• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
PPh 23
 

PPh 23

on

  • 20,248 views

 

Statistics

Views

Total Views
20,248
Views on SlideShare
19,660
Embed Views
588

Actions

Likes
11
Downloads
485
Comments
2

6 Embeds 588

http://anindya-auditor.blogspot.com 564
http://anindyaherdiani.blogspot.com 13
http://www.anindya-auditor.blogspot.com 8
http://anindya-auditor.blogspot.jp 1
https://twitter.com 1
http://anindyaherdiani.blogspot.sg 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • http://www.emkatupang.com/hotel-murah-di-jakarta/
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI KEPABEANAN
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007

    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PENERBITAN BARU
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DITOLAK
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DIBLOKIR
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PINDAH ALAMAT
    - URUS PERUBAHAN NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    URUS IZIN USAHA:
    - PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN NPIK – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN SRP/NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN UUG/HO
    - PENERBITAN KEAGENAN/DISTRIBUTOR
    - DLL
    Hubungi M. Samosir, SH
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113.
    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    Email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Website:http://www.saranaijin.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PPh 23 PPh 23 Presentation Transcript

    • Company2011LOGO Pajak Penghasilan Pasal 23 Distributed by http://anindya-auditor.blogspot.com
    • Point Presentasi Dasar Hukum Pemotong PPh Pasal 23 Objek PPh Pasal 23PPh Pasal 23 Tarif Pengecualian
    • Dasar Hukum1. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan2. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 233. PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20084. Per Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi5. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan
    • Penjelasan1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008;2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 UU Nomor 36 Tahun 20083. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-58/PJ/2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi
    • Bagan PPh Pasal 23
    • PPh Pasal 23 ?? Pajak penghasilan yang dipotong oleh Badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, BUT atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan bunga selain bunga dari bank, dividen, royalti, sewa selain tanah dan/atau bangunan, imbalan atas jasa tertentu, serta jasa lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan10 August 2011
    • PPh Pasal 23Dasar Hukum Peraturan Perpajakan WP Badan DNPemotong Orang Pribadi yang ditunjuk dan OP usaha pembukuan (khusus sewa) WP OP DN: Passive IncomeYang dipotong WP Badan DN: Passive + Active IncomeObjek Pajak Passive Income: WPBdan + WPOP DN Active Income : WP BadanSifat Tidak Final Next
    • Yang Membedakan dengan PPh Pasal 22 PASAL 22 PASAL 23• Impor• Pembelian • Pembayaran Jasa• Penjualan OBJEK PAJAK • Passive Income Barang Semua WP Bdn WP Badan PEMOTONG WP OP Pembukuan Tertentu WP OP yg ditunjuk Lebih Sempit Lebih Luas
    • Pemotong1. badan pemerintah;2. subjek pajak badan dalam negeri;3. penyelenggara kegiatan;4. bentuk usaha tetap;5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;6. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong.
    • KEP-50/PJ./1994Pasal 1Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10Tahun 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal23, adalah :a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPATtersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.Pasal 2Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 Wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupasewa.Pasal 3Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukansebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang pribadidalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang telahterdaftar sebagai Wajib Pajak.
    • Objek PPh Pasal 23a. Passive Income: 1) dividen  Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh (kecuali dividen yg diterima orang pribadi dipotong PPh Final Pasal 17 ayat (2c)); 2) bunga;  Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh 3) royalti;  Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh 4) hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartac. Jasa tertentu;
    • Objek PPh Pasal 23 (Lanjutan)c. Jasa tertentu: 1) jasa teknik; 2) jasa manajemen; 3) jasa konstruksi (mulai 1 Januari 2008 dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2)); 4) jasa konsultan; dan 5) jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
    • SAAT TERHUTANG PPh PASAL 23 Cfm. UU No. 36 tahun 2008•Pada saat dibayarkan•Disediakan untuk dibayarkan•Telah jatuh tempo pembayarannyatergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 10 August 2011
    • www.themegallery.com Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Company Logo
    • PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 PRINSIP DESENTRALISASI :DI T4 TERJADINYA PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA OBJEK PPh 23/26; (KANTOR PUSAT ATAU CABANG) KEWAJIBAN PEMOTONG :• MEMOTONG PPh 23/26 Sesuai Saat Terutang PPh 23/26 dgn membuat BUKTI PEMOTONGAN;• MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/26 Kepada PENERIMA PENGHASILAN• MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26;• MELAPOR PPh 23/26 Dg. SPT Masa P.l. Tgl 20 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26 ; 10 August 2011
    • TARIF PEMOTONGAN PPH 23 DIVIDEN, BUNGA, 15% x Jumlah Bruto ROYALTI, HADIAH SEWA, JS TEKNIK,JS MANAJ, JS KONSTRUKSI, JS KONSULTAN 2% x Jumlah bruto JASA LAIN DIATUR DG PERMenkeu
    • DIKENAKAN TARIF 15%DARI PENGHASILAN BRUTO BUNGA DEVIDEN ROYALTI HADIAH 10 August 2011
    • Pasal 23 PPh Final BUNGA Bukan Objek PPh 2310 August 2011
    • Dipotong PPh 23 Bunga pinjaman dari Badan ke Badan, dari Badan ke Orang Pribadi.10 August 2011
    • Dipotong PPh Final Bunga yang dibayarkan oleh Bank Kecuali : - Tidak lebih Rp 7.500.000,- - Bank yang ditunjuk pemilikan RS, RSS, Rusun Sederhana Bunga Simpanan Koperasi Kecuali : - Bunga tidak lebih Rp 240.000/bl  Bunga Obligasi10 August 2011
    • Tidak Dipotong PPh 23 Bunga yang diterima oleh Bank Bunga yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan Bunga Sewa Guna Usaha dengan hak opsi10 August 2011
    • BUNGAPengertian Bunga Termasuk Premium, Diskonto, danJaminan Pengembalian Utang.  Denda Keterlambatan Bayar Termasuk Pengertian Bunga (S-480/PJ.313/2001) Bunga Yang diperhitungkan dalam Penjualan  cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk dalam bagian harga jual (S-75/PJ.32/1998)
    • DIVIDEN 15% Ph BrutoMerupakan Bagian Laba yang Diperoleh PemegangSaham atau pemegang polis asuransi.1. Pengertian Sangat Luas, Dalam Bentuk Apapun.2. UU Pajak Dapat Menetapkan adanya Dividen Terselubung.3. Bagian laba yang dibayarkan kepada karyawan bukan dividen. Tidak Boleh Dibiayakan Di PPh Badan
    • Beberapa Bentuk Dividen sbgmn. penjelasan Psl 4 ayat 1 (g) 1. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor. 2. Pemberian Saham bonus tanpa penyetoran. Termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio. 3. Pembayaran kembali modal disetor, jika dalam tahun-tahun lampau diperoleh keuntungan, kecuali sbg akibat pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah. 4. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Contoh Dividen Terselubung: Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Pemegang Saham Yang melebihi kewajaran
    • DIVIDEN / SHU / PEMBAGIAN LABA YANG DITERIMA OLEH • PERSEROAN TERBATAS KOPERASI/ ANGGOTA ANGGOTA Dividen, • BADAN USAHA MILIK NEGARA PK(tdk • BADAN USAHA MILIK DAERAH KOPERASI SHU bersaham), Badan PERKUMPULAN, yang DENGAN SYARAT: PERSEKUTUAN, diterima FIRMA, oleh KONGSI, KIK orang1. KEPEMILIKAN SAHAM MIN. 25%2. MEMPUNYAI USAHA AKTIF pribadi DILUAR KEPEMILIKAN SAHAMBERASAL DARI CADANGAN LABA DITAHAN TIDAK DIPOTONG PPH 23 Final
    • PENGENAAN PPh Pasal 23 ATAS DIVIDEN SUDAH BELUM Tbk Tbk (Go Public) (Go Public)TERHUTANG SAAT TERHUTANG SAAT PENENTUANDIUMUMKAN RUPS HAK (RECORDING DATE) WPDN BADAN DG.SYARAT ttt. TIDAK TERUTANG PAJAK WP ORANG PRIBADI DN TERUTANG PAJAK 10 % Final WP LUAR NEGERI TERUTANG PAJAK 20 % PAJAK PENGHASILAN TIDAK BOLEH DITANGGUNG PEMBERI DEVIDEN PEMBERI DEVIDEN MENERBITKAN BUKTI POTONG DAN MENYETORKAN PAJAK TGL 10 BULAN BERIKUT
    • ROYALTI 15% Ph BrutoIMBALAN SEHUBUNGAN DG PENGGUNAAN HAK ATAS:1. HAK ATAS HARTA TAK BERWUJUD ( hak pengarang, paten, merek dagang, rahasia perusahaan )2. HAK ATAS HARTA BERWUJUD YG MEMPUNYAI NILAI INTELEKTUAL ( hak atas alat industri, komersial, ilmu pengetahuan )3. INFORMASI YG BELUM DIUNGKAPKAN SECARA UMUM, DENGAN CIRI: INFORMASI TELAH TERSEDIA SHG TDK PERLU RISET, pengalaman di bidang industri
    • Karya Sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya.Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan;
    • Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melaluisuatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi, yaitu: Bukan Royalti a. dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari; b. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Royalti Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu; Royalti c, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop; atau Bukan d. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Royalti Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya.
    • Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melaluisuatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi, yaitu: b. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu; PPh 23 = 15% X jumlah bruto atas royalti (seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta) PPh 26 = 20% X jumlah bruto / Tarif Tax Treaty c, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop; atau PPh 23 = 15% X (10% jumlah bagi hasil) PPh 26 = 20% X (10% jumlah bagi hasil) / Tax Treaty
    • HADIAH UNDIAN LOMBA / BUKAN OBJEK PENGHARGAAN / 25% FINAL SEHUB. JASA Diberikan ke semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi• Bagi WP OP dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari Ph. Bruto• Bagi WP Badan / BUT dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Ph Bruto• Bagi WP LN selain BUT dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Ph Bruto ( Final ) atau P3B
    • PMK NOMOR 244/PMK.03/2008 TENTANGJENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UU PPh Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, , dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.10 August 2011
    • Jenis Jasa lain PPh 23 =2% X Ph Brutoa) Jasa penilai (appraisal);b) Jasa aktuaris;c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;d) Jasa perancang (design);e) Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;i) Jasa penebangan hutan;j) Jasa pengolahan limbah;k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)l) Jasa perantara dan/atau keagenan;m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
    • Jenis Jasa lain PPh 23 =2% X Ph Brutoo) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;p) Jasa mixing film;q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;t) Jasa maklon;u) Jasa penyelidikan dan keamanan;v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
    • Jenis Jasa lain PPh 23 =2% X Ph Bruto w) Jasa pengepakan; x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y) Jasa pembasmian hama; z) Jasa kebersihan atau cleaning service; aa) Jasa katering atau tata boga..
    • SE Nomor SE - 35/PJ/2010Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.
    • SE Nomor SE - 35/PJ/2010 Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi : - pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik; - pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau - pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.
    • SE Nomor SE - 35/PJ/2010Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen.
    • SE Nomor SE - 35/PJ/2010Jasa konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.
    • JASA MAKLON Semua pemberian jasa dlm rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yg : 1. proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (sub kon) 2. spesifikasi,bhn baku dan barang setengah jadi dan atau bahan penolong yg akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa 3. kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.. Pengertian jasa maklon harus memenuhi ketiga unsur tersebut.10 August 2011
    • JASA EVENT ORGANIZER kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.10 August 2011
    • Jumlah BrutoSeluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, tidak termasuk:a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna Jasa; Dengan bukti : kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material; dengan bukti : faktur pembelian barang atau material;
    • Jumlah BrutoSeluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, tidak termasuk:c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnyadi bayarkan kepada pihak ketiga; Dengan bukti :faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis;d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) Yaitu penggantianpembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihakkedua kepada pihak ketiga. dengan bukti :faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihakkedua kepada pihak ketigaKecuali :a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; ataub. dalam hal penghasilan yang dibayarkan telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
    • PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga mendapat kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,- Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Terus kepada PT Sumber Tenaga dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Terus sebesar: 2% x Rp20.000.000,- = 400.000,- Contoh 1
    • PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Jaya. Dalam kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp 20.000.000,- dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 2.000.000,-.Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur :  Pembayaran gaji 20 orang satpam Rp 20.000.000,-  Imbalan Jasa Rp 2.000.000,- Contoh 2
    • Atas pembayaran yang dilakukan PT Dwi Makmur kepada PT Aman Jaya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Dwi Makmur sebesar: 2% x Rp2.000.000,- = Rp 40.000,-Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 22.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Makmur atas pembayaran kepada PT Aman Jaya adalah sebesar: 2% x Rp. 22.O00.000, - = Rp440.000,- Contoh 2
    • PT Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PTSatu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihakkedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklanpada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yangtelah disepakati adalah sebesar Rp 103.000.000.-Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah:1) pembelian material untuk pembuatan iklan ……………………….. Rp15.000.000,-2) jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan) .. Rp 5.000.000,-3) fee agen …………………………………………………………………………………..Rp3.000.000,-4) biaya pemasangan iklan ke perusahaan media.................. Rp 80.000.000,- Contoh 3
    •  Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana atas pembayaran Jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar: 2% x Rp80.000.000,- = Rp1.600.000,- Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Megah atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT Satu Sarana adalah sebesar: 1) 2% x Rp 5.OO0.OOO,- = Rp 100.000,- untuk jasa konsultasi; dan 2) 2% x Rp 3.000.000,- = Rp 60.000,- untuk jasa keagenan Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar: 2% x Rp 103.000.000.00 = Rp 2.060.000.- Contoh 3
    •  PT Terang mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam kantor PT Terang berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Terang. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Terang akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp25.000.000,- tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Garmindo mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000,- untuk bahan tambahan. Rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Terang: Biaya untuk bahan tambahan … Rp 5.000.000,- Imbalan jasa maklon ............. Rp 25.000.000,- Contoh 4
    • Atas pembayaran yang dilakukan PT Terang kepada PT Garmindo dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Terang sebesar: 2% x Rp 25.000.000,- = Rp 500.000,-Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp30.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Terang atas pembayaran kepada PT Garmindo adalah sebesar: 2% x Rp 30.000.000,- = Rp 600.000,- Contoh 4
    • Untuk acara pembukaan cabang baru, PT Abadi meminta CV Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp20.000.000,- Atas pembayaran yang dilakukan PT Abadi kepada CV Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Abadi sebesar: 2% x Rp 20.000.000,- = Rp 400.OOO,- Contoh 5
    • Pengecualian1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing dengan hak opsi;3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan**.
    • **PMK-251/PMK.03/2008 Jasa Keuangan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 231. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.2. Penghasilan jasa keuangan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pinjaman, termasuk pembiayaan berbasis syariah.3. Badan usaha: a. Perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank (khusus didirikan dan mendapat ijin Menkeu) b. BUMN/BUMD yang khusus didirikan memberikan sarana pembiayaan bagi UMKM, koperasi, termasuk PT PNM.
    • Soal 23-1 Adinda adalah pemilik saham di PT. ABC sebanyak 10.000 lembar saham. Pada akhir tahun 2006 PT. ABC membagikan deviden sebesar Rp 5.000,- per lembar saham. Berapa nilai bersih deviden yang diterima oleh Adinda ?? soal 23-2 PT. Ingin Maju mempunyai pinjaman kepada PT. DEF sebesar Rp 1 M dengan tingkat suku bunga 15%/tahun dan pinjaman kepada Bank Rente sebesar Rp 500 juta dengan tingkat suku bunga 12%/tahun, berapa total PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Ingin Maju ?? soal 23-3 PT. Utama dalam melaksanakan pembukuannya menggunakan jasa dari KAP Cermat dan Rekan dengan nilai imbalan Rp 100 juta per tahun, ketika melakukan pembayaran PPh apa dan berapa yang harus dipotong oleh PT. Utama ?? 10 August 2011
    • 23-4 PT. GHI membayar tagihan katering (belum termasuk PPN) kepada CV Sari Rasa dengan perincian sebagai berikut :  Material/bahan baku makanan sebesar Rp 3 juta.  Jasa Memasak/Katering sebesar Rp 1 juta Berapa PPh yang harus dipotong PT. GHI ?? 23-5 Pemeriksaan pajak PT. JKL tahun 2005 oleh KPP Bekasi, diketahui terdapat pembayaran bunga atas pinjaman kepada PT. MNO sebesar Rp 250 juta yang tidak dipotong PPh pasal 23 oleh PT. JKL, berapa PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT. JKL ( sesuai dengan SKP yang diterbitkan KPP Bekasi ) ?? 23-6 PT. Penerbit Gramedia membayar royalty kepada Tn. Pengarang atas penerbitan buku- bukunya senilai Rp 30 juta, berapa PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT. Penerbit Gramedia dan bagaimana cara penyetorannya ?? 10 August 2011
    • 23-7 PT. Rokok Kretek menyelenggarakan lomba merancang iklan untuk produknya, dengan hadiah pertama seperangkat komputer jinjing lengkap dengan printernya senilai Rp 30 juta, dan hadiah kedua sebuah PC senilai Rp 10 juta, pemenang pertama adalah Iwan (mahasiswa PTS) dan pemenang kedua adalah CV Endika (perusahaan periklanan), aspek perpajakan apa yang harus dilakukan oleh Pt. Roko Kretek ?? 23-8 PT. STU menyewa mesin photo copy dari PT. Astra Graphia, untuk tahun 2009 ini nilai sewa adalah sebesar Rp 75 juta, berapa PPh yang harus dipotong oleh PT. STU ?? 23-9 PT. Mondar Mandir adalah perusahaan persewaan mobil, mendekati lebaran ordernya meningkat signifikan, untuk itu PT. Mondar Mandir menyewa beberapa mobil tambahan kepada CV. Rental Mobil selama satu bulan dengan total nilai sewa sebesar Rp 15 juta, Aspek perpajakan apa yang harus diperhatikan oleh PT. 10 August 2011 Mondar Mandir ??
    • 23-10Bagaimana aspek PPh Pemotongan Pemungutan atastransaksi – transaksi berikut : PT. Milki Way mendapat deviden dari PT. Nextel, anak perusahaannya, sebesar Rp 500 juta, kepemilikan saham PT. Milky Way sebesar 45% dan tidak mempunyai usaha aktif diluar investor. PT. Honsa menggunakan jasa PT. Monex untuk mengiklankan produknya di TV dan Radio dengan nilai kontrak Rp 400 juta.10 August 2011
    • BacaSE-08/PJ.22/1989 tanggal 31 Januari 1989 tentang Pematrapan PPh Pasal 23/26 Hasil Penelitian SPT PPhSE-10/PJ.313/1992 tentang Hubungan PPh Pasal 23/26 Dengan Biaya Perusahaan 10 August 2011
    • 10 August 2011
    • 10 August 2011