Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

1. Company
2011
LOGO
Pajak Penghasilan
Pasal 23
Distributed by
http://anindya-auditor.blogspot.com

2. Point Presentasi
Dasar Hukum
Pemotong PPh Pasal 23
Objek PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
Tarif
Pengecualian

3. Dasar Hukum
1. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan
2. PMK Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan
yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur
Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang tidak Dilakukan Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23
3. PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008
4. Per Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi
5. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan

4. Penjelasan
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010
tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan
dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan
Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1)
huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009
tentang Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Ayat (1) Huruf c angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-58/PJ/2009
tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per-33/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi

5. Bagan PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 23 ??
Pajak penghasilan yang dipotong oleh
Badan pemerintah, Subjek Pajak dalam
negeri, Penyelenggara kegiatan, BUT
atau Orang Pribadi yang ditunjuk
sebagai pemotong PPh atas
penghasilan bunga selain bunga dari
bank, dividen, royalti, sewa selain
tanah dan/atau bangunan, imbalan
atas jasa tertentu, serta jasa lain yang
diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan
10 August 2011

7. PPh Pasal 23
Dasar Hukum Peraturan Perpajakan
WP Badan DN
Pemotong Orang Pribadi yang ditunjuk
dan OP usaha pembukuan
(khusus sewa)
WP OP DN: Passive Income
Yang dipotong WP Badan DN: Passive +
Active Income
Objek Pajak Passive Income: WPBdan +
WPOP DN
Active Income : WP Badan
Sifat Tidak Final Next

8. Yang Membedakan dengan PPh Pasal 22
PASAL 22 PASAL 23
• Impor
• Pembelian • Pembayaran Jasa
• Penjualan OBJEK PAJAK • Passive Income
Barang
Semua WP Bdn
WP Badan PEMOTONG
WP OP Pembukuan
Tertentu WP OP yg ditunjuk
Lebih Sempit Lebih Luas

9. Pemotong
1. badan pemerintah;
2. subjek pajak badan dalam negeri;
3. penyelenggara kegiatan;
4. bentuk usaha tetap;
5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong
.

10. KEP-50/PJ./1994
Pasal 1
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal
23, adalah :
a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
kecuali PPATtersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang
melakukan pekerjaan bebas;
b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.
Pasal 2
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa
sewa.
Pasal 3
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan
sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang telah
terdaftar sebagai Wajib Pajak.

11. Objek PPh Pasal 23
a. Passive Income:
1) dividen  Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
(kecuali dividen yg diterima orang pribadi
dipotong PPh Final Pasal 17 ayat (2c));
2) bunga;  Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh
3) royalti;  Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh
4) hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh
Pasal 21
b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta
c. Jasa tertentu;

12. Objek PPh Pasal 23 (Lanjutan)
c. Jasa tertentu:
1) jasa teknik;
2) jasa manajemen;
3) jasa konstruksi (mulai 1 Januari 2008
dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2));
4) jasa konsultan; dan
5) jasa lain selain jasa yang telah dipotong
PPh Pasal 21.

13. SAAT TERHUTANG PPh PASAL 23
Cfm. UU No. 36 tahun 2008
•Pada saat dibayarkan
•Disediakan untuk dibayarkan
•Telah jatuh tempo pembayarannya
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
10 August 2011

14. www.themegallery.com
Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat
pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga
dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan
jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":
a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan
dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam
tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat
Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham
yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan
atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat
dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen
tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan
pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam
kontrak atau perjanjian atau faktur.
Company Logo

15. PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
PRINSIP DESENTRALISASI :
DI T4 TERJADINYA PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA
OBJEK PPh 23/26; (KANTOR PUSAT ATAU CABANG)
KEWAJIBAN PEMOTONG :
• MEMOTONG PPh 23/26 Sesuai Saat Terutang PPh 23/26 dgn
membuat BUKTI PEMOTONGAN;
• MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/26 Kepada
PENERIMA PENGHASILAN
• MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah
Bulan Saat Terutang PPh 23/26;
• MELAPOR PPh 23/26 Dg. SPT Masa P.l. Tgl 20 Bulan Berikut
setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26 ;
10 August 2011

16. TARIF PEMOTONGAN PPH 23
DIVIDEN, BUNGA, 15% x Jumlah Bruto
ROYALTI, HADIAH
SEWA, JS TEKNIK,
JS MANAJ, JS KONSTRUKSI,
JS KONSULTAN
2% x Jumlah bruto
JASA LAIN
DIATUR DG
PERMenkeu

17. DIKENAKAN TARIF 15%
DARI PENGHASILAN BRUTO
BUNGA
DEVIDEN
ROYALTI
HADIAH
10 August 2011

18. Pasal 23
PPh Final
BUNGA
Bukan Objek
PPh 23
10 August 2011

19. Dipotong PPh 23
Bunga pinjaman dari Badan ke Badan,
dari Badan ke Orang Pribadi.
10 August 2011

20. Dipotong PPh Final
Bunga yang dibayarkan oleh Bank
Kecuali :
- Tidak lebih Rp 7.500.000,-
- Bank yang ditunjuk pemilikan RS,
RSS, Rusun Sederhana
Bunga Simpanan Koperasi
Kecuali :
- Bunga tidak lebih Rp 240.000/bl
 Bunga Obligasi
10 August 2011

21. Tidak Dipotong PPh 23
Bunga yang diterima oleh Bank
Bunga yang dibayar atau terutang kepada
badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman
dan/atau pembiayaan
Bunga Sewa Guna Usaha dengan hak
opsi
10 August 2011

22. BUNGA
Pengertian Bunga Termasuk Premium, Diskonto, dan
Jaminan Pengembalian Utang.
 Denda Keterlambatan Bayar Termasuk
Pengertian Bunga
(S-480/PJ.313/2001)
Bunga Yang diperhitungkan dalam Penjualan
 cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk
dalam bagian harga jual (S-75/PJ.32/1998)

23. DIVIDEN 15% Ph Bruto
Merupakan Bagian Laba yang Diperoleh Pemegang
Saham atau pemegang polis asuransi.
1. Pengertian Sangat Luas, Dalam Bentuk Apapun.
2. UU Pajak Dapat Menetapkan adanya Dividen
Terselubung.
3. Bagian laba yang dibayarkan kepada karyawan
bukan dividen.
Tidak Boleh Dibiayakan Di PPh Badan

24. Beberapa Bentuk Dividen sbgmn. penjelasan Psl 4 ayat 1 (g)
1. Pembayaran kembali karena likuidasi yang
melebihi jumlah modal disetor.
2. Pemberian Saham bonus tanpa penyetoran.
Termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio.
3. Pembayaran kembali modal disetor, jika dalam
tahun-tahun lampau diperoleh keuntungan,
kecuali sbg akibat pengecilan modal dasar yang
dilakukan secara sah.
4. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan
pribadi pemegang saham yang dibebankan
sebagai biaya perusahaan.
Contoh Dividen Terselubung:
Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Pemegang
Saham Yang melebihi kewajaran

25. DIVIDEN / SHU / PEMBAGIAN LABA
YANG DITERIMA OLEH
• PERSEROAN TERBATAS KOPERASI/
ANGGOTA
ANGGOTA Dividen,
• BADAN USAHA MILIK NEGARA PK(tdk
• BADAN USAHA MILIK DAERAH KOPERASI SHU
bersaham),
Badan
PERKUMPULAN,
yang
DENGAN SYARAT: PERSEKUTUAN, diterima
FIRMA, oleh
KONGSI, KIK orang
1. KEPEMILIKAN SAHAM MIN. 25%
2. MEMPUNYAI USAHA AKTIF pribadi
DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM
BERASAL DARI CADANGAN LABA DITAHAN
TIDAK DIPOTONG PPH 23 Final

26. PENGENAAN PPh Pasal 23
ATAS DIVIDEN
SUDAH
BELUM
Tbk
Tbk
(Go Public)
(Go Public)
TERHUTANG SAAT TERHUTANG SAAT PENENTUAN
DIUMUMKAN RUPS HAK (RECORDING DATE)
WPDN BADAN DG.SYARAT ttt. TIDAK TERUTANG PAJAK
WP ORANG PRIBADI DN TERUTANG PAJAK 10 % Final
WP LUAR NEGERI TERUTANG PAJAK 20 %
PAJAK PENGHASILAN TIDAK BOLEH
DITANGGUNG PEMBERI DEVIDEN
PEMBERI DEVIDEN MENERBITKAN BUKTI POTONG
DAN MENYETORKAN PAJAK TGL 10 BULAN BERIKUT

27. ROYALTI
15% Ph Bruto
IMBALAN SEHUBUNGAN DG PENGGUNAAN HAK ATAS:
1. HAK ATAS HARTA TAK BERWUJUD ( hak pengarang, paten,
merek dagang, rahasia perusahaan )
2. HAK ATAS HARTA BERWUJUD YG MEMPUNYAI NILAI
INTELEKTUAL ( hak atas alat industri, komersial, ilmu
pengetahuan )
3. INFORMASI YG BELUM DIUNGKAPKAN SECARA UMUM, DENGAN
CIRI: INFORMASI TELAH TERSEDIA SHG TDK PERLU RISET,
pengalaman di bidang industri

28. Karya Sinematografi yang merupakan media
komunikasi massa gambar gerak (moving images)
antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan,
reportase atau film cerita yang dibuat dengan
skenario, dan film kartun.
Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid,
pita video, piringan video, cakram optik dan/atau
media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan
di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi
atau di media lainnya.
Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat
film, stasiun televisi atau perorangan;

29. Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui
suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi, yaitu:
Bukan
Royalti
a. dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu,
termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian
hari;
b. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya
Royalti
Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau
memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan
persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi untuk
jangka waktu atau wilayah tertentu;
Royalti
c, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya
Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya
dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan
pengusaha bioskop; atau
Bukan
d. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Royalti
Sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan
dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya.

30. Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui
suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi, yaitu:
b. dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada
pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak
terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi
untuk jangka waktu atau wilayah tertentu;
PPh 23 = 15% X jumlah bruto atas royalti (seluruh penghasilan yang diterima
atau diperoleh pemegang hak cipta)
PPh 26 = 20% X jumlah bruto / Tarif Tax Treaty
c, dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada
pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil
antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop; atau
PPh 23 = 15% X (10% jumlah bagi hasil)
PPh 26 = 20% X (10% jumlah bagi hasil) / Tax Treaty

31. HADIAH
UNDIAN LOMBA / BUKAN OBJEK
PENGHARGAAN /
25% FINAL SEHUB. JASA Diberikan ke semua
pembeli/konsumen
akhir tanpa diundi
• Bagi WP OP dikenakan PPh pasal 21 dengan
tarif pasal 17 dari Ph. Bruto
• Bagi WP Badan / BUT dikenakan PPh Pasal 23
sebesar 15% dari Ph Bruto
• Bagi WP LN selain BUT dikenakan PPh Pasal 26
sebesar 20% dari Ph Bruto ( Final ) atau P3B

32. PMK NOMOR 244/PMK.03/2008 TENTANG
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UU
PPh
 Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang
telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, , dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua
persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.
10 August 2011

33. Jenis Jasa lain
PPh 23 =2% X Ph Bruto
a) Jasa penilai (appraisal);
b) Jasa aktuaris;
c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d) Jasa perancang (design);
e) Jasa pengeboran di bidang penambangan migas, kecuali yang
dilakukan oleh BUT;
f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan
selain migas;
h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
i) Jasa penebangan hutan;
j) Jasa pengolahan limbah;
k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
n) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh
KSEI

34. Jenis Jasa lain
PPh 23 =2% X Ph Bruto
o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
p) Jasa mixing film;
q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;
r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau
bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
t) Jasa maklon;
u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

35. Jenis Jasa lain
PPh 23 =2% X Ph Bruto
w) Jasa pengepakan;
x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media
luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
y) Jasa pembasmian hama;
z) Jasa kebersihan atau cleaning service;
aa) Jasa katering atau tata boga.
.

36. SE Nomor SE - 35/PJ/2010
Sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta merupakan
penghasilan yang diterima atau diperoleh
sehubungan dengan kesepakatan untuk
memberikan hak menggunakan harta
selama jangka waktu tertentu baik dengan
perjanjian tertulis maupun tidak tertulis
sehingga harta tersebut hanya dapat
digunakan oleh penerima hak selama
jangka waktu yang telah disepakati.

37. SE Nomor SE - 35/PJ/2010
 Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian
informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri,
perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi :
- pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti
pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik;
- pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu,
seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk
produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya; atau
- pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang
manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar
dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

38. SE Nomor SE - 35/PJ/2010
Jasa manajemen merupakan pemberian
jasa dengan ikut serta secara langsung
dalam pelaksanaan atau pengelolaan
manajemen.

39. SE Nomor SE - 35/PJ/2010
Jasa konsultan merupakan pemberian
advice (petunjuk, pertimbangan, atau
nasihat) profesional dalam suatu bidang
usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang
dilakukan oleh tenaga ahli atau
perkumpulan tenaga ahli, yang tidak
disertai dengan keterlibatan langsung para
tenaga ahli tersebut dalam
pelaksanaannya.

40. JASA MAKLON
Semua pemberian jasa dlm rangka proses
penyelesaian suatu barang tertentu yg :
1. proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak
pemberi jasa (sub kon)
2. spesifikasi,bhn baku dan barang setengah jadi
dan atau bahan penolong yg akan diproses sebagian
atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa
3. kepemilikan atas barang jadi berada pada
pengguna jasa.
.
Pengertian jasa maklon harus memenuhi ketiga unsur
tersebut.
10 August 2011

41. JASA EVENT ORGANIZER
kegiatan usaha yang dilakukan oleh
pengusaha jasa penyelenggara kegiatan
meliputi antara lain penyelenggaraan
pameran, konvensi, pagelaran musik,
pesta, seminar, peluncuran produk,
konferensi pers, dan kegiatan lain yang
memanfaatkan jasa penyelenggara
kegiatan.
10 August 2011

42. Jumlah Bruto
Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, tidak termasuk:
a. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib
Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna Jasa;
Dengan bukti :
kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
b. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
dengan bukti :
faktur pembelian barang atau material;

43. Jumlah Bruto
Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, tidak termasuk:
c. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya
di bayarkan kepada pihak ketiga;
Dengan bukti :
faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis;
d. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) Yaitu penggantian
pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak
kedua kepada pihak ketiga.
dengan bukti :
faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak
kedua kepada pihak ketiga
Kecuali :
a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; atau
b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

44. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan
penyedia tenaga kerja. PT Sumber Tenaga
mendapat kontrak dari PT Maju Terus untuk
menyediakan tenaga kerja pemasaran sebanyak
20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar
Rp20.000.000,- Tenaga kerja tersebut
selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus.
 Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Terus
kepada PT Sumber Tenaga dipotong PPh Pasal
23 oleh PT Maju Terus sebesar:
2% x Rp20.000.000,- = 400.000,-
Contoh 1

45. PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia
tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman
Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja
satpam sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur.
Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan
pegawai PT Aman Jaya. Dalam kontrak disepakati
bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT
Aman Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per
bulan sebesar Rp 20.000.000,- dan imbalan atas jasa
penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 2.000.000,-.
Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi
Makmur :
 Pembayaran gaji 20 orang satpam Rp 20.000.000,-
 Imbalan Jasa Rp 2.000.000,-
Contoh 2

46. Atas pembayaran yang dilakukan PT Dwi Makmur
kepada PT Aman Jaya dipotong PPh Pasal 23
oleh PT Dwi Makmur sebesar:
2% x Rp2.000.000,- = Rp 40.000,-
Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian
tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar
pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp
22.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus
dipotong oleh PT Dwi Makmur atas pembayaran
kepada PT Aman Jaya adalah sebesar:
2% x Rp. 22.O00.000, - = Rp440.000,-
Contoh 2

47. PT Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT
Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihak
kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan
pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang
telah disepakati adalah sebesar Rp 103.000.000.-
Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah:
1) pembelian material untuk pembuatan iklan ……………………….. Rp15.000.000,-
2) jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan) .. Rp 5.000.000,-
3) fee agen …………………………………………………………………………………..Rp
3.000.000,-
4) biaya pemasangan iklan ke perusahaan media.................. Rp 80.000.000,-
Contoh 3

48.  Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana
atas pembayaran Jasa pemasangan iklan kepada
perusahaan media adalah sebesar:
2% x Rp80.000.000,- = Rp1.600.000,-
 Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Megah atas
pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT
Satu Sarana adalah sebesar:
1) 2% x Rp 5.OO0.OOO,- = Rp 100.000,- untuk jasa konsultasi;
dan
2) 2% x Rp 3.000.000,- = Rp 60.000,- untuk jasa keagenan
 Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di
atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh
Pasal 23 adalah sebesar Rp103.000.000,- sehingga PPh
Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas
pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar:
2% x Rp 103.000.000.00 = Rp 2.060.000.-
Contoh 3

49.  PT Terang mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk
pembuatan seragam kantor PT Terang berdasarkan model
dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Terang.
Dalam kontrak disepakati bahwa PT Terang akan
menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT
Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan
yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar
Rp25.000.000,- tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT
Garmindo mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000.000,-
untuk bahan tambahan.
 Rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Terang:
Biaya untuk bahan tambahan … Rp 5.000.000,-
Imbalan jasa maklon ............. Rp 25.000.000,-
Contoh 4

50. Atas pembayaran yang dilakukan PT
Terang kepada PT Garmindo dipotong
PPh Pasal 23 oleh PT Terang sebesar:
2% x Rp 25.000.000,- = Rp 500.000,-
Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas
rincian tagihan di atas maka jumlah bruto
sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23
adalah sebesar Rp30.000.000,- sehingga
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh
PT Terang atas pembayaran kepada PT
Garmindo adalah sebesar:
2% x Rp 30.000.000,- = Rp 600.000,-
Contoh 4

51. Untuk acara pembukaan cabang baru, PT Abadi
meminta CV Sedap yang bergerak di bidang
pengadaan catering untuk menyediakan makanan
yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama,
dan makanan penutup untuk sekitar 500 orang.
Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering
tersebut adalah Rp20.000.000,-
 Atas pembayaran yang dilakukan PT Abadi
kepada CV Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh
PT Abadi sebesar:
2% x Rp 20.000.000,- = Rp 400.OOO,-
Contoh 5

52. Pengecualian
1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan leasing
dengan hak opsi;
3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan
dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2c)
4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;
6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
pembiayaan**
.

53. **PMK-251/PMK.03/2008
Jasa Keuangan yang Dikecualikan
dari Pemotongan PPh Pasal 23
1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.
2. Penghasilan jasa keuangan berupa bunga atau imbalan lain
yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian
pinjaman, termasuk pembiayaan berbasis syariah.
3. Badan usaha:
a. Perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga
keuangan bukan bank (khusus didirikan dan mendapat ijin
Menkeu)
b. BUMN/BUMD yang khusus didirikan memberikan sarana
pembiayaan bagi UMKM, koperasi, termasuk PT PNM.

54. Soal 23-1
 Adinda adalah pemilik saham di PT. ABC sebanyak 10.000
lembar saham. Pada akhir tahun 2006 PT. ABC membagikan
deviden sebesar Rp 5.000,- per lembar saham. Berapa nilai
bersih deviden yang diterima oleh Adinda ??
soal 23-2
 PT. Ingin Maju mempunyai pinjaman kepada PT. DEF sebesar Rp
1 M dengan tingkat suku bunga 15%/tahun dan pinjaman kepada
Bank Rente sebesar Rp 500 juta dengan tingkat suku bunga
12%/tahun, berapa total PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh
PT. Ingin Maju ??
soal 23-3
 PT. Utama dalam melaksanakan pembukuannya menggunakan
jasa dari KAP Cermat dan Rekan dengan nilai imbalan Rp 100
juta per tahun, ketika melakukan pembayaran PPh apa dan
berapa yang harus dipotong oleh PT. Utama ??
10 August 2011

55. 23-4
 PT. GHI membayar tagihan katering (belum termasuk PPN) kepada
CV Sari Rasa dengan perincian sebagai berikut :
 Material/bahan baku makanan sebesar Rp 3 juta.
 Jasa Memasak/Katering sebesar Rp 1 juta
Berapa PPh yang harus dipotong PT. GHI ??
23-5
 Pemeriksaan pajak PT. JKL tahun 2005 oleh KPP Bekasi, diketahui
terdapat pembayaran bunga atas pinjaman kepada PT. MNO
sebesar Rp 250 juta yang tidak dipotong PPh pasal 23 oleh PT.
JKL, berapa PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh PT. JKL (
sesuai dengan SKP yang diterbitkan KPP Bekasi ) ??
23-6
 PT. Penerbit Gramedia membayar royalty kepada Tn. Pengarang
atas penerbitan buku- bukunya senilai Rp 30 juta, berapa PPh
Pasal 23 yang harus dipotong PT. Penerbit Gramedia dan
bagaimana cara penyetorannya ??
10 August 2011

56. 23-7
 PT. Rokok Kretek menyelenggarakan lomba merancang iklan
untuk produknya, dengan hadiah pertama seperangkat komputer
jinjing lengkap dengan printernya senilai Rp 30 juta, dan hadiah
kedua sebuah PC senilai Rp 10 juta, pemenang pertama adalah
Iwan (mahasiswa PTS) dan pemenang kedua adalah CV Endika
(perusahaan periklanan), aspek perpajakan apa yang harus
dilakukan oleh Pt. Roko Kretek ??
23-8
 PT. STU menyewa mesin photo copy dari PT. Astra Graphia, untuk
tahun 2009 ini nilai sewa adalah sebesar Rp 75 juta, berapa PPh
yang harus dipotong oleh PT. STU ??
23-9
 PT. Mondar Mandir adalah perusahaan persewaan mobil,
mendekati lebaran ordernya meningkat signifikan, untuk itu PT.
Mondar Mandir menyewa beberapa mobil tambahan kepada CV.
Rental Mobil selama satu bulan dengan total nilai sewa sebesar Rp
15 juta, Aspek perpajakan apa yang harus diperhatikan oleh PT.
10 August 2011
Mondar Mandir ??

57. 23-10
Bagaimana aspek PPh Pemotongan Pemungutan atas
transaksi – transaksi berikut :
 PT. Milki Way mendapat deviden dari PT. Nextel, anak
perusahaannya, sebesar Rp 500 juta, kepemilikan saham
PT. Milky Way sebesar 45% dan tidak mempunyai usaha
aktif diluar investor.
 PT. Honsa menggunakan jasa PT. Monex untuk
mengiklankan produknya di TV dan Radio dengan nilai
kontrak Rp 400 juta.
10 August 2011

60. Baca
SE-08/PJ.22/1989 tanggal 31 Januari
1989 tentang Pematrapan PPh Pasal
23/26 Hasil Penelitian SPT PPh
SE-10/PJ.313/1992 tentang Hubungan
PPh Pasal 23/26 Dengan Biaya
Perusahaan
10 August 2011

61. 10 August 2011

62. 10 August 2011