1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2007
Fitri Yayu
Indra Ariadi
Tri Mariono
Yuningsih

2. • Pedoman penyiapan sarana dan prasarana
dalam penanggulangan bencana
• Terdiri dari 10 pasal
• Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei
2007

4. Geografis Indonesia
- Indonesia rawan bencana
- Disebakan olehalam maupun manusia
- Menimbulkan korban jiwa dan kerugian
- Indonesia terletak di antara 6º LU (Lintang
Utara) dan 11º LS (Lintang Selatan).
- terletak diantara 95º BT dan 141º BT.

6. Pasal 1
• Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota,
dan perangkat daerah sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah.
• Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas
Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot)
yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah,
yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

7. Sarana Prasarana
• Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai
sebagai alat dalam mencapai makana dan tujuan.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses
(Kamus Besar Bahasa Indonesia)
• Sarana prasarana secara umum banyak diartikan
menurut beberapa sumber. Sarana adalah
perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan
untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan
pendidikan, yang meliputi : peralatan, perabotan,
media pendidikan dan buku

8. Penanggulangan
• Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan
untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi
suatu keadaan
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• BNPB dibentuk berdasarkan peraturan presiden
Nomor 8 Tahun 2008.
• Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2005

9. Tugas pokok
• Memberikan pedoman dan pengarahan
terhadap usaha penanggulangan bencana
• Menetapkan standardisasi dan kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana
• Menyampaikan informasi kegiatan
penanggulangan bencana

10. Bencana
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam,
ulah/perbuatan manusia, dan perpaduan antara
alam dan ulah/perbuatan manusia serta
penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan
korban dan penderitaan manusia, kerugian
harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan
sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta
menimbulkan gangguan terhadap tata
kehidupan dan penghidupan masyarakat.

11. Pasal 2
• Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan
prasarana dalam penanggulangan bencana di
daerah dalam upaya mencegah, mengatasi
dan menanggulangi terjadinya bencana di
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12. Pasal 3
• Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi:
a. sarana dan prasarana umum; dan
b. sarana dan prasarana khusus.

13. Sarana dan prasarana umum

15. Sarana dan prasarana khusus

16. Pasal 4
• Gubernur menunjuk instansi/perangkat
daerah yang bertanggung jawab untuk
mengoperasionalkan penggunaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
bencana di wilayah Provinsi.

17. Pasal 5
• Bupati/Walikota menunjuk
instansi/perangkat daerah yang bertanggung
jawab untuk mengoperasionalkan
penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana bencana di Kabupaten/Kota

18. Pasal 6
• Gubernur bertanggung jawab menerima dan
mengendalikan segala bentuk/jenis bantuan
sarana dan prasarana bencana yang diserahkan
kepada pemerintah provinsi.
• Bupati/Walikota bertanggung jawab menerima
dan mengendalikan segala bentuk/jenis bantuan
sarana dan prasarana bencana yang diserahkan
kepada pemerintah
kabupaten/kota.

19. Pasal 7
• Gubernur, bupati/walikota secara berjenjang
melaporkan sarana dan prasarana bencana
yang dimiliki secara berkala kepada Menteri
Dalam Negeri.

20. Pasal 8
• Menteri Dalam Negeri melakukan
pembinaan penyelenggaraan sarana dan
prasarana penanggulangan bencana bagi
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan
kota.

21. Pasal 9
• Biaya pelaksanaan penyiapan sarana dan
prasarana dalam penanggulangan bencana
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

22. Dasar hukum APBN
• bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• APBN merupakan instrumen untuk mengatur
pengeluaran dan pendapatan negara dalam
rangka membiayai pelaksanaan kegiatan
pemerintah dan pembangunan, mencapai
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
pendapatan nasional, mencapai stabitas
perekonomian, dan menentukan arah serta
prioritas pembangunan secara umum.

23. Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.