonesia merdeka di implementasikan sebagai berikut :
· Penerapan dan pelaksanaan keadilaan sosial mencakup keadilan politik,
agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
· Mementingkan kepentingan rakyat / demokrasi dalam pengambilan
keputusan.
· Melaksanakan keadilaan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan
berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan.
· Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan
pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.
· Nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ke
Tuhanan Yang Maha Esa.

17. Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung
pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara riil
dan sistematis dalam kehidupan nyata.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang
kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya
persatuan, dimana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat
persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu smeboyan
Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut
pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena
kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial
yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini bahasa Indonesia adalah
sebagai bahasa persatuan.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang
Hankam, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk
menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau
mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari
sistem nasional.
Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, dengan memasuki
kawasan filsafat ilmu (philosophy of science) ilmu pengetahuan yang
diletakkan diatas pancasila sebagai paradigmanya perlu difahami dasar
dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistomologis, dan
aksiologis. Ontologis, yaitu bahwa hakikat ilmu pengetahuan aktivitas
manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari
dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus
dipandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai proses
menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui
abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi,
komparasi dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan
kenyataan. Sebagai produk, adanya hasil yang diperoleh melalui proses,
yang berwujud karya-karya ilmiah beserta aplikasinya yang berwujud
fisik ataupun non fisik. Epistimologi, yaitu bahwa Pancasila dengan
nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijadikan metode berpikir, dalam

18. arti dijadikan dasar dan arah didalam pengembangan ilmu pengetahuan
yang parameter kebenaran serta kemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya
adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri. Aksilogis,
yaitu bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut diatas,
pemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif
tidak bertentangan dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau
mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila.
Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam
konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan
hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang
sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap
kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang
bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan
deretan peristiwa yang saling berhubungan.
Dan Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi
pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah
Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu
landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai
dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara
Replubik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni
pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti
inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan
seluruh kehidupan Negara Replubik Indonesia.