TERTIB PENGHUNIAN
PERUMAHAN

DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833713
JAKARTA PUSAT
Ada 3 (tiga) hal yang berhubungan dgn
penghunian perumahan, yaitu :
1.
2.
3.

Penghuni yg menghuni rumah
milik sendiri;
Pe...
Penghuni yg menghuni rumah milik
orang lain, dapat terjadi karena :





Hubungan sewa menyewa/kontrak/kost;
Hubungan ...
Dinas Perumahan melaksanakan
pembinaan terhadap
penghunian:






Rumah Sewa / Kontrakan
Rumah Kost
Rumah ber-SIP (pe...
Peraturan yang mengatur Penghunian
Perumahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasal 1548 - 1587 KUHP Perdata yang mengatur
sewa menye...
Penghunian Rumah Oleh Pemilik
Permasalahan yang timbul adalah
permasalahan bukti hak milik atas
perumahan yang menjadi das...
Penghunian Rumah Oleh
Bukan Pemilik
1.

2.

3.

Rumah Sewa/Kontrak adalah rumah yang dihuni
oleh bukan pemilik berdasarkan...
1. Penghunian rumah sewa






Berdasarkan kepada suatu perjanjian tertulis
antara pemilik dan penyewa;
Perjanjian tert...
Hak & Kewajiban Pemilik Rumah
Sewa
1.

2.

Pemilik berhak menerima uang
sewa rumah dari penghuni
sesuai dengan yang
diperj...
Hak & Kewajiban Penyewa
1.

2.
3.

4.

5.

Penyewa berhak menempati atau menggunakan
rumah sesuai dengan keadaan yang tela...
Berakhirnya hubungan sewa menyewa
1.
2.





Apabila rumah yg disewakan sama sekali
musnah selama jangka waktu sewa meny...
2. Penghunian rumah jabatan/instansi

1.
2.
3.

4.

Persyaratan untuk calon penghuni rumah
jabatan/instansi :
Pegawai nege...
PENERBITAN PENETAPAN
SEWA PERUMAHAN DAN
BUKU TANDA PEMILIKAN
PERUMAHAN (BTPP)

DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
JL. TA...
Dasar Hukum Penerbitan
Penetapan Sewa Perumahan
1.
2.

3.

4.

PP No. 49 Tahun 1963 jo. PP No. 55 Tahun 1981
tentang Hubun...
Kewenangan Dinas Perumahan
dalam Penetapan Sewa Perumahan


Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah No. 55 Tahun 1981,...
1. Tata Cara Penerbitan Penetapan Sewa
Perumahan

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas
Perumahan melalui Kas...
3.

4.

5.

Dinas Perumahan melakukan penelitian
administrasi dan peninjauan lokasi rumah
sewa (pengukuran & penggambaran ...
Dasar Hukum Penerbitan Buku
Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP)
1.

2.

3.

Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.
3 Tahun...
Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP)
BTPP adalah Buku yang diterbitkan oleh
Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta dan
dibe...
2. Tata Cara Penerbitan Buku Tanda
Pemilikan Perumahan (BTPP)
1.

2.





Mengisi formulir pendaftaran yang
disediakan...
Untuk tempat usaha, perlu dilengkapi :
 Izin Usaha;
 Undang-undang Gangguan;
 Akte Pendirian Perusahaan;
3.

4.

Dinas ...
PEMBINAAN RUMAH
KOST
DI
PROPINSI DKI JAKARTA

DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 3483371...
Pengertian tentang
Rumah Kost








Perumahan pemondokan/rumah kost adalah rumah
yang penggunaannya sebagian atau se...
Dasar Hukum Pembinaan
Rumah Kost
1.

2.

3.

4.

Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun
2001 tentang Bentuk Sus...
Tata Tertib Penghunian
Rumah Kost

1.
2.
3.

Pengelola dan penghuni rumah kost wajib
mentaati perjanjian yang telah dibuat...
1.
2.

HAK PENGELOLA
Menerima dan menetapkan calon penghuni;
Menagih
dan
menerima
uang
pemondokan/kost yang disepakati.
KE...
5.
6.

7.

8.

Harus memiliki buku register Penghunian
Pemondokan /kost;
Menyediakan
dan
memperbaiki
kerusakan fasilitas r...
HAK PENGHUNI
1.
2.
3.
4.
5.

Menikmati fasilitas yang disediakan;
Memperoleh perlindungan,
ketentraman
Mengajukan
keberata...
KEWAJIBAN PENGHUNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memiliki identitas yg lengkap;
Melaporkan diri kpd Lurah setempat dlm
jk waktu 14 ha...
TATA CARA MENDAPATKAN SIRK
1.

2.

Mengisi formulir pendaftaran yang
disediakan Suku Dinas Perumahan
melalui Kasi Kecamata...
3.

4.

Suku Dinas Perumahan melakukan
penelitian administrasi dan peninjauan
ke lokasi rumah kost;
Apabila telah memenuhi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tertib penghunian perumahan

2,858
-1

Published on

source: http://www.scribd.com/doc/28078837/Tertib-Penghunian-Perumahan from http://www.scribd.com/abangaslam

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,858
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tertib penghunian perumahan

  1. 1. TERTIB PENGHUNIAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833713 JAKARTA PUSAT
  2. 2. Ada 3 (tiga) hal yang berhubungan dgn penghunian perumahan, yaitu : 1. 2. 3. Penghuni yg menghuni rumah milik sendiri; Penghuni yg menghuni rumah milik orang lain; Peraturan perundang-undangan yang mengatur penghunian perumahan.
  3. 3. Penghuni yg menghuni rumah milik orang lain, dapat terjadi karena :     Hubungan sewa menyewa/kontrak/kost; Hubungan kekeluargaan (menumpang); Hubungan kerja (rumah instansi); Surat Ijin Perumahan (SIP) bagi perumahan yg dikuasai Kepala Daerah atau rumah instansi/jabatan.
  4. 4. Dinas Perumahan melaksanakan pembinaan terhadap penghunian:      Rumah Sewa / Kontrakan Rumah Kost Rumah ber-SIP (peninggalan Belanda) Rumah Jabatan / Instansi Rumah Susun Sederhana Sewa
  5. 5. Peraturan yang mengatur Penghunian Perumahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pasal 1548 - 1587 KUHP Perdata yang mengatur sewa menyewa perumahan; UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa menyewa Perumahan; PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP No. 49 Tahun 1963; PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemiliknya; Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 1977 tentang Rumah Pengganti; Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1971 tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk DKI Jakarta
  6. 6. Penghunian Rumah Oleh Pemilik Permasalahan yang timbul adalah permasalahan bukti hak milik atas perumahan yang menjadi dasar penghunian atas suatu rumah; Bukti Hak milik atas rumah, antara lain :  Sertifikat Tanah;  Akta Jual Beli;  Akta Hibah;  Penetapan Waris dari Pengadilan;  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);  Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP)
  7. 7. Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik 1. 2. 3. Rumah Sewa/Kontrak adalah rumah yang dihuni oleh bukan pemilik berdasarkan perjanjian sewa menyewa; Rumah Jabatan/instansi adalah rumah yang diberikan kepada para pegawai/karyawan selama masih bertugas pada instansi/perusahaan yg memberikan fasilitas perumahan tersebut. Rumah Kost adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang pemondokan;
  8. 8. 1. Penghunian rumah sewa    Berdasarkan kepada suatu perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa; Perjanjian tertulis harus mencantumkan ketentuan mengenai hak & kewajiban pemilik dan penyewa, jangka waktu sewa dan besarnya harga sewa; Rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan
  9. 9. Hak & Kewajiban Pemilik Rumah Sewa 1. 2. Pemilik berhak menerima uang sewa rumah dari penghuni sesuai dengan yang diperjanjikan; Pemilik wajib menyerahkan rumah kepada penyewa dalam keadaan baik sesuai dengan yang diperjanjikan
  10. 10. Hak & Kewajiban Penyewa 1. 2. 3. 4. 5. Penyewa berhak menempati atau menggunakan rumah sesuai dengan keadaan yang telah diperjanjikan; Penyewa wajib menggunakan & memelihara rumah yg disewa dgn sebaik-baiknya; Penyewa wajib memenuhi segala kewajiban yg berkaitan dgn penggunaan rumah sesuai dengan perjanjian; Apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan rumah kepada pemilik dalam keadaan baik-baik dan kosong dari penghunian; Penyewa wajib mentaati berakhirnya batas waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.
  11. 11. Berakhirnya hubungan sewa menyewa 1. 2.   Apabila rumah yg disewakan sama sekali musnah selama jangka waktu sewa menyewa; Apabila rumah yg disewakan musnah akibat kesalahan pemilik maka pemilik wajib mengembalikan uang sewa rumah kepada penyewa sesuai dengan kondisi rumahnya : Bila rumah musnah & tdk dapat dihuni lagi maka pemilik mengembalikan uang sewa sesuai dgn batas waktu yg tersisa; Bila musnah sebagian maka hubungan dilanjutkan berdasarkan musyawarah
  12. 12. 2. Penghunian rumah jabatan/instansi 1. 2. 3. 4. Persyaratan untuk calon penghuni rumah jabatan/instansi : Pegawai negeri/perusahaan yang sah; Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yg sah dari instansi/perusahaan yg bersangktn Wajib membayar harga sewa rumah dan memelihara rumah serta memnafaatkan rumah sesuai dengan fungsinya; Dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain atau mengubah sebagian/seluruh bentuk rumah.
  13. 13. PENERBITAN PENETAPAN SEWA PERUMAHAN DAN BUKU TANDA PEMILIKAN PERUMAHAN (BTPP) DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833715 JAKARTA PUSAT
  14. 14. Dasar Hukum Penerbitan Penetapan Sewa Perumahan 1. 2. 3. 4. PP No. 49 Tahun 1963 jo. PP No. 55 Tahun 1981 tentang Hubungan sewa menyewa perumahan; SK Gubernur KDKI Jakarta No. 707 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Pedoman Penetapan Harga Sewa Perumahn dalam wilayah DKI Jakarta; SK Gubernur KDKI Jakarta No. 725 Tahun 1990 tentang Perubahan Koefisian Nilai Harga Bangunan utk Penetapan Harga Sewa Perumahan dalam wilayah DKI Jakarta; SK Kepala Dinas Perumahan No. 27 Tahun 2003 tentang Perubahan Koefisien Nilai Harga Bangunan untuk Penetapan Harga Sewa Rumah/bangunan di Propinsi DKI Jakarta.
  15. 15. Kewenangan Dinas Perumahan dalam Penetapan Sewa Perumahan  Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981, disebutkan bahwa “ Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, pihak pemilik atau penyewa dapat mengajukan harga sewa kepada Kepala KUP (Dinas Perumahan)
  16. 16. 1. Tata Cara Penerbitan Penetapan Sewa Perumahan Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas Perumahan melalui Kasi Perumahan Kep. Seribu; 2. Melengkapi persyaratan administrasi : Bila Pemilik selaku pemohon, persyaratan :  Bukti kepemilikan atas rumah (Sertipikat Tanah/Akta Jual Beli dll);  IMB;  KTP Bila Penyewa/penghuni selaku Pemohon, persyaratan :  Foto copi KTP;  Foto copi KK;  Foto copi Kuitansi sewa terakhir;  Foto Copi SIP (untuk rumah ber-Surat Ijin Perumahan);  Foto Copi Perjanjian Sewa 1.
  17. 17. 3. 4. 5. Dinas Perumahan melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi rumah sewa (pengukuran & penggambaran denah); Dinas Perumahan melakukan Perhitungan Harga Sewa dan dibahas dalam Rapat Tim Sewa untuk menetapkan besarnya harga sewa rumah/bangunan tersebut; Kepala Dinas Perumahan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sewa Perumahan dan disampaikan kepada para pihak (Pemilik rumah dan Penyewa)
  18. 18. Dasar Hukum Penerbitan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) 1. 2. 3. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta; SK Gubernur KDKI Jakarta No. 2184 Tahun 1986 tentang Prosedur Pelayanan masyarakat di bidang Perumahan pada Dinas Perumahan DKI Jakarta; SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta.
  19. 19. Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) BTPP adalah Buku yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta dan diberikan kepada seseorang/badan hukum sebagai tanda bukti yang menunjukkan kepemilikan atas rumah/bangunan yang berada di atas tanah sendiri atau tanah orang lain. Dinas Perumahan berwenang untuk menerbitkan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) berdasarkan atas permohonan dari yang bersangkutan / pemilik bangunan.
  20. 20. 2. Tata Cara Penerbitan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) 1. 2.     Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas Perumahan dapat melalui Kasi Perumahan Kep. Seribu; Melengkapi persyaratan administrasi : Bukti kepemilikan atas rumah (Sertipikat Tanah/Akta Jual Beli/Hibah/Waris); IMB/IPB; KTP Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB)
  21. 21. Untuk tempat usaha, perlu dilengkapi :  Izin Usaha;  Undang-undang Gangguan;  Akte Pendirian Perusahaan; 3. 4. Dinas Perumahan melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi rumah (pengukuran & penggambaran denah); Kepala Dinas Perumahan menerbitkan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) dan disampaikan kepada Pemilik rumah.
  22. 22. PEMBINAAN RUMAH KOST DI PROPINSI DKI JAKARTA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833715 JAKARTA PUSAT
  23. 23. Pengertian tentang Rumah Kost     Perumahan pemondokan/rumah kost adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang pemondokan; Pengelola rumah kost adalah pemilik perumahan dan atau orang yg mendapatkan dari pemilik untuk mengelola rumah kost; Penghuni adalah penghuni yg menempati rumah kost sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dgn membayar uang pemondokan; UangPemondokan/ kost adalah harga sewa dan biaya lainnya yg dibayar oleh penghuni dgn perjanjian.
  24. 24. Dasar Hukum Pembinaan Rumah Kost 1. 2. 3. 4. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta; SK Gubernur KDKI Jakarta No. 2693 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengaturan Perumahan Pemondokan (Rumah Kost) dalam wilayah DKI Jakarta; SK Gubernur KDKI Jakarta No. 107 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perumahan Pemondokan dalam wilayah DKI Jakarta; SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta.
  25. 25. Tata Tertib Penghunian Rumah Kost 1. 2. 3. Pengelola dan penghuni rumah kost wajib mentaati perjanjian yang telah dibuat; Pengelola dan penghuni rumah kost wajib menjaga ketertiban lingkungan; Pengelola dan penghuni rumah kost dilarang melakukan perbuatan yg melanggar hukum dan norma2 kesusilaan, seperti : penggunaan obat terlarang, penggunaan asusila, tempat mabuk-mabukan dan perjudian, menyimpan bahan peledak, memelihara binatang yg mengganggu orla
  26. 26. 1. 2. HAK PENGELOLA Menerima dan menetapkan calon penghuni; Menagih dan menerima uang pemondokan/kost yang disepakati. KEWAJIBAN PENGELOLA 1. 2. 3. 4. Membuat perjanjian tertulis antara pemilik dan calon penghuni; Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; Membuat Tata Tertib Penghunian Pemondokan/Kost; Memiliki Surat Izin Rumah Kost (SIRK) dari Dinas Perumahan;
  27. 27. 5. 6. 7. 8. Harus memiliki buku register Penghunian Pemondokan /kost; Menyediakan dan memperbaiki kerusakan fasilitas rumah pemondokan /kost; Melaporkan scr periodik keadaan penghuniannya kpd Dinas Kependudukan dan Dinas Perumahan serta tindasannya kpd Bupati dan Lurah; Memasang papan nama Rumah pemondokan / Kost
  28. 28. HAK PENGHUNI 1. 2. 3. 4. 5. Menikmati fasilitas yang disediakan; Memperoleh perlindungan, ketentraman Mengajukan keberatan kepada pemilik; Memutuskan perjanjian penghunian; Mengajukan & memperoleh Surat Keterangan Domosili dari Lurah setempat.
  29. 29. KEWAJIBAN PENGHUNI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memiliki identitas yg lengkap; Melaporkan diri kpd Lurah setempat dlm jk waktu 14 hari sth mjd penghuni; Mematuhi Tata Tertib Penghunian yg ditetapkan pemilik rumah kost; Membayar uang kost sesuai perjanjian; Memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan norma susila; Mengosongkan ruang/kamar yg ditempati apabila telah berakhir waktunya
  30. 30. TATA CARA MENDAPATKAN SIRK 1. 2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Suku Dinas Perumahan melalui Kasi Kecamatan Perumahan setempat; Melengkapi persyaratan administrasi : Foto copi Bukti hak pemilikan/hak sewa atas rumah kost; FC KTP dan KK pemilik/ pengelola; Surat Keterangan RT/RW setempat yg menyatakan rumah digunakan sebagai rumah kost; Gambar /denah ruangan rumah kost, Keterangan
  31. 31. 3. 4. Suku Dinas Perumahan melakukan penelitian administrasi dan peninjauan ke lokasi rumah kost; Apabila telah memenuhi persyaratan , Suku Dinas Perumahan menerbitkan Surat Izin Rumah Kost yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan melengkapi kembali persyaratan pendaftaran SIRK.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×