Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

6,307 views

Published on

File dapat didownload dari (file can be downloaded from) http://policy.paramadina.ac.id

Published in: Education, Business, Technology
1 Comment
10 Likes
Statistics
Notes
  • semua yang telah diciptakan sangat penting dalam kehidupan manusia baik itu secara kelompok maupun individu..kewajiban manusia adalah menjaga dan melestarikan semua yang telah disediakan agar tetap ada untuk keberlangsungan hidup manusia untuk sekarang dan anak cucu yang akan datang terutama adalah Tanah...Tanah adalah tempat berlangsungnya kehidupan orang atau manusia sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. 'bumi hancur karena ulah manusia,bumi terjaga kelestariannya karena ulah manusia yang baik.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,900
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

  1. 1. Laporan PenelitianPengadaan Tanah Untuk PembangunanMencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat Proses PembangunanBima P. Santosa | Tedy J. Sitepu
  2. 2. Ruang Lingkup PenelitianBentuk Penelitian Tujuan Penelitian• Bentuk penelitian ini adalah • Menghasilkan rekomendasi kebijakan publik di bidang eksploratory study dengan pendekatan pengadaan tanah untuk pembangunan kualitatif• Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang ditujukan untuk Ruang Lingkup Penelitian mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi, sistem atau peristiwa khusus. • Memetakan permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan • Melakukan kompilasi regulasi hingga tahun 2010• Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat • Melakukan komparasi hukum, sistem, dan prosedur beberapa negara lain mengenai struktur, tatanan dan pola dalam pengadaan tanah untuk pembangunan yang luas yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. • Kajian pada RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan • Melakukan diskusi ahli dalam merumuskan usulan kebijakan sesuai dengan hasil penelitian
  3. 3. Competitiveness dan Infrastruktur 120 105 • Studi oleh World Economic Forum (2011), menunjukkanInfrastructure Competitiveness Index bahwa daya saing 100 86 90 perekonomian Indonesia 82 berada pada posisi ke-44 80 dunia. • Salah satu faktor penyebab 60 rendahnya skor Global Competitiveness Index (GCI) 42 44 Indonesia, adalah tidak 40 kompetitifnya infrastruktur di Indonesia. 23 20 • Berbagai studi menunjukkan, infrastruktur 3 memegang peran penting 0 dalam pertumbuhan ekonomi. 3
  4. 4. Peran Infrastruktur Bagi Kemakmuran Bangsa• Kemakmuran hanya dapat terwujud apabila sebagian besar masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai aktifitas ekonomi.• Kondisi ini hanya dapat terwujud jika sebagian besar masyarakat mempunyai capability to High participate dan access to participate dalam berbagai aktifitas produktif. Poor Society Wealthy Society• Capability to participate dapat diwujudkan Capability to melalui pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, Participate (Health and Education)• Tanpa akses untuk dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, capability tidak ada artinya. Very Poor Society Poor Society• Disinilah peran penting infrastruktur, seperti jalan, telekomunikasi, transportasi, pengairan dan lain-lain dalam mentransformasi potensi Low Access to Participate (Infrastructure) menjadi kenyataan. 4
  5. 5. Infrastruktur dan Masalah Pertanahan di IndonesiaPembangunan infrastruktur menghadapikendala utama adalah persoalanpertanahanDjoko KirmantoMenteri Pekerjaan Umum,Evaluasi Kinerja 2010Jakarta, Rabu/29 Des 2010Dikutip dari Investor Daily 12 10% investasi infrastuktur terhadap GDP 8 6 4 2 0 Indonesia Laos India Brazil Mongolia Vietnam China Sumber: Bappenas, 2010.
  6. 6. Meningkatnya Kasus PertanahanGrafik Data Trend Kasus Pertanahan16000140001200010000 8000 6000 4000 2000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Diolah dari berbagai sumber 6
  7. 7. Bukan Pekerjaan yang Mudah Kebutuhan pembangunan Kemudahan pencabutan hak atas Efisiensi anggaran tanah Pengorbanan Manfaat untuk Pemilik Tanah Publik Jaminan Kecepatan perlindungan pelepasan hak atas terhadap hak milik tanah Hak pemilik tanah 7
  8. 8. Prosedur Saat Ini 8
  9. 9. Kerangka Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan UU No. 5/ 1960 UU No. 20/ 1961 Perpres No. 36/2005 Peraturan KaBPN No tentang Peraturan tentang Pencabutan & 65/ 2006 3/2007 Pokok Agraria Hak atas Tanah Untuk kepentingan Permintaan untuk melakukan Pengadaan tanah bagi Apabila upaya penyelesaian yang umum, termasuk pencabutan hak atas tanah pelaksanaan pembangunan ditempuh Bupati/Walikota atau kepentingan bangsa dan dan/atau benda diajukan untuk kepentingan umum Gubernur atau Mendagri tetap Negara serta kepentingan oleh yang berkepentingan oleh Pemerintah atau tidak diterima oleh pemilik tanah bersama dari rakyat, hak- kepada Presiden dengan Pemerintah Daerah dan lokasi pembangunan tidak hak atas tanah dapat perantaraan Menteri dilaksanakan dengan cara dapat dipindahkan, maka dicabut, dengan memberi Agraria, melalui Kepala Inspeksi pelepasan atau penyerahan Bupati/Walikota atau Gubernur ganti kerugian yang layak Agraria yang bersangkutan. hak atas tanah. atau Mendagri sesuai dan menurut cara yang kewenangan, mengajukan usul diatur dengan Undang- pencabutan hak atas tanah undang. berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
  10. 10. Lingkup Penggunaan Prosedur Mekanisme dgn Panitia Lebih dari 1 Ha Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tidak lebih dari 1 Ha Pengadaan Tanah Jual Beli, Tukar Menukar, atau Cara Lain Selain untuk Kepentingan Umum
  11. 11. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk PembangunanPenetapan Penyuluhan Diterima Identifikasi Penilaian Keputusan Pembayaran PelepasanLokasi Rakyat? Inventarisasi Ganti Rugi Hak Penyuluhan 2 Tetap ditolak >75% Ya Dapat dipindah? Tdk tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 39, .... menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya
  12. 12. Mekanisme Pencabutan HakPengajuan Ka. Daerah PanitiaPencabutan Penuhi Menaksir Menteri Pertimbangan Keputusan PelepasanHak Kelengkapan Ganti rugi Agraria Menteri Kehakiman Presiden Hak Pertimbangan Menteri Terkait dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang penguasaan tanah dan/ atau benda-benda yang bersangkutan bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang pencabutan hak tersebut pada pasal 2 kepada Menteri jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta Agraria, tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitya Penaksir diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya dalam pasal 2 ayat 2 huruf c. pertimbangan Kepala Daerah. Dalam sejarahnya, pencabutan hak dengan menggunakan UU Nomor 20 tahun 1961 tersebut hanya sekali dilakukan, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tanggal 6 Januari atas daerah di Kecamatan Tamansari atau disebut juga kompleks Yen Pin (Lubis, 2011)
  13. 13. Beberapa Permasalahan yg Sering Terjadi• Penetapan Ruang Lingkup Kepentingan Umum• Penetapan Ganti Rugi• Perencanaan Pembangunan yang Komprehensif• Kepatuhan pada Pelaksanaan Prosedur• Good Governance dan Integritas - Kepercayaan Rakyat 13
  14. 14. Bagaimana Praktik di Negara Lain? Beberapa literatur juga menujukkan trend penurunan pengambilan tanah oleh pemerintah dan semakin sulit untuk dilakukan • Meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik pengambilan tanah oleh pemerintah. Terjadinya transisi menuju negara demokratis dan kebebasan pers di berbagai negara diperkirakan sebagai penyebab masyarakat makin kritis. • Meningkatnya idependensi lembaga peradilan. Kondisi ini memungkinkan lembaga peradilan memutuskan kasus pengambilan tanah oleh pemerintah secara lebih independen. • Menguatnya tekanan dari pemberitaan media massa. Debat dan pemberitaan tentang kasus pengambilan tanah umumnya tidak menguntungkan pemerintah maupun proyek terkait. • Dampak implementasi perjanjian internasional. Dengan meratifikasi suatu perjanjian dagang internasional, umumnya tuntutan terhadap jaminan hak-hak milik pelaku bisnis menguat. 14
  15. 15. Apakah Peraturan Pengadaan Tanah untukPembangunan Indonesia Lebih Buruk? Kompenen yg Pengajuan Institusi Yg Negara diperhitungkan Metode Valuasi Banding Terlibat NJOP atau nilai Atas harga yang Indonesia Tanah dan Benda-Benda di atasnya nyata/sebenarnya ditetapkan Pemerintah Atas harga yang Malaysia Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar ditetapkan Pemerintah Atas harga yang Singapura Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar ditetapkan Pemerintah Tanah dan Benda-Benda di atasnya Atas harga yang Jepang Kerugian yg timbul Nilai pasar yang disesuaikan ditetapkan Pemerintah Tanah dan Benda-Benda di atasnya Kerugian yg timbul Atas harga yang Pemerintah/ Institusi Australia Nilai khusus Nilai pasar ditetapkan lainnya yg ditetapkan Solatium Maksimal 6 X rata-rata Nilai hasil panen China Nilai bangunan panen dan nilai taksiran utk --- Pemerintah bangunan 15
  16. 16. Komponen Perhitungan Kompensasi di Jepang Kompensasi untuk ordinary loss - Removal expenses - Business loss yg wajar Kompensasi untuk hak atas tanah 16
  17. 17. Apa Saja yang Menjadi Komponen Perhitungan? Solatium Kerugian akibat gangguan New South Wales, Australia Kerugian akibat pemecahan tanah dan gangguan Special value tanah bagi pemilik Kerugian Usaha yang Wajar (hanya untuk Jepang) Jepang Bangunan dan Benda-Benda di Atasnya Malaysia, Singapura, Indonesia Hak Atas Tanah 17
  18. 18. Pelaksanaan Valuasi di Jepang Expectation/ Speculation Revision Rate Nilai kompensasi Fixed Price Fair Price Tanah SekitarPlanning Project Execution Notification 18
  19. 19. Bagaimana Dampak bagi Pemilik Tanah? Kompenen yg Negara diperhitungkan Metode Valuasi Pengajuan Banding Indonesia ** * ** Malaysia ** ** ** Singapura ** ** ** Jepang *** **** * Australia **** *** * China * * - * Kurang nyaman bagi pemilik tanah **** Lebih nyaman bagi pemilik tanah 19
  20. 20. Mapping Komparasi Kebijakan TinggiKeberpihakan pada Pemilik • Australia • Jepang Moderat • Singapura • Malaysia • Indonesia • China Rendah Sulit Moderat Mudah Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition 20
  21. 21. Mencapai Kebijakan yang Optimal Tinggi Kebijakan yang optimal • Mengutamakan negosiasi • Perhitungan kompensasi yang komprehensif • Memastikan kehidupan warga/Keberpihakan pada Pemilik pemilik tanah tidak lebih buruk setelah pelepasan hak Moderat • Perkuat kewenangan pencabutan hak atas tanah • Perhitungan kompensasi minimal • Ketegasan dalam proses eksekusi • Integritas proses Rendah Sulit Moderat Mudah Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition 21
  22. 22. Keseimbangan Yang Harus Dicapai Pihak yang mengharapkan Pihak yang mengharapkan Keseimbangan dicapai dengan: adanya proses yang efisien tegaknya hak-hak rakyat atas untuk kepentingan sumber-sumber agraria • Tanah harus memiliki fungsi sosial pembangunan dan usaha • Perencanaan pembangunan yang komprehensif bukan hanya untuk proyek tapi juga pemilik tanah yangImplikasinya kena dampak Implikasinya• Land reform • Adanya pencabutan hak• Pengadaan tanah hanya melalui • Pencabutan hak hanya untuk • Fungsi sosial tanah dikedepankan jual beli atau pertukaran yang kepentingan umum dengan syarat- • Pengadaan tanah tidak harus disepakati syarat yang ketat melalui jual beli• Nilai kompensasi sesuai dengan • Kompensasi dapat ditetapkan ekspektasi pemilik • Penilaian kompensasi yang sepihak komprehensif dan oleh profesi yang indenpenden • Prosedur pengadaan yang transparan• Biaya pengadaan tanah yang tinggi, • Penguasaan tanah oleh dan dipublikasikan dgn baik sekelompok orang saja• kelambatan proses pengadaan, • Ancaman hukuman pidana bagi • Berkurangnya tanah pertanian• Ketidakmungkinan pembebasan tanah penyalahgunaan, baik melalui UU • Penggusuran yang tidak adil Tipikor maupun UU Khusus • Spekulasi dan penyalahgunaan 22
  23. 23. Framework Pembenahan 6 Penetapan Lingkup Kepentingan • Good Governance & Sistem Perencanaan Integritas Pembangunan Nasional 1 Umum • Peningkatan kompetensi SDM Komponen Perhitungan • Transparansi proses 2 Kompensasi • Edukasi masyarakat UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 3 Pelaksana 4 Metode Valuasi Mekanisme Banding dan 5 Pelaksanaan Keputusan 23
  24. 24. Buku-buku Panduan Pengadaan Tanah untuk Pembangunandiperlukan Sebagai Media Edukasi Masyarakat• Contoh buku panduan tentang mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan• Buku panduan penting untuk media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat 24
  25. 25. Beberapa Substansi RUU PTUP yang PerluDiperhatikan• Kedudukan RUU PTUP di antara undang-undang lain yang terkait pencabutan hak atas tanah• Institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab akhir untuk mencabut hak atas tanah• Penetapan jangka waktu penyelesaian pengadaan tanah setiap tahapnya dan konsekuensi atas pelanggarannya• Perbaikan komponen perhitungan untuk kompensasi• Pelaksana dan metode penilaian dengan menggunakan market value pada saat pengumuman proyek• Ketetapan kewajiban pelaksanaan atas keputusan pengadilan tentang keberatan atas nilai ganti rugi 25
  26. 26. Menyempurnakan RUUMekanisme Saat ini (Peraturan Ka BPN Nomor 3 tahun 2001) Tdk ada batas Tdk ada batas 7 hari 14 hari jangka waktu jangka waktu 2 X terbit 120 hari 14 hari 30 hari 60 hariPenetapan Pengumuman Penyuluhan Identifikasi & Pengumuman Penilaian Musyawarah Penetapan Keberatan Keputusan Pembayaran Inventarisasi Hasil bentuk dan atas ganti rugi nilai ganti rugi keberatanMekanisme dalam RUU PTUP 2 bulan 14 hari Blm disebutkan Blm disebutkan 14 hari 30 hariRPJMN Konsultasi Keberatan Kajian Penetapan Identifikasi & Penilaian Musyawarah Keberatan Mengajukan Proses Pembayaran publik atas Inventarisasi ganti rugi ke PN pengadilan ganti keberatan kerugian
  27. 27. Terimakasih 27

×