KONFLIK LAHAN DI KAB.TEBO

1. JAMBI, 06 SEPTEMBER 2012

2. SUBYEK METODE OBYEK
Pemprov Jambi
Pemkab Tebo
Polda Jambi
Polres Tebo
Pengadilan Agama
Jambi
1. FGD tingkat Polres (Peemtif)
2. Sosialisasi PerUUan (Preemtif)
3. Pam Perusahaan dan lahan
oleh pers Polres (Preventif)
4. Rapat temu para Vocal Point
5. Represif
1.Pok Sultan Thaha
2.Pok Panglima
Duosim (Sei
Karang)
3. Pok Patokan 55
4. Pok SAD
FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI
INTERN EKSTERN
1. Pembahasan lahan diberikan kepada
pemegang konsesi tanpa melibatkan
masyarakat atau fakta lapangan
2. Sinergisitas tidak berjalan antara Dishut,
BPN, Pemda Prov& Kab, dan Polri
tidak dilibatkan
3. Adanya interval waktu kekosongan
pemegang konsesi lahan lama kepada
yang baru sehingga masyarakat
perambah merasa lahan tersebut tak
bertuan. Saat ini luasan rambahan
35.000 Ha
4. Munculnya permasalahan yang
puncaknya kasus pembakaran
basecamp dan alat berat milik LAJ tgl
10-01-2012
1. Kasus Mesuji & Senyerang
menjadi contoh yang tidak
baik / Preseden buruk
2. Situasi saat ini lebih
cenderung mendiskreditkan
pemerintah yang sah
3. Lemahnya penegakan hukum
4. Sistem Politik saat ini
berpengaruh thdp perilaku
aparatur & masyarakat
K O N D I S I
A W A L
INDIKATOR
1. Pendudukan
lahan konsesi
oleh Pok Sultan
Thaha, Pok P.
Duosim, dan
Pok Patokan 55
2. Perusakan &
pembakaran
Basecamp PT
LAJ , Rabu tgl
11-01-2012 oleh
warga Patokan
55
LAHAN KONSESI
IUPHHK-HTI PT. LAJ TGL
31-03-2012 LUAS 61.495 Ha
& PT.WANA MUKTI WISESA
10-06-2012 LUAS 9.263,77 Ha
KONDISI YANG
DIHARAPKAN
FEED BACK
INSTRUMENTAL INPUT
1. UU No.2/2002 ttg KEPOLISIAN NEGARA RI
2. UU No. 41/1999 ttg KEHUTANAN
3. UU No.05/ 1960 ttg PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA
3. UU No.05/ 1990 ttg KSDA
INDIKATOR
1. Melemahnya ke-4
(empat) Pok tsb
2. Terbebasnya
lahan konsesi dari
pendudukan &
penyerobotan
3. Pemahaman &
penyadaran masy
perambah thdp
perUUan bid
Kehutanan
4. Kurangnya kasus
konflik lahan
konsesi
LAHAN KONSESI
PT. LAJ
& WMW
TERBEBAS DARI
PERAMBAHAN
PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN
IUPHHK-HTI PT LESTARI ASRI JAYA (LAJ)
DI KABUPATEN TEBO

3. 1. UU No.2/2002 ttg KEPOLISIAN NEGARA RI
2. UU No. 41/1999 ttg KEHUTANAN
3. UU No.05/ 1960 ttg PERATURAN DASAR POKOK2
AGRARIA
3. UU No.05/ 1990 ttg KSDA PENYELESAIAN
KONFLIK LAHAN YG
DAMAI & HUMANIS
REKOMENDASI
UPAYA
1. FGD tingkat Polres
(Peemtif)
2. Sosialisasi PerUUan
(Preemtif)
3. Pam Perusahaan dan
lahan oleh pers
Polres (Preventif)
4. Pertemuan Pejabat
terkait dngn vocal
point di jadwalkan
mulai rabu tanggal 12
September 2012 di
Dishut Prov Jambi,
5. Represif
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
- INTERNAL
- EKSTERNAL
MASALAH :
PENDUDUKAN
LAHAN IUPHHK-HTI
PT.LAJ
KONDISI YG
DIHARAPKAN :
TERBEBASNYA
PERMASALAHAN
KONFLIK LAHAN
:
1. Pok Sultan Thaha
2.Pok Panglima Duosim
(Sei Karang)
3. Pok Patokan 55
4. Pok SAD
LAHAN KONSESI
IUPHHK-HTI PT. LAJ TGL
31-03-2012 LUAS 61.495 Ha
& PT.WANA MUKTI WISESA
10-06-2012 LUAS 9.263,77 Ha
LATAR BELAKANG
Pendudukan lahan konsesi,
Perusakan & pembakaran
Basecamp PT LAJ , Rabu tgl
11-01-2012 oleh warga
Patokan 55
SITKAMTIBMAS PROV
JAMBI YG KONDUSIF
KONDISI SAAT INI
LAHAN KONSESI PT. LAJ
& WANA MUKTI WISESA
TELAH TERAMBAH 35.000 Ha
PT.WMW TLH TERAMBAH 2.000 Ha
A. Penegakan Hukum
B. Identifikasi dan Verifikasi Masy dan
Lahan yg di sengketakan
C. Pola kemitraan antara masy dan
Perusahaan
DATA AWAL

4. Permasalahannya :
Kelompok
petama, yang
mengaku
mendapat
MANDAT dari
ahli waris
keturunan Sultan
Taha (R.A
RACHMAN).
FAKTA :
1.Keputusan Pengadilan Agama Jambi No:
18/Pdt.P/2008/PA.Jb tanggal 19 Mei 2008,
yang
menetapkan bahwa R.A. Rachman sebagai
Ahli Waris
dan sebagai penerima waris dari Ratumas
Maimunah
gelar Ratu Kecik binti R.A Rachman gelar
Pangeran Ratu
Marto Ningrat; bukan sebagai ahli Waris
Sultan Thaha
2. Jika “Sultan Thaha “ adalah sebagai adat
yang mempunyai tanah ulayat, maka
sesuai pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria harus memenuhi persyaratan
sbb :
•Sepanjang kenyataannya masyarakat
hukum adat itu masih ada
•Sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara;
•Tidak bertentangan dengan Undang-undang
atau peraturan yang lebih tinggi;
•Dan berdasarkan pasal 5 Permeneg Agraria
No. 5 Tahun 1999, pada akhirnya Pemerintah
Daerah (“Pemda”) adalah pihak yang
berwenang untuk menentukan dan
memberikan pengakuan terhadap hak ulayat
di daerahnya masing-masing melalui
peraturan daerah (“Perda”).
Kelompok Sultan Thaha
RA. Rachman
Ali Sinaga
Kasianus Siregar
Mustafa Kamal
Hartoyo Rifai
M. Daud
Ja’far

5. • Kelompok Kedua Pok Sultan Thaha, permasalahannya
adalah bahwa mereka tidak mengetahui kalau lokasi
tersebut adalah kawasan Hutan Produksi yang izinnya
telah dimiliki oleh PT. LAJ. Karena mereka telah
melakukan perambahan hutan (illegal) maka mereka harus
dikenakan sanksi sesuai dengan UU No 41 tahun 1999,
pasal 50 dan 78. Pok Kedua yg menyuruh adlh Ali Sinaga,
K Siregar, Mustafa Kamal, Hartoyo Rifai, M Daud, Ja’far,
tujuannya adlh pendudukan & pembagian lahan yg diklaim
24.000 Ha yg kenyataan kondisi riil hanya 250 s.d 300
orang
• Mengaku bahwa mereka tidak mengetahui kalau lokasi
tersebut masih dalam kawasan Hutan Produksi yang
izinnya telah dimiliki oleh PT. LAJ. Untuk hal ini mereka
harus dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang
karena telah melakukan perambahan hutan secara illegal.
• Menurut Penjelasan Kepala Desa Setempat bahwa di
Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir tidak ada tanah belian
Sultan Thaha, sehingga tidak ada hak keturunan Ahli
Warisnya atas tanah di lokasi tersebut
Upaya yg dilakukan
Untuk kelompok pertama perlu upaya
penegakkan hukum (Law Inforcement)
•Untuk kelompok kedua perlu upaya:
Meminta kepada Pemkab Tebo untuk
melakukan identifikasi dan verifikasi
masyarakat yang ada dalam kawasan hutan
tetapi bukan masyarakat Tebo, untuk
merumuskan dan mengusulkan kepada
Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan pola
antara lain :
a.Memulangkan ke tempat asal warga tersebut
b.Memberikan kesempatan untuk program
transmigrasi sesuai dengan peraturan
pemerintah.

6. Kelompok Panglima Duo
Sim ( Desa Sungai
Karang)
-Najmi Harun
-Anton (Kepala desa Sungai
Karang)
Permasalahannya :
Kelompok pertama (Dari Panglimo Duo Sim)
menyatakan bahwa mereka mempunyai hak ulayat
atas lahan yang mereka garap di lokasi PT.
Wanamukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya.
Bahkan mereka meminta agar lahan yang menjadi
hak ulayat (menurut mereka), harus segera
diserahkan kepada kelompok mereka (Panglimo
Duo Sim).
FAKTA :
Bahwa adat Panglimo Duo Sim ini tidak diatur dalam pasal 3
Undang-Undang No. 5 tahun 1960 maupun dalam Permeneg
Agraria No. 5 tahun 1999. Sehingga Klaim dari yang mengaku
“Panglimo Duo Sim” tidak ada dasarnya sama sekali dan
tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
UPAYA :
Pemerintah Kabupaten Tebo segera mengusulkan enclave atas
lahan masyarakat Trans HTI PT. Wanamukti Wisesa (Desa Sungai
Karang) masing-masing seluas ¼ Ha per KK melalui mekanisme
perubahan tata ruang, agar lahan tersebut bisa disertifikatkan

7. Kelompok Patokan Km 55
• Sutejo(DPP LSM PERLAHAN)
• Hartoyo Rifai (DPD LSM
PERLAHANKabupatenTebo)
• Manotar Manalu
• Robertus Robinson
• Marlundu Marbun
• Tarigan
Permasalahannya :
keberadaan masyarakat tentang legalitas kependudukan
yang saat ini mereka tidak memiliki KTP Kab. Tebo dan
berdomisili di areal kawasan hutan produksi. Jumlah warga
± 1500 KK yang berdomisili di sekitar areal Patokan KM 55.
Keberadaan warga Patokan 55 sejak tahun 2005, mereka
berasal dari Medan Sumut, Pekan Baru Riau, Lampung,
Jawa, dan Tebo.
Keberadaan Warga Patokan KM 55 di lokasi tersebut
adalah illegal.
FAKTA :
Keberadaan warga Patokan 55 sejak tahun 2005, mereka berasal
dari Medan Sumut, Pekan Baru Riau, Lampung, Jawa, dan Tebo.
UPAYA :
Meminta kepada Pemkab Tebo untuk melakukan identifikasi dan
verifikasi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan tetapi
bukan masy warga Tebo, untuk merumuskan dan mengusulkan
kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan pola antara lain :
Memulangkan ke tempat asal warga tersebut
Memberikan kesempatan untuk program transmigrasi sesuai
dengan peraturan pemerintah.

8. • Kelompok SAD
• Tumenggung Hasan
• Tumenggung Buyung
• Tumenggung Bujang Kabut
Permasalahannya :
kelompok SAD (Bujang Kabut, Hasan, dan Buyung),
kelompok pendatang dan kelompok warga
setempat. Kel Bujang Kabut minta alokasi lahan
seluas 2.100 Ha. Tumenggung Hasan dan Buyung
telah menanda tangani MoU dengan PT LAJ seluas
masing-masing 700 Ha, sedangkan Bujang Kabut
sampai saat ini belum bersedia . MoU ini berbentuk
pengelolaan dan harus mendapatkan persetujuan
Menhut.
FAKTA :
Di lokasi ini terdapat kegiatan perambahan, dan illegal logging.
Atas permasalahan ini, tim menganggap bahwa kesepakatan (MoU) antara
PT. LAJ dengan SAD (3 Tumenggung) atas pengalokasian Kawasan Hutan
seluas 2100 Ha untuk sumber kehidupan dianggap gugur demi hukum
karena ketiga kelompok tersebut bertujuan untuk menebang dan bukan
untuk melestarikan hasil hutan non kayu (getah jernang), bahkan
mengalihkan hak SAD-nya kepada para perambah yang berasal dari daerah
lain.
UPAYA :
Sehubungan dengan perubahan perilaku SAD yang cenderung mengubah
fungsi hutan menjadi areal perkebunan & pemukiman warga, maka
perlakuan hukum terhadap mereka perlu disamakan dengan masyarakat
lainnya, dan adanya indikasi penjualan Hutan oleh Suku Anak Dalam
kepada pihak lain perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum

9. Negeri Sembilan lurah satu Negeri
Adalah Tanah Surga yang tercampak ke Bumi
Kami haturkan terima kasih pada kesempatan ini
Atas perhatian yang diberikan pada kami