1. Peran Serta Guru Bimbingan Konseling di Sekolah
Ditinjau dari Peraturan-Peraturan Pemerintah
Pendidikan merupakan komponen utama dalam menentukan tingkat kemajuan
suatu bangsa. Pendidikan dapat mengarahkan kepada masa depan bangsa, baik itu baik
taupun buruk, itu ditentukan oleh pendidikan kita saat ini. Jika pendidikan saat ini sudah
teroptimalkan dan dimanfaatkan fungsinya secara baik maka kemajuan bangsa, masa
depan bangsa yang cerah bukan lagi hanya sekedar impian belaka, tapi sudah menjadi
kepastian yang akan terwujud.
Seperti yang kita pahami bersama bahwa pendukung utama bagi tercapainya
sasaran pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu.
Pendidikan yang bermutu dalam penyelenggaraannya tidak cukup hanya dilakukan
melalui taranformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori, taupun hal-hal yang
bersifat kognitif saja tetapi juga harus didukung oleh peningkatan profesionalitas dan
sistem manajemen tenaga pendidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik
untuk menolong dirinya sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan untuk
pencapaian cita-cita dan harapan yang dimilikinya.
` Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemerintah mengatur tentang
Sistem Pendidikan Nasional, di dalamnya disebukan bahwa “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.(UU No.
20/2003.Bab II/Pasal 3). Dan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah pemerintah
mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan harus menyusun kurikulum yang
disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. yaitu kurikulum pada semua
jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan
jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan:

2. a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(UU No. 20/2003.Bab X/Pasal 36)
Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi
lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.
a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan
lingkungannya.
b. Beragam dan terpadu
c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
e. Menyeluruh dan berkesinambungan
f. Belajar sepanjang hayat
g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
(PERMENDIKNAS No. 22/2006.Bab II)
Kaitannya dengan hal tersebut peran serta guru Bimbingan Konseling di Sekolah
menjadi sangat penting. Pada penerapan KTSP, Guru Bimbingan Konseling di sekolah
memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam memfasilitasi “Pengembangan
Diri” siswa sesuai minat , bakat serta mempertimbangkan tahapan tugas

3. perkembangannya. Mengingat adanya keberagaman individu siswa maupun keberagaman
kemampuan Guru Bimbingan Konseling di sekolah maka perlu ditegaskan bahwa
pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah harus menyusun program guna
mengakomodasi Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor
19 tahun 2005 tersebut beserta peraturan-peraturan yang menyertainya.
Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang didalamnya
memuat struktur kurikulum, telah mempertajam perlunya disusun dan dilaksanakannya
program pengembangan diri yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat,
dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan
diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga pendidikan yang
dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri
dilakukan melalui kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang berkenaan dengan
masalah diri pribadi, kehidupan social, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.
Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara
perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam
bimbingan pribadi, social, belajar dan karir, melalui berbagai jenis pelayanan dan
kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan
sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur
pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana
layanan bimbingan pendidikan di sekolah, dituntut untuk memiliki wawasan yang
memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah.
Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistemik dalam
memfasilitasi individu mencapai perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku
efektif, pengembangan lingkungan perkembangan, dan peningkatan keberfungsian
individu dalam lingkungannya. Semua perilaku tersebut merupakan proses
perkembangan yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Pengampu

4. bimbingan dan konseling adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor yang
merupakan salah satu kualifikasi pendidik.
Dalam permendiknas Nomor 23 tahun 2006 dirumuskan SKL yang harus dicapai
peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik
yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah
kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (self actualization) dan pengembangan
kapasitasnya (capacity development) yag dapat mendukung pencapaian kompetensi
lulusan. Sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara
signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.

5. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006

6. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006