Dokumen ini membahas tahapan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di Indonesia. Terdapat beberapa dokumen perencanaan sektor sanitasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Jangka Menengah (RPIJM), dan Strategi Sanitasi Komunal (SSK). Dokumen ini juga membahas pendanaan sektor sanitasi dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, dan donor s

1. Ir. M. Sjukrul Amien, MM
Direktur Pengembangan PLP
Makassar, 4 November 2011 Ditjen Cipta Karya

2. Overview Tahap Pelaksanaan PPSP

3. Konstelasi Dokumen Perencanaan Sektor Sanitasi (1)
SSK vs RPJMD
RPJMD
SSK
Renstra SKPD
Renstra SKPD
Renstra SKPD Rencana
Renstra SKPD
Strategis
Renja SKPD
Renja SKPD Program/
Renja SKPD
Kegiatan

4. Konstelasi Dokumen Perencanaan Sektor Sanitasi (2)
SSK vs RPIJM
RPJMD
RPIJM*)
RKA K/L SSK
INPUT RPIJM**)
Master Plan MPSS
RTRW
RDTRK
Catatan:
*) RPIJM existing
**) RPIJM updated

5. SSK : Portofolio Pembangunan Sektor Sanitasi
Komitmen
Program
Prioritas Pendanaan
Advokasi
Marketing
Program
Qualified
Tepat Sasaran
Program - Justified
Tepat Waktu
Berkelanjutan

6. Pendanaan Sektor Sanitasi
 APBD
 APBD Provinsi
 APBN
 DAK Sanitasi
 Donor (Hibah, Loan)
 Swasta
 Masyarakat
 Corporate (CSR)

8. RT RT RT
E ffluent
Pipa Pengum pul
IPAL Kualitas memenuhi
Syarat
RT RT
RT
Bad an air yang
Sumbe TID AK TE RCE MAR
3R
r Pem anfaatan
Sampa sam pah
h
Mencegah
Pembuangan Sampah
ke Badan A ir

9. Sistem Pengelolaan Sampah
3
APBD
R
Sumber sampah
3 APBN
R
Sumber sampah
Sta Antara
Sumber sampah
3
R TPA

10. Sistem Pengolahan air limbah Terpusat
(skala kota)
Skala komunal
Skala komunal Skala komunal
Skala komunal
(onsite)
Stasiun
pompa
APBN (fisik onsite dan offsite di
luar lahan dan SR)
APBD (Lahan,SR, OM sistem
lengkap)
APBN IPAL Effluent
Skala Kota
(Terpusat/
offsite)

11. Saluran sekunder Drainase Kota
an
rm n /
im
pe nga
uk
na
Saluran sekunder Laut
Ge
er
im
pr
n
ra
APBN
lu
Sa
APBD

12. Prioritas 1: Pengembangan Sarana Prasarana Air Limbah Komunal
(Berbasis Masyarakat/ onsite)
2.Tangki Septik Komunal
3.MCK Plus++ (termasuk unit pengolahan air limbah)
4.Jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan
Pendanaan Komponen Kegiatan: (Bebas BABS)
Prioritas 2: Apabila prioritas 1 telah terpenuhi
2.Pengembangan Fasilitas Pengurangan Sampah Pola 3 R
3.Pengembangan Sarana Prasarana Drainase Mandiri berwawasan
lingkungan

14. o Kemitraan Pemerintah - Swasta (KPS)
Persampahan, Sewerage (Operator)
o Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program
Bina Lingkungan (PBL)
o Kontribusi Lembaga non-Pemerintah (NGO/LSM)
o Peran serta dan kontribusi masyarakat (in kind dan in
cash)
Pemerintah Pusat Siap untuk memberikan pendampingan dalam
perolehan dana tersebut di atas

15. o
Pemerintah Pusat Siap untuk memberikan pendampingan kepada
Kabupaten kota dan Propinsi dalam perolehan dana dari berbagai
sumber dengan ketentuan :
4.Memenuhi syarat sebagai peserta PPSP
5.Mengikuti Program PPSP (ada surat peminatan dan bersedia
membentuk Pokja beserta alokasikan dana operasional Pokja)
6.Melaksanakan kegiatan sesuai prosedur PPSP
7.Menganggarkan dana APBD sesuai kewenangannya dan
kemampuan yang ada
8.Mempunyai Pokja yang aktif dalam proses perencanaan PPSP
9.Didukung oleh DPRD

16. Terima kasih
____________________________________________
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
m.sjukrulamien@yahoo.co.id